Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"lndustri kendaraan bermotor Indonesia dilindungi oleh larangan impor kendaraan dalam bentuk CBU (Completely Built-Up), tarif atas impor kendaraan dalam bentuk CKD (Completely Knocked-Down) dan persyaratan kandungan lokal. Tulisan ini bertujuan melakukan pengukuran atas biaya perekonomian yang ditimbulkan oleh regime proteksi tersebut, serta pengukuran atas besarnya perubahan biaya neto oleh adanya reformasi kebijakan, yaitu dari proteksi yang bersifat hambatan kuantitatif (larangan impor dan persyaratan kandungan lokal) kebentuk proteksi tarif semata. Termasuk di dalam pengukuran adalah besarnya transfer dan biaya diantara kelompok-kelompok masyarakat dalam perekonomian. Sekalipun telah banyak literatur yang memberikan penjelasan teoritis atas biayamanfaat yang ditimbulkan oleh proteksi, namun perhitungan aktualnya, terutama bagi Indonesia, masih jarang dilakukan. Metode perhitungan menggunakan model yang dikembangkan oleh Wendy E. Takacs. Suatu model analisa keseimbangan statis, untuk membandingkan dua skenario kebijaksanaan dalam suatu periode. Dalam hal ini kondisi keseimbangan dalam pasar kendaraan dibawah regime yang protektif dengan pasar kendaraan dibawah regime tarif semata. Dampak dari suatu kebijaksanaan dilihat sebagai dampak perubahan dalam nilai-nilai parameter kebijaksanaannya terhadap perubahan dalam nilai kerugian dan transfer diantara kelompokkelompok dalam masyarakat. Hasil perhitungan menunjukan bahwa regime otomotif yang protektif telah menimbulkan sejumlah transfer kepada industri perakitan dan industri komponen diatas kerugian yang harus dipikul oleh konsumen. Konsumen membayar 18-19 juta rupiah lebih mahal dari yang semestinya dibayar jika pasar dalam persaingan bebas. Penghapusan larangan impor kendaraan dalam bentuk CBU semestinya memberi peluang bagi impor yang tidak terbatas, pada tingkat tarif yang berlaku. Harga yang harus dibayar oleh konsumen juga turun menjadi harga impor plus tarif. Secara keseluruhan, penghapusan proteksi dalam bentuk pembatasan kuantitatif, dan menggantikannya dengan proteksi dalam bentuk tarif semata, semestinya lebih menguntungkan konsumen. Namun tingkat tarif yang demikian tinggi justru menyebabkan kerugian konsumen per unit kendaraan sebesar, berturut-turut, 42 juta rupiah, 23juta rupiah dan 19 juta rupiah, berdasarkan asumsi tarif 200%, 100% dan 80%. Jika pemerintah bersungguh-sungguh dengan komitmennya dalam mendorong industri otomotif agar lebih berdaya saing, maka deregulasi Juni'93 harus dilanjutkan dengan kebijakan penurunan tarif secara berangsur-angsur, hingga tarif atas kendaraan CBU dan CKD hilang sama sekali. Program-program penciutan merek juga perlu dilanjutkan, hingga produksi kendaraan di Indonesia hanya terbatas pada beberapa merek kendaraan. Dan akhirnya, untuk mengantisipasi perdagangan bebas di masa mendatang, kebijakan industri otomotif harus mengubah orientasinya dari substitusi impor ke arah promosi ekspor."

