Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 57865 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Universitas Indonesia, 1991
S23230
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anindita Mariarti
"Upaya mendapatkan prosedur sewa guna usaha/leasing kapal sangat diperlukan suatu aspek hukum yang disatu pihak mendukung investasi dan dilain pihak melindungi semua pihak agar terjamin rasa aman dalam menjalankan usahanya, sebagaimana yang diterapkan di PT. PANN MULTI FINANCE Jakarta, yang dalam penerapannya terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam praktek perjanjian sewa guna usaha/leasing kapal di PT. PANN MULTI FINANCE, yang kerap kali dilaksanakan adalah leasing kapal dengan kewajiban membeli, yang disebut dengan istilah "sewa guna usaha kapal dengan opsi beli (leasing of ship with obligation to purchase) yang merupakan jenis Finance Lease/Financial Lease. Dimana diberikan kewajiban kepada Lessee untuk membeli kapal yang dilease pada akhir perjanjian sesuai dengan nilai sisa dari harga kapal yang telah disepakati bersama. Perjanjian sewa guna usaha kapal dengan opsi beli mengandung perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli. Perjanjian sewa guna usaha/leasing kapal di PT. PANN MULTI FINANCE dari segi bentuknya merupakan perjanjian baku (standar) yang dimasukkan dalam golongan perjanjian baku (standar) umum. Karena perjanjian sewa guna usaha/leasing kapal di PT. PANN MULTI FINANCE, baik bentuk maupun isinya telah ditetapkan atau dipersiapkan secara sepihak oleh PT. PANN MULTI FINANCE sebagai pihak yang lebih kuat. Resiko atau overmacht dalam perjanjian sewa guna usaha/leasing kapal ada pada Lessee. Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan hukum perjanjian dalam perjanjian sewa guna usaha/leasing. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi literatur, selain itu dapat pula diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan pokok masalah yang terdapat dalam penulisan tesis ini."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14546
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lumbanraja, Alvin R.
"Sejak deregulasi dekade 80 an, perkembangan industri leasing sangat menggembirakan sampai saat ini. Industri leasing membantu pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas pemilikan barang modal kepada lessee, itu sebabnya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong bertumbuhnya industri leasing (SGU). SGU telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh capital equipment dan menambah modal kerja. Oleh sebab itu, penulis merasa terdorong untuk memilih meneliti dan melakukan kajian terhadap ?Kebijakan Perpajakan Atas Penghasilan Khususnya PPh Perusahaan Leasing (SGU) Berdasarkan Azas-azas Perpajakan: Studi Kasus pada PT X Tbk.?
Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pendapat para ahli tentang azas-azas perpajakan khususnya perpajakan atas penghasilan dari transaksi leasing, apakah peraturan pelaksanaan di bidang SGU sudah sesuai dengan ketentuan pokok yang terdapat di dalam UU PPh yang berlaku sekarang, apabila terdapat ketidaksesuaian upaya apa yang dapat di lakukan agar peraturan pelaksanaan itu Iebih sesuai dengan ketentuan pokok dalam UU. Tipe penelitian yang di pakai dalam tesis ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menguraikan data hasil penelitian dan melakukan analisis untuk dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang menurut pendapat penulis seyogyanya di ajukan. Transaksi leasing terjadi berdasarkan suatu perjanjian di para pemilik barang modal (lessor) menyerahkan barang modal kepada (lessee) untuk di manfaatkan, dengan sejumlah imbalan kepada lessor yang telah di sepakati bersama sebagai penghasilan bagi lessor dan biaya pada lessee. UU PPh yang berlaku sekarang tidak memberi rincian tentang tatacara pengakuan penghasilan serta biaya-biaya yang di perkenankan untuk di kurangkan dari penghasilan dari kegiatan usaha leasing. Agar penghasilan dari kegiatan sewa guna usaha (SGU) di dasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UU, serta permasalahan SGU dalam hal default mendapat kepastian hukum bagi perusahaan industri leasing dan pemberian fasilitas SGU oleh lessor kepada lessee sesuai dengan peraturan, serta pencatatan akuntansi di dasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku secara universal, maka disarankan agar pemerintah mengganti KMK tersebut dengan PP dan menerbitkan juklak yang di perlukan secepat mungkin. Juga agar Ditjen Lembaga Keuangan dan Ditjen Pajak mengawasi kegiatan leasing secara berkala untuk memastikan supaya peristiwa seperti default dicatat bukan sebagai Aktiva tetapi akun Tagihan Dalam Proses Hukum agar sesuai dengan PAI maupun prinsip akuntansi yang berlaku secara universal."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T3948
