Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerlindungan Hukum Hak Cipta di bidang penerbitan majalah merupakan salah satu dampak dari berlangsungnya era globalisasi dalam hal perdagangangan internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perlindungan Hukum Hak Cipta di bidang penerbitan majalah meliputi perwajahan (lay out) dari mulai cover depan, isi majalah, hingga cover belakang, artikel, gambar (ilustrasi), karya fotografi, terjemahan, saduran dan hasil pengalihwujudan. Pengalihan Hak Cipta atas Ciptaan-ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dialihkan, dilakukan dengan tetap melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi si Pencipta. Adapun majalah Her World Indonesia merupakan lisensi dari majalah Her World Singapore sebagai majalah prinsipalnya. Segala hal menyangkut perlindungan Hukum Hak Cipta diatur oleh para pihak dalam Perj anj ian Lisensi Majalah Her World Indonesia, yakni meliputi Pasal 1 tentang Grant of License, Pasal 2 tentang Royalty, Pasal 3 tentang Terms of Payment dan Pasal 8 tentang Intellectual Property. Konsekuensi utama atas pengaturan ini yakni pihak Pemberi Lisensi nempunyai status hukum sebagai Pemegang Hak atas merek "Her World" dan Pemegang Hak Cipta atas materi editorial majalah Her World, sedangkan Penerima Lisensi berkedudukan sebagai Pemegang flak Eksklusif untuk mempublikasikan majalah Her :orld Indonesia ke dalam bahasa Indonesia, mendistribusikan dan menjualnya di wilayah Indonesia. Penerapan atas aspek perlindungan Hukum Hak Cipta menyangkut royalti, penggunaan materi editorial, upaya untuk menjaga kualitas majalah Her World Indonesia, Hak Moral dan pengakuan atas hak-hak yang dimiliki oleh Pihak Pemberi Lisensi. Penerapan atas perlindungan aspek-aspek Hukum Hak Cipta juga penting dari segi kepentingan bisnis para pihak dalam bidang penerbitan majalah. Penerapan dengan itikad baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan melancarkan kerja sama yang terjalin di antara para pihak sehingga diharapkan akan mendatangkan investasi yang terus meningkat, yang bermanfaat untuk kepentingan para pihak, bangsa dan negara."

"Perkembangan teknoIogi informasi dan komunikasi (TIK) ditunjukkan hasil karya berupa hak cipta perangkat Iunak (software). n pertumbuhansoftware beIum diimbangi dengan kesiapan perangkat hukum. Peraturan dan perundang-undangan seIain melindungi ptakarya bidang IT juga memberikan kepastian hukum. Tulisan ini akan mengekspIorasi prospek pengaturan perlindungan hukum negakan hukum software program komputer di Indonesia. Kami menemukan bahwa perIindungan hukum dan penegakan hukum dapprogram komputer (software), tidak terIaksana secara efektifkarena sistem Hak Kekayaan IntelektuaI (HKI) tidak menganggap re sebagai bagian dari hak paten."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, yaitu perlindungan hukum atas Electronic Book. Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Internet dengan berbagai kelebihan dan kemudahan ternyata bukan hanya memberi manfaat kepada pembuat karya cipta tetapi juga menimbulkan kerugian yang berdampak pada perbuatan yang melanggar hukum seperti keamanan dan privasi data juga perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi digital ternyata telah berdampak terhadap peningkatan pelanggaran Hak Cipta, salah satunya hak cipta atas Electronic Book di Indonesia. Perlindungan hukum atas karya cipta yang berbasis teknologi digital di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan Hak cipta atas Electronic Book di Indonesia? Bagaimanakah gambaran penerapan atas perlindungan hak cipta Electronic Book di negara lain? Bagaimanakah upaya perlindungan hukum Electronic Book yang dapat diterapkan secara efektif di Indonesia?Sifat penelitian adalah yuridis normatif yaitu meneliti norma-norma hukum yang berlaku serta terkait dengan perlindungan Hak Cipta atas Electronic Book. Bahan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, dan tekbik melalui library research. Pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen. Bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perlindungan atas Electronic Book melalui UUHC dan UU ITE. Singapura dan Amerika memberikan ketentuan terkait gambaran perlindungan hak cipta Electronic book di negara lain, masing-masing negara membentuk suatu peraturan yg dalam hal pembatasan tanggung jawab Internet Service Provider, sedangkan Indonesia belum memberikan ketentuan secara rinci mengenai pembatasan tanggung jawab oleh penyelenggara jasa internet atas pelanggaran hak cipta oleh pengguna layanannya,dan sudah seharusnya menjadi kesadaran bagi pemilik hak cipta untuk melindungi hasil karya ciptanya dengan melakukan pendaftaran, karena pencegahan selalu menjadi yang terbaik bagi perlindungan jangka panjang.

---

This thesis discusses the legal protection in the field of copyright, namely the legal protection for Electronic Book. One of the implications of information technology today is its influence on the existence of Intellectual Property Rights. The internet, with its various advantages and facilities, actually not only gives advantages to the copyrighted work makers but also causes disadvantages which affects illegal action in security, in data privation, and in the legal protection for human rights. The advancement of digital technology has caused the increase of illegal action on digital copyrights in Indonesia, especially on Electronic Book copyrighted. Legal protection for digital base copyrighted works in Indonesia is referred to Law No. 19/2002 on Copyrights.

The problem in this research is on how does the law in Indonesia protect the copyright of Electronic Book? How is the description of other country's in their effort to protect the copyright of Electronic Book? How is the form of copyright enforcement for electronic book can create an effective legal protection?The research was judicial normative studied legal norms related tolegal protection for copyrights of Electronic Book.

