Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skema piramida yang berkedok Multi-Level Marketing (MLM) telah menjadi isu yang signifikan seiring dengan berkembangnya teknologi dan inovasi bentuk usaha dalam industri penjualan langsung dan pemasaran jaringan. Dalam hal mengatur terkait direct selling, pemerintah Indonesia dengan kedaulatannya memiliki limitasi dalam mengeluarkan regulasi. Batasan-batasan tersebut salah satunya bersumber dari perjanjian multilateral ataupun bilateral yang mengikat Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi titik temu antara pengaturan direct selling di Indonesia dan perjanjian perdagangan internasional yang mengikatnya mengenai praktik pemasaran berjenjang (MLM) dan skema piramida. Fokusnya adalah pada bagaimana Indonesia mengatur MLM, dan sejauh mana peraturan tersebut sejalan atau berpotensi bertentangan dengan perjanjian perdagangan Free Trade Agreement (FTA) dan WTO. Penelitian ini menggali kerangka hukum dan regulasi yang ada yang melindungi konsumen dari potensi penipuan dalam skema piramida dan prevalensi skema piramida di MLM, serta menganalisis bagaimana perjanjian-perjanjian perdagangan internasional mempengaruhi dan berdampak pada kebijakan MLM di Indonesia. Skripsi ini juga membandingkan pendekatan Indonesia dengan negara-negara seperti Tiongkok, yang telah mengadopsi kebijakan berbeda terkait penjualan langsung dan MLM di bawah kerangka WTO. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang upaya perlindungan konsumen dalam menghadapi skema piramida berkedok MLM dan menyoroti perlunya peningkatan kerja sama antara pihak berwenang, perusahaan MLM, dan konsumen dalam memitigasi risiko yang terkait dengan skema piramida.

---

Pyramid schemes under the guise of Multi-Level Marketing (MLM) have become a significant issue along with the development of technology and innovation in business forms in the direct sales and network marketing industries. In terms of regulating direct selling, the Indonesian government with its sovereignty has limitations in issuing regulations. One of these limitations comes from multilateral or bilateral agreements that bind Indonesia. This thesis aims to explore the intersection between direct selling regulations in Indonesia and the international trade agreements that bind them regarding multi-level marketing (MLM) practices and pyramid schemes. The focus is on how Indonesia regulates MLM, and the extent to which these regulations are in line with or potentially conflict with the Free Trade Agreement (FTA) and WTO trade agreements. This research explores the existing legal and regulatory framework that protects consumers from potential fraud in pyramid schemes and the prevalence of pyramid schemes in MLM, as well as analyzing how international trade agreements influence and impact MLM policy in Indonesia. This thesis also compares Indonesia's approach with countries such as China, which have adopted different policies regarding direct sales and MLM under the WTO framework. This research provides a deeper understanding of consumer protection efforts in dealing with pyramid schemes under the guise of MLM and highlights the need for increased cooperation between authorities, MLM companies and consumers in mitigating the risks associated with pyramid schemes."

"Bangsa Indonesia pada masa kini sedang melakukan pembangunan. Seiring dengan roda pembangunan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang. Sektor perbankan sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain dengan memberikan jasa garansi bank nasabah dimaksudkan Garansi bank yang diberikan untuk memberikan bantuan pada dan kemudahan bagi nasabah yang sifat nya menunjang usahanya. Namun untuk mengurangi faktor risiko dalam pemberian garansi bank, kontra jaminan sangat diperlukan. Karena itu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai lembaga keuangan yang salah satu usahanya memberikan garansi bagi nasaban yang memerlukannya mensyaratkan suatu kontra jaminan yang dapat berupa uang tunai atau harta kekayaan. Pemberian garansi bank dengan kontra jaminan adalah mutlak disyaratkan oleh bank sebab bank dapat mengeksekusinya untuk membayar utang terjamin kepada bank, setelah dilaksanakannya pembayaran garansi bank kepada pihak ketiga (penerima jaminan) apabila ada klaim."

