Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUsaha Modal Ventura di Indonesia masih relatif baru. Perkembangannyabaru terasa sekitar tahun 1995 ketika beberapa perusahaan Modal VenturaDaerah mulai bermunculan. Bermula dari sebuah gagasan bagaimanameningkatkan dan menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan jiwawiraswasta pengusaha nasional kecil dan menengah, akhirnya munculsebuah keputusan berupa lembaga keuangan Modal Ventura. Pada tahun1973 Departemen Keuangan dan Bank Indonesia mendirikan PT. BPUI(PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia) yang selanjutnya mendirikanPT.BAV (PT.Bahafla Artha Ventura) yang merupakan cikal bakal usahaModal Ventura di Indonesia. Namun mengingat pembinaan yang bersifatterpusat dirasakan berat dan tidak efektif, maka PT.BAV mendirikanPMVD (Perusahaan Modal Ventura Daerah) agar dapat tercapai sasaranyang lebih merata di seluruh Indonesia.Beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia memperoleh bantuan pinjamanlunak sebesar 21 milyar Yen (Rp 460 Milyar) dan JEXIM (The ExportImport Bank of Japan) yang ditujukan untuk membantu meningkatkanindustni kecil/menengah termasuk koperasi di Indonesia. MelaluiPT.BAV, dana JEXIM tersebut disalurkan pemenintah untuk disebarkankepada PMVD di seluruh Indonesia yang kemudian menyalurkannyakepada PPU yang dianggap layak untuk dibiayai dan menjadi mitrausahanya.Tanpa mengabaikan kontribusi perbankan dengan produk KUK-nya,kelompok Jimbaran, Badan Koordinasi Pelaksana Kemitraan UsahaNasional atau perusahaan-perusahaan publik, maka peran lembagapembiayaan Modal Ventura semakin mendapat perhatian. Apalagi yangtidak cuma menyalurkan bantuan permodalan melainkan mampu pulamelengkapinya dengan aktivitas pembinaan.tJsaha Modal Ventura merupakan kegiatan pembiayaan daam bentukpenyertaan modal kedalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untukjangka waktu tertentu. Usaha ini rnemiliki resiko yang tinggi karena tidakada jaminan bahwa investasinya akan kembali. Oleh karena itu diperlukananalisa yang mendalam terhadap calon PPU sebelum mengambilkeputusan dalam pendanaan. Banyak metode yang bisa digunakan dalammengambil keputusan. Ada yang sekedar melal?ui akal sehat belaka(Common Sense), melalui konsensus, atau keputusan yang ditetapkanoleh pimpinan dalam suatu organisasi.Thomas Saaty, seorang ahli matematika memperkenalkan suatu metodedalam mengarnbil keputusan yang dikenal dengan Analytical HierarchyProcess (AHP). Metode ini bisa diaplikasikan sebagai dasar pengambilankeputusan dalam menganalisa permohonan pendanaan calon PPU.Ditengah keinginan pemerintah untuk memberi peluang lebih kepadapengusaha kecil/menengah maka diawal perkembangannya, perusahaanModal Ventura memperoleh peran sebagai lembaga yang dititipipemerintah untuk mengangkat pengusaha kecil/menengah sekaligusmemikul peran sebagai sebuah perusahaan yang harus menjalankan bisnisdan menclapatkan keuntungan."

"Tesis ini membahas tentang pengeluaran modal (Capital Expenditures ) dalam industri panel dan cable tray dengan menggunakan Capital Budgeting dan manajemen kapasitas produksi sebagai alat analisis. Analisis menggunakan Capital Budgeting merekomendasikan peningkatan penjualan minimal 15% per tahun hingga tahun 2015 supaya investasi ini menguntungkan. Penambahan investasi dalam mesin telah menambah kapasitas produksi hingga setara 51.500 unit panel pada tahun 2009. Tetapi disisi lain kapasitas ini tidak mampu diserap oleh permintaan pasar sehingga mengakibatkan kapasitas menganggur sebesar 34.452 unit panel pada tahun 2009. Untuk memaksimalkan kapasitas tersebut disarankan perusahaan meningkatkan target penjualannya dengan cara melakukan ekspansi ke produk lain atau menggunakan kapasitas tersebut dengan outsourcing.

---

These tests discuss capital expenditures in the panel and cable tray industry using Capital Budgeting and production capacity management as analytical tools. Analysis using Capital Budgeting recommends increasing sales of at least 15% per year until 2015 so that this investment is profitable. The addition of investment in machinery has increased production capacity to the equivalent of 51,500 panel units in 2009. But on the other hand this capacity cannot be absorbed by market demand, resulting in an idle capacity of 34,452 panel units in 2009. To maximize this capacity, it is recommended that the company increase its sales target by how to expand into other products or use that capacity by outsourcing."

"Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauhmana penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada PT X. Fokus pembahasannya mengenai kepedulian dan ketaatan perusahaan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan, biaya dan investasi apa saja yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan, dan seberapa besar memberi manfaat bagi keberlangsungan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap penerapan akuntansi manajemen lingkungan yang dilakukan perusahaan, ditemukan bahwa PT X belum sepenuhnya menerapkan akuntansi manajemen lingkungan.

