Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dasar pemikiran diperlukannya rahasia bank berkaitan erat dengan keberadaan dan kelangsungan lembaga itu sendiri, karena usaha bank yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Rahasia bank bersifat universal karena hal tersebut berlaku di semua negara berlandaskan falsafah personal privacy. Di Indonesia, rahasia bank menjadi ketentuan normatif yang telah ditegakkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun masalah yang dibahas adalah mengkaji lingkup ketentuan rahasia bank guna memberikan perlindungan yang cukup bagi nasabah bank; mengkaji ketentuan dalam hal pengungkapan rahasia bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, apabila terjadi benturan kepentingan antara kepentingan bank dan kepentingan nasabah penyimpan dana serta mengkaji penerapan ketentuan rahasia bank untuk melindungi nasabah penyimpan dana dalam praktek di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisa datanya adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa rahasia bank hanya meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpan dana dan simpanannya, dalam hal ini persoalan batasan pengertian rahasia bank masih juga belum tuntas diatur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU No. 10 Tahun 1998 tidak mengatur perlindungan hukum pada nasabah lainnya dan hanya mengatur kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Apabila terjadi benturan antara kepentingan umum dan kepentingan nasabah bank, keberlakuan ketentuan rahasia bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 bahwa kepentingan umum dan kepentingan bank wajib didahulukan dengan mengungkapkan hal-hal yang wajib dirahasiakan. Penerapan Rahasia Bank dalam Praktek pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meliputi pemberian keterangan mengenai simpanan nasabah kepada anak perusahaan Bank BNI, pemblokiran terhadap rekening tabungan yang diduga milik pelaku tindak pidana, penutupan rekening giro milik nasabah pailit oleh kurator dan penertiban rekening pemerintah yang dilakukan Departemen Keuangan."

"ABSTRAKDengan kemajuan zaman maka tindak pidana semakin berkembang. Contohberkembangnya Tindak Pidana itu adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (MoneyLaundering). Praktek Money Laundering sangat erat kaitannya dengan duniaPerbankan. Karena Bank menyediakan fasilitas-fasilitas canggih dalammelakukan transaksi-transaksi keuangan. Lebih diperkuat dengan adanyaketentuan rahasia bank yang tidak dapat mengungkapkan informasi mengenainasabah dan simpanannya menjadikan money laundering semakin berkembang.Atas dasar itu maka muncul pertanyaan apakah bank mempunyai pengecualianatas pengungkapan informasi mengenai nasabah tersebut? Dimanakah diaturrahasia bank tersebut dan bagaimanakah pengaturannya? Juga bagaimanakahpengecualian terhadap ketentuan rahasia bank ini?Dalam pembahasan tesis ini dijelaskan bahwa dalam ketentuan UU No. 10 Tahun1998 tentang Perbankan terdapat pengecualian dalam pengungkapan rahasia bankini apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang. Pengecualianpengecualianterhadap ketentuan kerahasiaan bank itu sendiri diatur dalam UUNo. 7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 21Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pengecualian yang diatur diluar UUPerbankan, seperti pengecualian terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),PPATK (Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan), BNN (BadanNarkotika Nasional) dll.Hasil dari penelitian menyarankan agar pengecualian terhadap ketentuan rahasiabank dapat diperluas lagi merambah ke lembaga-lembaga yang berhubungandengan Perbankan seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan) Bapepam (Badan Pengawas PasarModal), dan juga merambah dalam dunia Peradilan khusus seperti PeradilanMiliter dan Pengadilan Tata Usaha Negara. tidak hanya terhadap yang telahdipaparkan saja. Mengingat Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan TindakPidana yang bergerak dan selalu mengikuti zaman, maka dari itu hukumhendaklah lebih dulu mengaturnya.