"ASEAN didirikan pada tahun 1967 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Untuk itu Asean Free Trade Area (AFTA) secara efektif diberiakukan oleh negara-negara anggota ASEAN mulai 1 Januari 2003. Dengan demikian di kawasan negara-negara anggota ASEAN dberlakukan tarif antara 0% - 5% untuk barang dagangan dari negara anggota ASEAN dan tidak boleh lagi ada hambatan non-tariff. Siap atau tidak siap ketentuan tersebut tetap harus dilaksanakan oleh setiap anggota ASEAN, karena mekanisme pelaksanaan zona perdagangan babas AFTA telah secara bertahap diberlakukan dari tahun 1993 melalui skema CEPT (Common Effective Preferential Tariff).AFTA bertujuan liberalisasi perdagangan regional ASEAN sejalan dengan tujuan GATT/WTO yang berorientasi pasar bebas outward looking oriented dan akan menunjang percepatan liberalisasi perdagangan dunia. AFTA merupakan kesepakatan bersama untuk tujuan bersama, karena adanya kebutuhan bersama. Namun, dalam kondisi Indonesia saat ini sangat patut dipertanyakan siapkah Indonesia mewujudkan kawasan perdagangan bebas, terutama dengan persaingan dagang dengan anggota ASEAN seperti antara lain Singapore, Malaysia, Philippines dan Thailand. Untuk itu pelaku usaha di Indonesia perlu memahami kendala yang mesti dihadapi dan usaha yang perlu dilakukan dengan menimbang usaha bersama pelaku usaha dan pemerintah sebagai antisipasi."

"Perubahan kebijakan industri otomotif ini menimbulkan niat penulis untuk mengetahui mengapa kebijakan industri otomotif itu berubah-ubah selama 23 tahun dari tahun 1976 sampai dengan 1999. Dari hasil peneltian dengan menggunakan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan kebijakan ini, menunjukkan bahwa dalam kebijakan itu terjadi kesenjangan (gap) antara kebijakan dan pelaksanaannya, sehingga tujuan kebijakan itu tidak tercapai. Dengan kerangka hirarkhi kebijakan dalam membahas penelitian ini, tampak bahwa kesenjangan itu terjadi karena kebijakan itu tidak konsisten dan tidak konvergen. Sikap yang menyatakan kebijakan itu tidak konsisten dan tidak konvergen diberikan dari interaksi pihak-pihak terkait yaitu industri komponen lokal, asosiasi vendor Astra, dan PT Toyota-Astra Motor sebagai industri perakit dan sebagai kasus dalam penelitian ini. Sikap para stakeholder ini sebagai bentuk pola interaksi ini dilandasi oleh persepsi, aspirasi dan deskripsi mereka terhadap kebijakan industri itu.Dampak yang dapat dilihat dari kebijakan kandungan lokal ini terutama pada lambannya perkembangan produksi kendaraan bermotor roda empat dalam menggunakan komponen dalam negeri (kandungan lokal). Sebagai kasus dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa PT TAM sebagai salah satu industri perakit (industri patungan) tingkat pencapaian kandungan lokal relatif rendah jika dihubungkan dengan waktu. Walaupun kendaraan niaga Toyota Kijang telah mencapai KL sebesar 49 %, tetapi belum mencapai tujuan kebijakan untuk menumbuhkan industri penunjang (komponen). Karena pemenuhan kebutuhan komponen industri perakit dalam hal ini PT TAM bersifat eksklusif, masih, ,terkait dengan prinsipal. Sehingga tidak begitu mudah bagi perusahaan komponen lokal menembus perusahaan perakit."

"Perdagangan internasional sangat vital dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Pada suatu negara bila nilai impor melebihi nilai ekspor dan keadaan ini berlangsung cukup lama akan menyebabkan suatu ketidakstabilan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal diatas adalah dengan membuat penghambat impor. Terdapat dua jenis penghambat impor yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salah satu hambatan non-tarif yang dikenal adalah local content requirement LCR atau di Indonesia dikenal dengan istilah tingkat komponen dalam negeri TKDN . Istilah TKDN di Indonesia dikenal dalam berbagai sektor antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah; pertambangan; ketenagalistrikan; teknologi komunikasi dan informatika; dan perdagangan. Pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dinilai tidak sesuai dengan berbagai peraturan internasional baik di tingkat multilateral maupun regional. Pada tingkat multilateral, World Trade Organization WTO , terdapat aturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade GATT dan Agreement in Trade-Related Investment Measures TRIMs . Sementara itu pada tingkat regional, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , terdapat aturan ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . Pengaturan LCR pada TKDN di Indonesia dan risiko hukumnya merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dengan GATT, TRIMs, dan ATIGA.

