Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan wali amanat dalam penerbitan obligasi sangat essensial dan harus ada dalam setiap emisi obligasi. Karena wali amanat dipercaya untuk mewakili kepentingan investor obligasi. Oleh karena itu untuk mengurus dan mewakili mereka selaku kreditur perlu dibentuk lembaga perwaliamanatan. Wali amanat bertindak mewakili para investor obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan.Perjanjian perwaliamanatan ini harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan mengindahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perjanjian tersebut mengikat bagi emiten, wali amanat dan sekaligus investor obligasi.Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu gejala dan mengadakan analisis terhadap gejala tersebut dimana penulis menggambarkan tentang peranan wali amanat dalam melindungi investor obligasi dan dalam hal ini bentuk tanggung jawab wali amanat jika wali amanat lalai melaksanakan kewajibannya, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh wali amanat jika emiten penerbit obligasi mengalami gagal bayar serta perlindungan yang diberikan wali amanat jika emiten penerbit mengalami gagal bayar.Dari hasil penelitian, jika wali amanat lalai melaksanakan kewajibannya maka wali amanat dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi dan memberikan ganti rugi secara finansial. Sedangkan tindakan yang harus dilakukan oleh wali amanat jika emiten penerbit obligasi mengalami gagal bayar yaitu melaksanakan semua keputusan Rapat umum Pemegang Obligasi. Lalu perlindungan yang diberikan wali amanat jika emiten penerbit mengalami gagal bayar adalah dengan adanya jaminan atas obligasi, sinking fund dan melakukan pemeringkatan ulang."

"Dampak krisis finansial yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 menyebabkan beberapa emiten obligasi mengalami wan prestasi yang disebabkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam membayar kupon dan atau pokok obligasi. Peningkatan perlindungan terhadap kepentingan investor obligasi di Indonesia merupakan masalah yang sampai Saat ini masih menghadapi berbagai macam kendala yang rumit. Pengertian "obligasi" tidak didefinisikan secara spesifik dalam hukum positif, baik peraturan perundang-undangan, yaitu Undang- undang Pasar Modal dan Undang-undang Perbankan, maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan perangkat aturan dan hukum yang ada Sekarang, perlindungan investor obligasi masih minim,apalagi untuk obligasi yang mengalami wan prestasi.Sebagai pihak yang mewakili kepentingan investor, Wali Amanat sering berada dalam posisi yang sulit mengingat saat ini Emiten yang memiliki wewenang menunjuk Wali Amanat. Apabila emiten mengalami wan prestasi, ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang obligasi, diantaranya mengeksekusi jaminan (jika ada), melakukan gugatan perdata, melakukan gugatan perwakilan, mempailitkan emiten dan menyelesaikan melalui arbitrase. Bagi investor, penyelesaian yang paling mudah adalah melakukan eksekusi jaminan. Permasalahannya adalah karena dalam penerbitan obligasi, emiten tidak diwajibkan menyediakan jaminan khusus ataupun sinking fund. Dengan adanya jaminan khusus, maka apabila terjadi wan prestasi, jaminan tersebut dapat dieksekusi oleh Wali Amanat dan kemudian dibayarkan kepada pemegang obligasi.Namun apabila tidak mempunyai jaminan khusus,apabila terjadi gagal bayar, obligasi tersebut akan berhak atas aset yang tidak dijaminkan bersama-sama dengan kreditor lainnya secara sama rata atau paripassu. Ketiadaan pengaturan khusus dalam peraturan perundangan mengenai perlindungan investor obligasi, maka dirasa perlu adanya standard minimun dalam menentukan hal-hal yang wajib dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan, seperi pengaturan mengenai penggunaan dana hasil emisi Obligasi yang dapat dimonitor oleh Wali Amanat, adanya jaminan khusus, sinking fund dan kewajiban melakukan pemeringkatan. Selain itu diperlukan pemberian sanksi yang tegas bagi emiten yang telah mengalami wan prestasi, minimal tidak diperbolehkan untuk melakukan pendanaan di pasar modal."

"[ABSTRAKWali Amanat adalah pihak yang ditunjuk oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal untuk mewakili kepentingan pemegang obligasi. Tugas Wali Amanat ini dapat terganggu apabila terjadi hubungan kredit antara Wali Amanat dengan Emiten dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi fungsinya dalam melindungi kepentingan pemegang obligasi. Sebagai perlindungan hukum bagi pemegang obligasi, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor VI.C.3 yang membatasi hubungan kredit antara Wali Amanat dengan Emiten hingga 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Efek yang bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwaliamanati. Dengan demikian Wali Amanat yang mempunyai hubungan kredit melebihi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah efek yang bersifat utang dan/atau sukuk yang diwaliamanati wajib menunjuk wali amanat pengganti sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data bersifat deskriptif analitis dengan laporan yang menggambarkan (mendeskripsikan) fakta-fakta empiris dengan menggunakan analisa normatif sehingga fakta-fakta tersebut mempunyai makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti secara rinci dan sistematis dan akhirnya didapatkan solusi hukum berdasarkan data yang diperoleh.

---

ASBTRACTTrustee is an institution appointed by Law number 8 Year 1995 of Capital Market to represents interest of bondholders. Task of Trustee may be interrupted in case of a credit relationship between Trustee and Issuer in large amount and enough to affect its function in protecting the interests of bondholders. As a legal protection for bondholders, the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency issued Rule Number VI.C.3 to give limitation of credit relationship between Trustee and Issuer up to 25% (twenty five percent) of the amount of debt securities and/or Sukuk that being trusted. Therefore, trustee who has credit relationship more than 25 % (twenty five percent) of the amount of debt securities and/or sukuk that being trusted obligate to appoint substitution as a trustee according to Trusteeship Agreement. The method of research used in this research is a qualitative method that produces descriptive data analytical reports that describe empirical facts by using normative analysis so that those facts have meaning and connection with the issues studied in detail and systematically and finally obtained the legal solution based on the data obtained., Trustee is an institution appointed by Law number 8 Year 1995 of Capital Market to represents interest of bondholders. Task of Trustee may be interrupted in case of a credit relationship between Trustee and Issuer in large amount and enough to affect its function in protecting the interests of bondholders. As a legal protection for bondholders, the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency issued Rule Number VI.C.3 to give limitation of credit relationship between Trustee and Issuer up to 25% (twenty five percent) of the amount of debt securities and/or Sukuk that being trusted. Therefore, trustee who has credit relationship more than 25 % (twenty five percent) of the amount of debt securities and/or sukuk that being trusted obligate to appoint substitution as a trustee according to Trusteeship Agreement. The method of research used in this research is a qualitative method that produces descriptive data analytical reports that describe empirical facts by using normative analysis so that those facts have meaning and connection with the issues studied in detail and systematically and finally obtained the legal solution based on the data obtained.]"