Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai kewajiban notifikasi merger yang dilakukan oleh pelaku usaha asing berbentuk Holding Company dalam hal transaksi merger, konsolidasi maupun akuisisi ldquo;Merger rdquo; dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ldquo;UU Persaingan Usaha rdquo; menganut prinsip teritorial sebagai dasar penyusunannya dengan mengacu ke definisi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Persaingan Usaha. Kedudukan pelaku usaha asing berbentuk Holding Company tidak diatur secara jelas dalam UU Persaingan Usaha yang ada saat ini. Sehingga pelaku usaha asing yang melakukan transaksi Merger di luar wilayah yurisdiksi Indonesia tidak diwajibkan melakukan notifikasi. Untuk itu guna menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu khususnya badan usaha hasil Merger, maka diperlukan suatu legitimasi dari penerapan prinsip Single Economic Entity ke dalam peraturan perundang-undangan agar terdapat kepastian hukum bagi pelaku usaha asing berbentuk holding company untuk melaporkan setiap transaksi Merger yang dilakukannya.

---

This study focuses on the obligation of merger notification by foreign holding company in the event of merger, consolidation or acquisition ldquo Merger rdquo is conducted outside the jurisdiction of Indonesia. Law of the Republic Indonesia Number 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business ldquo Competition Law rdquo embraces territorial principle as the basis for its legislation by referring to the definition of business actor as stipulated in article 1 number 5 of Competition Law. The status of foreign business actor in the form of Holding Company is not clearly stated in Indonesian Competition Law. So that, foreign business actors which conducted Merger transactions outside the jurisdiction of Indonesia are not required to make notifications to the competition authority in Indonesia namely KPPU. Therefore, in order to create fair and reasonable business competition condition and not to cause a concentration of economic power to certain business actors, especially business entities resulting from Merger, it is necessary to legitimize the application of Single Economic Entity principle into legislation so that there are legal certainty for foreign business actors in the form of a holding company to report any Merger transactions conducted by them."

"Kondisi dan upah krja yang dihadapi buruh Indonesia masih mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari upah yang rendah yaitu berkisar 60-70% dari nilai kebutuhan fisik minimum, secara jam kerja yang panjang yaitu 10-40 jam sehari. Permasalahan upah buruh merupakan penyebab utama sengketa antara majikan (Perusahaan) dan buruh (pekerja kasar), terutama perusahaan Industri yang Inasih banyak memberikan upah dibawah standar upah minimum yang telah diterapkan Pemerintah. Keadaan ini menimbulkan berbagai gejolak internal yang berdampak eksternal akibat ketidak puasaan buruh terhadap perusahaan, seperti unjuk rasa, pemogokan sampai aksi perusakan. Industri Tekstil merupakan sektor Industri yang kerapkali menghadapi persoalan ini lebih menyolok. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja buruh, sebagai sebuah asumsi faktor pengupahan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menciptakan kondisi kerja yang stabil. Melalui rencana penelitian ini, peneliti ingin memastikan seberapa besar pengaruhnya dan faktor-faktor pendukung lainnya yang mempengaruhi hal tersebut."

