Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikonsentrasikan pada permasalahan PT. Krakatau Steel (Persero). Latar belakang dari penelitian ini adalah di mana terjadi pertentangan dalam menerapkan kebijakan Privatisasi yakni dengan menggunakan cara Penjualan Strategis maupun dengan Penawaran Umum Perdana (IPO). Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normatif dikarenakan data yang digunakan adalah data sekunder. Permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT. Krakatau Steel (Persero) dan melihat lebih jauh keunggulan Privatisasi dengan cara IPO sebagai bentuk yang hendak diterapkan pada PT. Krakatau Steel (Persero). Hasil penelitian ini melihat bahwa pengaturan mengenai Penjualan Strategis tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena hak penguasaan negara tidak terdapat di sana. Selain itu, IPO tidak hanya menambah modal usaha melainkan juga untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ada pun PT. Krakatau Steel (Persero) tidak dapat melakukan IPO disebabkan situai perekonomian dan juga proses due dilligence yang belum terlaksana diakibatkan laporan keuangannya sudah kadaluarsa.

---

The focus of this study is the implementation of State Owned Enterprise Privatization which is concentrated in PT. Krakatau Steel (Persero) set of problem. The research background is started when conflict began actualize Privatization policy that used Strategic Sales Method or Initial Public Offering (IPO) Method. This study is the qualitative research and use the normative research method because of the data which is used is the secondary data. The problem solving is how to implemented State Owned Enterprise Privatization and inspect the excellence point of Initial Public Offering method for Privatization which is implemanted for PT. Krakatau Steel (Persero). Result of the research that regulation with Strategic Sales is not appropriated with 1945 Indonesian Constitution because of state autority right was not included. Otherwise, IPO do not only increase the capital effort instead of to increase enterprise productivity. Then PT. Krakatau Steel (Persero) could not execute IPO because of economic situation and PT. Krakatau Steel (Persero) was not implemented due to their financial statement was expired."

"Pemerintah dalam beberapa hal memegang hak monopoli atas suatu fungsi atau jasa pelayanan. Hal ini memang telah sesuai dengan Undang-undang dan merupakan fungsi suatu negara untuk menyediakan atau menyelenggarakan suatu pelayanan yang bersifat untuk kepentingan umum. Dalam perkembangannya untuk melakukan fungsi tersebut dibutuhkan biaya yang amat besar untuk dapat menghadirkan jasa tersebut sehingga keterlambatan untuk mengimbangi peningkatan kegiatan ekonomi akan memberika dampak yang tidak kecil bagi kehidupan masyarakat. Salah satu jalan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan "privatisasi" atas beberapa jasa pelayanan yang sebelumnya menurut perundang-undangan hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Privatisasi itu sendiri secara umum diartikan sebagai keikutsertaan pihak swasta untuk penyelenggarakan/menyediakan jasa pelayanan umum. Perjanjian Privatisasi Jasa Kepelabuhan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan PT X sebagai suatu perusahaan swasta merupakan bentuk nyata dari usaha privatisasi tersebut. Walaupun privatisasi telah dikenal dengan baik namun di Indonesia sendiri privatisasi merupakan hal yang baru terutama didalam jasa kepelabuhanan oleh karenanya belum ada perangkat perundang-undangan yang baku yang dapat digunakan sebagai bahan acuan pada saat penulisan ini. Secara konsepsual tidak ada perbedaan yang mendasar antara perjanjian privatisasi dan pe~anjian umum yang ada dalam konsep hukum perdata. Semua konsep hukum perjanjian perdata diikuti dengan baik oleh perjanjian privatisasi namun secara khusus perjanjian privatisasi ini memperlihatkan beberapa hal yang menarik untuk dilakukan pembahasan antara lain adanya benturan kepentingan baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis karena adanya perbedaan bentuk Badan Hukum maupun sasaran pengusahaan. Hal-hal seperti bentuk Badan Hukum hasil persekutuan kedua belah pihak, pergeseran jaminan baik dari segi subjek maupun objek, limitasi yuridis yang dapat menghalangi terjadinya suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan masalah-masalah lainnya yang timbul secara khusus karena adanya benturan-benturan kepentingan terutama karena adanya perbedaan bentuk badan hukum antara para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut."

