Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Goncangan krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia, belum juga berakhir hingga saat ini walaupun upaya recovery sedang diupayakan. Tampaknya banyak faktor luar ekonomi yang juga harus dibenahi secara bersamaan, terutama kestabilan keamanan dan politik Indonesia yang akhir-akhir ini sering terganggu. Krisis ekonomi yang diawali dari jatuhnya rupiah terhadap dolar tahun 1997 membawa kerugian cukup besar bagi dunia usaha, apalagi bagi perusahaan yang memang memperoleh bahan baku dari luar negeri (impor) sedangkan penghasilan mereka dalam bentuk rupiah. Keadaan rugi karena selisih kurs yang sangat material ini tentu saja mempengaruhi laporan keuangan perusahaan yang mau tidak mau hams menyajikan rugi yang tidak sedikit. Sebagai tanggapan terhadap keadaan krisis ekonomi yang dialami dunia usaha, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan ISAK 4 yang mempakan interpretasi atas PSAK No. 10 paragraf 32 yang memberikan opsi untuk kerugian selisih kurs yang dialami perusahaan. Dua opsi tersebut adalah pembebanan atas selisih kurs pada periode berjalan atau kapitalisasi kerugian selisih kurs ke dalam nilai aktiva yang terkait dengan munculnya kewajiban mata uang asing tersebut. Adapun pilihan kedua, yaitu kapitalisasi rugi selisih kurs, hanya bisa dilakukan jika dua kondisi terpenuhi. Dua kondisi yang dimaksudkan adalah depresiasi luar biasa dan tidak bisa dilakukannya hedging. Sedangkan dalam bidang perpajakan, pemerintah juga menanggapi keadaan krisis ekonomi ini dengan mengeluarkan beberapa peraturan. Peraturan-peraturan perpajakan yang penting adalah KMK No.449/KMK.04/1997 yang diterbitkan tanggal 26 Agustus 1997 dan KMK No.597/KNLK.04/1997 yang diterbitkan tanggal 21 Nopember 1997. KMK No.449 mengijinkan pembebanan kerugian selisih kurs pada periode terjadinya kerugian sebesar yang telah direalisir raja, sedangkan yang belum terealisir ditampung dalam akun sementara. Sedangkan KMK. 597 adalah revisi dari KMK 449 yang mengijinkan pembebanan seluruh rugi kurs baik yang telah direalisir maupun yang belum pada periode berjalan sehingga mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Pilihan lain yang ditawarkan adalah mengalokasikan rugi selisih kurs yang dialami dalam jangka waktu selama-lamanya lima tahun sejak tahun pajak 1997 secara taat azas. Selain dua institusi tersebut, adapula Bapepam yang mengeluarkan Peraturan Bapepam No.VIII.G.10 dan mengijinkan adanya penangguhan rugi selisih kurs yang akhirnya pada tanggal 15 Mei 2000 peraturan tersebut dicabut. Semua kebijakan yang mengatur kerugian selisih kurs tersebut mempengaruhi laporan keuangan perusahaan yang pada akhirnya ikut pula mempengaruhi keputusan para investor maupun pengguna laporan keuangan lainnya baik secara langsung atau tidak."

"Laporan magang ini akan memaparkan tentang perlakuan akuntansi keuntungan atau kerugian selisih kurs atas transaksi valuta asing di Bank Indonesia yang berbeda dengan praktik pada umumnya. Bank Indonesia tidak mengakui keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada laporan laba rugi, tetapi mengakui di dalam neraca sebagai ekuitas. Sebagai konsekuensinya, Bank Indonesia menggunakan metode net currency position (NCP) untuk menghitung keuntungan atau kerugian yang direalisasi. Metode NCP akan menghasilkan average cost (AVC) yang digunakan sebagai biaya perolehan untuk menghitung keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi.

---

AbstractThis report focuses in describing about accounting treatment for gains or losses of foreigns exchange difference on foreign currency transaction in Bank Indonesia which is different from common practice. Bank Indonesia does not recognize unrealized foreign currency gains or losses in income statement, but recognizes it in balance sheet as a component in equity. Because of that, Bank Indonesia uses net currency position (NCP) method to compute realized foreign currency gains or losses. NCP method is going to generate average cost (AVC) which is used as cost in computing realized foreign currency gains or losses."

