Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembahasan mengenai independensi bank sentral sebenarnya sudah cukup lama mengemuka, meskipun hanya terbatas di dalam seminar dan rapat kerja Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini mulai direalisasikan dengan diubahnya UU No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral menjadi UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tulisan ini membahas permasalahan yang berkaitan dengan peranan dan fungsi bank sentral pada umumnya, kedudukan, fungsi dan kewenangan Bank Indonesia yang independen berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 dan independensi Bank Indonesia dalam masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini menggunakan penelitian preskriptif dan problemfinding, sehingga dari hasil penelitian ini akan diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Tugas dan fungsi bank sentral yang paling utama adalah dalam penentuan dan penyelenggaraan kebijakan moneter untuk menciptakan dan memelihara kestabilan. Dalam masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kedudukan yang tidak independen BI dalam menentukan sasaran ataupun instrumen yang digunakan untuk mencapai sasaran dalam pengelolaan moneter serta adanya intervensi dari pemerintah telah menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan BI. Sehingga mengakibatkan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaannya. Upaya Penyelesaian dari penyimpanganpenyimpangan tersebut adalah penyelesaian secara hukum dan politis. Secara hukum BI telah berstatus independen sejak disahkannya UU No.23 tahun 1999, namun dalam kenyataannya masih banyak ketentuan di dalam perundangan tersebut yang masih memerlukan berbagai penyempurnaan."

"ABSTRAKIndependensi Bank Indonesia sebagai bank sentral, pengkajian ulang atas makna independensi, akuntabilitas dan transparansi bank sentral diperlukan untuk memahami kedudukan Bank Indonesia baik dalam fungsinya sebagai pelaksana dan penanggungjawab otoritas monetern menurut desain sistem ekonomi Indonesia, maupun dalam kedudukan politis dan legalnya menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia.Pokok-pokok persoalan yang akan diteliti dalam disertasi ini adalah sebagai berikut: mengapa bank sentral harus memiliki independensi dalam menjalankan fungsinya di bidang moneter?; dalam aspek apa saja independensi, akuntabilitas dan transparansi harus diberikan kepada suatu bank sentral; bagaimana bentuk independensi dan akuntabilitas Bank Indonesia yang ada selama ini? Apakah bentuk independensi dan akuntabilitas Bank Indonesia yang ada selama ini.Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer terutama mengenai peraturan perundang-undangan tentang bank sentral. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui studi terhadap dokumen dan studi kepustakaan. Dokumen yang diteliti tidak terbatas pada keterangan resmi pemerintah dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau yang dicatat dalam notulen rapat saja, tetapi juga dilakukan terhadap keterangan pemerintah atau pejabat pemerintah sebagaimana ditulis dalam surat kabar. Dokumen lain yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 dan sebagai dokumen yang membicarakan amandemen terhadap UU No. 23 tahun 1999 serta Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat."