Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKArah pertumbuhan Perusahaan dewasa ini menuju era merger dan akuisisi (M&A),  adanya tantangan perang dagang yang berpengaruh pada konsolidasi bisnis yang terintegrasi secara global, membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah dalam menyikapi gelombang merger dan akuisisi yang semakin melonjak tajam. Pengawasan terhadap pelaksanaan merger dan akusisi melalui implementasi Merger Control oleh KPPU adalah amanat dari UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lebih lanjut dalam Peraturan PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diatur pemberitahuan (notifikasi) pelaksanaan merger dan akuisisi kepada KPPU namun pengaturan tersebut masih belum melindungi pelaku usaha kecil menengah (UMKM). Pemerintah melalui UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menegah (UMKM) juga menunjukkan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan kemampuan financial termasuk didalamnya Perusahaan start up, namun perhatian tersebut belum dapat memberikan perlindungan yang berujung pada level playing field antar para pelaku usaha disaat UMKM di akuisis oleh Perusahaan Besar. Belum mampunya pengaturan Merger Control Indonesia berperan dalam mencegah peniadaan persaingan dari pelaksanaan merger dan akuisisi UMKM oleh Perusahaan Besar harus mendapat perhatian lebih lanjut.

---

Nowadays, purpose of company growth is towards to an era merger and acquisitions (M&A), the challenges of trade war that affect to the consolidation of globally integrated businesses, shall be a focus of Government in responding to the wave of M&A that are increasing sharply. The implementation of Merger Control by KPPU is mandated by Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Further, GR No. 57 of 2010 concerning Merger or Consolidation of Business Entities and Collection of Company Share in occurrence of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, the notification of M&A has been arranged to KPPU but the regulation can not protect small and medium company (UMKM). In other side government through Law No. 20 of 2008 concerning Small and Medium Business give a special attention to UMKM who have limited financial capabilities, including the start-up company, but that attention have not been able to provide protection that has led to a level playing field between investors when UMKM are acquired by Big Companies. The inability of Indonesian Merger Control acts in preventing the elimination of competition from implementation of M&A of UMKM by Big Companies shall obtain the futher attention.

"

"ABSTRAKSetelah 27 tahun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) 1 sudah banyak perusahaan PMA yang didirikan di Indonesia. Dan dalam perkembangannya ternyata terjadi Pula peningkatan dilakukannya merger di antara perusahaan EMA tersebut pada tahun-tahun belakangan ini Perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan PMA yang melakukan merger, baik yang berada dalam satu induk atau perusahaan yang berbeda 4 pada umumnya mendasari kebijaksanaan dilakukannya merger tersebut dengan tujuan antara lain untuk mengembangkan atau pun melakukan ekspansi pada bidang usaha lain sehingga dapat menguasal pangsa pasar yang lebih luas. Atau pada intinya suatu perusahaan melakukan merger bermaksud untuk dapat meraih dan mengatasi persaingan di dalam dunia perdagangan dan industri. Ternyata perkembangan dunia usaha di Indonesia, terutama dengan adanya peningkatan kegiatan merger di antara perusahaan-perusahaan sasta khususnya perusahaan PMA 5 tidak atau kurang diikuti dengan perkembangan perangkat-perangkat hukum baik peraturan yang langsuni berhubungan dengan proses merger tersebut atau pun yang berhubungan dengan aspek-aspek lainnya misalnya aspek perpajakan yang masih berkaitan dengan pelaksanaan merger. Maka dengan keterbatasan informasi berupa literatur dan peraturan-peraturan yang ada pada saat ini melalui penulisan skripsi ini diupayakan menelaah aspek perpajakan pada perusahaan PMA yang melakukan merger di Indonesia."

"ABSTRAKPada bulan November 2001 Komite Kerja Sektor Keuangan DPRRl, memutuskan untuk melanjutkan program restrukturisasi lima Bank Swasta Nasional yaitu Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima Express, Bank Artamedia serta Bank Patriot, melalui mekanisme merger. Adapun tujuan dari merger tersebut adalah untuk membentuk bank yang kuat struktur permodalannya, sehat dan kompetitif dalam mengoptimalkan fungsi intermediasinya. Proses tersebut selesai dilakukan secara keseluruhan pada tanggal 31 Maret 2003, ditandai dengan perubahaan nama perusahaan menjadi PT. Bank Permata, tbk. Mencermati dari proses merger tersebut terutama dalam proses penggabungan sumber daya manusianya, maka didapatkan suatu komposisi, mulai dari pengurus dan pengelola bank sampai dengan para karyawannya, yang berisi kumpulan sumber daya manusia yang beraneka ragam latar belakang budaya kerja mereka berdasarkan dari budaya perusahaan mereka sebelumnya. Masalah kultur perusahaan yang baru merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kesalahpahaman dan kecemburuan antara staf dan pegawai satu bank asal sebelum merger dengan lainnya, yang disebabkan oleh budaya kerja yang berbeda-beda sebelumnya, akan menjadi sumber penyakit yang memunculkan berbagai masalah berat. Budaya perusahaan yang baru harus segera diperkenalkan guna menghindari hal tersebut diatas, karena pada dasarnya fungsi suatu budaya dalam suatu sosialisasi/organisasi adalah sebagai model-model bagi tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang yang yang berinteraksi pada suatu saat tertentu. Peranan Humas Internal sangat diharapkan dalam memperkenalkan budaya baru tersebut Peranan itu sendiri dapat dilakukan dengan menerapkan suatu metode Perencanaan dan Manajemen Humas yang baik serta melalui penggunaan suatu mediakomunikasi yang tepat. Maka penelitian ini ingin mengkaji bagaimana Perencanaan dan Manajemen Humas Internal Bank Permata, yang berfungsi sebagai humas internal perusahaan, belum melaksanakan fungsinya tersebut dengan baik yang dilihat dari tidak adanya analisis situasi pada khalayak target sebagai bagian dari perencanaan humas serta tidak dilakukannya evaluasi kegiatan untuk menilai sejauhmana target atau tujuan dapat tercapai."

"Perbankan Indonesia yang kuat dan sehat merupakan salah satu tujuan utama dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Salah satu upaya Bank Indonesia untuk menciptakan penguatan struktur perbankan yang sehat adalah dengan mendorong percepatan konsolidasi perbankan melalui program merger dan insentif sebagaimana yang diatur dalam PBI Insentif Konsolidasi. Permasalahan yang dianalisis adalah perbedaan pokok antara ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan merger dalam upaya konsolidasi perbankan sebelum dan sesudah dicanangkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) serta manfaat yang dapat diperoleh bank dari PBI Insentif Konsolidasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder, berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penyehatan melalui konsolidasi bank. Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan ini adalah Kebijakan konsolidasi bank khususnya melalui program merger sebelum berlakunya API hanya bersifat peraturan pelaksanan dari PP No. 28 Tahun 1999 sedangkan kebijakan serupa sesudah dicanangkannya program API merupakan suatu upaya untuk menjadikan merger dan konsolidasi bank sebagai salah satu cara untuk menciptakan bank yang lebih solid sesuai dengan program API. Program merger bank sejak diberlakukannya PBI Insentif Konsolidasi perbankan diperkirakan akan memperoleh manfaat ganda. Pertama bank yang bersangkutanakandapat memperbaiki tingkatkesehatantermasukuntukmemenuhi ketentuan modal inti minimum, dan yang kedua, bank hasil merger dan konsolidasi kemudian akan memperoleh kelonggaran waktu dan kemudahan lainnya yang dapat dimanfaatkan secara optimal agar dapat memenuhi berbagai persyaratan yang terkait dengan kesehatan bank pada batas waktu yang ditetapkan. Program insentif konsolidasi perbankan bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa akan tetapi merupakan suatu kesempatan untuk memperoleh jalan keluar berupa kemudahan- kemudahan untuk menunda sementara pemenuhan persyaratan kesehatan bank

---

The establishment and healthy of Indonesia Banking represent one of the main targets from Arsitektur Perbankan Indonesia (Indonesia Banking Architecture -API-). One of the methodological research effort of the Central Bank of Indonesia (BI) to establish healthy banking structure is pushedly banking merger and consolidation acceleration with the incentives. The main problems analysed are difference and equation between the BI's rule (PBI) of Merger and Consolidation during, before and after API and also the benefit able to be obtained from PBI Number 9/12/PBI/2007 jo. Number 8/17/PBI/2006 to accomplish the condition specified by BI.

The Methodological Research Applicated in this thesis is the bibliography research involve with law normative character to analyse the secondary data consist of the law literatures and regulation about merger and consolidation of banks. The result descripted as the conclusions that policy of merger and consolidation of banks during pre API only as the rule of application of Government Relugation (PP) Number 28/1999 while the BI's policy base on the API related with the consolidation of banks represent as the easier way for the banks to be establish and healthy bank as the really target of banks' merger and consolidation.

The merger and consolidation line with PBI of incentives for consolidation will obtain the double benefit. First, the pertinent bank will be able to improve it's healthy including to fulfill minimum capital, and second, the bank after merger or consolidation then will be given the amenity and more time which can be exploited optimally as the opportunity to achieve it's conditions as a healthy bank according to BI's standard until determined deadline. The mentioned PBI is not a forced regulation instead of the regulation preparing the opportunity for the banks to get the easier way, amenity in delaying time to accomplish as healthy bank according to

condition in BI's regulations."

"Perbankan Indonesia yang kuat dan sehat merupakan salah satu tujuan utama dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Salah satu upaya Bank Indonesia untuk menciptakan penguatan struktur perbankan yang sehat adalah dengan mendorong percepatan konsolidasi perbankan melalui program merger dan insentif sebagaimana yang diatur dalam PBI Insentif Konsolidasi. Permasalahan yang dianalisis adalah perbedaan pokok antara ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan merger dalam upaya konsolidasi perbankan sebelum dan sesudah dicanangkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) serta manfaat yang dapat diperoleh bank dari PBI Insentif Konsolidasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder, berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penyehatan melalui konsolidasi bank. Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan ini adalah Kebijakan konsolidasi bank khususnya melalui program merger sebelum berlakunya API hanya bersifat peraturan pelaksanan dari PP No. 28 Tahun 1999 sedangkan kebijakan serupa sesudah dicanangkannya program API merupakan suatu upaya untuk menjadikan merger dan konsolidasi bank sebagai salah satu cara untuk menciptakan bank yang lebih solid sesuai dengan program API. Program merger bank sejak diberlakukannya PBI Insentif Konsolidasi perbankan diperkirakan akan memperoleh manfaat ganda. Pertama bank yang bersangkutan akan dapat memperbaiki tingkat kesehatan termasuk untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum, dan yang kedua, bank hasil merger dan konsolidasi kemudian akan memperoleh kelonggaran waktu dan kemudahan lainnya yang dapat dimanfaatkan secara optimal agar dapat memenuhi berbagai persyaratan yang terkait dengan kesehatan bank pada batas waktu yang ditetapkan. Program insentif konsolidasi perbankan bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa akan tetapi merupakan suatu kesempatan untuk memperoleh jalan keluar berupa kemudahankemudahan untuk menunda sementara pemenuhan persyaratan kesehatan bank.

---

The establishment and healthy of Indonesia Banking represent one of the main targets from Arsitektur Perbankan Indonesia (Indonesia Banking Architecture -API-). One o f the methodological research effort of the Central Bank o f Indonesia (BI) to establish healthy banking structure is pushedly banking merger and consolidation acceleration with the incentives. The main problems analysed are difference and equation between the BI's rule (PBI) of Merger and Consolidation during, before and after API and also the benefit able to be obtained from PBI Number 9/12/PBI/2007 jo. Number 8/17/PBI/2006 to accomplish the condition specified by BI. The Methodological Research Applicated in this thesis is the bibliography research involve with law normative character to analyse the secondary data consist of the law literatures and regulation about merger and consolidation of banks.

The result descripted as the conclusions that policy of merger and consolidation of banks during pre API only as the rule of application of Government Relugation (PP) Number 28/1999 while the BI's policy base on the API related with the consolidation of banks represent as the easier way for the banks to be establish and healthy bank as the really target of banks' merger and consolidation. The merger and consolidation line with PBI of incentives for consolidation will obtain the double benefit. First, the pertinent bank will be able to improve it's healthy including to fulfill minimum capital, and second, the bank after merger or consolidation then will be given the amenity and more time which can be exploited optimally as the opportunity to achieve it's conditions as a healthy bank according to BI's standard until determined deadline. The mentioned PBI is not a forced regulation instead of the regulation preparing the opportunity for the banks to get the easier way, amenity in delaying time to accomplish as healthy bank according to condition in BI's regulations."