Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum, untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur. Pinjaman tersebut diberikan secara sindikasi karena jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal. Kedudukan agen bank adalah sebagai kuasa dari para kreditur. Secara hukum, hubungan antara agen bank dan para kreditur adalah hubungan pemberi kuasa. Dengan demikian, apabila timbul sengketa yang berkenaan dengan hubungan antara agen bank dengan pihak-pihak dalam perjanjian kredit, maka penyelesaian sengketa itu antara lain harus didasarkan pada hubungan perjanjian pemberian kuasa. Dalam perjanjian kredit sindikasi pada umumnya dimuat ketentuan yang memungkinkan agen bank untuk setiap waktu mengundurkan diri atau berdasarkan suara terbanyak diberhentikan/digantikan dengan atau tanpa sebab.Dalam kasus pembahasan skripsi ini, PT Bank X Tbk sebagai agen kredit sindikasi sejak tahun 2002 sampai tahun 2007 belum mendapatkan pembayaran fee agen dari debitur. Akibatnya, Bank X mengalami kerugian besar. Metode penulisan menggunakan penelitian kepustakaan, deskriptif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kedudukan serta mekanisme pengunduran diri agen dalam perjanjian kredit sindikasi. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan, sampai saat ini belum ada peraturan khusus mengenai kredit sindikasi dan keagenan dalam kredit sindikasi. Untuk itu hak dan kewajiban agen diatur berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh kreditur sindikasi. Sehingga mekanisme pengunduran diri agen sindikasi mengikuti perjanjian tersebut, apabila tidak diatur didalam perjanjian kredit sindikasi maka ketentuan pengunduran diri agen merujuk pada ketentuan pemberian kuasa, berdasarkan Pasal 1813-1819 KUHPerdata."

"Arranger merupakan pihak yang mengorganisasikanterbentuknya sindikasi kredit diantara bank-bank yangkewenangannya bersumber dari mandate yang diberikan olehcalon debitor. Mandate tersebut memuat secara rinci danpadat mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yangpenting dari kredit sindikasi yang harus di-arrange oleharranger. Dalam menjalankan perannya sebagai arrangermaka terdapat beberapa permasalahan yaitu bagaimana peranarranger menurut peraturan yang berlaku di Indonesia,bagaimana tanggung jawab arranger atas terbentuknyasindikasi untuk memberikan kredit sindikasi dan bagaimanatanggung jawab arranger terhadap underwriting commitmentyang diambil oleh arranger untuk menyediakan dana apabilamasih terjadi kekurangan dari dana yang dibutuhkan olehcalon debitor dari sindikasi yang telah terbentuk.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran arrangermenurut peraturan yang berlaku, mengetahui tanggung jawabarranger kepada calon debitor atas terbentuknyasindikasi, dan untuk mengetahui tanggung jawab arrangeratas underwriting commitment-nya kepada calon debitor.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaanyaitu berupa penelitian yuridis normatif. Dilihat darisifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yangbersifat deskriptif. Dari penelitian ini dapat diambilkesimpulan Saat ini belum ada peraturan khusus mengenaikredit sindikasi dan tentang arranger dalam kreditsindikasi. Untuk itu hak dan kewajiban arranger diaturberdasarkan mandate yang dibuat atas kesepakatan dengancalon debitor dan berdasarkan kebiasaan yang ada.Arranger memiliki kewajiban untuk mengusahakan semaksimalmungkin agar terbentuknya sindikasi diantara bank-bankuntuk memenuhi dana yang dibutuhkan calon debitor.Apabila arranger tersebut dalam mandate akan mengunderwritetersedianya sejumlah dana yang dibutuhkancalon debitor, maka arranger berkewajiban memenuhinyakarena telah terikat secara kontraktual."

"Sejalan dengan perkembangan pembangunan pada umumnya dan ekonomi pada khususnya, maka peran bank sebagai lembaga yang memberikan kredit sangat penting. Sehubungan dengan hal itu, fasilitas kredit yang diberikan oleh bank juga bertambah jenisnya. Salah satunya adalah Kredit Sindikasi yang merupakan kerjasama pemberian kredit antara dua atau lebih lembaga keuangan kepada debitur untuk membiayai suatu proyek yang besar. Kredit Sindikasi diberikan kepada para pengusaha yang membutuhkan dana dalam jumlah yang besar, yang tidak dapat dipenuhi oleh hanya satu bank. Sebagai Jaminan kredit, Fiducia (jaminan hak milik secara kepercayaan) pada mulanya merupakan jaminan atas benda bergerak. Namun perkembangan kebutuhan masyarakat menyebabkan obyek fiducia ini diperluas dengan meliputi juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dijaminkan dengan hipotik maupun credietverband. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan secara fiducia terhadap kredit sindikasi dan penyelesaian masalah yang timbul berkaitan dengan hal tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggabungkan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan metode penelitian lapangan (field research). Untuk penelitian lapangan dilakukan di Bank Negara Indonesia yaitu pada Divisi Hukum dan Korporasi Satu (yaitu bagian yang khusus menangani Kredit Sindikasi)."

"Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai Perjanjian Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah Tentang Kredit Sindikasi. Permasalahan dalam skripsi ini membahas mengenai Pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah, dan juga akibat hukum apabila dalam suatu perjanjian kredit sindikasi antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang dimana pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan juga melalui wawancara dengan dua orang narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya bahwa pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah tidak ada pengaturan khusus atau sama dengan Perjanjian Kredit Sindikasi pada umumnya, yaitu mengacu pada hukum perjanjian/kontrak pada KUHPerdata dan beberapa Undang-Undang lainnya seperti UU Perbankan, PBI No. 7/3/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Kemudian ditemukan adanya pengecualian untuk pelanggaran batas maksimum pemberian kredit.

---

In this thesis will be discussed about the Agreement Between Private Banks and Regional Development Banks About Syndicated Loan. The problem in this thesis is to discuss the Arrangement of Syndicated Loan Agreements between Private Banks and Regional Development Banks and also the legal consequences if in a syndicated loan agreement between Private Banks and  Regional Development Banks violates the Legal Lending Limit. The research method used is juridical-normative research in which data collection is obtained from library studies and also through interviews with sources.

The results of this study are found that the arrangement of the Syndicated Loan Agreement between Private Banks and Regional Development Banks has no specific arrangement or the same as the Syndicated Loan Agreement in general where only refer to the contract / contract law on Civil Code and several other laws such as the Banking Act, PBI No. 7/3/PBI/2005 as amended by PBI No. 8/13/PBI/2006 concerning the Legal Lending Limit, Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning the Evaluation of Quality of Commercial Bank Assets, and Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.03/2017 concerning Obligations for Preparation and Implementation of Credit Policy or Bank Financing for Commercial Banks.. Then there were exceptions for violating the legal lending limit."