Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini adalah tentang Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan salah satu elemen penting dalam rangka dilakukannya penawaran umum perdana yang akan dilakukan oleh calon emiten. Permasalahan hukum timbul ketika dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, seringkali calon emiten sudah menggunakan singkatan Tbk pada akhir nama perusahaan, padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar suatu perseroan tertutup yang beralih menjadi perseroan terbuka barulah berlaku efektif ketika sudah melakukan penawaran umum.Tesis ini menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisis beberapa peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, hukum perjanjian serta hukum perusahaan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif. Walaupun mencantumkan kata Tbk sebelum waktunya namun Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut tidaklah menyebabkan perjanjian tersebut melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan karenanya perjanjian tersebut tetaplah sah. Namun, diperlukan tindakan pengesahan dari pemegang saham agar pada nantinya setelah diperoleh status perseroan terbuka, tindakan tersebut mengikat perseroan. Akibat hukum bagi investor dan pihak ketiga yang merasa dirugikan karena pencantuman singkatan Tbk pada korespondesinya dan karenanya mengira bahwa calon emiten adalah benar perseroan terbuka terbagi menjadi 2 (dua) kemungkinan yaitu dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta memohonkan pembatalan perjanjian karena telah dilanggarnya syarat sepakat sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

---

ABSTRACTThis thesis is about the Underwriting Agreement which is one of the key elements in order to do an initial public offering that will be performed by the issuer. Legal issues arise when the Underwriting Agreement, issuers often use abbreviations Tbk already at the end of the name of the company, whereas under the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Articles of Association of a company's closed-turned open company then becomes effective when already public offering.This thesis uses descriptive typology analytical research using secondary data sources that already exist and analyze several laws relating to the Underwriting Agreement, contract law and corporate law. All data were obtained and analyzed qualitatively, to produce a form of normative research. Although it includes the word Tbk prematurely but the Underwriting Agreement does not cause the agreement violated the provisions of Article 1320 Civil Code and therefore the agreement is still valid. However, action is needed approval from shareholders in order to later having acquired the status of a publicly listed company, is binding on the company's actions. Legal consequences for investors and third parties who feel aggrieved because of the inclusion of the abbreviation Tbk korespondesinya and therefore thought that the issuer is a publicly listed company was divided into 2 (two) possibility is to commit a tort suit as provided in Article 1365 of the Civil Code and sought cancellation of the agreement for having violated the terms agreed as a condition of validity of the agreement is set forth in Civil Code Section 1320."

"ABSTRAKPerilaku harmonis antara pemerintah dan pelaku industri syariah dalam initial public offering menimbulkan kebutuhan kepastian hukum perjanjian penjaminan emisi efek syariah. Adapun pada situasi a quo terdapat kekosongan, ketidakpastian dan ketidakjelasan pengaturan perihal tersebut. Oleh karenanya muncul permasalahan sebagaimana dianalisis tesis, yakni perihal: 1 Bagaimana penerapan prinsip syariah di pasar modal pada Penjamin Emisi Efek sebagai pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah? dan 2 Akad apa yang tepat digunakan dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah? Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada taraf sinkronisasi peraturan, ditemukan 2 dua simpulan yaitu: 1 penerapan prinsip syariah di pasar modal pada Penjamin Emisi Efek harus dilaksanakan dalam setiap aspeknya baik internal maupun eksternal sebagai pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah, dengan ancaman apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan karena termasuk kategori akad yang fasad; dan 2 akad yang tepat digunakan dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah adalah gabungan dari tiga akad dasar yang dikembangkan, yakni akad wakalah, syirkah abdan dan syirkah inan, dan al-ba i istishna. Adapun terdapat sejumlah saran kepada pemerintah dan Penjamin Emisi Efek Syariah, yaitu: 1 membuat dan/atau memperbaiki peraturan terkait; dan 2 peningkatan kesadaran dan kepatuhan Penjamin Emisi Efek dalam menerapkan prinsip syariah di pasar modal.

