Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai konsep dan potensi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara investor Diaspora dengan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian ini hukum yuridis normatif. Secara umum, jumlah Diaspora Indonesia cukup besar dalam hal dihitung dari kuantitasnya yaitu kurang lebih 9.000.000 (sembilan juta) Diaspora, oleh karenanya dapat dikatakan bahwa potensi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Diaspora berbanding lurus dengan hal tersebut. Namun demikian, meskipun jumlah Diaspora tersebut besar secara kualitas, namun demikian hal tersebut tidak tercermin dari kualitasya karena terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan kemampuan Diaspora Indonesia masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Lebih lanjut, selain mengkaji potensi penerbitannya, dilakukan pula analisis atas konsep dari Surat Berharga Syariah Negara Diaspora agar tercipta instrumen pembiayaan yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan yang bersumber dari investor Diaspora Indonesia memiliki potensi yang besar namun demikian masih terdapat beberapa faktor yang menghambat hal tersebut. Oleh karenanya, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut agar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Diaspora menjadi sumber pendanaan yang menjanjikan bagi Indonesia. Selain itu, konsep penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Diaspora dapat menggunakan Surat Berharga Syariah Negara seri Sukuk Negara Indonesia sebagai dasar konsepnya karena sama-sama diterbitkan di luar negara Indonesia.

---

The thesis discusses the concept and potential of issuing Government Islamic Securities with Diaspora investors with existing regulations in Indonesia. The method used in writing this thesis is normative law research. In general, the number of Indonesian Diaspora is quite large in terms of its quantity, which is approximately 9,000,000 (nine milion) Diaspora, therefore it can be said that the potential for issuance of Diaspora Government Islamic Securities is directly proportional to this. However, even though the number of Diaspora is large in terms of quality, this is not reflected in the quality because there are obstacles that cause the ability of the Indonesian Diaspora to still not be fully utilized. Furthermore, apart from assessing the potential for issuance, an analysis was also carried out on the concept of Diaspora Government Islamic Securities in order to create a sustainable financing instrument. Based on the research conducted by the authors, the authors conclude that financing sourced from Indonesian Diaspora investors has great potential, however, there are still several factors that hinder this. Therefore, further steps are still needed so that the issuance of Diaspora Government Islamic Securities becomes a promising source of funding for Indonesia. In addition, the concept of issuing Diaspora Government Islamic Securities can use the Sukuk Negara Indonesia (SNI) series of Indonesian Government Islamic Securities as the basis for the concept because they are both issued outside the country of Indonesia."

"ABSTRAKManusia mempunyai keterbatasan dalam menyelesaikan masalahnya, dari keterbatasan tersebut dapat menjadi jembatan untuk dapat berinteraksi dan meminta bantuan orang lain. Jalan keluarnya adalah dengan cara pemberian kuasa baik secara lisan maupun tulisan dari orang yang mempunyai hak dan kekuasaan penuh terhadap sesuatu kepada orang lain untuk dapat melaksanakan pengurusan. Permasalahan yang dianalisis adalah tepat tidaknya Keputusan Pengadilan Tinggi mengenai kewenangan bertindak Penggugat dan penerapan surat kuasa ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan uraian deskriptif yang dapat menjabarkan jawaban permasalahan. Pemberian kuasa dalam hal bertindak di muka Pengadilan serta dalam pembuatan akta dihadapan notaris berkaitan dengan kedewasaan seseorang.Usia dewasa adalah syarat untuk dapat cakap melakukan tindakan hukum, sedangkan dalam kewenangan bertindak dibutuhkan kecakapan bertindak. KUH Perdata menyebutkan batas usia dewasa adalah 21 tahun, sedangkan Undang-undang Jabatan Notaris menerapkan usia 18 tahun sebagai usia dewasa. Perbedaan tersebut bukan berarti mengaburkan peraturan mengenai penerapan surat kuasa karena pada dasarnya pemberian kuasa terjadi karena orang yang diwakili tidak cakap hukum, orang yang diwakili tidak mempunyai kewenangan bertindak, orang yang mewakili memang dalam kapasitasnya sebagai kuasa.Dari analisa tersebut kedudukan Tuan Suhendro Santoso dalam akta pengikatan jual beli sudah tepat yaitu sebagai wakil anaknya yang masih dibawah umur. Sedangkan kedudukannya dalam surat gugatan jelaslah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri karena tidak disebutkan secara jelas untuk siapa bertindak, sehingga dalam hal ini Tuan Suhendro Santoso tidak mempunyai kewenangan bertindak. Alangkah baiknya jika terjadi penyeragaman dalam penentuan batas usia dewasa, sehingga untuk orang yang awam mengenai hukum dapat merasa terlindungi dengan adanya kepastian hukum.