The legal materials referred to the primary,secondary, and tertiary legal materials, using the library research technique. Thedata themselves were gathered by using documentary study, and processed andanalyzed descriptively according to the subject matter of the analysis.

The result of this research show thatIndonesia providesprotection of Electronic Book through UUHC and UU ITE. Related description of Electronic Book's protection in some countries, United States and Singapura give the detail of limitation about the responsibilty of Internet Service provider whereas Indonesia have not done it in detail, each country establish a rule of law that adapted to their culture and needs, each country has the technical differences in order to ensure that they their law is going more effectivein its implementation, it is a must that Indonesia shouldalsomake establish a law related protectioncopyright based on its culture and its need in terms ofefforts to protectcopyright on theelectronic book, and the last the owners of electronic book must aware to protecttheir right from the start, such as doing any registration and documentation as an evidence if one day their copyright may hit by others, aspreventionis always be the best for a long term protection."

"Dunia penerbitan Indonesia beberapa tahun belakanganini diramaikan oleh kehadiran karya-karya terjemahan, mulai dari majalah, buku ilmiah, novel hingga komik. Kehadiran karya-karya terjemahan itu tidak lepas dari peran penerjemah, terutama penerjemah lepas, yang menjadi ujung tombak penerbitan karya-karya tersebut. Penerjemah lepas dibayar oleh suatu perusahaan penerbitan untuk menerjemahkan buku-buku asing yang sudah dibeli izin atau lisensinya, untuk kemudian diperbanyak, diterbitkan, dan diedarkan di pasar buku Indonesia. Hasil terjemahan itu, oleh Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dikategorikan sebagai Ciptaan yang dilindungi, dan penerjemah diakui sebagai Pencipta yang memiliki hak moral dan hak ekonomi atas hasil karyanya. Walaupun demikian, dalam perjanjian jasa penerjemahan antara penerbit dan penerjemah lepas, tidak semua hak ekonomi penerjemah diberikan oleh penerbit, khususnya yang berkaitan dengan royalti, walaupun Undang-undang telah mengatur secara jelas tentang hal itu. Skripsi ini akan mengupas permasalahan tersebut, disertai penjelasan tentang apa itu Hak Cipta Terjemahan, bagaimana bentuk perjanjian antara penerbit dan penerjemah, isi perjanjian tersebut, sejauh mana hak-hak penerjemah dilindungi dalam perjanjian itu sesuai ketentuan dalam Undang-undang, serta kendala yang dihadapi penerjemah dalam mewujudkan haknya. Akhirnya, kesimpulan penting yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah pentingnya penerjemah memahami kedudukannya sebagai Pencipta yang memiliki hak hak khusus dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002."

"Perlindungan hukum terhadap pencipta masih terlihat sangat lemah. Pencipta, atau secara lebih spesifik di dalam industry music dikenal sebagai Penulis Lagu adalah salah satu pihak yang terlihat sangat dirugikan hak-haknya pada jaman sekarang ini, terutama dengan adanya perkembagan teknologi yang sangat pesat dan semakin memudahkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan-perbuatan illegal atas suatu karya cipta salah staunya melalui aktifitas pembajakan. Perlindungan terhadap hak seorang pencipta, terutama untuk hak ekonominya harus menjadi focus dan dilindungi dengan maksimal agar pencipta dapat menikmati keuntungan dalam bentuk finansial sebagai apresiasi dari karya yang sudah diciptakan. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian penambahan jangka waktu perlindungan atas hak ekonomi seorang cipta yang dilakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang menambahkan jangka waktu perlindungan menjadi hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dari pengaturan sebelumnya yang hanya hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dengan melihat keadaan dan penerapan hak cipta di Indonesia. Setelah melakukan analisis dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Undang-Undang hak cipta kesalahan terletak pada pelaksanaan dan penerapannya. Sebaiknya focus bukan diletakkan pada lamanya jangka waktu perlindungan, melainkan pelaksanaan dan penerapan peraturan yang sudah ada terlebih dahulu dan dipastikan agar berjalan dengan baik. Tidak akan ada gunanya penambahan jangka waktu perlindungan dilakukan jika dari awal tidak ada sinergi yang baik dari pemerintah, pihak dalam industry music, dan para pengguna (user) dalam melaksanakan dan menerapkan hal-hal yang sudah diatur secara sangat jelas di dalam Undang-Undang tersebut secara keseluruhan.

---

Legal protection towards author is still weak. Authors, or more specifically in the music industry popularly known as songwriters, are one of the parties that suffered so much loss and their rights are and have been so much and very much violated in so many ways, especially with the existence of the vast development of technology which made irresponsible people have easier access to do illegal activities over a certain creation, including through piracy activities. Protection towards the right of author, especially on the economic right, has to be the main focus and protected to the maximum extent so that the author can enjoy their rightful compensation, which they certainly deserve, in the financial form as a form of appreciation towards the creation.

This thesis further analyzes the compatibility of the extension of copyright protection duration in the new Indonesian Copyright Law No.28 Year 2014, that extended the duration to up to 70 (seventy) years after the author passed away from previously 50 (fifty) years, while simultaneously observing the condition and implementation of Indonesian Copyright Law.

After having done with the analysis, it can be concluded that in the implementation of Indonesian Copyright Law the error is on the enforcement of the law itself. The focus should not be done on the duration of the protection, but rather on the application and enforcement of the law and make sure that everything can be implemented and enforced properly. The extension of duration will be of no use if from the beginning there is no synergy between the government, parties in the music industry, and public as the user in implementing and enforcing things that are already crystal clearly regulated in the law itself."