"Kepailitan adalah merupakan ekesekusi masai yang ditetapkan hakim dan bersifat serta merta. Tujuan kepailitan pada dasarnya untuk memperoleh penyelesaian hutang piutang dengan cepat dan untuk menghindari adanya sita yang dilakukan satu atau lebih kreditur terhadap asset-asset debitur sehingga akan merugikan kreditur lainnya. Selain terhadap perseroan, permohonan pernyatan pailit dapat diajukan terhadap debitur pailit secara perorangan. Pernyataan pailit terhadap seorang debitur pailit dalam kedudukannya selaku organ perseroan mempunyai pengaruh terhadap kewenangannya dalam menjalankan perseroan diantaranya adalah adanya beberapa pembatasan dalam menjalankan tugas-tugasnya yang dalam praktek dilakukan secara langsung oleh kuratornya. Pembatasan kewenangan yang dilakukan kurator terkadang menyentuh sense of business dari debitur pailit sehingga menyulitkan debitur pailit dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai organ perseroan. Di sisi lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas mengatur secara sumir kelayakan seorang debitur pailit dalam kedudukannya selaku organ perseroan sehingga menimbulkan keraguan apakah debitur pailit dapat tetap menjadi organ perseroan ataukah harus melepaskan kedudukannya tersebut begitu ia dinyatakan pailit serta sampai sejauh mana kurator dalam turut serta menjadi organ perseroan yang bersangkutan. Hal ini tentunya memerlukan penjelasan lebih lanjut agar tidak terjadi permasalahan yang dapat timbul dalam praktek. Pada dasarnya tugas dan peranan kurator adalah melakukan pemberesan terhadap harta pailit namun peranan kurator akan semakin luas dan berat menakala dalam melakukan pemberesan harta pailit adalah debitur pailit yang mempunyai kedudukan selaku organ perseroan sehingga terkadang kuratorpun harus bertindak menjadi direktur, komisaris dan atau pemegang saham bayangan. Tindakan kurator yang menjadi direktur, komisaris dan atau pemegang saham bayangan seyogianya lebih ditujukan kepada usaha untuk mencegah debitur pailit melarikan asetnya sebagai usaha untuk menghindari sita."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai transaksi derivatif yang dilakukan secarasepihak oleh Bank. Salah satu fasilitas pelayanan jasa perbankan yang sekarang gencardilakukan adalah dengan memanfaatkan transasksi valuta asing atau yang disebutdengan “ Transaksi Derivatif*. Kasus ini teijadi karena adanya transaksi dervatif yangdilakukan secara sepihak oleh Bank seperti yang dialami oleh DEUTSCHE BANK AG,Jakarta, yang digugat oleh HARDI WIDJAJA KUSUMA, sebagai PENGGUGAT.Dalam tulisan ini dicoba untuk membahas, meneliti permasalahan - permasalahan yaituApakah Transaksi Derivatif dapat dilakukan tanpa adanya konfirmasi. Bagaimanaperlindungan hukum bagi nasabah terhadap transaksi derivatif yang dilakukan secarasepihak oleh Bank. Metode penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatifyaitu studi kepustakaan undang-undang dan studi dokumen hukum. Transaksi derivatifyang dilakukan tanpa adanya konfirmasi secara tertulis tidak dapat dilakukan karenasudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31 /PBI/2005 tentangtransaksi derivatif dimana kontrak transaksi derivatif harus dengan kontrak tertulis,terlebih lagi diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/Pbi/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk B ank D an P enggunaan D ata P ribadi N asabah, d imanabank harus memberikan penjelasan kepada nasabah tentang bahaya-bahaya dankeuntungan dari produk yang dikeluarkanya tersebut. Perlindungan hukum terhadapnasabah diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen ada hak-hak konsumen yangterpenting yaitu: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalammengkonsumsi barang dan/atau jasa.

---

ABSTRACTThis thesis explain about Dérivatif Transaction conducted unilaterally bythe Bank. One of banking service activities facility that is now intensively is doneis by exploiting transaction foreign currency or so-called with "DerivativeTransaction". This case was happened because derivative transaction hasconducted unilaterally by the Bank experienced by DEUTSCHE BANK AG,Jakarta, what sued by HARDI WIDJAJA KUSUMA, as Plaintiff. In this articletried to study, checks problems - problems about Could derivative transactiondoing without conflrmasion. How to protect the clien to derivative transactionconducted unilaterally by the Bank. This tesis use metode observation lawnormative and study law dictionary .Derivative transaction in banking is executedwithout existence of confirmation in writing cannot be done by although inNumber Indonesia Bank Rules 7/31/PBI/2005 about derivative transaction hasarranged shall with contract written and must fulfill some clement required in theregulation. But in case Hardi Widjaja Kusuma there Hold Mail Agreement iscontracting derivative transaction. Then how protection punished to client inderivative transaction done without existence of confirmation in writing have been arranged in Section 5 Number Indonesia Bank Rules 7/31/PBI/2005 aboutderivative transaction where derivative transaction contract must with contract iswritten, particularly is arranged also in BANK RULES INDONESIA NOMOR:7/6/PBI/2005 ABOUT BANK PRODUCT INFORMATION TRANSPARENCYAND USAGE of CLIENT PERSON DATA, where bank must give explanation toclient about dangers and advantage from product which its released. Be Better IfBank is more prioritizing explanation of across the board to the product andalways gives contract in writing to abnormal bank business activity or activity o fspecial bank."