Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan merger di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 khususnya di bidang perbankan. Dalam membahas mengenai pengaturan merger di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dibandingkan dengan Merger Control Law di Uni Eropa, serta juga membahas pembagian kewenangan antara otoritas perbankan yakni Bank Indonesia dengan otoritas pengawas persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan merger diantara kedua peraturan tersebut serta masih terdapat beberapa peraturan yang kurang jelas di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, apabila dibandingkan dengan Peraturan Merger yang berlaku di Uni Eropa. Selain hal diatas, skripsi ini menjelaskan tentang pembagian kewenangan antara Bank Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

---

This bachelor thesis is mainly focusing on merger policy in Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 especially in banking sector. Discuss about merger policy in Indonesia, This Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, compared with Merger Control Law in European Union, also discuss about authority separation between banking sector authority (Bank Indonesia) and Competition authority (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures.

The result of the research stated that there are some similiarities and some differences in merger policy between Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 and Merger Control Law in European Union. Beside that, this bachelor thesis explain about authority separation between Banking sector authority (Bank Indonesia) and Competition authority (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) to control merger practices."

"Penelitian ini membahas mengenai suatu pengambilalihan yang dilakukan oleh Hary Tanoesudibjo selaku Chief Executive Officer (CEO) dari Media Nusantara Citra (MNC) Grup melalui salah satu anak perusahaannya, yaitu PT. Berkah Karya Bersama (BKB), terhadap PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Siti Hardiyanti Rukmana, melalui suatu Investment Agreement tanggal 23 Juni 2002. Sebagai kelanjutan dari Investment Agrement tersebut, pihak Siti Hardiyanti Rukmana telah memberikan kuasa kepada pihak BKB, khusus untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian operasional TPI pada tanggal 3 Juni 2003. Namun seiring berjalannya perjanjian tersebut, pihak Siti Hardiyanti Rukmana merasa ada ketidakcocokan dengan pihak BKB sehingga pihak Siti Hardiyanti Rukmana berniat untuk mengakhiri perjanjian tersebut dengan membayar segala biaya yang telah dikeluarkan oleh BKB selama masa pengendaliannya terhadap TPI. Dikarenakan ditemukannya adanya indikasi kecurangan dari pihak BKB untuk menguasai TPI secara keseluruhan, maka pihak Siti Hardiyanti Rukmana mencabut surat kuasa yang telah diberikan kepada BKB tertanggal 3 Juni 2003 tersebut. Pokok masalah yang dihadapi adalah bagaimana kesesuaian proses pengambilalihan tersebut dengan UU No. 1/1995 yang merupakan peraturan yang mengatur mengenai pengambilalihan pada saat itu dan bagaimanakah kedudukan pencabutan surat kuasa oleh pihak Siti Hardiyanti Rukmana dalam perundangundangan. Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

AbstractThis analysis discusses about the acquisition by Hary Tanoesudibjo, Chief Executive Officer (CEO) of Multimedia Nusantara Citra (MNC) Group, through one of its subsidiaries, PT. Berkah Karya Bersama (BKB), towards PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) in which all shares are owned by Siti Hardiyanti Rukmana, through the Investment Agreement dated June 23, 2002. As a continuation of the Investment Agrement, Siti Hardiyanti Rukmana has provided a power of attorney to BKB, specifically to do things related to the operational control of TPI at the date of June 3, 2003. But over the agreement, Siti Hardiyanti Rukmana feels that there is incompatibility with BKB so Siti Hardiyanti Rukmana intends to terminate the agreement by paying all costs incurred by BKB over the control of the TPI. Due to the indications of fraud from BKB to dominate the TPI as a whole, then Siti Hardiyanti Rukmana revoke a power of attorney which has been given to BKB dated June 3, 2003. The principal problem faced is how the acquisition process in accordance with Law No. 1 / 1995, which is the rules regulating the acquisition at that time and and how the position of the revocation of the power of attorney by Siti Hardiyanti Rukmana as endorser, in laws and regulations. To answer the above-mentioned problems, therefore, the writer used a legal research conducted by prioritizing the observation of literature materials or documents named as secondary data, in form of primary, secondary and tertiary law materials. "

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana perbankan. Khususnya tindak pidana pencurian yang terjadi pada bank BCA melalui ATM. Dan dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank adalah berupa perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung. Perlidungan yang pasti diberikan kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana di bidang perbankan adalah dengan ganti rugi yang diberikan oleh pihak bank secara langsung.

