Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada bulan November 1996, PT Bank Negara Indonesia, Tbk. (Bank BNI) sebagai bank BUMN menawarkan 25% dari jumlah modal sahamnya (1,085,032,000 lembar saham) ke publik dan ini merupakan privatisasi perbankan yang pertama di Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan permodalan guna mendukung kegiatan operasional dan menjamin kinerja yang sehat dari Bank BNI dalam memasuki abad mendatang.Seperti diketahui Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter telah mengeluarkan beberapa regulasi seperti ketentuan Giro Wajib Minimum dari 2 persen menjadi 3 persen dan kemudian menjadi 5 persen, persyaratan rasio kecukupan modal (CAR), dan Iain-Iain mendorong bank-bank untuk semakin memperkuat daya saingnya.Pasar modal merupakan salah satu aiternatif sumber dana bagi perusahaan untuk meningkatkan permodalannya, demikian juga halnya di Indonesia. Hai ini tidak terlepas dari kondisi pasar modal Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin menarik dan 'menggairahkan' baik bagi perusahaan pencari modal maupun bagi pihak penanam modal (investor).Seperti pengalaman sebelumnya, going public dari perusahaan BUMN yang selalu menarik minat para investor di pasar modal, demikian juga dengan penawaran umum dari saham Bank BNI, dimana hal ini tidak terlepas dari faktor harga perdana saham yang dilepas, yaitu Rp 850 saja.Beberapa pendekatan teoritis dalam penentuan harga saham perdana dibahas daam Karya Akhir ini, seperti: Dividend Discount Model dan Earnings Approach dengan beberapa model. HasiInya, ternyata terdapat 'diskon harga perdana' apabila hasil perhitungan (teoritis) tersebut dibandingkan dengan model Present Value of Earnings yang digunakan oleh pihak penjamin emisi.Terlepas dari terlalu rendah atau tidaknya harga perdana saham Bank BNI, ada beberapa pertimbangan non-teknis yang mungkin mendasari ditetapkan harga perdana tersebut, seperti: pertimbangan kesuksesan kinerja harga saham di pasar sekunder, pemerataan bagi investor kecil, dan Iain-lain. Akan tetapi, esensi tujuan dari suatu go public khususnya bagi kepentingan stakeholders harus ditempatkan pada prioritas utama.Dalam Karya Akhir ini juga dilakukan sedikit analisa pergerakan harga saham Bank BNI di pasar sekunder untuk kurun waktu 6 (enam) bulan pertama seterah dicatatkan. Diharapkan, ulasan dalam Karya Akhir ini dapat memberikan acuan dan masukan bagi penentuan kebijakan-kebijakan go public di masa mendatang."

"Bank BUMN sebagai mitra strategis pemerintah berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pertumbuhan ekonomi, peningkatan kekayaan negara, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat luas. Oleh karena itu, Bank BUMN diperlukan untuk memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Indikator yang mampu merepresentasikan dengan baik kinerja Bank BUMN adalah profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan profitabilitas dengan menguji pengaruh Firm Size, Liquidity, Solvency, Financial Leverage, dan Capital Adequacy terhadap ROA, ROE, danROS. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan teknik penarikan sampel purposive sampling, dan menggunakan model statistik regresi berganda data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, danBank BTN periode 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Firm Size terhadap ROAdan ROS namun negatif terhadap ROE. Liquidity berpengaruh positif terhadap ROEdan ROS namun negatif terhadap ROA. Solvency berpengaruh negatif terhadap ROA, ROE, dan ROS. Financial Leverage berpengaruh positif terhadap ROAnamun negatif terhadap ROEdan ROS. Capital Adequacy berpengaruh positif terhadap ROAdan ROEnamun negatif terhadap ROS.