"Dengan perkembangan pasar uang yang pesat, banyak pihakyang berusaha mengambil keuntungan sesaat dari selisih kurs suatu mata uang yang sedang bergejolak relatif terhadap mata uang yang lain. Pengamatan terhadap kurs mata uang di pasar uang dapat dilakukan setiap detik melalui media telekomunikasi, misalnya Reuter, Telerate. Gejolak kurs mata uang terutama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu persepsi pedagang valas dan adanya berita perubahan ekonomi, politik, bahkan perang. Faktor-faktor ini akan membuat kurs suatu mata uang bergejolak untuk jangka waktu yang pendek atau bahkan untuk jangka waktu yang panjang, bila diikuti oleh perubahan fundamental ekonomi. Berdasarkan pengamatan langaung yang dilakukan dibeberapa pusat perdagangan valas di Jakarta, studi ini mengadakan analiasa data nilai tukar valas selama tahun 1990 untuk empat mata uang yang dipasarkan di pasar uang dunia, yaitu: CRF (Swiss France), GBP (Pound Sterling), DM (Mark German), dan Yen, semuanya relatif terhadap USD (US Dollar). Pengamatan didasarkan atas harga tukar valas saat pasar dibuka (opening Market) setiap hari. Dari analisa data dilakukan secara kualitatif atas dasar pengamatan bulanan dengan meninjau aspek umum, teknis, dan fundamental yang menentukan kurs valas. Pendekatan moving average dilakukan dalam beberapa tingkat. Dari analisa diketahui bahwa pada saat moving averagetingkat 3 dan 7 bertemu maka akan diikuti oleh pembalikan arah dan nilai kurs valas. Pembelian atau penujalan suatu valuta asing dilakukan berdasarkan jenis mata uang yang dimiliki pada saat teradi pembalikan arah, sehingga dapat diperoleh keuntungan. Tingkat 3 dan 7 dipilih karena kurva moving average tingkat 3 biasanya berperilaku serupa denga kurva nilai tukar valas yang sebenarnya. Sedangkan kurva moving average tingkat 7 merupakan bentuk penghalusan kurva nilai tukar valas yang lebih cenderung mendahului arah kurva ke garis horisontal. Kedua kombinasi moving average? tingkat 3 dan 7 merupakan kombinasi yang baik untuk melihat kecenderungan kurva nilai tukar dalam kurun waktu satu minggu. Selanjutnya, andaikan kedua kurva moving averagetingkat 3 dan 7 sejajar dengan kurva nilai tukar sebenarnya pada umumnya arah gerakan nilai tukar akan terus searah sampai suatu saat bila kedua kurva moving average saling mendekat dan berpotongan maka akan terjadi pembalikan arah. Jikalau kedua kurva moving average saling berpotongan satu dengan yang lain dalam waktu yang singkat, saat-saat tersebut kurang menguntungkan untuk mengadakan transaksi, baik untuk membeli ataupun menjual. Keadaan pasar yang stabil dengan kurva moving average yang tidak terlalu berfluktuasi dalam waktu beberapa hari, merupakan keadaan yang baik untuk memasuki pasar. Tindakan membeli atau menjual tergantung jenis mata uang yang dimiliki atau mata uang yang hendak dibeli. Hasil temuan di atas tentu masih perlu dilengkapi lagidengan pengujian lebih lanjut dalam praktek sehingga model ekspektasi dan temuan ini dapat lebih akurat untuk menentukan ekspektasi kurs suatu mata uang."

"Pajak merupakan salah satu komponen penting sumber penerimaan negara. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pemerintah berasal dari penghasilan yang diperoleh penduduknya, baik penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing. Kebutuhan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang akan tenaga kerja asing adalah tidak dapat dihindarkan. Salah satu sisi yang dapat dilihat dari masuknya tenaga kerja asing ini adalah pajak, dimana tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia pasti memperoleh penghasilan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan asas sumber, pemerintah Indonesia berhak untuk memungut pajak atas penghasilan tenaga kerja asing yang memperoleh penghasilan dari sumber penghasilan di Indonesia. Berkaitan dengan pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja asing, pemerintah Indonesia membagi tenaga kerja asing menjadi dua kategori yang didasarkan atas jangka waktu mereka berada di Indonesia. Masalah yang dihadapi adalah negara asal si tenaga kerja asing juga berhak untuk memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh tenaga kerja asing tersebut, sehingga tenaga kerja asing yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia dikenakan beban dua kali pemungutan pajak, yaitu pemungutan pajak di negara asalnya dan di Indonesia. Pembebanan dua kali pungutan pajak ini dikenal dengan istilah pajak berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing dari terjadinya pajak berganda yang diterapkan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan belum memadai, karena perlindungan dan kepastian hukum tersebut hanya diberikan kepada tenaga kerja asing yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, sedangkan bagi tenaga kerja asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri tidak ada perlindungan hukum karena tidak adanya kepastian hukum yang diberikan pemerintah sebagai upaya pencegahan dari terjadinya pajak berganda."