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saint Anderonikus
"ABSTRAK
Transaksi sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan leasing sejak
tahun 1974 sudah menjadi salah satu pilihan dan solusi bagi para pelaku bisnis
untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam melakukan usahanya. Untuk itu segala
sesuatu yang menyangkut transaksi leasing ini harus dimengerti dengan jelas baik
oleh pihak penyedia jasa pembiayaan dalam bentuk pemberian jasa sewa guna
usaha atau yang lebih dikenal dengan lessor maupun oleh pengguna jasa sewa
guna usaha tersebut atau yang dikenal dengan lessee. Kegiatan sewa guna usaha
ini terbagi menjadi dua, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease)
dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease). Selain itu, dalam kegiatan
sewa guna usaha pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara
membeli barang penyewa guna (lessee) oleh lessor yang kemudian barang
tersebut disewa-guna-usaha kembali oleh lessee atau yang lebih dikenal dengan
sale and lease back. Barang modal yang dibiayai bermacam-macam dan kapal
laut adalah salah satu contohnya. Pembiayaan kapal laut yang dituangkan dalam
perjanjian sewa guna usaha ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati terutama
dalam segi hukumnya mengenai status kepemilikan kapal laut, mengingat dalam
transaksi sewa guna usaha dengan skema sale and lease back status kepemilikan
dari kapal laut sebelum dilakukannya transaksi sewa guna usaha berada di tangan
lessee dan mengingat bahwa ada beberapa hal yang wajib dilakukan agar
peralihan hak kepemilikan dari kapal laut tersebut dapat dianggap telah dilakukan
dengan sah menurut hukum dan apa akibat hukumnya apabila peralihan hak
kepemilikan dari kapal laut tersebut belum dilakukan dengan sah.

ABSTRACT
Lease transaction or better known as leasing has becoming one of choices
and solutions to the entrepreneurs to fulfil their needs in doing their business since
1974. Therefore, all things related to this lease transaction should be understood
clearly either by a party which provides the financing service in the form of
providing lease service or better known as lessor or by the user of the said lease
service or better known as lessee. This leasing activity is divided into two, which
are lease with option right (Finance Lease) and lease without option right
(Operating Lease). Apart from that, in leasing activity, procurement of capital
good can also be done by purchasing the lessee’s good by the lessor which
afterward such good is leased back by the lessee or better known as sale and lease
back. Capital goods which are financed are various and ship is one of the
examples. This ship financing which is provided in the lease agreement should be
done very carefully especially from the legal point of view with regard to status of
ship’s ownership, considering that in the lease transaction with sale and lease back
scheme the ownership status of the ship prior to the implementation of lease
transaction is in the lessee’s hand and considering that there are several things
which should be conducted in order such transfer of ownership right of the ship
can be assumed that it has been conducted legally according to the law and what
will be the legal impact if such transfer of ownership right of the ship has not been
legally conducted."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T23484
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Rony Amuryanto
"Laporan keuangan, dengan segala keterbatasannya, memegang peranan yang
penting di dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, sebagai
salah satu bah an pertimbangan di dalam pengambilan keputusan, laporan
keuangan harus mampu memberikan informasi-informasi keuangan yang mengenai
suatu organisasi yang dibutuhkan oleh pemakai/pembaca laporan keuangan yang