---

As strategic partners of the government, state-owned banks play a role in supporting the implementation of national development in the context of economic growth, increasing the country’s wealth, equitable development, and national stability towards improving living standards. Therefore, state-owned banks must persist to have good performance in all its business activities. An indicator that can represent well the performance of state-owned banks is profitability. This research aims to analyze the determinants of profitability. Those determinants include Firm Size, Liquidity, Solvency, Financial Leverage, and Capital Adequacy while the profitability is evaluated by three different ratios which is ROA, ROE, and ROS. This research is using a quantitative research with a purposive sampling technique and used a multiple regression statistical model of panel data. The data used in this research are the financial statements and annual reports of Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, and Bank BTN for the 2016-2019 period. The research results showed that Firm Size has a positive impact on both ROA and ROS but a negative one on ROE. Liquidity impacts positively on ROE and ROS but negatively on ROA. Solvency impacts negatively on ROA, ROE, and ROS. Financial Leverage has a positive impact on ROA but it has the opposite effect on ROE and ROS. Capital Adequacy has a positive impact on both ROA and ROE but negative on ROS."

"Pasar modal sebagai alternatif bagi pemilik dana (investor) dalam menanamkan dananya, sangat mengharapkan dapat memperoleh imbal hasil (return) yang tinggi, namun tidak mempunyai informasi fundamental yang dapat digunakan untuk menentukan pilihan investasi terhadap saham perbankan yang memiliki imbal positif. Dalam konteks tersebut, investor memerlukan informasi tentang perilaku harga-harga saham perbankan jika dilihat dari perspektif penilaian saham yang didasarkan kepada data fundamental. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian penulis adalah (I) menginvestigasi kinerja keuangan bank-bank go public yang sahamnya tercatat (listing) di Bursa Efek Jakarta (BEJ), dan (2) menganalisis pengaruh perubahan rasio-rasio keuangan dengan cakupan rasio permodalan, rentabilitas, kualitas aktiva produktif dan likuiditas terhadap harga saham.Sampling penelitian adalah 16 bank-bank go public yang selalu mempublikasikan laporan keuangan triwulanannya selama 5 periode mulai dari triwulan IV tahun 2001 sampai dengan triwulan IV tahun 2002. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa tanggal publikasi laporan keuangan, informasi keuangan yang dipublikasikan melalui laporan keuangan triwulanan tersebut serta harga saham (closing price) 16 bank yang dijadikan sampling selama 7 (tujuh) hari sebelum dan setelah tanggal setiap periode laporan keuangan triwulan tersebut dipublikasikan di media cetak. Untuk keperluan analisis, digunakan program statistik SPSS dengan metode descriptive statistics dan analisis ketergantungan Chi-Square dengan tingkat level signifikansi sebesar 5% atau confident level 95%. Metode descriptive statistics digunakan untuk menetapkan range spesifik rasio-rasio keuangan, sedangkan analisis ketergantungan Chi-Square digunakan untuk menganalisa pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap harga saham.Dari hasil pengujian stististik dengan menggunakan analisis interdependensi CM-Square dapat disimpulkan bahwa rasio-rasio keuangan 16 bank yang dijadikan sampling, tidak berpengaruh secara signifikan dalam memetakan dan membentuk harga saham bank-bank tersebut. Kesimpulan tersebut konsisten dengan hasil pengujian terhadap rasio-rasio keuangan 9 bank yang mendapat penilaian tidak direkomendasikan sebagai bank go public yang layak menjadi alternatif investasi kepemilikan sahamnya. Konsistensi hasil pengujian tersebut ternyata tidak berlaku terhadap dua rasio keuangan 7 bank yang mendapat penilaian sangat direkomendasikan dan direkomendasikan sebagai alternatif investasi kepemilikan sahamnya. Dua rasio keuangan tersebut adalah rasio aktiva produktif bermasalah dan non performing loan. Dari hasil pengujian tersebut terimplikasi bahwa karakteristik pasar Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang tergolong sebagai semi-strong efficiency mendukung bahwa analisis fundamental keuangan tidak menjadi siginifikan dalam memetakan dan memprediksi harga saham."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu pengaruh COVID-19 terhadap performa saham perusahaan perbankan yang dimiliki negara (BUMN) pada periode 2020 hingga 2021, serta apakah corporate governance memengaruhi dampak COVID-19 terhadap performa saham bank BUMN. Area performa saham yang dilihat pada penelitian ini merupakan volatilitas harga saham, trading volume saham, serta return dari saham bank BUMN. Sampel terdiri dari empat perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan regresi panel data. Ditemukan bahwa COVID-19 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas harga saham, trading volume saham, serta return dari saham bank BUMN. Serta, corporate governance dapat memitigasi dampak dari COVID-19 tersebut terhadap volatilitas harga saham dan trading volume saham bank BUMN di Indonesia, namun corporate governance tidak dapat memitigasi dampak tersebut terhadap return saham bank BUMN di Indonesia.

