Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Franchise merupakan suatu perjanjian antara para pihak dimana pihak pemilik Franchise disebut Franchisor sedangkan pihak pemohon disebut Franchisee. Franchise merupakan suatu bentuk usaha perdagangan yang belum lama dikenal yang paling utama dari, perjanjian ini adalah pemakaian dari nama perdagangan milik Franchisor. Dasar dari suatu perjanjian adalah kesepatan para pihak yang di dasarkan pada pasal 1320 KUHPerdata. Adanya suatu konsensus antar para pihak menjadikan perjanjian tersebut sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian merupakan dasar dari usaha Franchise yang menggunakan nama perdagangan milik pihak lain. Banyak perjanjian-perjanjian yang mirip dengan Franchise tetapi tidak dapat dikatakan Franchise. antara lain Lisensi agent dan distribusi. Lisensi mirip dengan Franchise dikarenakan hanyak dari perjanjian Franchise yang menggunakan kata lisensi dalam kontraknya sehingga sepintas lalu mirip. Perjanjian Franchise didalamnya menyangkut hal-hal sebagai berikut : a. Pemakaian nama perdagangan b. Konsultasi manajemen. hukum maupun pemasaran c. Bantuan promosi dan penataan serta pembukaan d. Pengawasan dari Franchisor mengenai mutu dan pelayanan Hal tersebut diatas mutlak ada dalam suatu perjanjian Franchise. Kedudukan Franchisor sebagai pemilik secara nyata lebih kuat dibandingkan Franchisee karena lebih banyak kewajiban bagi Franchisee. Permasalahan yang biasa timbul adalah mengenai pengawasan karena banyak. Franchisee maka dirasakan kurang sehingga akan merugikan baik Franchisee maupun Franchisor penyelesaian perselisihan ini biasanya dikaitkan ganti rugi sampai pemutusan perjanjian ."

"Karya tulis ini membahas aspek akuntansi dan perpa-jakan bisnis franchise. Permasalahan-permasalahan akun-tansi dan perpajakan berkenaan dengan bisnis franchise khususnya franchise format bisnis, baik yang menyangkut kepada pihak franchisor (pemilik hak franchise) maupun pihak franchisee (pembeli hak franchise). Karya ini diharapkan akan bermanfaat dalam menentukan kebijakan yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terkait dalam mengakomodasi perangkat akuntansi dan perpajakan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis franchise. Penulisan karya ini menggunakan metode deskriptif teoritis yaitu suatu metode dimana masalah-masalah akuntansi dan perpajakan bisnis franchise dipaparkan, kemudian alternatif-alternatif pemecahannya diberikan dalam kerangka teoritis sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dari pihak franchisor, permasalahan akuntansi utama yang muncul berkisar sekitar perlakuan akuntansi atas biaya pengembangan program franchise dan initial fran-chise fee. Biaya pengembangan program franchise tidak dibebankan sebagai beban tahun berjalan, melainkan dikapitalisasi untuk dikemudian diamortisasi secara rasional. Selanjutnya, atas initial franchise fee yang diperoleh juga tidak diakui sekaligus sebagai penda-patan pada tahun berjalan, melainkan ditangguhkan pengakuannya sampai kondisi dimana kewajiban-kewajiban penting (significant performance) yang harus dilakukan oleh pihak franchisor telah terpenuhi. Dari pihak franchisee, permasalahan akuntansi utama adalah perlakuan akuntansi atas pembayaran initial franchise fee kepada franchisor yang harus dikapitali-sasi untuk kemudian diamortisasi secara sistematis sesuai dengan lamanya perjanjian franchise. Permasalahan pajak yang dihadapi bisnis franchise terutama dalam hal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga tidak ada pembayaran fee franchise yang lolos dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Agar terdapat kepastian akuntansi dan perpajakan bagi bisnis franchise yang berkembang pesat saat ini, disa-rankan untuk mengakomodasi perangkat akuntansi baik minimal berupa interpretasi maupun suatu pernyataan. Sedangkan aturan pajaknya hendaknya tidak mengecualikan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi bisnis franchise. "

"Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri, mempunyai peranan yang semakin besar. Hal ini menuntut fiskus untuk melaksanakan tugas semakin lebih profesional, sehingga potensi perpajakan yang ada dalam bisnis franchise dapat tergali secara optimal.Masalah pokok tesis ini adalah. pertama tingkat pengetahuan fiskus mengenai bisnis franchise berpengaruh terhadap besarnya penggalian potensi perpajakan, kedua adalah pengetahuan fiskus tentang peraturan-peraturan perpajakan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis franchise erat hubungannya dengan kemampuan fiskus dalam menggali potensi fiskal yang ada.Hipotesis yang diajukan tentang tingkat pengetahuan fiskus (variabel bebas) dan penggalian potensi perpajakan (variabel terikat) adalah Ha ; terdapat pengaruh tingkat pengetahuan fiskus tentang bisnis franchise serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis franchise terhadap penggalian potensi perpajakan di bidang bisnis franchise, sedangkan Ho ; tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan fiskus tentang bisnis franchise serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis franchise terhadap penggalian potensi perpajakan dibidang bisnis franchise. Penelitian dilakukan terhadap beberapa petugas pemeriksa pajak dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 112 responden (Pemeriksa Pajak) dari 126 (Populasi) yang terdapat di 4 Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki Wajib Pajak yang bergerak dalam bisnis franchise.Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pengetahuan fiskus tentang bisnis franchise serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan bisnis franchise secara empiris terbukti mempengaruhi penggalian potensi perpajakan yang ada dalam bisnis franchise. Hal ini terlihat dari Ho ditolak dan Ha diterima untuk t hitung sebesar 5.76947. Terdapat korelasi yang kuat antara pengetahuan fiskus dengan penggalian potensi perpajakan dari bisnis Franchise (koefesien korelasi sebesar 0.9712474238 dan koefesien determinasi 94.33%)."

"Keruntuhan bisnis acapkali dikarenakan keputusan bisnis yang diambil kurang lengkap. Kekuranglengkapan itu dalam banyak hal akibat tidak dicakupnya pertimbangan tentang aspek hukum.Buku ini meliputi 12 pokok permasalahan. Bab 1 mengenai hukum perikatan dan hukum perjanjian. Bab 2 sampai 4 membahas kontrak. Bab 5 sampai 7 membahas beberapa jenis perusahaan yaitu CV, Firma, PT, serta yayasan. Bab 8 sampai bab 9 membahas cek, bilyet giro, dan kartu kredit. Bab 10 sampai 11 membahas hukum jaminan. Dan bab 12 mengenai hak tanggungan dan hipotek."