Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian pemborongan pekerjaan dalam sistematik Kitab Undang-undang Hukum Perdata (EW) termasuk ke dalam Buku Ketiga tentang Perikatan dan merupakan bagian dari perjanjian untuk melaksanakan pekererjaan. Terhadan perjanjian tersebut berlaku asas-asas umum hukum perjanjian sebagaimana terrnaktub dalam pasal 1233 sampai dengan pasal 1456 BW.Disamping telah dikenal sistem terbuka dan asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, maka asas-asas umum itu meliputi juga antara lain hal-hal mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, tentang pelaksanaan perjanjian, tentang wanprestasi serta akibat-akibatnya dan tentang kebatalan dan pembatalan perjanjian.Mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan itu sendiri diatur dalam pasal 1604 sampai dengan pasal 1617 BW. Disitu hanya diatur beberapa ketentuan mengenai dan erat hubungannya dengan perjanjian tersebut, misalnya mengenai tanggung jawab pemborong berkenaan dengan jenis pemborongan yang diperjanjikan, mengenai tuntutan penambahan harga borongan, dan mengenai berakhirnya perjanjian karena meninggalnya pemborong.Selain ketentuan-ketentuan tersebut diatas, bagi perjanjian tersebut berlaku juga ketentuan-ketentuan perjanjian khusus lainnya yaitu perjanjian penanggunganyang diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 BW serta peraturan-peraturan khusus dari Bank tentang Bank Garansi dan Surety Company tentang Surety Bond. Berbeda dengan ketentuan mengenai perjanjian itu sendiri dimana berlaku terutama ketentuan bidang hukum perdata, maka bagian lain sebelum perjanjian itu dibuat berlaku ketentuan bidang hukum publik, khususnya yangmenyangkut kegiatan prekualifikasi dan pelelangan.Selanjutnya semua ketentuan tersebut diatas juga berlaku dan dapat diperlakukan terhadap perjanjian pemborongan pekerjaan dalam pelaksanaan proyek fisik pada Perusahaan Air Minum DKI Jakarta. Sesuai dengan fungsi pokoknya yang bersifat karakteristik, maka Perusahaan Air Minum DKI Jakarta dilengkapi pula dengan beberapa ketentuan lainnya seperti : Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 3 tahun 1977 serta beberapa Keputusan Gubernur.Dalam hubungan ini Perusahaan Air minum DKI Jakarta masih menghadapi beberapa masalah bertalian dengan kelengkapan peraturan tambahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya, disatu pihak sebagai alat Pemerintah Daerah yang menggunakan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan oleh kerenanya terikat ketentuan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 530 tahun 1982, dan di pihak lainnya sebagai Perusahaan Daerah yang menjalankan atonomi perusahaan berdasarkan sumber pendapatannya sendiri sesuai dengan sifat khusus yang dimilikinya sehubungan dengan susunan organisasi dan penyelenggaraan tugasnya."

"ABSTRAKBank Garansi adalah salah satu produk perbankan yang bersumber dariperjanjian penanggungan yang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdatadimana terdapat tiga pihak di dalamnya yaitu Penanggung, Tertanggung danPenerima Tanggungan. Dalam prakteknya bank garansi digolongkan sebagaiperjanjian accesoir yang tergantung dengan perjanjian pokoknya, sehingga jikaperjanjian pokoknya tidak sah maka bank garansi akan secara otomatis menjadibatal demi hukum. Terkait dengan klaim, bank garansi bersifat unconditional,yakni serta merta di bayar ketika penerima bank garansi mengajukan klaim,namun ternyata klaim bank garansi dalam prakteknya memiliki kondisi-kondisitertentu yang menyebabkan klaim tersebut ditolak oleh bank penerbit

---

ABSTRACTBank Guarantee is one of banking products sourced from agreementderived from the Book of the Law of Civil Law where there are three parties in it,Guarantor, Applicant and Dependent Beneficiary. In practice the bank guaranteeis classified as a accesoir agreement, so that if an main agreement is not valid thebank guarantee will automatically become null and void. Associated with theclaim, unconditional bank guarantee, which is not necessarily in the receivingbank guarantees paid when filing a claim, but it claims the bank guarantee inpractice have certain conditions that cause the claim was rejected by the issuingbank"