---

ABSTRACTPerson have limitations on solving their problems, this limitation can be make way for them to interact and asking for help from another. One of the solution is to grant authorization, either verbally or written, to another person who has the right and full authorization to do something to another to conduct a service. The issue that is being analysis is whether the High Court Decree concerning the authority to act of plaintiff and the application of power of attorney is in order or not being reviewed from Law Number 30 Year 2004 and Indonesian Civil Code. The writing of this thesis is using juridical normative method and the data acquired is analyzed qualitatively, so it can produce an descriptive explanation that can give answer on the issue. The granting o f authorization to act in court and also the making of the deed in front of notary are related with the maturity of someone.Mature age is one o f the requirements to be do legal act. Indonesia Civil Code gives the age limitation of 21 years old whereas Law o f Notary Office regulates that 18 years old as the mature age. This difference does not mean it cloud the regulation on the application of Power o f Attorney because basically, related to the granting of authorization, if the person that is being represented does not legally capable, the person that is being represented does not have the authority to act, the representing person is in its capacity as the proxy.From that analysis the position o f Mr. Suhendro Santoso in the contract o f sales and purchase deed is right, as the proxy o f his underage children. Whereas his position on the letter o f claim is clear that he act for and on behalf of himself, so there is no need to be explicitly mentioned for whom he act. Therefore in this issue Mr. Suhendro Santoso do not have the authority to act. It is advisable to standardize the regulation on limitation o f mature age, so people can feel protected by the existence o f legal certainty."

"Tesis ini membahas tentang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002 yang diterbitkan pada tahun 2008. Sebagai salah satu surat berharga negara, Surat Berharga Syariah Negara merupakan satu-satunya yang menggunakan prinsip syariah dalam penerbitannya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitan persoalan-persoalan yang terdapat pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 mengalami defisit. Untuk menutupi defisit tersebut diterbitkan surat berharga negara, termasuk didalamnya adalah Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002. Dalam perkembangan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di masa yang akan datang, jabatan Notaris harus dilibatkan didalamnya.

---

The focus of this study is the issuing of Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series issued on 2008. As one of Sovereign Bonds, Sharia Sovereign Bond was the only sovereign bond which issued based on Sharia principle. This writing is using the qualitative approach and using dictum and field method. The research result answers for the problems that contain in this thesis.

The results are that Government Budget on 2008 was in deficit situation. To fund the deficit, Government decided to issued Sovereign Bonds, included the Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series. In the future, a Notary must be involved in issuing Sharia Sovereign Bond."

"Bank as intermediary institutions (intermediacy) has a role in the strategic development of the business activity. In carrying out its role, the bank should be based on the principle of prudence and implement the necessary measures to ensure the observance of the bank against the provisions of the Banking Act and the provisions of other legislation, one of which regulation upon the administering Bilyet Giro rejection. In practice, sometimes bank and bank employees are not implementing measures necessary to ensuring observance to the provision in a law, banking namely purposefully performs records related publishing fake affidavits refusal skp, travel (bilyet where reason disapproval outlined not confirming to fact or reason proposed by the towing. It certainly will cause legal consequence for the offender in put on criminal sanctions. The problem that need to be assessed is how responsible of the false bank were conducted by bank employees in publishing affidavits refusal (bilyet the giro skp) this is important in order to create a condition of health banking."

"Tesis ini membahas tentang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR- 0001 dan IFR-0002 yang diterbitkan pada tahun 2008. Sebagai salah satu surat berharga negara, Surat Berharga Syariah Negara merupakan satu-satunya yang menggunakan prinsip syariah dalam penerbitannya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitan persoalan-persoalan yang terdapat pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 mengalami defisit. Untuk menutupi defisit tersebut diterbitkan surat berharga negara, termasuk didalamnya adalah Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002. Dalam perkembangan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di masa yang akan datang, jabatan Notaris harus dilibatkan didalamnya.

---

The focus of this study is the issuing of Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series issued on 2008. As one of Sovereign Bonds, Sharia Sovereign Bond was the only sovereign bond which issued based on Sharia principle. This writing is using the qualitative approach and using dictum and field method. The research result answers for the problems that contain in this thesis. The results are that Government Budget on 2008 was in deficit situation. To fund the deficit, Government decided to issued Sovereign Bonds, inciuded the Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series. In the future, a Notary must be involved in issuing Sharia Sovereign Bond."