"Semakin majunya perkembangan bisnis di Indonesiamengakibatkan meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat.Negara pun ikut berjuang untuk mempertahankan kemakmurandan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu peluang usaha yangbanyak dikembangkan oleh para pengusaha di Indonesia adalahdengan sistem pemasaran secara jaringan (MLM). Sistem inisangat mudah dan dengan cepat dapat menjangkau daerahpemasaran yang luas. Akibat adanya MLM, masyarakatberlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya secara cepatagar mereka terhindar dari keterpurukan kondisiperekonomian yang dimilikinya. Mereka yang bergabung padaMLM disebut distributor. Sebagai distributor, mereka dapatmemasarkan produk, melakukan promosinya sendiri, karenaseorang distributor bertindak untuk dan atas namanyasendiri. Tetapi karena di Indonesia sudah banyak yangmelakukan perjanjian dengan menggunakan perjanjian baku(standard contract), maka seorang distributor juga terikatoleh perjanjian yang dituangkan dalam bentuk formulirformulirbaku yang dibuat oleh pihak pengusaha (prinsipal).Walaupun dicantumkan bahwa distributor adalah pihak yangberdiri sendiri, pada kenyataannya mau tidak maudistributor harus mentaati apa yang telah dibuat olehprinsipal. Adanya perjanjian baku yang dibuat olehprinsipal, terkadang belum memenuhi kepentingan distributorsehingga distributorlah yang menanggung segala resiko atasperjanjian yang ditandatanganinya. Untuk itulah peranandistributor sangat penting dalam melakukan usaha MLMnya, iaharus mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai usahayang akan dijalaninya. Dan ia harus memahami serta mengertihal-hal yang tercantum dalam perjanjian yang telahdisetujui dan ditandatanganinya agar tidak merugikandirinya dikemudian hari. Untuk itulah penulis berusahamengembangkan peranan distributor dengan adanya perjanjianbaku yang terdapat dalam MLM khususnya di PT. AmindowayJaya.Perjanjian baku..., Ahsantina, FH UI, 2005"

"Skripsi ini membahas mengenai praktik tying agreement yang terdapat pada perjanjian kredit bank dalam memasarkan syarat keberadaan produk asuransi. Praktik tying agreement pada perjanjian kredit bank dapat dikatakan terjadi jika pihak bank meniadakan asas kebebasan memilih perusahaan asuransi, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam SEOJK No. 32/SEOJK. 05/2016, selain juga diatur pada SEOJK No. 33/SEOJK.03/2016. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa meskipun suatu perjanjian kredit bank mempraktikkan tying agreement dalam memasarkan persyaratan keberadaan produk asuransi, penegak hukum, dalam hal ini KPPU ataupun Pengadilan di tingkat Banding dan Kasasi seyogyianya menerapkan pendekatan rule of reason.

---

This thesis discusses the practice of tying agreement contained in bank credit accord in marketing of the requirement of existence of insurance product. The practice of tying agreement on bank credit accord can be said to occur if the bank negates the principle of choice of insurance company, as further stipulated in SEOJK No. 32 SEOJK. 05 2016, as well set on SEOJK No. 33 SEOJK. 03 2016.

The result of this research reveals although the bank credit accord practicing tying agreement in marketing the requirement of the existence of insurance product, law enforcers, which in this case KPPU or Court at appeal level and Cassation should apply the approach of rule of reason. "

"Skripsi ini berfokus pada bagaimana konsep tying, tying agreement, dan penguasaan pasar yang berdampak pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat diartikan melalui perbandingan antara Hukum Persaingan Usaha Amerika Serikat dan Indonesia, mengingat terdapat perbedaan pengaturan antara tying sebagai single firm conduct dengan tying agreement sebagai perjanjian. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana kebijakan pembatasan file ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini berupaya untuk menganalisis karakteristik kegiatan dan perjanjian yang dilarang UU 5/1999, didukung dengan prinsip pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tindakan Apple Inc. yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha yang mengancam kepentingan pelaku usaha pesaing dan juga konsumen. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketatnya persaingan di dunia teknologi dewasa ini yang mendorong perusahaan besar, seperti Apple Inc., untuk menciptakan ekosistem produk yang eksklusif. Upaya tersebut dimanifestarikan melalui tindakan-tindakan yang melanggar peraturan perundangundangan, seperti praktik pengikatan atau tying. Sebagaimana yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini, Apple Inc. sedang dihujani tuduhan praktik monopoli dan tying atas layanan penyimpanan awan miliknya, iCloud, dengan perangkat Apple melalui kebijakan pembatasan akses terhadap file-file tertentu kepada penyimpanan awan lain. Mengingat pengguna perangkat Apple yang signifikan di Indonesia dan kenaikan harga langganan iCloud+ yang terjadi baru-baru ini, sangat penting untuk memahami implikasinya terhadap persaingan usaha. Dalam hal ini, Apple Inc. nyatanya melakukan pengikatan secara sendiri sehingga tidak ada perjanjian atau tying agreement pada kasus ini. Namun, tindakan mereka dapat melanggar Pasal 19 huruf a dan b UU 5/1999 karena membatasi pilihan konsumen atas full-service cloud storage dan berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

