Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Obligasi konversi sebagai salah satu alternatifuntuk memperoleh sumber dana ataupun investasi relatif masih baru bagi pasar modal Indonesia. Sehubungan dengan itu penulis tertarik untuk membahas secara lebih menda¬lam tentang obligasi konversi, khususnya bagaimana pe¬rusahaan penerbit melakukan penilaian atas obligasi konversi yang diterbitkan.Pembahasan penilaian atas obligasi konversi dilihat dari perusahaan penerbit dan dibatasi hanya pada 1 obligasi konversi, yaitu obligasi konversi yang diterbitkan PT Inti Indorayon Utama. Metode penelitian yang Penelitian Obligasi, digunakan adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan perbandingan hasil antara realitas penilaian obligasi oleh PT Inti Indorayon Utama dengan penilaian berdasarkan pendekatan Eugene F. Brigham.Penggunaan pendekatan Eugene F, Brigham dalam menilai obligasi konversi Indorayon ternyata tidak tepat karena beberapa asumsi yang tidak sesuai, yaitu:Pertumbuhan harga saham perusahaan ternyata tidak dapat diprediksi dengan baik. Dengan fluktuasi harga saham yang relatif besar dan kondisi pasar modal di Indonesia yang lesu sebagai akibat kebijakan Tight Money Policy dan tingkat bunga deposito yang tinggi pada waktu itu menyebabkan penentuan variabel ini menjadi sulit.Perusahaan tidak mempunyai kebijakan Call Option yang jelas.Tingkat bunga obligasi biasa dari perusahaan yang sejenis dengan resiko yang sama tidak ada sehingga untuk menentukan atau memperkirakan variabel inipun menjadi sulit. PT Inti Indorayon Utama dalam menilai obligasi konversinya dengan menganalisa hasil servey yang dilakukan oleh penjamin emisi atas minat dan permintaan investor jika diterbitkan, membandingkan dengan obligasi kon¬versi yang sejenis dan membandingkan dengan alternatif pembiayaan lainnya, seperti pinjaman bank, obligasi biasa atau saham. Dengan pendekatan ini ternyata PT Inti Indorayon Utama dapat menilai obligasi konversinya dengan baik Pendekatan yang dapat dikatakan memberikan hasil yang baik secara teoritis maupun bila diaplikasikan di pasar modal luar negeri, belum tentu cocok digunakan di Indonesia. Hal ini tergantung dari asumsi-asumsi yang mendasari pendekatan itu apakah sesuai dengan kondisi dan dapat diaplikasikan di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan penerbit disarankan untuk melakukan analisis yang cermat dan komprehensif sebelum memutuskan untuk melakukan pembiayaan melalui instrumen ini."

