Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) lahir dari konvensi Washington 1985, is merupakan bagian dari Group Bank Dunia. International Finance Corporation (IFC) dan MIGA berperan untuk sektor swasta sedangkan Bank Dunia (IBRD dan IDA) bekerja dengan pemerintah, IFC and MEGA hanya bekerja dengan dengan dunia usaha, memberikan mereka pinjaman, ekuitas, Iayanan investasi, bantuan teknis, dan asuransi. Permintaan akan pelayanan IFC dan MiGA meningkat tajam seiring dengan penanaman modal asing langsung yang terus bertumbuh di negara berkembang. Walaupun IFC dan MIGA adalah lembaga publik, para kliennya terdiri dari sektor swasta yang bersaing, cepat berkembang dan tidak transparan. Akibatnya, dampak IFC dan MIGA di bidang pembangunan - baik positif maupun negatif - seringkali sulit diukur atau dipengaruhi oieh publik.Di Indonesia, MIGA disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tabun 1986 tentang Pengesahan Convention Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA bersama-sama dengan World Bank Group berperan sebagai penjamin terhadap risiko non-komersial (noncomercial risk) dalam beberapa proyek infrastruktur. MIGA dapat menjadi pihak yang berwibawa, dimana pihak yang meminta perlindungan MIGA diatas pada akhimya mendapatkan haknya.Efektifitas pelaksanaan MIGA di Indonesia dari segi pembiayaan proyek infrastruktur memang membantu Indonesia terutama dalam pendanaan dan bantuan teknis dan promosi untuk nama baik keamanan iklim investasi di Indonesia di mata dunia luar. Bantuan MIGA berupa rekomendasi-rekomendasi baik(berbentuk: technical assistance dalam bentuk lembaga perantara kebijakan investasi (intermediaries), dalam kerangka memajukan Penguatan Institusional dan pembangunan kapasitas (Institutional strengthening and capacity building), Penyebaran Informasi (Information Dissemination): melalui Iayanan infomasi online, dan Fasilitasfasilitas dalam investasi. MICA karena berafiliasi dengan Pemerintah setempat (host country) sehingga asuransi yang diberikan MICA cukup untuk membuat Asing merasa investasinya aman."

"ABSTRAKLaporan ini membahas mengenai proses due diligence pada PT PQR yang difokuskan pada laporan keuangan perusahaan. Proses ini dilakukan dalam rangka akuisisi oleh PT TUV Tbk dengan tujuan untuk memeriksa dan memverifikasi bahwa fakta-fakta yang diberikan oleh Perusahaan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam proses financial due diligence adalah agreed upon procedure. Proses yang dilakukan telah mengikuti standar yang berlaku dan hasilnya menyimpulkan PT PQR telah menjalankan proses pencatatannya dengan baik, namun ada beberapa hal yang kurang sesuai.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the due diligence process that mainly focus on company?s financial statement. This process is conducted based on the acquisition planning of PT PQR by PT TUV Tbk with purpose to check and verify that all data provided by the company is true and reliable. In doing financial due diligence process, the consultant used agreed upon procedure as a method. The process that have been done by KAP AAJ has met the standard and conclude that PT PQR?s reporting is good; however there are several practices that have not met standard."

"ABSTRACTThis thesis discusses how concurrent position between director and shareholder in a Limited Liability Company arises several issues in regards to the corporate governance. The focus is on the internal balance of powers within a corporation, related to the separation of control and ownership amongst the organs under Company Law. Universally, company encompasses three elements, the financier, the management, and superintendent. Harmonization of the three functions is required in order to create a well managed company to achieve its purpose as a business entity. However, such harmonization would be difficult to be accomplished if there is conflict of interest due the absence of strict separation between control and ownership. Besides a well arranged Company Law, implementation of good corporate governance is needed as the tool to support the embodiment of harmonization along with the check and balances between the organs. This thesis is using a juridical normative literature study as the research method that reflects the law as the guidance and direction in the implementation of every sector of social and public life to set order and justice, especially in terms of law that is pertaining to economy business law specifically related to corporation. In Indonesia, most shareholders or even controlling shareholders also served as the Board of Directors, or even act as the company rsquo s President Director. Based on the discussion earlier, it concludes that failure to have separated control and ownership, results in weak accountability and control structures, abuse of power, and poor information disclosure between stakeholders of the Company. Therefore, boundaries shall be set in the form of more stringent legal provisions and strict enforcement of law, for such separation.