---

This thesis is prepared with the aim to evaluate the extent of the application of environmental management accounting at PT X. The focus of the study is about awareness and adherence to regulation by companies to the environment, costs and any investment incurred for environmental management, and how much benefit of the sustainability for the company. Based on research conducted on the application of environmental management accounting by the company , it was found that PT X. yet fully implement environmental management accounting."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kebijakan debt to equity ratio yang ditetapkan oleh kementerian keuangan untuk menangkal praktik Thin Capitalizationdi Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan yang terkena dampak atas penerapan aturan ini. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada PT X yang merupakan rumah sakit di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 PT X menerbitkan laporan keuangan dengan posisi rasio antara utang dan modal sebesar 8:1, nilai ini melebihi batas perbandingan utang dan modal yang telah ditetapkan pada PMK Nomor 169/PMK.010/2015. Tingginya rasio menyebabkan biaya bunga pinjaman pada PT X harus dikoreksi positif sehingga mengakibatkan bertambahnyapenghasilan kena pajak PT X pada tahun tersebut. Hal ini merupakan dampak daritingginya hutang usaha rumah sakit kepada pihak ketiga dikarenakan pembangunan rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas serta adanya pinjaman modal kerja yang dilakukan untuk menutupi biaya operasional pasien BPJS. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk mengatasi dampak tersebut adalah dengan mengurangi jumlah pinjaman modal kerja danmenggantinya dengan melakukan anjak piutang atas pendapatan BPJS serta meningkatkan nilai ekuitas dengan Revaluasi Aset dan melakukan pinjaman tanpa bunga dengan hubungan istimewa.

---

This study aims to determine the impact of the debt to equity ratio policy set by the finance ministry to counteract Thin Capitalization practices in Indonesia. In addition, this study also aims to analyze the efforts made by companies affected by the application of this rule. This research was conducted with a case study at PT X which is a hospital in the city of Mataram, West Nusa Tenggara. The results of the study show that in 2016 PT X issued financial statements with a ratio between debt and capital at 8: 1, this value exceeds the debt and capital comparison limit specified in PMK Number 169/PMK.010/2015. The high ratio causes the loan interest expense at PT X to be positively corrected, resulting in an increase in the taxable income of PT X that year. This is the result of the hospitals high debt to third parties due to the construction of hospitals to increase capacity and the existence of working capital loans to cover the operational costs of BPJS patients. The results of this study also show that the efforts made by management to govercome these impacts are by reducing the number of working capital loans and replacing them by making factoring on BPJS revenues and increasing equity values by revaluing assets and conducting interest-free loans with special relationships."

"Karena sifat kegiatannya yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara, perusahaan-perusahaan multinasional (Trans National Corporation) menghadapi berbagai masalah dalam penyusunan laporan konsolidasi. Salah satu masalah yang sering timbul adalah bagaimana proses penyusunan dan penjabaran kembali (translasi) laporan keuangan anak perusahaan di negara lain ( foreignsubsidiaries) guna proses konsolidasi pada perusahaan multinasional.Skripsi ini ditulis untuk menelaah proses konsolidasi dan paket laporan keuangan PT. X beserta laporan yang diberikan akuntan publik bagi paket tersebut.Metodologi yang dipakal dalam penulisan skripsi ini adalahmelakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencari informasi dan berbagai literatur dan karya tulls dan mempelajari paket laporan keuangan PT. X yang disusun khusus untuk laporan konsolidasi beserta laporan akuntan publik yang menyertainya.Sknipsi mi akan membahas konsep-konsep yang mendasanilaporan konsolidasi dan metode-metode translasi yang umum digunakan.Selanjutnya akan dipaparkan bagaimana PT. X mentranslasikanlaporan keuangannya dengan kurs tanggal neraca (current ratemethod) dan perbandingannya bila laporan keuangan tersebut ditranslasikan dengan metode translasi yang umum digunakan. Sknipslmi juga akan mengemukakan pandangan akuntan publik terhadap kewajaran dari laporan keuangan PT. X yang telah ditranslasi"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum terkaitkebutuhan rekomendasi bagi penanam modal asing (studi kasus atas PT X) dalam melakukan perubahan hak atas saham. Bahwa Salah Satu prinsip penanaman modal di Indonesia adalah memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal baik dalam negeri maupun asing. Adapun dalam pelaksanaan penanaman modal di bidang pertambangan, PT X mendapatkan kendala yang mensyaratkan kebutuhan persetujuan dalam bentuk Surat Rekomendasi untuk melakukan perubahan hak atas saham. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan lebih lanjut mengatur bahwa yang dapat mengajukan kebutuhan persetujuan tersebut adalah pemilik Izin Usaha Pertambangan. Sehubungan dengan hal tersebut, PT X yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak berhak mendapatkan rekomendasi yang dibutuhkannya untuk merubah hak atas saham dalam perusahaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan serta membuatcatatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACTThis study aimed to find out how the legal basis regarding the requirement ofrecommendation for foreign direct investment (case study of PT X) for conducting changes of rights of shares. Whereas one of the fundamental law for investment in Indonesia is providing legal certainty both for local and foreign investor. Whereas in the implementation of investment in mining sector, PT X face obstacles which required them to obtain approval in the form of recommendation for changing company's rights of shares. In Regulation of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 27 of 2013 concerning the Procedure and Determination of Divestment of Shares Price and Change of Mining Investment stated that the party which has the right to obtain recommendation is company who owned Mining License. In connection with that regulation, PT X who not yet obtains Mining License can not obtain recommendation for changing company's rights of shares. This research includes the study of normative and descriptive legal. The research which is descriptive of this study are intended to illustrate and describe all the data obtained, related to the problem being investigated. In this research, datacollection techniques used are literature studies, namely by analyzing courtdecisions and make notes of books of literature, legislation, documents and other matters relevant to the issues being investigated"