---

International trade is vital to improve the economy of a country. One form of international trade is export and import. In a country where import is more than export, and this situation lasts long enough, it will cause an instability of the economy. One thing that can be done to avoid this is to create import barriers. There are two types of import barriers tariff barrier and non tariff barrier NTB . One form of NTB is local content requirement LCR or tingkat komponen dalam negeri TKDN in Indonesia. TKDN is known in various sectors such as government procurement mining electricity information and communication technology and trade. Regulations about TKDN in various sectors are considered contrary to various international regulations, both in multilateral and regional level. At the multilateral level, World Trade Organization WTO , there are General Agreement on Tariffs and Trade GATT and Agreement in Trade Related Investment Measures TRIMs . Meanwhile at the regional level, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , there is ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . LCR application in TKDN in Indonesia and its legal risk are the main problems of this research. The method used for this research is a normative juridical with secondary data obtained from study of literature. The conclusion of this research shows that there are inconsistencies between TKDN regulations in Indonesia and GATT, TRIMs, and ATIGA."

"Peran perusahaan kecil menengah dalam pengokohan ekonomi Indonesia, khususnya dalam peningkatan lapangan kerja, sangal besar. Namun kalau dilihat kontribusinya atas PDB, tingkat produktifitas UKM masih sangat kecil, daya saingnya juga masih rendah. Semua itu bermuara pada kinerja yang juga masih rendah. Padahal potensi sumber daya dan peluang pasar UKM sangat besar. Faktor apa yang mempengaruhi kinerja UKM di Indonesia menjadi pertanyaan dalam penelitian ini.Kinerja usaha dipengaruhioleh segitiga interaksi antara faktor internal perusahaan, lingkungan industri dan kebijakan publik ( Day, et.aI, 1997) . Kinerja usaha merupakan suatu proses di mana faktor internal ( Sumber daya, kapabilitas, Orientasi kewirausahaan) dan lingkungan industri menjadi input untuk pembuatan strategi organisasi Proses ini akan berjalan dengan baik apabila didukung kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi faktor internal dan faktor ekternal.Berdasar hal tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh faktor internal (sumber daya, kapabilitas, orientasi kewirausahaan) , strategi serta lingkungan industri terhadap kinerja usaha; menguji pengaruh kebijakan pemerintah terhadap faktor internal, strategi dan Iingkungan industri ; menganalisis perbedaan model pengembangan kinerja UKM berdasarkan Iokasi usaha, orientasi pasar dan usia perusahaan ; menganalisis berbagai kebijakan dan kelembagaan pemerintah yang terkait dengan pengembangan UKM.Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik dengan melibatkan 152 UKM industri komponen otornotif di jabodetabek, Sukabumi, Bandung dan Tegal. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik stratifikasi sampling. Data diperoleh dengan menggunakan metode survey dengan menggunakan daftar pertanyaan. Untuk pendalaman dilakukan wawancara dengan para informan terpilih yang mewakili berbagai kelompok. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik model persamaan struktural (Struktural Equation Model-SEM), dengan menggunakan software LISREL, selain itu digunakan pula uji perbedaan rata-rata serta dilengkapi pula dengan analisis kualitalif untuk memperdalam analisis kebijakan dan kelembagaan pemerintah serta studi perbandingan beberapa negara. Penelitian dilakukan pada Desernber 2006 sampai Juli 2007.