---

This thesis is the study of law with the normative juridical approach is descriptive and analytical perspective. In this thesis discusses about how the criminal setting in banking in banking law and other regulations. Additionally this thesis discusses the legal protection granted by banks to customers in case of banking crimes. In particular offense of theft which occurred at a bank through ATM BCA. And it can be concluded that the protections afforded to customers of the bank is an indirect form of protection and the protection directly. Protection is certainly given to customers in the event of criminal acts in the field of banking is the compensation provided by the bank directly. "

"Penguatan struktur perbankan nasional menjadi program pertama yang dituangkan oleh Bank Indonesia dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Program tersebut bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum. Cara pencapaian program tersebut, dalam Arsitektur Perbankan Indonesia dilakukan antara lain melalui pelaksanaan merger bank. Keuntungan sampingan dari adanya merger bagi Bank Indonesia adalah jumlah bank yang sedikit akan lebih mempermudah Bank Indonesia melakukan fungsi pengawasannya. Merger bank dilakukan dalam rangka rescue program dan improving business. Intervensi Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang bertugas mengatur dan mengawasi bank dalam proses merger bank merupakan pencerminan adanya intervensi negara dalam bidang kehidupan industri perbankan. Bank sebagai intermediary institution memiliki peran sangat penting dalam perekonomian nasional. Merger atas permintaan Bank Indonesia dilakukan apabila suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan bank tidak dapat melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang ditetapkan Bank Indonesia, maka Bank Indonesia dapat meminta kepada bank melakukan merger. Permintaan Bank Indonesia untuk melakukan merger kepada suatu bank didasarkan pada Penilaian Tingkat Kesehatan Bank atas bank bersangkutan. Merger bank dilakukan dengan memperhatikan kepentingan rakyat banyak, selain kepentingan bank, kreditor, pemegang saham minoritas, karyawan bank, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank. Kewenangan Bank Indonesia memerintahkan bank untuk melakukan merger berkaitan dengan tindak lanjut pengawasan dan status bank, baik dalam status Pengawasan Intensif maupun Khusus. Bank Indonesia dan pemerintah memberikan insentif kepada bank-bank yang melaksanakan merger dengan dasar pemikiran untuk mempercepat terjadinya merger bank-bank. Dalam kerangka pembinaan bank, pemberian insentif kepada bank-bank yang melaksanakan merger, Bank Indonesia menggunakan pendekatan yang sistematis dan komprehensif."

"Tingginya tingkat kredit bermasalah pada bank BUMN disebabkan adanya pengkategorian piutang bank BUMN sebagai piutang negara. Pengkategorian ini menciptakan perbedaan proses penyelesaian kredit bermasalah pada bank BUMN dibandingkan pada bank swasta. Padahal di sisi lain, peraturan terkait yang berlaku saat ini belum dapat memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan piutang bank BUMN. Penelitian ini mengkaji apakah piutang bank BUMN dapat dikategorikan sebagai piutang negara dan bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah pada suatu bank BUMN. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yuridis normatif. Dengan menganalisis teori-teori dalam Hukum Perseroan dan Hukum Keuangan Negara, maka dapat disimpulkan bahwa piutang bank BUMN bukan piutang Negara. Oleh sebab itu, proses penyelesaian kredit bermasalah tidak tunduk pada peraturan mengenai piutang negara (PUPN), tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip perseroan terbatas."