---

ABSTRACTThe harmonious behavior between the government and the sharia industry actors in initial public offering raises the need for legal certainty about Underwriting Agreement of Sharia Securities UASS . Nowadays, there is a vacuum, uncertainty, and unclear law about it. That is why there are problems as analyzed in this thesis 1 How is the implementation of Sharia principles in capital market where Underwriter as a party in the UASS and 2 What is the contract that shall be used in UASS Based on normative juridical research method focuses on regulatory synchronization, has found 2 two conclusions 1 the implementation of capital market s sharia principles in Underwriter must be applied thoroughly to the internal and external aspects as a party in the UASS, with the threat of cancellation of the contract because it is categorized as an contract that is fasad and 2 the contract that shall be used in UASS is a combination of three basic sharia contract that has been developed between wakalah, syirkah abdan dan syirkah inan, dan al ba i istishna. Then there are some suggestions to the government and Underwriters 1 to create and or revise regulations by government and 2 increasing awareness and compliance of Underwriters in applying UASS."

"ABSTRAKDalam rangka mempercepat proses perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikkan Saham-saham Perusahaan Swasta melalui Pasar Modal, menuju pemerataan pendapatan dan untuk lebih efektif menghimpun dana dari masyarakat agar dapat digunakan secara produktif dalam pembiayaan Pembangunan Nasional,perlu mengembangkan Pasar Modal.Ini merupakan salah satu usaha yang nyata dalam mencapai kesejahtraan rakyat dibidang ekonomi, dengan maksud pemerataan pendapatan masyarakat serta meningkatkan taraf penghidupan masyarakat, maka Pemerintah telah mengusahakarinya dengan jalan membantudan menunjang perusahaan yang akan menaiuarkan dan atau menjual saham perusahaan.Bagi perusahaan yang akan menjual sahamnya pada masyarakat yang berminat dengan sarana Pasar Modal, biasanya melalui suatu Badan Perantara sebagai penjamin emisinya/penjamin penerbitan saham-sahamnya.Untuk kemudian mengadakan perjanjian penjaminan emisi efek yang dibuat dan ditanda tangani oleh Emiten dan Penjamin Emisi.Penulisan Skripsi ini adalah untuk menemukan permasalahan, menganalisa, kemudian mencoba untuk menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran sebatas kemampuan malalui pandangan sudut Ilmu Hukum khususnya Hukum Keperdataan.Penentuan syarat-syarat dan Badan Hukum yang dapatmenawarkan sahamnya kepada masyarakat, serta Badan Hukum yang dapat menjadi Penjamin Emisi ditetapkan oleh BAPEPAM ( Badan Pelaksana Pasar Modal ). Untuk dapat menawarkan saham-sahamnya ke masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum Perdata ( Privat ), tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum Publik dengan turut campurnya BAPEPAM, departemen Keuangan RI dalam menetapkan pokok-pokok petunjuk ( gude lines ) dalam penyusunan suatu perjanjian emisi."

"Dalam suatu proses pendahuluan dari suatu perusahaan yang akan go public, maka salah satu proses yang terpenting adalah proses underwriting atau penjaminan emisi efek yaitu suatu proses di mana penjamin Emisi Efek atau Underwriter mengadakan kontrak dengan Emiten (perusahaan yang menerbitkan efek) untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Dalam proses tersebut, pada prakteknya bentuk komitmen yang sering dipilih adalah Full Corrunitment Underwriting yaitu bentuk penjaminan emisi efek di mana penjamin emisi efek mengikatkan diri kepada Emiten untuk menawarkan efek kepada publik dan membeli sisa efek yang tidak laku terjual. Ditinjau dari sudut hukum Perdata maka perjanjian ini mengandung berbagai unsur dari perjanjian yang diatur alam Kitab Undang- undang Hukum Perdata seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian jual beli yang terjadi apabila terdapat sisa efek yang tidak terjual. Terhadap kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak maka dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian tersebut selain juga dapat mengakibatkan pihak yang wanprestasi dikenai denda keterlambatan disertai pemenuhan perjanjian. Contohnya pada kasus PT. Miwon Indonesia Tbk., di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efeknya yaitu PT. Sun Hung Kai telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran pada waktunya sehingga dikenai denda keterlambatan selain harus memenuhi pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian. Hal tersebut membuktikan bahwa Penj aminan Emisi Efek mempunyai tingkat risiko yang sangat tinggi bagi Penjamin Emisi Efek sehingga diharapkan Penjamin Emisi Efek mempertimbangkan atau memperhitungkan rasio modal dan tingkat risiko yang akan diambil dari penjaminan emisi efek tersebut."

"Penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian penjaminan emisi saham, apalagi mengingat masih barunya jenis perjanjian ini dalam masyarakat Indonesia. Penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan tehnik wawancara. Perjanjian penjaminan emisi saham merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh emiten dan underwriter yang antara lain mengatur tugas pokok underwriter, yaitu untuk menawarkan dan menjamin penjualan dan pembayaran harga penawaran saham pada pasar perdana yang diterbitkan oleh emiten dan kewajiban-kewajiban lain underwriter dan emiten da1am rangka penyelenggaraan emisi saham dengan pemberian imbalan jasa kepada underwriter secara umum, ada tiga jenis penjaminan emisi saham oleh underwriter yaitu: Pertama, penjaminan emisi dengan kesanggupan penuh (full commitment), kedua, penjaminan emisi dengan terbaik (best effort commitment) dan ketiga, kesanggupan penjaminan emisi dengan kesanggupan siaga (standby commitment). Dalam praktek, memang belum ada kasus tentang perjanjian penjaminan emisi saham yang sampai ke pengadilan. Ini tidak berarti bahwa perjanjian penjaminan emisi saham tidak menimbulkan masalah-masalah. Permasalahan dan kesulitan tetap ada, tetapi masih sampai taraf penyelesaian di luar pengadilan. Perkembangan pasar yang terus meningkat pada masa-masa sekarang ini menyebabkan permasalahan penjaminan emisi saham ini pun akan menjadi semakin kompleks sedangkan hukum secara nyata belum bisa mengimbangi perkembangan tersebut. Hal ini disebabkan karena sampai sekarang ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur tentang pasar modal. Penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia segera membentuk undang-undang mengenai pasar modal. Undang-undang yang baru nanti hendaknya mencakup aspek-aspek pasar modal secara luas termasuk penjaminan emisi serta memberikan dorongan bagi pengembangan pasar modal (termasuk kegiatan penjaminan emisi) pada masa yang akan datang."

"Merger dan Akuisisi (M&A) merupakan salah satu strategi pertumbuhan eksternal yang banyak diminati, tak kecuali pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. M&A terjadi antara lain karena dorongan ingin memaksimalisasi nilai perusahaan demi kepentingan pemegang saham. Teori maksimalisasi nilai menjelaskan bahwa akuisisi terjadi berlandaskan motivasi untuk memperoleh kekuatan pasar, ekonomi skala, jaminan kerjasama dan diversifikasi resiko keuangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat penciptaan nilai perusahaan, dimana nilai yang dimaksud dalam artian apakah ada atau tidak abnormal return disekitar pengumuman rencana M&A dan ada tidaknya transfer kapabilitas -melihat skor kebangkrutan- yaitu adanya transfer kemampuan menjalankan fungsi-fungsi pokok manajemen yang dapat mengurangi resiko keuangan atau kebangkrutan. Penelitian yang mengambil sampel perusahaan go publik pada Bursa Efek Jakarta sebanyak 11 perusahaan utama -yang melakukan merger dan akuisisi- serta 53 perusahaan kontrol, memberikan hasil bahwa tidak ada peningkatan skor kebangkrutan, malah sebaliknya yaitu menurunnya skor rata rata perusahaan pengakuisisi yang berarti tidak terdapat penciptaan nilai setelah melakukan M&A. Menurunnya skor ini diakibatkan menurunnya profitabilitas, efektivitas penggunaan aset dan meningkatnya hutang rata-rata perusahaan yang melakukan M&A. Hal yang sama terjadi pada rata-rata perusahaan kontrol. Meskipun ada respon pasar terhadap informasi rencana M&A dan terjadi imbal hasil positif pada hari 0 - unnanouncentment date- namun bukanlah hasil yang cukup signifikan, sehingga dapat dikatakan M&A tidak meningkatkan kekayaan pemegang saham perusahaan pengakusisi sekitar tanggal pengumuman rencana M&A. "