---

ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang bagaimana posisi rangkap oleh direktur dan pemegang saham di Perseroan Terbatas menimbulkan beberapa masalah dalam hal tata kelola perusahaan, yang terkait dengan pemisahan kontrol dan kepemilikan di antara organ-organ. Secara universal, perusahaan mencakup tiga unsur, penyandang dana, unsur pengelola, dan unsur pengawas. Harmonisasi ketiga fungsi tersebut perlu diwujudkan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuannya sebagai badan usaha. Namun harmonisasi itu akan sulit untuk diwujudkan jika ada benturan kepentingan karena tidak adanya pemisahan yang ketat antara kontrol dan kepemilikan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan sebagai sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan, selain hukum perusahaan yang disusun dengan baik, diperlukan sebagai alat untuk mendukung terealisasikan nya harmonisasi serta checks and balances antar organ perusahaan Skripsi ini menggunakan normatif yuridis studi literatur sebagai metode penelitian yang mencerminkan hukum sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan setiap sektor kehidupan sosial dan masyarakat untuk mengatur ketertiban dan keadilan, terutama dalam hal hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Hukum yang secara khusus terkait dengan korporasi. Di Indonesia kebanyakan pemegang saham atau bahkan pemegang saham pengendali juga duduk dikursi Direksi, atau bahkan bertindak sebagai Presiden Direktur perusahaan. Berdasarkan pembahasan yang dibuat, telah sampai pada kesimpulan bahwa kegagalan untuk memiliki kontrol dan kepemilikan terpisah, biasanya akan mengakibatkan lemahnya akuntabilitas dan struktur pengendalian, kesewenang-wenangan oleh pihak terkait, dan pengungkapan informasi serta transparansi yang buruk karena orang dalam akan memiliki akses untuk semua informasi dan tidak termotivasi untuk mengungkapkannya kepada pemangku kepentingan lainnya di Perusahaan. Oleh karena itu, batas-batas yang jelas harus dibuat dalam bentuk ketentuan hukum dan penegakan hukum yang lebih ketat terkait pemisahan tersebut."

"Merger pada hakekatnya merupakan perbuatan hukum yang pasti menimbulkan akibat-akibat hukum, baik kepada para pihak yang berkepentingan (para pemegang saham minoritas) maupun terhadap pihak lain Pada dasarnya kepentingan pemegang saham minoritas dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek, yaitu kepentingan pribadinya terhadap perseroan berdasarkan hak perseorangan (personal rights) dan kepentingannya sebagai bagian perseroan (derivative rights), khususnya Rapat Umum Pemegang Saham terhadap tindakan dari organ perseroan lainnya, yaitu Direksi dan Komisaris. Kepentingan-kepentingan inilah yang harus dilindungi oleh hukum. Sebagai wujud perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas adalah bahwa merger harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak cukup hanya berdasarkan keputusan direksi masing-masing perseroan. Kuorum untuk merger ditentukan sebesar paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara tersebut. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas lainnya yang diatur dalam UUPT adalah hak agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, pemberlakuan prinsip Silent Majority dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pemberlakuan prinsip Super Majority dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak untuk mengajukan gugatan langsung (direct suit), hak untuk mengajukan gugatan derivatif (derivative suit), hak menjual saham (appraisal rights)."

"Penerapan prinsip good corporate governance merupakansalah satu upaya yang diharapkan dapat membawa bangsaIndonesia untuk keluar dari krisis ekonomi yang telahberlangsung lama. Pasar Modal sebagai salah satu sumberpembiayaan dan alternatif investasi bagi perekonomiandiharapkan dapat menerapkan prinsip good corporategovernance dengan maksimal. Prinsip keterbukaan merupakanhal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatanpasar modal dan juga merupakan salah satu kerangka dasardari prinsip good corporate governance. Dengan penerapanprinsip keterbukaan, para stakeholders dapat mengetahuisegala informasi yang penting dalam setiap transaksisehingga dapat mengambil tindakan untuk melindungikepentingannya. Akuisisi merupakan salah satu corporateaction yang banyak dilakukan oleh pelaku ekonomi yangterlibat dalam pasar modal untuk memperbaiki danmeningkatkan kinerja perusahaannya. Kebutuhan akanketerbukaan informasi merupakan hal yang sangat pentingbagi para stakeholders mengingat hal tersebut menyangkutkinerja perusahaan di masa yang akan datang. Sejalan denganhal itu, penerapan prinsip keterbukaan yang dianut dalampasar modal menyangkut pelaksanaan akuisisi perusahaanpublik diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip goodcorporate governance khususnya prinsip keterbukaan."