Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari pcncari keadilan atau penggugat dalam menempuh jalur hukum atau upaya hukum adalah salah satu dan lain agar kembalinya hak atau barang yang dipersengketakan. Dimana dengan tersedianya lembaga (peraturan perundang-undangan) yang ada, secara langsung akan memberikan jaminan kepada masyarakat dan pengusaha, bahwa hak-hak dan kepentingan mereka akan terjaga dan terlindungi oleh hukum yang ada.Setelah rezim silih berganti, penegakan hukum Indonesia semakin terpuruk, suka atau tidak suka, keterpurukan hukum membawa dampak negatif terhadap sektor kehidupan lain, utamanya sektor perekonomian bangsa. Semaksimal apapun yang diupayakan dalam sektor ekonomi kita, sepanjang bangsa ini belum mampu menemukan solusi dan keluar dari keterpurukan hukumnya, maka upaya ini akan sia-sia belaka adanya.Kondisi seperti ini sebenarnya bukan saja dikarenakan hakim (sebagai salah satu penegak hukum) yang menangani perkara tidak mempertimbangkan secara benar (ketidak cakapan para hakim) dalam membuat keputusan yang dibuatnya, atau sebab adanya permainan dalam putusannya, namun juga disebabkan tidak adanya suatu prosedur atau sistem yang jelas, yang dapat dijadikan pedoman untuk selanjutnya dipatuhi oleh setiap hakim disetiap tingkat peradilan termasuk juga Mahkamah Agung dalam melaksanakan suatu putusan pengadilan atau lebih dikenal dengan Eksekusi. Secara obyektif, eksekusi sering menjadi masalah yang rumit didalam pelaksanaannya, dimana seringnya suatu eksekusi (pelaksanaan putusan) dapat melibatkan tindakan pihak penguasa / pemerintah, baik itu untuk mendukung supaya terlaksananya ataupun menghambat terlaksananya suatu eksekusi.Pelaksanaan putusan pengadilan adalah suatu penegakan hukum dan penegakan hukum yang baik akan melahirkan kepastian hukum yang akan menimbulkan rasa aman. Dimana dengan adanya kepastian hukum maka para investor lokal maupun asing tidak akan ragu dalam menanamkan investasinya di negara kita ini, karena selain jaminan rasa aman yang ada juga ada jaminan penegakan hukum.Thesis ini, membahas beberapa putusan yang telah berkekuatan tetap. Dalam penulisan thesis ini, penulis menguraikan betapa pentingnya pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam mendukung kegiatan investasi di Indonesia."

"Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, investasi sangat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa investasi merupakan salah satu faktor paling penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu Pemerintah berupaya keras untuk merangsang minat kalangan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia dengan memberi kemudahan bagi para investor yang merupakan WNA untuk memiliki fasilitas hak atas tanah dan rumah tinggal di Indonesia sebagai sarana penunjang investasi. Tesis ini membahas menge nai pemberian Hak Pakai di atas tanah Hak Milik sebagai alternatif bagi WNA untuk dapat memiliki rumah tempat tinggal di Indonesia dalam menunjang kepentingan investasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif.Hasil penelitian ini adalah bahwa WNA diperkenankan untuk memiliki rumah tinggal di atas tanah Hak Pakai dengan jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun. Pemilikan rumah tinggal oleh WNA dilandasi oleh suatu perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik yang berupa Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

---

In the development of the Indonesian economy, investment plays a vital role in moving the local economy. The Indonesian government realizes that investment is one of the most important factors in enhancing economic growth and therefore strives to stimulate interest among foreign investors. The means that have been taken are among others providing convenience for these foreign investors to own land rights and housing facilities to support their investment. This thesis discusses the provisions of Property usage rights over land as an alternative for foreigners to own homes in Indonesia in supporting investment interests. This is a normative law research with a nature of a descriptive evaluative research.The result of this research is that foreign citizens are allowed to own houses on these right to use land for a maximum period of 25 (twenty five) years. Residential ownership by foreign citizens are based on a treaty provision of Land usage right of land Ownership in a form of Certificate of Land Usage Right of Land Ownership made in written form by Land Deed Maker Officials (PPAT)."

"Usaha pertambangan merupakan suatu cara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi suatu sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Pada pengusahaan sektor pertambangan minyak dan gas bumi memerlukan modal yang besar, teknologi mutakhir dan kemampuan sumber daya manusia yang ahli di dalam pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi. Tesis ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa literatur hukum, artikel, ensiklopedi dan peraturan perundang-undangan.Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini mengenai konsepsi pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, peranan hukum terhadap investasi pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, dasar pengaturan mengenai investasi di Indonesia pada umumnya dan investasi di sektor pertambangan minyak dan gas bumi pada khususnya. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, hal itu merupakan amanah konstitusi. Untuk dapat menikmati kekayaan sumberdaya alam tersebut, maka diperlukan pengusahaan secara langsung oleh Negara ataupun pengusahaan tidak langsung, mengingat keterbatasan modal, teknologi dan kemampuan SDM maka dipilihlah konsep investasi dengan bekerjasama dengan pihak swasta nasional maupaun swasta nasional, melihat perkembangan investasi sektor pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dikenal sistem Konsesi berdasar Indische Mijn Wet, Kontrak Karya berdasarkan Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960, Kontrak Production Sharing berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 dan Kontrak Kerja Sama berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2001. Melihat konsep investasi sektor pertambangan minyak dan gas bumi yang pernah diterapkan di Indonesia memerlukan payung hukum berupa peraturan perundangundangan. Hukum dalam dunia investasi berperan sebagai faktor pendorong apabila hukum dapat menciptakan certainly (kepastian), predictability (dapat diprediksi) dan fairness (untuk keadilan)."

