Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan tuntutan globalisasi, dan kebijakan Bank Indonesia (1999) melalui Arsitektur Indonesia (API), pada tahun 2014 Indonesia harus sudah memiliki bank berskala internasional. Bank X sebagai sebuah bank nasional terbesar, sudah menyiapkan diri untuk itu. Salah satu ciri dari bank bertaraf internasional, selain modal yang besar, juga ekspansi pasar ke luar negeri.Sampai saat ini Bank X memiliki sejumlah cabang di Hongkong, China, Cayman Island, Singapura, Inggris (London) dan Timor Leste. Peluang pasar yang terbuka cukup lebar bagi Bank X, dalam hal ini Community Tarakan, adalah di daerah Tawau, kota kedua terbesar di Sabah, Malaysia. Selain sangat ?sibuk? dengan kegiatan perniagaan, kota ini juga merupakan kota tujuan TKI (tenaga Kerja Indonesia), di mana puluhan ribu orang bekerja di sana setiap harinya.Penelitian ini dilakukan untuk melihat potensi Pasar Tawau Malaysia bagi Bank X, serta merumuskan strategi yang harus diambil Bank X dalam memasuki pasar luar negeri ini. Dalam penelitian yang dilakukan, data diambil melalui metode kualitatif deskriptif, dengan menjalankan wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten di Bank X, observasi di lapangan, serta dibantu dengan studi literature dan mempelajari data-data internal di Bank X.Hasil penelitian ini memberi gambaran atas proposisi yang diajukan sebelumnya, yang antara ain sebagai berkut:1. Bank X mempunyai keunggulan dan kesempatan untuk masuk dan melakukan pengembangan pasar dengan membuka cabang di Tawau Malaysia. Keunggulan Bank X adalah jaringan, sistem dan SDM yang baik.2. Satu-satunya yang menjadi kendala cukup besar adalah keterbatasan aktivitas cabang, karena regulasi perbankan di Malaysia yang belum memungkinkan. Kendala ini dapat diatasi dengan pendekatan politik internasional.3. Berdasarkan analisa dengan menggunakan seluruh tools yang ada, tampak bahwa harga yang kompetitif adalah strategi yang mutlak harus diterapkan apabila Bank X akan memasuki pasar Tawau.

---

Following the globalization trends, and the regulation of Bank Indonesia (1999) on Indonesian Banking Architecture (API), by 2014 Indonesia is to own one International Bank in category. Bank-X is one of the biggest bank and well prepared to it. One of the characteristics of an International Bank, (apart of the capital size), is the presence in the international market.Today, Bank X have international branches in Hongkong, China, Cayman Island, Singapore, the United Kingdom (in London) and Timor Leste. The market potential is huge for Bank X, especially for Tarakan Community, to open one branch in Tawau, the second largest city in Sabah, Malaysia. Tawau is busy with trading activities, and also a target market for Indonesian workers (TKI). Thousands of TKI working in Tawau everyday.The research is to measure the potential of Tawau to Bank X, and to build a strategy to develop the specific international market. In the methodology, data gathering is obtained with a method which is qualitative and descriptive. We interviewed the sources with competences in Bank X, conducting field observation, and are supported with literature review plus internal data from Bank X.The result of this research support the previous proposition, as follows:1. Bank X has the advantage & a big opportunity to penetrate and develop the market by opening one branch in Tawau, Malaysia. The competitive advantage of Bank X is the big scale of branch network, the supporting system, and the advance Human Resources.2. The only weakness is the limitation of branch activity, subject to Malaysian Banking Regulation today. This could be resolved by International Political Approach.3. Based on the analysis using the applicable tools, we see that competitive pricing strategy is mandatory for Bank X to enter Tawau."

"Penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ternyata belum dapat membatasi ruang gerak peredaran uang haram melalui perbankan yang beroperasi di Indonesia. Semua pihak masih pesimis apakah undang-undang ini akan mampu mengurangi praktik pencucian uang di Indonesia, sebab penegakan hukum di negara ini masih sangat lemah. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apa pengertian dari pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan, peranan perbankan dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU dan peranan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengembangkan wawasan studi hukum tentang kegiatan pencucian uang (money laundering) dan menyebarluaskan pengetahuan tentang pencucian uang dan penanggulangannya kepada masyarakat luas.Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian yang bertitik tolak pada penulisan secara deskriptif analitis. Data yang diperoleh meliputi berhagai macam literatur hukum, pendapat ahli hukum yang ditulis dalam buku ataupun majalah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturanperaturan mengenai prinsip mengenal nasabah. Selain itu data juga diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang dan ahli di bidangnya di Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profit dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dan nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang."

"ABSTRAKPOKOK PERMASALAHAN.Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang didunia, Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan ekonominya, dengan tujuan untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makumur, berlandaskan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu jalan yang ditempuh oleh Pemerintah adalah dengan mengaktifkan kemball pasar modal di Indonesia.METODE PENELITIAN.Dalam rangka penuLisan skripsi ini, telah digunakan metode penelitian, yaitu:1. Penelitian kepustakaan:Data - data dalam penyelesaian skripsi ini, penulis peroleh dari bahan - bahan seperti: buku - buku ilmiah yang ada hubungan dengan skripsi, karangan - karangan para ahli dalam bidang pasar modal, majalah - majalah bulanan pasar uang dan efek dan juga dari surat kabar.2. Penelitian lapangan:Dalam hal penelitian lapangan, penulis menghubungi kantor - kantor yang ada hubungannya dengan pasar modal antara lain Lembaga keuangan Bukan Bank yaitu P.T. Finconesia dan Gedung Bursa.HAL - HAL YANG DITEMUKAN.Suatu perusahaan yang akan go public, langkah pertama yang akan dilakukannya adalah menentukan siapa yang dijadikannya sebagai Penjamin Emisi Efek-nya. Penjamin efek ini harus mutlak ada apabila suatu perusahaan akan go public, penjamin emisi efek ini peranannya sangat besar dari mulai menyiapkan emisi efek sampai saat penjualan saham di pasar perdana. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. nomor 696/KKK.011/1985 pasal 5 , bahwa tugas pokok penjamin emisi efek adalah menjamin penjualan seluruh efek yang di emisikandan wajib membeli sisa efek yang tidak terjual serta memberikan jasa - jasa pelayanan lainnya guna membantu Emiten dalam memasyarakatkan efeknya melalui pasar modal.Kerjasama antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek-nya harus dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriter Agreement). Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian khusus, karena disyaratkan harus dibuat tertulis, berbahasa Indonesia , dibuat dihadapan Notaris dan harus ditandatangani oleh Emiten dan Penjamin Emisi Efek-nya. Ada syarat - syaratkhusus yang diminta. Sedangkan dalam K.U.H. Perdata tidak ditentukan demikian, perjanjian boleh dibuat tertulis maupun dalam bentuk lisan, asalkan kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian telah ada. Jadi untuk Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini selain pasal 1320 K.U.H. Perdata harus ada, harus pula dibuat dalam bentuk tertulis. Jadi ini merupakan suatu syarat khusus sifatnya.KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN.Setelah menguraikan perjanjian pada umumrya yang ada dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan dihubungkan dengan perjanjian yang dibuat antara Emiten dan Penjamin Emisi Efeknya, maka dikemukakan kesimpulan dan saran -saran. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang dipergunakan saat ini adalah masih peninggalan dari zaman. Belanda dan sudah banyak pasal - pasalnya yang ketinggalan zaman. Sebab itulah sangat diharapkaun untuk waktu mendatang, disusun hukum yang sesuai dengan iklim kehidupan bangsa kita. Dan juga peraturan - peraturan mengenai pasar modal,hendaklah yang menunjang perkembangan dan kemajuan pasar modal, agar dapatlah pasar modal dimasa mendatang lehih maju dan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya yaitu pemerataan pendapatan bagi seluruh rakyat Indonesia."