Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai negara berkembang memiliki keterbatasan dana dalam negeri dan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah kegiatan di bidang eksplorasi sumber daya alam, terutama kegiatan operasi pertambangan, yang bersifat padat modal, padat karya, sarat teknologi, sarat (high cost, high tech, dan high risk. Oleh karena itu peranan investor asing sangat dibutuhkan untuk mengolah dan mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pemerintah mengundan investor asing melaui kontrak kerjasama, dimana didalamnya diatur hak dan kewajiban antara investor dan pemerintah. Pada tahun 1982 Pemerintah dengan PT Kaltim Prima Coal menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara (PKP2B). Salah satu kewajiban investor yang diatur dalam PKP2B tersebut berkaitan dengan promosi kepentingan nasional adalah divestasi saham/indonesianisasi saham. Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah dan berlarut-larut antara lain dikarenakan keinginan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin memiliki 51% saham PT KPC sampai dengan Transaksi akuisisi off shore PT Bumi Resources terhadap saham induk PT KPC. Penundaan tersebut tentu saja sangat merugikan pihak Indonesia, karena dengan semakin tertunda investor semakin banyak menarik keuntungan dari kekayaan alam Indonesia . Dengan semangat jiwa otonomi daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimana sumber daya alam yang dikeruk berasal dari Kalimantan Timur berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memiliki otonomi seluas-luasnya atas kekayaan alam di daerahnya, sehingga berhak untuk mendapatkan prioritas dalam divestasi tersebut. Transaksi off shore PT BR terhadap saham induk PT KPC tersebut pun tidak dapat menghilangkan kewajiban PT KPC untuk melaksanakan divestasi saham sesuai dengan PKP2B, karena PT KPC tetap berstatus PMA dan mandiri terlepas dari induknya yakni PT BR, meskipun PT BR adalah Badan Hukum Indonesia.

---

Indonesia as a development country is lack of capital, knowledge, and technology to explore its natural resources, especially in mining operation. Mining operation characteristic is high cost, high tech, dan high risk. Therefore foreign investor role in Indonesia is needed to process and explore Indonesia’s natural potential. The Government of Indonesia invites foreign investors by joint venture contract, in the contract there were ruled the rights and the obligations beetween investors dan the government of Indonesia. In 1982 the government of Indonesia with PT Kaltim Prima Coal signed Coal Contract of Work. One of the obligation of PT KPC as a contractor in the contract in connection with promoting the national interest is divestment share to the Indonesian/Indonesianisation share. However the implementation is not easy, because of the willingness of PT KPC postpone it, the demand of the Government Province of Kalimantan Timur who wants 51% share of PT KPC until the off shore acquitition transaction of PT Bumi Resources to hold 100% share of PT KPC’s holding in Caymand Island. Posponing it could disadvantage the Indonesian, because the investor could take more advantages from Indonesia’s natural resources which in Indonesian Constitution year 1945 article 33 Indonesian Natural Resources authorized by Indonesian Government for the welfare of Indonesian people. With the spirit of autonomy the Government Province of Kalimantan Timur who has the natural resources and where the exploration and exploitation of PT KPC takes place, by the Law No. 32 year 2004 about provincial autonomy, is given wider autonomy on its natural resources in its area, so that the Government Province of Kalimantan Timur has the right to get priority in the divestment obligation of PT KPC. The off shore acquitition transaction PT BR doesn’t erase the obligation of PT KPC in implementing the divestment policy as ruled by ariticle 26 in the Coal Contract of Work altough PT BR is an Indonesian participant."

"Skripsi ini membahas tentang rencana pelaksanaan akuisisi saham di sebuah perusahaan penanam modal asing (PMA) yang usahanya bergerak di bidang pertambangan batu bara, bernama PT X. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur yang seharusnya dilakukan PT X dalam rangka melakukan akuisisi saham yang tidak hanya harus mengikuti ketentuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melainkan juga harus mengikuti beberapa ketentuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Kehutanan. Namun dalam merencanakan prosedur akuisisi saham tersebut, PT X juga mengalami permasalahan terkait persyaratan yang harus dipenuhi dari beberapa instansi tersebut.

---

This thesis discusses about the implementation plan of share acquisition of a foreign investment company (PMA) which is dealt with its business in coal mining, namely PT X. The result of this study is to determine the procedure that should be performed by PT X accordingly, in order to acquire shares not only following the provisions from Ministry of Law and Human Rights, but also certain provisions from Investment Coordination Board, Ministry of Energy and Mineral Resources, and the Ministry of Forestry. However in planning such procedure of share acquisition, PT X is facing problems to fulfill the requirements of those above mentioned related agencies."

"Studi ini bertujuan menganalisa pengaruh tingkat kepemilikan asing dan kinerja perusahaan serta menganalisa lebih lanjut pengaruh tersebut sebagai akibat adanya regulasi pembatasan kepemilikan modal asing berupa Negative Investment List (NIL). Penelitian ini menggunakan panel perusahaan manufaktur Indonesia 2007-2014 dengan metode estimasi GMM Arellano-Bond. Hasil estimasi menunjukkan kinerja awalnya meningkat dengan kepemilikan asing, namun setelah mencapai titik tertentu kinerja menurun atau pengaruh tersebut berbentuk U-terbalik. Ini mengindikasikan kepemilikan domestik diperlukan untuk mencapai kinerja optimal. Kemudian analisa lebih lanjut menunjukkan Regulasi-NIL menekan kepemilikan modal asing, kepemilikan modal asing perusahaan NIL lebih rendah dibandingkan perusahaan Non-NIL, namun kinerja perusahaan NIL rata-rata lebih rendah.