"ABSTRAKPOKOK PERMASALAHAN.Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang didunia, Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan ekonominya, dengan tujuan untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makumur, berlandaskan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu jalan yang ditempuh oleh Pemerintah adalah dengan mengaktifkan kemball pasar modal di Indonesia.METODE PENELITIAN.Dalam rangka penuLisan skripsi ini, telah digunakan metode penelitian, yaitu:1. Penelitian kepustakaan:Data - data dalam penyelesaian skripsi ini, penulis peroleh dari bahan - bahan seperti: buku - buku ilmiah yang ada hubungan dengan skripsi, karangan - karangan para ahli dalam bidang pasar modal, majalah - majalah bulanan pasar uang dan efek dan juga dari surat kabar.2. Penelitian lapangan:Dalam hal penelitian lapangan, penulis menghubungi kantor - kantor yang ada hubungannya dengan pasar modal antara lain Lembaga keuangan Bukan Bank yaitu P.T. Finconesia dan Gedung Bursa.HAL - HAL YANG DITEMUKAN.Suatu perusahaan yang akan go public, langkah pertama yang akan dilakukannya adalah menentukan siapa yang dijadikannya sebagai Penjamin Emisi Efek-nya. Penjamin efek ini harus mutlak ada apabila suatu perusahaan akan go public, penjamin emisi efek ini peranannya sangat besar dari mulai menyiapkan emisi efek sampai saat penjualan saham di pasar perdana. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. nomor 696/KKK.011/1985 pasal 5 , bahwa tugas pokok penjamin emisi efek adalah menjamin penjualan seluruh efek yang di emisikandan wajib membeli sisa efek yang tidak terjual serta memberikan jasa - jasa pelayanan lainnya guna membantu Emiten dalam memasyarakatkan efeknya melalui pasar modal.Kerjasama antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek-nya harus dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriter Agreement). Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian khusus, karena disyaratkan harus dibuat tertulis, berbahasa Indonesia , dibuat dihadapan Notaris dan harus ditandatangani oleh Emiten dan Penjamin Emisi Efek-nya. Ada syarat - syaratkhusus yang diminta. Sedangkan dalam K.U.H. Perdata tidak ditentukan demikian, perjanjian boleh dibuat tertulis maupun dalam bentuk lisan, asalkan kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian telah ada. Jadi untuk Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini selain pasal 1320 K.U.H. Perdata harus ada, harus pula dibuat dalam bentuk tertulis. Jadi ini merupakan suatu syarat khusus sifatnya.KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN.Setelah menguraikan perjanjian pada umumrya yang ada dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan dihubungkan dengan perjanjian yang dibuat antara Emiten dan Penjamin Emisi Efeknya, maka dikemukakan kesimpulan dan saran -saran. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang dipergunakan saat ini adalah masih peninggalan dari zaman. Belanda dan sudah banyak pasal - pasalnya yang ketinggalan zaman. Sebab itulah sangat diharapkaun untuk waktu mendatang, disusun hukum yang sesuai dengan iklim kehidupan bangsa kita. Dan juga peraturan - peraturan mengenai pasar modal,hendaklah yang menunjang perkembangan dan kemajuan pasar modal, agar dapatlah pasar modal dimasa mendatang lehih maju dan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya yaitu pemerataan pendapatan bagi seluruh rakyat Indonesia."

"

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengemukakan pandangan mengenai peranan pelayanan kesehatan gigi anak dalam menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang dalam menyongsong abad ke 21 yang penuh tantangan dan saingan. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar tingkat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Pembangunan di, bidang kesehatan gigi adalah bagian integral pembangunan kesehatan nasional. Ini berarti bahwa untuk melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang kesehatan gigi tidak boleh ditinggalkan; juga sebaliknya bila ingin melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan gigi, tidak boleh, melupakan kerangka. yang lebih luas, yaitu pembangunan di bidang kesehatan umumnya.

Di bidang kesehatan gigi indikator untuk penelitian epidemiologis sangat penting artinya bagi perencanaan pengembangan ketenagaan, material, dan penganggaran. Selain itu data penelitian epidemiologis juga diperlukan untuk pengembangan, evaluasi, dan pemantapan usaha pencegahan, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan gigi baik regional maupun nasional. Peta dunia tentang distribusi kerusakan gigi (biasa disebut karies) menunjukkan perbedaan prevalensi dari tahun ke tahun pada beberapa negara. Terjadi penurunan frekuensi dari DMF-T (indeks kerusakan gigi dewasa) di negara maju, tetapi terjadi kenaikan pada negara yang sedang berkembang. Sebagian besar penurunan frekuensi karies gigi disebabkan karena adanya program pemberian fluor secara intensif antara lain melalui,air minum.

"