memiliki berbagai kepentingan. Dikaitkan dengan kepentingan pemakaijpembaca
laporan keuangan yang berbeda-beda, prinsip-prinsip akuntansi dan standar
pelaporan keuangan yang diterima dan berlaku secara umum bertujuan
memberikan kerangka dan garis besar pelaporan keuangan yang bersifat multi guna, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakai/pembaca laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan
dampak yang disebabkan karena tidak adanya standar akuntansi pad a interpretasi
laporan keuangan di dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk itu, penulis
melakukan studi kasus pada sebuah perusahaan sewa guna usaha yang sudah
go public dan membandingkannya dengan dua perusahaan sewa guna usaha lain
yang juga sudah go public. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sewa
guna usaha tersebut mengalami income shock yang disebabkan pajak yang harus
dibayar oleh perusahaan lebih besar dari pada laba kena pajak perusahaan pada
periode setelah 'diterapkan standar akuntansi dan diberlakukannya peraturan
perpajakan yang baru untuk industri sewa guna usaha. Padahal, secara
operasional perusahaan mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan timbulnya kemungkinan kesalahan
interpretasi laporan keuangan yang bisa mengubah perilaku pemakai/pembaca
laporan keuangan di dalam mengambil keputusan investasL Manajemen
seharusnya bersifat lebih konservatif dalam pengambilan keputusan pembagian
keuntungan perusahan dan membuat cadangan atas selisih pajak yang masih
harus dibayar oleh perusahaan akibat perbedaan penghitungan pada tahun-tahun sebelumnya.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1994
S18679
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moch. Irvan ZK
"ABSTRAK
Tesis ini mengaplikasikan analisis NPV untuk memilih proyek yang paling menguntungkan. Sebelum memulai melakukan investasi atau membuka suatu cabang toko baru, sebuah perusahaan supermarket harus melakukan suatu analisis apakah investasi yang mereka akan lakukan akan lebih menguntungkan dengan cara melakukan pembelian atau pembangunan toko sendiri yang biasanya biaya modalnya di dapat dari pinjaman dari bank; atau dengan cara melakukan sewa guna usaha di suatu lahan kosong yang dibangun atau di pusat pertokoan atau mal yang sudah ada, tergantung dari daerah strategis yang menjadi pilihan atau sasaran perusahaan. Tesis ini menggunakan metode studi kasus atas aplikasi NPV.
Sehingga, tujuan dari tesis ini adalah untuk menganalisis dan menemukan NPV terefisien yang dapat tercapai untuk melakukan penambahan cabang toko atau gerai (melakukan investasi pembelian tanah dan bangunan atau dengan cara sewa guna usaha), serta ditambah analisis akuntansi pencatatan, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, apakah masuk sebagai kategori finance lease atau operating lease yang memberikan dampak yang berbeda baik dalam hal analisis keuangan maupun metode pencatatan atau akuntansi nya.
Berdasarkan analisis NPV yang dilakukan dan menggunakan segala data dan asumsi serta keterbatasan yang ada, pembelian aset secara langsung lebih menguntungkan dibandingkan dengan melakukan sewa guna usaha, serta berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh FASB maupun standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK), sewa guna usaha atas sebuah ruang toko yang ada di sebuah mal merupakan sewa guna usaha operasi.

ABSTRACT
The purpose of this study is to apply the NPV analysis to choose the most profitable project. Before investing or opening a new branch store, a supermarket company should perform an investment analysis of which investment will be more efficient to be done, whether by buying or constructing an owned branch store, by using fund from bank loan; or by leasing a landscape which can be built as a store on it or leasing a place in a established mal, depends on strategic areas which become the Company’s target. This study method is to apply NPV in a study case.
Therefore, the purpose of this tesis is to analyse and to find the most efficient NPV for opening a new branch store (by doing land and building acquisitions or leasing), and analysis on accounting for lease based on lease agreement whether it categorise as finance or operating lease which can differ in term of financial analysis or its accounting or recording method.