---

This study analyzes the influence of the level of company ownership and also analyzes further about evaluating the requirements of foreign capital ownership as a Negative Investment List (NIL). This study uses a panel of Indonesian manufacturing companies 2007-2014 with the estimated GMM method of Arellano-Bond. The estimation results show an increase achieved with foreign ownership, but after reaching a certain point the increase or increase as intended inverted U. Required to achieve optimal needs. Then further analysis showed that NIL Regulations were approved by foreign capital ownership, NIL companies foreign capital ownership was lower than Non-NIL companies, but the increase in NIL companies on average was lower."

"Saat ini, industri benih hortikultura dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan pasar. Di sisi lain, industri multinasional berkontribusi penting dalam penyediaan benih dan perkembangan industri benih hortikultura di Indonesia. Dengan terbitnya Undang-undang No. 13 tahun 2010, investasi asing di industri benih hortikultura akan dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) pada tahun 2014.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya regulasi pembatasan investasi asing pada sektor industri benih hortikultura, serta untuk mendapatkan alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.Penelitian ini menggunakan Metode Checklist Persaingan OECD tahun 2007 yang di serangkaian pertanyaan dan evaluasi menyeluruh mengenai pengaruh persaingan yang mungkin timbul pada industri dan pasar benih hortikultura, melalui wawancara, studi literatur, dan data pendukung dari instansi terkait.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan pembatasan investasi asing berpotensi menghambat perkembangan dan persaingan di pasar, yaitu : (1) meningkatan konsentrasi pasar; (2) munculnya hambatan memasuki pasar melalui pembatasan penyediaan modal perusahaan; (3) mengurangi kesejahteraan konsumen; (4) menghambat inovasi; dan (5) menghambat pertumbuhan pasar.Terkait hal ini, perlunya dilakukan peninjauan kembali kebijakan pembatasan investasi asing di sektor industri hortikultura dengan mempertimbangkan : (1) kualitas benih hortikultura di pasar; (2) harga benih hortikultura di pasar; (3) ketersediaan dan keragaman benih hortikultura di pasar; (4) Hak Kekayaan Intelektual ; (5) perkembangan inovasi dan transfer teknologi; (6) perkembangan plasma nutfah; dan (7) pertumbuhan pasar perdagangan benih hortikultura.

---

Nowadays, the domestic horticultural seed industry has not yet been able to fulfill the market demand. On the other hand, multinational industry has an important contribution in supplying seeds and in developing horticultural seed industry in Indonesia. With the issuance of the Law No. 13 of the year 2010, the foreign investment in the horticultural seed industry will be limited maximally 30% (thirty per cent) by the year 2014.This research aims to discover the impacts incurred due to the regulation of foreign investment limitation in the horticultural seed industry sector, and to acquire an alternative policy to deal with the issue.The research used the 2007 OECD Competition Checklist Method whose set of questions and entire evaluation are about the influence of the competition which might incur in the industry and market of horticultural seeds, through interview, literature study, and supporting data from relevant bodies.Based on the research results, it is discovered that the policy of foreign investment limitation has the potential to hamper the development and competition in the market because it can: (1) increase market concentration; (2) cause some obstacles to appear to enter the market through the limitation of company capital supply; (3) reduce the welfare of the customers; (4) hamper innovation; and (5) hamper market's growth.In relation to those, it is necessary to review the policy of foreign investment limitation in the horticultural seed industry by considering: (1) horticultural seed quality in the market; (2) horticultural seed prices in the market; (3) the availability and variety of horticultural seeds in the market; (4) Intellectual Property Rights; (5) innovation development and technology transfer; (6) germplasm development; and (7) horticultural seed trading market growth."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI) di Indonesia selama perlode kuartal Itahun 1990 sampai kuartal II tahun 2007. Ada 8 faktor yang diduga mempengaruhi arus FDI ke Indonesia. Faktor-faktor tersebut mencakup: Pendapatan Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan PDB,financial development, lnfrastruktur, kurs, ekspor, pajak dan risiko politik. Sementara itu, dengao adanya krists ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997-1998 dlduga memberikan perbedaan terhadap FDI ke Indonesia sebelum dan sesudah krisls tersebut. Perbedaan ini dijeiaskan dengan memasukkan variabel dummy. Metode yang digunakan ialah kointegrasl Johansen untuk menjelaskan hubungan jangka panjang antar variabel dan metode regresi ECM untuk menjelaskan hubungan jangka pendek antar varlabel. Hasil penelitlan menunjukkan bahwa semua varlabel memberikan pengaruh yang sesuai dengan hlpotesls pada berbagai tingkat signlfikansl. Pengaruh tiap variabel diharapkal) dapat memberlkan petunjuk bag! arah kebijakan FDI di Indonesia."