---

This study investigates how the concepts of tying, tying agreements, and market control are interpreted within the frameworks of both United States and Indonesian Competition Law. Recognizing the distinct regulatory approaches to tying, where it is treated as single-firm conduct and as an agreement under the Sherman Antitrust Act, this study aims to conduct a comparative analysis. Furthermore, the study examines these issues through the lens of Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Law 5/1999). Employing a doctrinal research methodology, this study analyzes the characteristics of prohibited activities and agreements as stipulated in Law 5/1999, utilizing a principle-based approach to identify potential violations. The primary objective of this study is to assess whether Apple Inc.'s actions can be classified as violations of business competition laws that pose a threat to the interests of both competing businesses and consumers. This research is motivated by the fact that the intense competition in today's technology world encourages large companies, such as Apple Inc. to create exclusive product ecosystems. As is happening in various parts of the world today, Apple Inc. is being bombarded with accusations of monopolistic and tying practice over its cloud storage service, iCloud, with Apple through policies that restrict the saving of certain files to other cloud storage. Given the significant user base of Apple devices and the recent price increase for iCloud+ subscriptions, it is imperative to understand the implications of tying, tying agreements, and market control within this context. In this case, Apple Inc. is in fact implement single firm conduct so there is no tying agreement in this case. However, their actions may violate Article 19 letters a and b of Law 5/1999 because they limit consumer choice of full-service cloud storage and potentially create unfair business competition. "

"The research aims to get the valid empirical data (Sahih, valid and trust worthy) about how to describe:1. Entrepreneurship characteristics of distributor in Direct selling Multi Level Marketing at PT Amindoway Jaya Jakarta2. Behavior of distributor Chain in Direct Selling Multi Level Marketing at PT Amindoway Jaya Jakarta3. Motivation of Distributor in direct selling Multi Level Marketing ay PT Amindoway Jaya Jakarta4. Business success of distributor in direct selling Multi Level Marketing PT Amindoway JakartaThe population of research PT Amindoway Jaya distributors. The research use a survey method with descriptive analysis approach.The time for research on Januari 2006 to Juni 2006. The research is carried out on 30 distributors as sample for respondent and took with simple random sampling method in form of questionnaire to know the percentage, the data analysis is directed to solve problem formulation as a relative distribution frequency, which means data csllifed into a number of groups and stated and measured in percentage analisis beetwen variables and their indicators. The research shows that:1. Entreprenuership Characteristics variable and its indicators: 14.6 percent of respondents says Strongly Agree, 6.2 percent Agree, 0.1 percent Doubtful, 4.4 percent Less Agree, and 4.7 percent Strongly Disagree.2. Distributor Behavior variable and its indicators: 13.4 percent of respondents says Strongly Agree, 14.1 percent Agree, 0.6 percent Doubtful, 1.7 percent Less Agree, and 0.2 percent Strongly Disagree.3. Distributor Motivation variable and its indicators: 18.4 percent of respondents says Strongly Agree, 9.4 percent Agree, 1.3 percent Doubtful, 0.6 percent Less Agree, and 0.3 percent Strongly Disagree.4. Business Success variable and its indicators: 13.2 percent of respondents says Strongly Agree, 14.0 percent Agree, 0.1 percent Doubtful, 2.3 percent Less Agree, and 0.4 percent Strongly Disagree."