Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini keberadaan penanaman modal asing (foreign direct investment) memainkan peran yang signifikan bagi suatu negara. Selain untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan modal negara, penanaman modal asing (foreign direct investment) juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat, Oleh karenanya dalam pengaturan Foreign Direct Investment harus dilakukan secara tepat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional suatu negara. Pada umumnya praktik kepentingan nasional dalam pengaturan Foreign Direct Investment adalah dalam bentuk negative list (daftar negatif investasi). Namun daftar negatif investasi suatu negara juga dapat berubah-ubah tergantung arah kebijakan penanaman modal yang diambil oleh negara. Seperti Negara Indonesia yang ditemukan perbedaan dalam daftar bidang usaha tertutup penanaman modal sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta dan Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Telebih dengan dibukanya investasi asing minuman beralkohol di Indonesia yang kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal ini memberikan pemahaman bahwa tarik-menarik konsepsi kepentingan nasional dalam pengaturan Foreign Direct Investment masih terus terjadi. Dalam penelitian ini juga menganalisis contoh kepentingan nasional dalam Foreign Direct Investment Minuman Beralkohol di Negara Malaysia. Penelitian ini dipaparkan untuk mengetahui bahwa tidak ada pengaturan khusus yang standar dan spesifik dalam mendefinisikan suatu kepentingan nasional dalam kaitannya Foreign Direct Investment. Kepentingan nasional merupakan bentuk untuk mempertahankan pengendalian atas sebuah negara, sehingga kepentingan nasional digunakan untuk mempertahankan integritas teritorialnya (physical), mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (political), serta memelihara sosial budaya sebagai bentuk dari identitas kulturalnya (cultural identity). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun bahan-bahan penelitian yang terdiri atas bahan hukum dan nonhukum dilakukan dengan cara studi dokumen hukum dan studi kepustakaan.

---

Today, a country's ability to attract foreign direct investment (FDI) is critical. In addition to fulfilling the interests and needs of state capital, foreign direct investment can also encourage an increase in the welfare of a society. In general, the practice of national interests in managing foreign direct investment is in the form of a negative list (negative investment list). However, a country's negative investment list can change depending on the direction of the country's investment policy. Like the State of Indonesia, differences were found in the list of investment-closed business fields before the entry into force of the copyright law and after the entry into force of the job creation law. Especially with the opening of foreign investment in alcoholic beverages in Indonesia which then reaped the pros and cons in society. This provides an understanding that the tug-of-war between the conception of national interests and the regulation of foreign direct investment is still going on. This study also analyzes examples of national interests in foreign direct investment alcohol drink in the Malaysia Country. This research is presented to find out that there are no special standards or specific arrangements for defining a national interest in relation to foreign direct investment. National interest is a form of maintaining control over a country, so national interest is used to maintain its territorial integrity (physical), maintain its political-economic regime (political), and maintain social culture as a form of its cultural identity (cultural identity). The research method used in this study is normative-juridical, using a statue approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The research materials, which consist of legal and non-legal materials, are carried out by studying legal documents and literature studies."

"Penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan data utama UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berikut peraturan pelaksanaannya dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kepastian hukum PMA bidang usaha pertambangan dan pemberian perijinan dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan. Teori yang digunakan yaitu dari Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan substance, structure dan legal culture. Kepastian hukum atas regulasi berkaitan dengan penanaman modal asing bidang usaha pertambangan minerba yang ada dilihat dari aspek predictability, stability dan fairness. Bagaimana pula dengan kewenangan serta koordinasi dalam rangka pemberikan perizinan usaha pertambangan minerba, seperti izin investasi, pendirian perusahaan PMA dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan izin usaha lainnya yang diperlukan. "