"Skripsi ini menganalisis sifat hubungan negara dan bisnis yang memfasilitasi berbagai pelanggaran dalam perpanjangan kontrak privatisasi JICT antara Pelindo II dan Hutchison Port Holdings tahun 2014. Analisis tersebut ditujukan untuk memperluas pemahaman mengenai penyebab munculnya permasalahan dalam upaya reformasi tata kelola BUMN secara umum, dan implementasi program privatisasi secara khusus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkombinasikan data primer dan sekunder. Berdasarkan analisis peneliti menggunakan teori patrimonial oligarkis Hutchcroft, penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran pada perpanjangan kontrak privatisasi JICT merupakan praktik Booty Capitalism yang difasilitasi oleh hubungan negara dan bisnis yang bersifat patrimonial oligarkis. Kondisi demikian memunculkan konflik politik antar berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Penelitian ini berkesimpulan bahwa sifat hubungan negara dan bisnis yang patrimonial oligarkis merupakan akar permasalahan dari berbagai hambatan yang muncul dalam upaya mereformasi tata kelola BUMN di Indonesia pasca Reformasi, khususnya implementasi program privatisasi.

---

This undergraduate thesis analyzes the nature of state and business relations, which facilitates various law violations in the extension of JICT privatization contract between Pelindo II and Hutchison Port Holdings in 2014. The purpose of this research is to expand the understanding of causes of problems arising in the efforts to reform state-owned enterprise governance in general, and the implementation of privatization program in particular. This research utilized qualitative method through combining primary and secondary data. Based on researcher's analysis using Hutchcroft’s patrimonial oligarchic theory, this study demonstrates that various law violations which were perpetrated in the privatization contract extension of JICT is a practice of Booty Capitalism which was facilitated by state and business relation with patrimonial oligarchic nature. Political conflict between stakeholders emerged as the outcome of such condition. This study concludes that patrimonial oligarchic state-business relations is the underlying cause of various obstacles which arise in the effort to reform state-owned enterprise governance in the Post."

"Kinerja BUMN sebenranya telah memburuk sejak awal tahun 1990-an , ketika liberalisasi ekonomi Indonesia mulai dilaksanakan.BUMN terbiasa mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah. Ketika ekonomi pasar mulai, BUMN belum siap."

"Perkembangan perekonomian yang terjadi selama beberapa tahun belakangan ini sangat cepat disertai masuknya usaha-usaha asing ke dalam negeri akibat dari adanya globalisasi. Hal ini berakibat pada timbulnya bidang-bidang usaha baru serta makin tajamnya persaingan usaha. Untuk itu banyak perusahaan yang melakukan penggabungan seperti merger, konsolidasi, serta akuisisi terhadap perusahaan lain dalam rangka memperkuat usahanya. Salah satu bentuk penggabungan perusahaan yang terjadi Indonesia adalah privatisasi yang dilakukan pemerintah atas PT. Indosat Tbk.Tulisan ini akan difokuskan pada tinjauan hukum terhadap proses privatisasi PT. Indosat Tbk khususnya pembelian saham yang dilakukan oleh ICL dan STTC yang dianggap sebagai tindakan pengambilalihan (akuisisi) PT. Indosat Tbk. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah pengaturan mengenai akuisisi (pengambilalihan) perusahaan di Indonesia? Bagaimanakah pelaksanaan akuisisi (pengambilalihan) perusahaan di Indonesia? Bagaimanakah pelaksanaan privatisasi PT. Indosat Tbk ditinjau dari sudut pengaturan mengenai akuisisi?Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa privatisasi dalam bentuk akuisisi yang dilakukan pada PT. Indosat banyak mengabaikan aspek-aspek yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan privatisasi, diantaranya adalah syarat-syarat akuisisi yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, aspek proses penjualan saham, serta aspek perjanjian."