"Kegiatan berinvestasi adalah kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia (muamalah), Salah satu produk investasi di pasar modal syariah yang saat ini dikembangkan adalah obligasi syariah. Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga, tetapi merupakan penyertaan dana yang didasarkan prinsip bagi hasil. Landasan transaksinya bukan utang piutang melainkan penyertaan atau investasi. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan sebagai pengelola dan dibeli oleh investor. Dana yang dihimpun dapat digunakan untuk pengembangan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang benar-benar berbeda dari unit lama. Atas penyertaannya maka investor berhak mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang dihitung secara proporsional dan dibayarkan secara periodik Pernegang obligasi syariah (syariah bond holders) dapat mengalihkan (al hawalah) yaitu mekanisme pengalihan piutang dengan tanggungan bagi hasil kepada pihak lain dengan perjanjian revenue sharing, dengan mengeluarkan syariah bonds atas nama, berarti dapat dilakukan di pasar sekunder. Di Indonesia baru terdapat dua jenis obligasi syariah yaitu obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah.Untuk menciptakan sistem perpajakan yang mendukung bagi para pelaku pasar obligasi maka harus dipegang teguh asas-asas pemungutan Pajak Penghasilan. Dalam tesis ini akan dibahas tentang dua asas pemungutan pajak yaitu asas kepastian dan asas keadilan.Dasar hukum dalam pelaksanaan transaksi obligasi syariah di Indonesia baru berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, belum terdapat peraturan yang dibuat khusus untuk mengatur tentang obligsi syariah ini sehingga untuk pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi obligasi syariah masih mengacu pada Undang undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaan obligasi secara umum (konvensional). Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaan obligasi ini tidak mengatur tentang premium obligasi, hakekat ekonomi dari premium adalah suatu jumlah di atas nominal yang pembeli bersedia bayar.Penghasilan dengan jumlah yang sama (dari jenis penghasilan yang sama) namuii transaksi berbeda, yaitu penghasilan bagi hasil berjalan yang diterima atau diperoleh penjual obligasi dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda. Untuk menjamin asas keadilan dalam pemungutan pajak seharusnya atas jumlah seluruh penghasilan yang memenuhi definisi penghasilan, apabila jumlahnya sama, dikenakan pajak dengan tarif yang sama, tanpa membedakan jenis - jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Yang membedakan besarnya taril, adalah jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tarn bahan kemampuan ekonomis, bukan perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan (unequal treatment for the unequal). Hal tersebut dapat terpenuhi bila kita menggunakan global taxation dengan tarif progresif.Kedua hat tersebut menunjukkan bahwa pengenaan pajak penghasilan atas transaksi obligasi syariah belum memenuhi asas kepastian ( certainty ). Adanya sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak secara global taxation tidak menjamin asas keadilan dalam pemungutan pajaknya. Selanjutnya, disarankan agar dilakukan perubahan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang mengatur mengenai obligasi sehingga sesuai dengan asas keadilan dalam pemungutan Pajak Penghasilan dan segera dikeluarkannya peraturan perpajakan khusus mengenai obligasi syariah sehingga memenuhi asas kepastian.

---

Investment is activity to arranging relation of human being (muamalah). One of product of investment in Islamic capital market which developing in this time is syariah bonds. Syariah bonds non representing interest bonds , but representing and also the fund based by a result sharing principle. Base of the transaction is non receivable and liability but join and investment. In the form of simple model, syariah bonds published by a company as organizer and bought by investor. Fund used to development the old effort or development the real new unit. Investor have rights For sharing holder ratio which certain advantage by proportional and paid periodic. Syariah bonds holders can transfer (al hawalah) by the mechanism of transfer of receivable with responsibility of sharing holder to other party with agreement of revenue sharing, released by syariah bonds on behalf of, meaning can be done in secondary market. In Indonesia newly there are two type of syariah bonds that is mudharabah bonds and ijarah bonds.

To create system of taxation which supporting to all items in market bonds must have to be holding a tax income principle. This thesis will be analyzing about two tax income principle of certainty and equality.

Legal fundament in execution of transaction of syariah bonds in Indonesia newly pursuant to religious advices from Council of Moslem law National, there not are regulation yet made special to arrange about syariah bond so that for imposition of income lax for transaction of syariah bonds still relate of Income Tax laws and regulation of general bonds. The income tax laws and regulation of general bonds do not arrange about premium bonds - economic essence from premium is a nominal above amount which the buyer ready pay.

Income with same amount (from same type of income) but the different transaction, is sharing income which accepted or obtained by seller of bonds imposed with different rate. To guarantee of equality principle in imposition ought to for all amount all income which fulfilling income definition, if it amount is of equal, imposed by lease with same rate, without differentiating type - type of income or production source. Differentiating the level of rate is amount of all income or addition of economic ability, non difference of source income or difference of income type unequal treatment for the unequal). The mentioned can be fulfilled when we used global taxation with progressive rate.

Both the things indicate that imposition of income tax for transaction of syariah bonds yet fulfilled certainty principle. Existence system for imposition of income tax having the final character and not globally taxation make not guarantee ground of equality principle. Hereinafter, suggested to be made a change a income tax regulation so that as according to equality principle and is immediately released the regulation tax of syariah bonds."