---

This study aims to find out the effect of COVID-19 on the performance of shares of state-owned banking companies (BUMN) in the period 2020 to 2021, as well as whether corporate governance influences the impact of COVID-19 on the performance of shares of state-owned banks. The areas of stock performance seen in this study are stock price volatility, trading volume of shares, and returns from state-owned bank shares. The sample consists of four state-owned banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The research method used is panel data regression. It was found that COVID-19 had a significant effect on share price volatility, trading volume of shares, and returns from shares of state-owned banks. Also, corporate governance can mitigate the impact of COVID-19 on share price volatility and trading volume of shares of state-owned banks in Indonesia, but corporate governance cannot mitigate this impact on share returns of state-owned banks in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai dualisme penyelesaian masalah kredit bermasalah (Non Performing Loan) bank-bank BUMN. Di satu sisi menurut UU No. 49/Prp/1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang mengatur bahwa kredit bermasalah Bank BUMN merupakan piutang negara sehingga harus diselesaikan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pendapat ini didukung oleh UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara. Dampak dari pengaturan ini adalah pengaturan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK bahwa BPK berhak untuk memeriksa keuangan BUMN yang seharusnya berwenang memeriksa keuangan BUMN adalah akuntan publik. Di sisi lain, UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa kekayaan yang dimiliki oleh BUMN terpisah oleh kekayaan negara dan pengelolaanya didasarkan atas prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pendapat ini didukung pula oleh UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa yang termasuk ke dalam piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat. Pendapat ini kemudian didukung oleh Fatwa Makamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006. Cara penyelesaian kredit bermasalah Bank-Bank BUMN dilakukan melalui cara-cara yang lazim digunakan di dalam dunia perbankan. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menyarankan bahwa perlu diadakan suatu harmonisasi antara UU No. 19 Tahun 2003 dengan UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan turunannya; perbaikan isi UU No. 19 Tahun 2003 dihapuskan pasal 71 ayat (2) bahwa BPK berwenang memeriksa BUMN. Hal ini menyesatkan masyarakat karena sudah jelas bahwa yang berhak memeriksa BUMN adalah akuntan publik.

---

The focus of this study is about dualism regulation settlement non performing loan of State owned banks. In one side, according to UU No. 49/Prp/1960 about Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) reguiates that non performing loan of State owned banks is a credit of State, the settlemet must according to Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). This statement is being support by UU No. 17 Tahun 2003 about State Finance that reguiates the wealth of State owned enterprises is wealth of State. The effect of this regulation is UU No. 15 Tahun 2006 about BPK reguiates that BPK have authority to check State owned enterprises wealth, the one supposed to check it is public accountant. In other side, UU No. 19 Tahun 2003 about State Owned Enterprises reguiates that the wealth that owned by State owned enterprises is separate from the State wealth and its management is according to the health Corporation principles. This statement is support by UU No. 1 Tahun 2004 about State Treasury that reguiates the one that referred by State credit is amount money that must pay to Central govemment. This statement also support by Fatwa Makamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006, date 16 Agustus 2006. the way to settle non performing loan of State owned banks is by using the way that usually do in banking world. This study is using normative law perspective. The data are collected by library research. This study suggests that there must be a harmonization between No. 19 Tahun 2003 with UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tahun 2006 and other regulation derivatives; correction content of UU No. 19 Tahun 2003 article 71 point (2) must abolished because BPK have aouthority to check State owned enterprises. This article is make misleading to society because it is clear that the one that has authority to check State owned enterprises wealth is public accountant."