Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis persyaratan dan prosedur permohonan perubahan status PT. Jasa Medivest dari PT. PMA menjadi PT. PMDN. Untuk mendapatkan persetujuan perubahan status dari PT. PMA menjadi PT. PMDN dari BKPM, PT. Jasa Medivest melakukan segala tindakan yang diperlukan dan diwajibkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. Setelah diperolehnya persetujuan No. 8/1/PPM/V/PMDN/2011 diamanatkan oleh BKPM PT. Jasa Medivest diwajibkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak persetujuan diterbitkan untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau PT. Jasa Medivest diwajibkan untuk mengeluarkan saham baru untuk diambil bagian oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.This thesis analyses the requirements and procedures to submit the application for the change of status PT. Jasa Medivest from the foreign direct investment company into domestic direct investment company. For obtaining an approval of the change status of the company from BKPM, PT. Jasa Medivest have met all necessary action and required conditions in the Law No. 40 of 2007 Regarding Limited Liability, the Law No. 25 of 2007 Regarding Investment, and BKPM Regulation No. 12 of 2009 Regarding Guideline and Application Procedure of Investment. After obtaining the BKPM?s approval No. 1/8/ PPM/V/PMDN/2011, BKPM has required PT. Jasa Medivest to transfer part of the shares to another party or PT. Jasa Medivest to issue new shares to other parties within 6 (six) months in accordance with the provision of article 7 paragraph 5 Law No. 40 of 2007."

"Garansi Bank berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/5/UKU dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/Kep/Dir adalah merupakan suatu bentuk jaminan perkembangan dari borghtock (penanggungan utang) yang maksudnya adalah dalam garansi bank berlaku juga ketentuan - ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur masalah penanggungan hutang secara umum, terutama mengenai masalah akibat - akibat hukum yang timbul karena penanggungan hutang, sedangkan mengenai syarat - syarat minimum atau pedoman mengenai pelaksanaan pemberian suatu garansi bank yang lengkap, diatur dalam surat edaran tersebut diatas. Garansi bank merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian pokok yang dibuat antara nasabah dengan pemegang garansi bank, dan garansi bank hanya dapat diterbitkan atas dasar Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB) yang dibuat antara bank penerbit dengan pemohon garansi bank (nasabah) berdasarkan kesepakatan bersama Bank sebagai penerbit garansi bank harus meminta kontra jaminan kontra garansi dari pihak yang dijamin sesuai dengan nilai nominal garansi bank yang diterbitkan, agar apabila terjadi pengajuan klaim oleh pemegang garansi bank yang menyebabkan pencairan garansi bank, maka pihak bank masih mempunyai kontra jaminan kontra garansi yang dapat dieksekusi sebagai jaminan apabila pihak yang dijamin lalai dalam bank tersebut. Dalam tulisan ini akan dikemukakan identifikasi masalah dilihat dari segi penerbitan garansi bank dan penyelesaian garansi bank berikut analisa akibat hukuman yang timbul dari masalah tersebut dan jalan keluar penyelesaian masalahnya. Salah satu penyelesaian masalah yang dapat disimpulkan adalah pertama garansi bank sebagai salah satu perjanjian yang salah satu azasnya adalah konsensulisme dan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk yang telah ditentukan oleh bank penerbit, harus dibuat sejelas mungkin dan serinci mungkin baik dari segi bentuk, isi, maupun penulisannya agar tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap masing - masing pihak. Kedua apabila pemegang garansi bank mengajukan klaim atas dasar wanprestasi, maka pihak bank harus menunggu sampai ada persetujuan dari pihak yang dijamin bahwa pihaknya memang melakukan wanprestasi, dan untuk itu pihak bank wajib membayar klaim pembayaran segera setelah ada persetujuan wanprestasi dari pihak yang dijamin."

"ABSTRAKTesis ini merupakan laporan penelitian tentangimplementasi Perusahaan Jawatan Rumah Sakit (Perjan RS)setelah perubahan status yang mulai dilaksanakan selamakurang lebih satu setengah tahun sejak dinyatakan efektifpada Januari 2002. Penelitian ini bertujuan untuk memberikaninformasi bagi masyarakat, pemerintah dan pengelola rumahsakit pemerintah bahwa pelayanan kesehatan oleh rumah sakitkepada masyarakat memerlukan jaminan ketersediaan dana yangtepat dan cepat sehingga rumah sakit dapat memberikanpelayanan kesehatan kepada masyarakat pasien. Permasalahandalam Tesis ini dilatarbelakangi oleh kebijaksanaan nasionaldi bidang Keuangan Negara dan pengaruh dari perubahanketatanegaraan mengenai desentralisasi yang antara laindicirikan oleh lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP)dan UU No. 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaruh lahirnya UUPNBP bagi Rumah Sakit Pemerintah (RS) sangat besar, yaitupenerimaan RS yang semula dapat dikelola langsung dengansistem dana swadana, maka sejak era UU PNBP mengharuskansemua•penerimaan RS tersebut disetor seluruhnya ke Kas Negarasedangkan untuk keperluan pembiayaan RS dilakukan melaluisistem APBN. Keadaan demikian kurang kondusif bagiberjalannya kegiatan operasional RS secara normal, sehinggaDepartemen Kesehatan mengusulkan kepada Departemen Keuanganagar status RS diubah menjadi Perjan, sehingga terlepas dariketentuan UU PNBP. Landasan hukum Perjan RS menggunakan UUyang lama yakni antara lain Indonesische Bedrijvenwet(Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419). Agaknya status Perjan RSini tidak akan berjalan lama karena UU tentang Badan UsahaMilik Negara yang baru tidak mengakomodasikan lagi bentukPerjan sebagai salah satu bentuk BUMN dan secara tegasmencabut UU yang mengatur BUMN sebelumnya. Sehubungan denganperkembangan terakhir tersebut adalah penting dilakukanpenyesuaian konsep baru sebagai pengganti bentuk Perjan dalampengelolaan RS, umpamanya dengan menggunakan bentuk BadanHukum Milik Negara (BHMN) yang telah digunakan juga dilingkungan Instansi Pendidikan Tinggi dan Instansi Minyak dan Gas Bumi dewasa ini."