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel sumber daya yang dimediasi oleh strategi memberi pengaruh yang signifikan terbesar terhadap kinerja, (2) variabel kapabilitas yang dimediasi oleh strategi memberi pengaruh yang signifikan terhadap kinerja, (3) variabel orientasi kewirausahaan yang dimediasi oleh stratagi membari pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja, (4) variabel Hngkungan eksternal yang dimadiasi olah strategi memberi pengaruh yang signifikan terkecil terhadap kinerja, (5) Kebijakan pernerintah memberi pengaruh yang signifikan terbesar ternadap kapabihtas, disusul dengan sumber daya dan lingkungan industri , sadangkan kebijakan pemerintah memberikan pengaruh signifikan terkecil tarhadap orientasi kewirausahaan (6) Kebijakan pemerintah memberi pengaruh yang tidak sugnifikan terhadap strategi perusahaan.Ditemukan pula bahwa tidak terdapat perbedaan berdasarkan lokasi usaha dan orientasi pasar UKM, namun terdapat perbedaan yang nyata berdasarkan usia perusahaan. Pola perbedaannya terjadi antara perusahaan yang berusia di bawah 10 tahun dengan perusahaan yang berusia di atasnya. Perusahaan yang berusia di atas 10 tahun cenderung stagnan dan kurang berkambang, hal ini berbeda dengan konsep siklus industri yang mengatakan bahwa perusahaan akan terus tumbuh sampai fase kematangan sebelum kemudian cenderung mangalami panurunanjika tidak ada inovasi baru.Ditemukan bahwa meskipun kebijakan pemerintah mempunyai peran yang besar dalam menlngkatkan sumber daya dan kapabltas UKM. Namun perangkat kebijakan dan perangkat kelembagaan masih belum mampu mendorong inovasi dan imitasi teknologi UKM. Masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak koheren serta kelembagaan yang kurang terkoordinasi dan tidak terintegrasi.Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa UKM yang berada dilokasi penelitian memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi perusahaan yang mampu menciptakan kinerja yang unggul. Pengembangan UKM membutuhkan komitmen yang kuat, kegiatan yang terencana, kabijakan yang mendukung dan kelembagaan yang terintegrasi. Melalui perlindungan, pembelajaran dan pemacuan industri. Perlindungan dilakukan dangan adanya kebijakan parsyaratan kandungan lokal, tarif bea masuk yang tinggi bagi komponen impor, dan peraturan subcontarcting. Pembelajaran dilakukan dengan melakukan investasi dalam sumber daya manusia, kemitraan dengan lembaga lain yang menghasilkan dan memasok teknologi. Pertumbuhan dipacu oleh kebijakan industri, perdagangan dan invastasi yang kondusif dan konsisten, reformasi kelembagaan , dukungan Iembaga keuangan dan jaringan perusahaan muItinasional. Pengembangan UKM akan sangat berarti jika dilakukan pemerintah dalam bentuk Sistem lnovasi Nasional yang menekankan adanya kebujakan dan kelembagaan yang terintegrasi.The role of small medium enterprises (SME) in strengthening Indonesian economy has been significant, particularly in creating more work employments. However, in terms of its contribution to PDB, the level of productivity of SME is insignificant, and so forth is its level of competitiveness. Overall, this is because of the lack of performance among SME, even though the potency of resources and market opportunities have existed. This study will attempt to elaborate what factors which mainly affect the performance of SME in Indonesia.

