Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 120557 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
cover
"Seiring dengan berkembangnya zaman, berbagai
macam tindak pidana juga ikut berkembang. Salah satunya
adalah Tindak Pidana Pencucian Uang yang proses pencucian
uang hasil tindak pidana tersebut semakin lama semakin
sulit untuk dilacak. Di Indonesia sendiri, pasar modal
merupakan salah satu sarana yang mudah dan aman digunakan
untuk mencuci uang hasil tindak kejahatan. Hal ini
dikarenakan sistem dalam pasar modal itu sendiri yang
menyebabkan sulitnya pelacakan terhadap proses pencucian
uang ini. Dengan demikian, pemerintah dengan berbagai cara
berusaha untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang
ini. Adapun salah satu usahanya adalah dengan mewajibkan
setiap penyedia jasa keuangan untuk melaporkan setiap
transaksi-transaksi yang berhubungan dengan mereka yang
dianggap mencurigakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Melalui penulisan ini, penulis menganalisa lebih lanjut
mengenai kewajiban pengelola reksa dana sebagai salah satu
penyedia jasa keuangan dalam kegiatannya membeli
instrumen-instrumen reksa dana kepada penyedia jasa
keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan yang diberlakukan
oleh PPATK, pengelola reksa dana dikecualikan dari
kewajiban untuk melaporkan setiap transaksi tunai yang
dilakukannya, selama transaksi tersebut dilakukan antar
sesama penyedia jasa keuangan. Tetapi disamping
pengecualian karena alasan tersebut, penulis beranggapan
bahwa ada alasan lain yang menyebabkan mengapa pengelola
reksa dana selama ini di kecualikan dari kewajiban untuk
melakukan pelaporan. Hal tersebut adalah kedudukan reksa
dana sebagai nasabah biasa pada saat pengelola reksa dana
melakukan pembelian atas instrumen-instrumen reksa dananya
kepada pihak lain, baik itu penyedia jasa keuangan ataupun
pihak lainnya."
[Universitas Indonesia, ], 2005
S24343
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudiethia Safitri
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S23897
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 1985
S21659
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ceceh Harianto
"Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengamanatkan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa. Bertindak selaku Novator, maka Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI) dapat menunda atau menolak penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa. Tidak semua Transaksi Bursa dijamin penyelesaiannya oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan. Transaksi bursa yang dijamin penyelesaiannya oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Transaksi Bursa yang tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi pasar dan atau perdagangan orang dalam, Transaksi Bursa yang wajar, dan Transaksi Bursa yang terjadi di pasar reguler dan pasar tunai. Hubungan hukum antara Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI) dengan Anggota Kliring yang Transaksi Bursanya mengalami gagal serah atau gagal bayar adalah novasi subjektif. Lembaga Kliring dan Penjaminan menggantikan kedudukan Anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima efek dan menerima atau menyerahkan uang kepada dan dari Anggota Kliring lainnya. KPEI selaku novator mengambil alih hak dan kewajiban Anggota Kliring Gagal Bayar atau Gagal Serah. KPEI memiliki hak untuk menunda atau menolak penyelesaian transaksi bursa, apabila Transaksi Bursa tersebut mengandung penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya perdagangan efek yang dilatarbelakangi oleh penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam.

Law No. 8 year of 1995 concerning Capital Market mention that Clearing and Settlement Guarantee Institution shall guarantee the settlement of stock exchange transaction. As novator, Clearing and Settlement Guarantee Institution (KPEI) may delay or refuse to guarantee the settlement of stock exchange transaction. Not all of the stock exchange transaction guaranteed by Clearing and Settlement Guarantee Institution. Stock exchange transaction which is the settlement guaranteed by Clearing and Settlement Guarantee Institution are stock exchange transaction that not contain element of deceit, market manipulation, and or insider trading, fair stock exchange transaction, and stock exchange transaction that occur in regular market and immediate market. The legal relation between KPEI and clearing member that there stock exchange transaction fail to settle their oblogation is subjective novation. Clearing and Settlement Guarantee Institution replace the function of clearing member to render or receive securities and receive and render money to and from the other clearing members. Clearing and Settlement Guarantee Institution as novator take over right and obligation clearing members that fail to settle their obligation. Clearing and Settlement Guarantee Institution has right to delay or refuse stock exchange transaction settlement if its transaction contain deceit, market manipulation, and or insider trading. This right is necessary to prevent stock exchange transaction that contain deceit, market manipulation, and or insider trading."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Haykel Widiasmoko
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
S23594
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>