Based on NPV anlysis performed and using all of data, assumptions and its limtations, buying of assets is more efficient compared to leasing, and based on generally accounting principles issued by FASB or Indonsia (PSAK), a leasing of place in a mal is categorise as operating lease."
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moch. Irvan ZK
"Tujuan dari tesis ini untuk menganalisis NPV guna pengambilan keputusan investasi pembelian tanah dan bangunan atau sewa guna usaha dan analisis akuntansi pencatatan, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, apakah masuk sebagai kategori finance lease atau operating lease. Berdasarkan analisis NPV diperoleh kesimpulan bahwa pembelian aset secara langsung lebih menguntungkan dibandingkan dengan melakukan sewa guna usaha, serta berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh FASB maupun standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK), sewa guna usaha atas sebuah ruang toko yang ada di sebuah mal merupakan sewa guna usaha operasi.

The purpose of this tesis is to analyse NPV for decision making on doing land and building acquisitions or leasing, and analysis on accounting for lease based on lease agreement whether it categorise as finance or operating lease. Based on NPV anlysis, a conclusion reached that buying of assets is more efficient compared to leasing, and based on generally accounting principles issued by FASB or Indonsia (PSAK), a leasing of place in a mal is categorise as operating lease."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saint Anderonikus
"ABSTRAK
Transaksi sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan leasing sejak
tahun 1974 sudah menjadi salah satu pilihan dan solusi bagi para pelaku bisnis
untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam melakukan usahanya. Untuk itu segala
sesuatu yang menyangkut transaksi leasing ini harus dimengerti dengan jelas baik
oleh pihak penyedia jasa pembiayaan dalam bentuk pemberian jasa sewa guna
usaha atau yang lebih dikenal dengan lessor maupun oleh pengguna jasa sewa
guna usaha tersebut atau yang dikenal dengan lessee. Kegiatan sewa guna usaha
ini terbagi menjadi dua, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease)
dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease). Selain itu, dalam kegiatan
sewa guna usaha pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara
membeli barang penyewa guna (lessee) oleh lessor yang kemudian barang
tersebut disewa-guna-usaha kembali oleh lessee atau yang lebih dikenal dengan
sale and lease back. Barang modal yang dibiayai bermacam-macam dan kapal
laut adalah salah satu contohnya. Pembiayaan kapal laut yang dituangkan dalam
perjanjian sewa guna usaha ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati terutama
dalam segi hukumnya mengenai status kepemilikan kapal laut, mengingat dalam
transaksi sewa guna usaha dengan skema sale and lease back status kepemilikan
dari kapal laut sebelum dilakukannya transaksi sewa guna usaha berada di tangan
lessee dan mengingat bahwa ada beberapa hal yang wajib dilakukan agar
peralihan hak kepemilikan dari kapal laut tersebut dapat dianggap telah dilakukan
dengan sah menurut hukum dan apa akibat hukumnya apabila peralihan hak
kepemilikan dari kapal laut tersebut belum dilakukan dengan sah.