---

ABSTRACTWith the progress of time, the crimes are growing too. For example is thedevelopment of the Crime of Money Laundering . Money Laundering Practice isclosely associated with the world of banking. Since the Bank provides advancedfacilities in conducting financial transactions. Further reinforced by the provisionsof the bank secrecy can not reveal the information about customers and theirsavings, this situation support the money laundering destiny.Based on that statement the questions are if the bank has an exception to thedisclosure of information about the customer? Where the regulated of banksecrecy and how its settings? Also how exceptions to bank secrecy provisions ofthis?In the discussion of this thesis is explained that the provisions of Law no. 10 of1998 there are exceptions to the disclosure of bank secrecy is if there is a reasonthat can be justified by law. Exceptions to the confidentiality provisions of thebank itself is set in the Law. 7 of 1992 jo. Act 10 of 1998, Law no. 21 Year 2008on Islamic Banking and exclusions set out the Banking Law, as an exception tothe KPK (Corruption Eradication Commission), PPATK (Centre for Researchand Analysis of Financial Transactions), BNN (National Narcotics Agency) etc.The results of this study suggest that exceptions to bank secrecy provisions couldbe more extended, penetrated into the institutions related to banking such as CPC(Audit Board), BPK (Financial and Development Supervisory Board) Bapepam(Capital Market Supervisory Agency), and it also resulted in world special courtssuch as Military Justice and the Administrative Court. not only the course that hasbeen presented. Given the Money Laundering is a Crime that moves and alwaysfollow the times, then let the law of the first set."

"ABSTRAKIndonesia telah berkomitmen dan mengimplementasikan pertukaraninformasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan berdasarkanCommon Reporting Standard (CRS) melalui disahkannya Perppu No. 1 Tahun2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yangmemberikan dampak dihapuskannya ketentuan tentang rahasia bank. Hal yangpenting untuk diperhatikan adalah pengaturan tentang pengecualian rahasia bankuntuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis di Indonesia, Swiss danSingapura, kelebihan dan kekurangannya pengaturannya di Indonesia sertakaitannya dengan hak privasi nasabah bank.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan jenis data yangdigunakan adalah data sekunder. Berdasarkan sifatnya, penelitian yang dilakukanadalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studikepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan denganmasalah yang diteliti. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduksi yaknimenarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadappermasalahan konkret yang dihadapi. Analisis dilakukan dengan pendekatanperundang-undangan dan pendekatan perbandingan.Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan rahasia bank dalam rangkapertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of financialaccount information) di Indonesia, Swiss dan Singapura berdasarkan CRS yangtelah disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) di mana pada ketentuannya mengatur adanya pelanggaran pidana dengansanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang; pengaturan rahasia bank dalamrangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang berupa Perppu diIndonesia menjadi kelemahan dalam pengaturan pertukaran informasi keuangansecara otomatis, hal ini berbeda dengan Swiss dan Singapura yang sudah diaturdalam Undang-Undang tersendiri; hak privasi keuangan nasabah bisa dikecualikanuntuk kepentingan umum seperti dalam hal pajak asalkan tata cara danpelaksanaannya dilakukan secara proporsional, tidak membebani rakyat dan tetapdapat menjaga stabilitas perekonomian negara terutama kemajuan perekonomian dibidang perbankan.

---

ABSTRACTIndonesia has committed and implemented an automatic exchange offinancial information for tax purposes under the Common Reporting Standard(CRS) through the adoption of Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses InformasiKeuangan untuk Kepentingan Perpajakan, which resulted to the abolition ofprovisions for bank secrecy. The highlight is the exception to banking secrecyregulation for automatic exchange of financial information in Indonesia,Switzerland and Singapore, the cost and benefit of its arrangements in Indonesiaand its relation to the privacy rights of bank customers.This research is normative law research using secondary data. Based on itsnature, it is descriptive research purposed. Data collection processes wereconducted by literature study to collect and arrange data related to the problem. Thispaper applied deduction logic, general conclusions to concrete problems. Theanalysis approach consisted of two methods, legislation and comparative.The results of this study are bank secrecy regulations related to automaticexchange of financial information in Indonesia, Switzerland and Singapore basedon CRS designed by Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) in which its provisions govern the existence of criminal offenses withpunishments set out in the law; Indonesia bank secrecy regulations related toautomatic exchange of financial account information accounted to Perppu inIndonesia which caused susceptibility to this automatic exchange arrangement. Thisis in contrast to Switzerland and Singapore which are set out in a separate law;customer's financial privacy rights can be exempted for public interest in case oftax procedure, proportionally implemented without overlaid people, and able tomaintain the stability of the country's economy, especially economic developmentin banking."