Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara, oleh karena itu sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, maka diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional, serta dapat mengatur hubungan dagang antar negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa sajakah tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement? Bagaimanakah WTO Agreement mengatur kegiatan dumping dalam perdagangan internasional? Bagaimanakah penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping?Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas.Hasil penelitian menyatakan Tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement adalah tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947, sehingga GATT memberikan hak kepada para anggota GATT untuk dapat menerapkan tindakan-tindakan antidumping jika praktik dumping yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947. Penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping adalah sanksi administrasi berupa pencabutan regulasi dan juga pemberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Negara yang melakukan kegiatan dumping. Efeknya adalah pencabutan regulasi dan juga kerugian bagi perusahaan asal Negara yang telah melakukan praktik dumping.

---

International trade is a very important factor for every country, therefore an orderly and fair trade between countries is needed. To realize order and justice in the field of international trade, rules are needed that are able to maintain and maintain the rights and obligations of international trade actors, and can regulate trade relations between countries. The problem in this study is what are the violations that are categorized as dumping according to the WTO Agreement? How does the WTO Agreement regulate dumping activities in international trade? What is the application of sanctions given and their effects on a country that is carrying out dumping activities?

This study uses a normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis methods, because the data obtained are of a quality nature.

The results of the study state that the violations categorized as dumping according to the WTO Agreement are actions that have fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947, so that the GATT gives the GATT members the right to implement antidumping measures if dumping practices what happened has fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947. The application of sanctions given and their effect on a country that conducts dumping activities is administrative sanctions in the form of revocation of regulations and also the imposition of Anti-Dumping Import Duty (BMAD) on the State dumping activities. The effect is revocation of regulations and also losses for companies from countries that have carried out dumping practices."

"Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai tuduhan Uni Eropa mengenai produk stainless steel milik Indonesia apakah melanggar ketentuan Anti Dumping Agreement. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai penentuan unsur kerugian (injury) menurut Hukum World Trade Organization (WTO); dan apakah tindakan peningkatan tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk Stainless Steel Cold Rolled Flat Products (SSCRFP) milik Indonesia telah melanggar ketentuan Pasal VI GATT 1994. Dengan menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus-kasus yang telah ditangani oleh Dispute Settlement Body, Penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama. Unsur Kerugian (Injury) oleh WTO didasari dengan melakukan perbandingan antara nilai normal dengan harga ekspor yang menghasilkan margin dumping, dimana hasil margin dumping tersebut akan diklasifikasikan menjadi tiga kategori kerugian, yaitu kerugian materiil, ancaman kerugian, dan adanya hambatan dalam industri domestik. Kedua, tindakan peningkatan tarif BMAD yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk SSCRFP milik Indonesia tidak melanggar ketentuan Pasal VI GATT 1994. Hal ini dikarenakan Uni Eropa telah memenuhi unsur adanya ancaman kerugian sesuai dengan Pasal VI GATT 1994.

---

This Undergraduate Thesis will be discussed about the EU's allegations regarding Indonesia's stainless steel products whether they violate the Anti Dumping Agreement. This study also discusses the determination of loss elements (injuries) under the World Trade Organization (WTO) Law; and whether the measures to increase tariffs on Anti-Dumping Customs (BMAD) made by the European Union on Stainless Steel Cold Rolled Flat Products (SSCRFP) products belonging to Indonesia have violated the 1994 provisions. By applying a normative juridical method with a legislative approach and cases already handled by the Dispute Settlement Body, this study concludes two points. First. The WTO's Element of Loss (Injury) is based on comparing the normal value with the export price resulting in the dumping margin, where the dumping margin results will be classified into three categories of loss, namely material loss, loss threat, and the presence of obstacles in the domestic industry. Second, the act of increasing the BMAD tariff carried out by the European Union on Indonesia's SSCRFP products does not violate the provisions of Article VI GATT 1994. This is because the European Union has fulfilled the element of threat of loss in accordance with Article VI GATT 1994."

"Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi semua bangsa. Hal ini merupakan salah satu penyebab dari adanya persaingan antara pelaku ekonomi dalam perdagangan internasional yang semakin ketat dan mendorong terjadinya persaingan curang seperti praktik dumping, yaitu persaingan dalam bentuk harga berupa diskriminasi harga atau menjual di bawah harga normal.Dunia telah mengupayakan membentuk suatu peraturan mengenai anti dumping. Pada tahun 1947 telah dibuat kesepakatan umum mengenai tarif dan perdagangan atau General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Pengaturan mengenai anti dumping ditetapkan dalam Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 dan merupakan salah satu Multilateral Trade Agreements yang ditandatangani bersamaan dengan Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO). Praktik dumping yang dilarang menurut GATT adalah penjualan barang sejenis yang dibawah harga normal yang menyebabkan kerugian material di Industri dalam negeri. Pengaturan mengenai unsur kerugian kemudian menjadi perlu untuk ditelaah karena terakit pembuktian suatu negara melakukan tindakan dumping yang dilarang menurut GATT.Sebagai negara yang turut ambil bagian dalam perdagangan multilateral, Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO) melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994, sekaligus meratifikasi pula Antidumping Code 1994.Dengan adanya ratifikasi tersebut segala tindakan anti dumping baik ketika Indonesia menuduh Turki melakukan dumping dan India menuduh Indonesia melakukan dumping harus disesuaikan dengan Anti dumping Agreement.

---

The growing economic development leads to free market inevitably with economic Union of all Nations. This is one of the reasons for the existence of competition between businesses in international trade in an increasingly tough and promote unfair competition, such as dumping, namely in the form of price competition in the form of price discrimination or sell below regular prices.

The world has been trying to form a set of rules on anti dumping. The year 1947 became general on GATT agreement or the General Agreement on tariffs and trade (GATT). Regulation of anti dumping duties set out in the agreement on the application of article VI of GATT 1994 and is one of the multilateral trade agreements, signed together with the Convention articles from the world of Trade Organization (WTO).Dumping practices prohibited by the GATT is the sale of similar goods in the normal causing material losses in the national industry price. Adjustments to the Material Injury then becomes necessary to review because of evidence of a country making the discharge is forbidden by the GATT.

As a country that participates in the multilateral trade, Indonesia has ratified the Convention articles from the world of the Trade Organization (WTO) by Act No.7 of 1994 and the measures anti dumping code 1994. The ratification of the agreement obligate each member to implement the agreement in their national act. This mini thesis analyze the implementation of the agreement on the cases Indonesia Versus Turkey and India Versus Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana suatu negara anggota World Trade Organization WTO dapat melakukan tindakan anti dumping. selain itu, akan dibahas pula bagaimana Dispute Settlement Body DSB WTO menentukan apakah tindakan anti dumping yang dilakukan Uni Eropa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian dengan metode yuridis normative menunjukkan bahwa negara anggota dapat melakukan tindakan anti dumping apabila dapat membuktikan aspek-aspek substansial, bahwa: dumping telah terjadi timbul kerugian yang dialami industri dalam negeri yang memproduksi barang yang sejenis dengan barang dumping dan adanya hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian tersebut. Dalam hal tuduhan Uni Eropa terhadap Indonesia, DSB memutuskan bahwa tindakan anti dumping tersebut tidak sesuai dengan Anti Dumping Agreement karena Uni Eropa tidak memenuhi kewajiban untuk membuka hasil investigasi kepada perusahaan-perusahaan Indonesia dimana kewajiban tersebut merupakan aspek prosedural.

---

This thesis discusses how a member country of World Trade Organization WTO can perform anti dumping action. In addition, it will also discuss how the Dispute Settlement Body DSB of the WTO determines whether the anti dumping measures undertaken by the European Union are in compliance with applicable regulations. The result of the research by normative juridical method indicates that member countries can take anti dumping action if it can prove substantial aspects, that dumping has occurred incur losses experienced by domestic industries that produce similar goods with dumping goods and a causal relationship between the dumping and the loss. In the case of EU allegations against Indonesia, the DSB decides that the anti dumping measures are incompatible with the Anti Dumping Agreement because the EU does not fulfill its obligation to disclose the results of the investigation to the Indonesian company where the liability is a procedural aspect."