ABSTRACT
Lease transaction or better known as leasing has becoming one of choices
and solutions to the entrepreneurs to fulfil their needs in doing their business since
1974. Therefore, all things related to this lease transaction should be understood
clearly either by a party which provides the financing service in the form of
providing lease service or better known as lessor or by the user of the said lease
service or better known as lessee. This leasing activity is divided into two, which
are lease with option right (Finance Lease) and lease without option right
(Operating Lease). Apart from that, in leasing activity, procurement of capital
good can also be done by purchasing the lessee’s good by the lessor which
afterward such good is leased back by the lessee or better known as sale and lease
back. Capital goods which are financed are various and ship is one of the
examples. This ship financing which is provided in the lease agreement should be
done very carefully especially from the legal point of view with regard to status of
ship’s ownership, considering that in the lease transaction with sale and lease back
scheme the ownership status of the ship prior to the implementation of lease
transaction is in the lessee’s hand and considering that there are several things
which should be conducted in order such transfer of ownership right of the ship
can be assumed that it has been conducted legally according to the law and what
will be the legal impact if such transfer of ownership right of the ship has not been
legally conducted."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37390
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Theresia Indriyati Elias
"ABSTRAK
Sewa guna usaha mulai berkembang di Indonesia sejak Pemerintah melakukan
deregulasi perbankan pada Oktober 1988. Pertumbuban usaha ini tahun 1995 mencapal 10
kati lipat dibandingkan pada tahun 1981-1982. Persaingan yang ketat akibat tingginya
pertumbuhan ini menyebabkan perusahaan menjadi sangat agresif dalam mencari calon
lessee dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ¡ni mengakibatkan kinerja
beberapa perusahaan merugi pada tahun 1998 bahkan sebagian bangkrut. Terpuruknya
sektor nil sejak krisis ekonomi 1997 hingga kini merupakan faktor utama dalam
kebangkrutan perusahaan sewa guna usaha, namun faktor analisa kredit yang kurang
komprehensif juga memegang andil. Karya akhir ini akan membahas teknik analisa kredit
yang bagaimanakah yang menaati prinsip kehati-hatian namun prosesnya tidak bertele-tele
sehingga proses pengambilan keputusan menjadi efisien. Untuk ¡tu penulis memilih
mengaplikasikan model analisa atribut dari Coleshaw pada penusahaan sewa guna usaha.
Model analisa atribut menyatukan 18 atribut yang berhubungan dengan resiko
kredit kedalam angka (score). Ada 4 (empat) resiko usaha yang dihadapi oleh lessor..
Analisa kredit berkaitan dengan resiko kredit yaltu resiko ketidakpastian apakah lessee
mampu untuk mengembalikan pinjaman benikut bunganya sesuai dengan periode yang
disepakati bersama dala, penjanjian. Sebelum proses analisa dilakukan, Iangkah pertama
yang perlu dilakukan adaiah pengecekan apakah calon lessee memenuhi kniteria dasar.
Apabila calon lessee memenuhi kritenia dasar, maka proses analisa atribut dilakukan
dengan mengadakan pemeniksaan dokumen melakukan kunjungan (visit) dan analisa
keuangan. Kesemuanya diperlukan untuk memberikan penilaian model analisa atnibut.
Model analisa atribut membagi 18 atribut kedalam 3(tiga) kelompok atribut yaltu:
atribut pelanggan (customer attributes) - mengevaluasi kondisi manajemen dan usaha
calon lessee; atribut Prioritas (Priority attributes) - mengevaluasi keuntungan bagi lessor
apabila melakukan transaksi sewa guna dengan calon lessee; dan atribut keuangan (credit
and financial attributes) - mengevaluasi pengalaman calon lessee dalam memperoleh
kredít dengan pihak ketiga lainnya, dan menilai kondisi keuangan calon lessee selama
kurun waktu tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenal kemampuan mereka dalam
menghasilkan laba di masa datang sehingga mampu melunasi pembiayaan yang akan
dilakukan. Penilaian atribut ¡ni menggunakan angka (score) 1-10 untuk setiap atribut.
Score dibedakan antara bobot lessor (weighting score) yang mencerminkan standar
perusahaan, dan nilai eaton lessee (actual score) mencerminkan penilaian lessor mengenai
calon lessee. Actual score dibandingkan dengan weighting score dalam scoresheet akan
menghasilkan peringkat A sampai D yang mencerminkan tingkat resiko calon lessee yang
menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan kredit.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan model analisa atribut untuk
meraih keputusan yang ?benar? diperlukan keputusan yang konsisten dengan
meminimalkan unsur subyektif dalam melakukan penilaian ciengan membentuk Komite
Kredit yang terdiri dan staff/manajer dan departemen-departemen yang terlibat, Komite
inilah yang mengevaluasi hash penilaian masing-masing departemen dan memberikan hash
penilaian akhir dalam suatu rapat komite. Profesional individu pelaksana dalam
memberikan penilalan sangat menentukan keberhasilan model ini.
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
S9188
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>