Business performance is affected by a triangle interaction of company internal factor, industrial environment and public policy (Day, et al, 1997). It is a process which internal factor (resources, capabilities, entrepreneurship orientation) and industrial environment become input for strategical organization. This process will smoothly run if it is supported by government policy which affect to internal and external factors.

Above all, the aim of this study is to attest the effects of internal factor (resources, capabilities, entrepreneurship orientation), strategy and industrial environment toward business performance; to attest the effects of government policy toward internal factor, strategy and industrial environment; to analyze the different model of SME performance development based on location, market orientation and age of company; to analyze various government policies and government institution which involved in developing SME.

This study emphasizes the use of positivist approach which involves 152 SME automotive component across Jabodetabek, Sukabumi and Tegal. The stratification sampling is applied. Data are collected by survey method and list of questioner ln more depth. a series selected interviews are completed amid various groups. Furthermore, data are elaborated and analyzed by Structural Equation Model (SEM) with LISREL software. ln addition it is analyzed by Analysis of Variance completed with qualitative analysis to deepen observed its policy analysis and government institution also to comparative studies of few countries. The study was conducted from December 2006 until July 2007.

The study shows that (1) variable of resources which mediated by strategy affect to performance significantly, (2) variable of capabilities which mediated by strategy affect to performance significantly, (3) variable of entrepreneurship orientation which mediated by strategy affect the less significant to performance, (4) variable of external environment which mediated by strategy affect the least significant to performance. (5) government policy affect the most significant toward capabilities, next to resources and industrial environment, whilst government policy affect the least significant to entrepreneurship orientation, (6) government policy affect insignificantly to company strategy.

It is found that there is no difference in terms of business location, and market orientation of SME, but there is significant difference in terms of company's age. The difference model happens to company which their ages are under 10 years compared to the older. Companies over 10 years of age tend to stagnant and steady, in which contrary to concept of industrial cycle that concludes company will grow up until reaches its mature before it lead to decrease if absence of new innovation.

The study found that even though government policy plays significant role in developing resources and capabilities of SME, however it does not correlate positively in terms of boasting innovation and technology imitation amid SME. Enormous of government policies are not coherent, uncoordinated and disintegral with related institutions.

This study concludes that SME which located have been observed have significant potency to be developed into the best performance companies. Therefore, development of SME will chiefly contribute by creating National innovation System which emphasizing the existence of integrated policies and institutions."

"Fenomena globalisasi yang terjadi saat ini mengakibatkan berkembang pesatnya perdagangan dunia, salah satunya yaitu waralaba (franchise). Indonesia sendiri mempunyai potensi yang baik untuk pengembangan bisnis waralaba. Pesatnya arus masuk waralaba asing ke Indonesia disebabkan oleh pasar Indonesia yang sangat kondusif bagi perkembangan usaha waralaba asing. Namun ternyata berkembangnya waralaba asing di Indonesia memberikan dampak negatif yaitu dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil. Dalam rangka mendorong peningkatan waralaba ke arah membangun kemitraan dengan pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk penerima waralaba atau pemasok bahan baku termasuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dengan diikuti munculnya Permendag no. 53/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dalam pelaksanaannya Permendag no. 53/2012 banyak menemui kendala, salah satu pasal yang dianggap melahirkan kontroversi yaitu adanya ketentuan penggunaan bahan baku 80% harus berasal dari produk dalam negeri yang dirasa sangat merugikan para waralaba asing. Akan tetapi di dalam merumuskan ketentuan penggunaan bahan baku tersebut, Pemerintah (sebagai negara peratifikasi Perjanjian WTO) tidak melanggar Prinsip Perdagangan WTO yaitu Special and Differential to Developing Nations dan mengacu pada tujuan pembentukan Keputusan Komisi No. 57/2009 tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba dan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menjamin kesempatan berusaha bagi seluruh pelaku usaha, mewujudkan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dijamin dalam UU Persaingan Usaha Indonesia.

---

Globalization phenomenon is occurred today make the rapid development of world trading, one of them is franchise. Indonesia have good potency in order to develop the franchise business. The fast growth of foreign franchise in Indonesia because Indonesia market is very conducive for the development of foreign franchise business. But in the fact the development of foreign franchise in Indonesia give negative effect namely can make the wide of economics gap between big business, middle and small business. In order to support the increasing of franchise to the direction of building the partnership with small and medium business in form of the receiver of franchise or the supplier of material included the increasing of local production usage, so the government release the Regulation of Government Number 42/2007 about the franchise by followed about the releasing Permendag Number 53/2012 about the implementation of franchise. In its implementation Permendag number 53/2012 there are so many problem founded, one of some article that be estimated make the controversy namely there is the regulation of material usage about 80% must come from local product that be felt make lost absolutely for the foreign franchise. Meanwhile in making the formula of such local content usage regulation, government (as the country of WTO agreement ratification) do not abuse WTO trading principle namely special and differential to Developing Nations and refer to the purpose of establishment Commission decree Number 57/2009 about the exception of application of Laws Number 5/2009 for the micro, middle and small business in order that can insurance the opportunity of business for all the doer of business, to realize the climate of business which is conducive as be guaranteed in the laws if Indonesia business competitiveness."