"Obligasi konversi (selanjutnya disingkat OK) adalah suatu jenis obligasi yang memberikan hak opsi kepada pemilik untuk menukarkannya kepada saham, dengan persyaratan tertentu. Di Indonesia, OK merupakan instrumen investasi yang relatif baru. Oleh karena itu tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah memberikan kerangka dasar pembuatan keputusan bagi investor yang bermaksud melakukan investasi OK. Dengan mempertimbangkan sifat hybrid dari OK, maka metode penilaian terhadap OK diusahakan mencakup aspek saham maupun obligasi yang terdapat di dalamnya. Penulis menggunakan Theoretical Value Hodel dan Fundamental Analysis sebagai dasar untuk menilai OK, dalam hal ini OK PT Astra International sebagai satu-satunya OK di BEJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OK PT Astra International ditawarkan pada tingkat harga yang wajar, dan merupakan alternatif investasi yang menguntungkan relatif terhadap obligasi dan sahamnya. Namun di sisi lain, keraguan mengenai likuiditas pasar OK dapat membuat investor yang berkepentingan akad hal itu menuntut premium yang lebih rendah atau tingkat bunga yang lebih tinggi sebagai kompensasinya. Penulis berkesimpulan bahwa investasi OK membutuhkan analisis yang lebih kompleks dibandingkan dengan investasi saham ataupun obligasi, disebabkan banyaknya variabel yang harus diperhatikan. Heskipun return yang ditawarkannya menarik, resiko investasinya juga relatif lebih besar. Keputusan investasi akan dipengaruhi tidak saja oleh prospek perusahaan di mata investor, tetapi juga oleh tujuan investasi dari investor tersebut dan kesediaannya untuk memegang instrumen dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Berbeda dengan pasar sekunder OK di luar negeri yang terbukti likuid, likuiditas pasar sekunder OK di Indonesia untuk nasa mendatang masih dipertanyakan. Investor disarankan untuk melakukan analisis yang cermat dan komprehensif sebelum memutuskan untuk melakukan investasi dalam instrumen ini. Di lain pihak, emiten diharapkan menjaga transparansi kepada publik sehingga investor tidak dirugikan. Hemperhatikan masih banyaknya aspek nenarik dari OK, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini."

"Sebuah Perusahaan Periklanan dapat dikenakan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau yang diperoleh pegawai maupun pihak-pihak lain yang bukan pegawai. Selain itu juga dapat dikenakan PPh pasal 23 yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk yang berasal modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dapat dikenakan juga PPh pasal 26 yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Mengenai pajak yang diberlakukan kepada perusahaan periklanan telah dikukuhkan lewat Surat Edaran Direktur Pajak No SE-10/PJ.03/1998 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Perusahaan Periklanan. Di dalam Surat Edaran Direktur Pajak tersebut juga diatur mengenai kegiatan perusahaan periklanan yang terdiri dari pembuatan materi iklan, pemasangan iklan di media dan konsultasi. Adanya peraturan ini membuktikan bahwa Perusahaan Periklanan dianggap cukup berpotensi dalam meningkatkan pajak negara. Hal ini juga dibuktikan dengan bertambahnya berbagai media periklanan khususnya media elektronik yaitu, televisi dan radio. Dalam pelaksanaanya Surat Edaran tersebut kurang memberikan penjelasan tentang pengenaan pajak secara keseluruhan bagi perusahaan periklanan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya suatu peraturan yang mengatur tentang perusahaan periklanan sehingga dapat membingungkan para pelaku industri periklanan. Selain itu untuk sekarang ini sebuah perusahaan periklanan biasanya tidak membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan pembuatan materi iklan, karena biasanya dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan periklanan yang telah ditunjuk oleh klien. Maka agar dapat memberikan kejelasan dan memenuhi kebutuhan setiap pihak maka dibutuhkan perangkat hukum yang dapat menciptakan suatu kepastian hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan, serta melakukan wawancara pada pihak terkait."