Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tesis ini yang berjudul ?Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah Pekerja/Buruh Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Serta Implikasinya Terhadap Upaya Mewujudkan Keadilan Antara Pekerja/Buruh Dan Pengusaha?, digambarkan mengenai permasalahan upah dan pengaturannya dalam (HJ No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mulai dari pengertian upah, fungsinya dalam hubungan kerja, sistem pengupahan, isu upah rendah yang memicu dilakukannya mogok kerja, sampai dengan implikasi pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan tadi terhadap upaya mewujudkan keadilan antara pekerja/buruh dan pengusaha.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan upah dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan apakah pengaturan tersebut telah dapat mewujudkan keadilan antara pekerja/buruh dan pengusaha, serta untuk mengatahui bagaimana peran pemerintah saat ini dan seharusnya dalam rangka mewujudkan keadilan antarapekerja/buruh dan pengusaha tersebut. Adapun pemikiran yang melandasi dilakukannya penelitian ini adalah karena adanya kekhawatiran terhadap fenomena kurang harmonisnya hubungan pekerja/buruh dan pengusaha, terutama berkaitan dengan masalah upah, yang sampai saat ini belum ada titik temu.Aksi mogok kerja yang dilakukan para pekerja/buruh, adanya PHK dan sebagainya merupakan masalah ketenagakerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu jalannya roda perekonomian negara kita. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian-penelitian yang dapat memberikan masukan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan mempergunakan pendekatan yuridis. Teknik pangumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan. Pengaturan upah di dalam UU No. 13 tahun 2003 masih momiliki bnbenapa kekurangan, sehingga implikasinya untuk terwujudnya keadilan bagi pekerja/buruh dan penguaaha pun belum tercipta. Peran pemerintah berkaitan dengan hal tersebut belum menunjukkan adanya usaha yang benar dan maksimal. Pengaturan upah yang lebih pasti, yang tentunya didukung dasar pertimbangan yang objektif dan fair, demi terciptanya kepastian hukum merupakan sesuatu yang harus segera dilakukan. Pemerintah pun harus berperan sabagai mediator dan regulator yang benar sesuai proporsinya."

"ABSTRAKHukum adalah merupakan rangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai warga masyarakat yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, kedamaian dan keadilan di dalam masyarakat. Sehubungan dengan tujuan hukum tersebut, pembahasan mengenai perjanjian kerja sama penyediaan Rumah Pemondokan Tumbuh (RPT) ini adalah sejauh mana perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Buku Ke 4, Tiga KUH.Perdata baik dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak, saat mulai berlakunya perjanjian, berakhirnya perjanjian, perihal resiko dan apakah para pihak dalam mengadakan perjanjian telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, tidak ada yang dirugikan sehingga dapat tercapai tujuan dari pada hukum yaitu terciptanya kedamaian, ketentraman dan keadilan didalam Masyarakat."

"Dari data tentang karakteristik kepemimpinan kepala cabang Bank Syariah XYZ, ternyata terdapat fakta bahwa dalam periode kepemimpinan kepala cabang yang dipersepsi buruk oleh pegawai, kualitas pembiayaan Bank juga buruk. Sedangkan kualitas kepemimpinan kepala cabang yang dipersepsi baik mempunyai kinerja pembiayaan yang juga baik. Jika merujuk pada alqur'an surat al hujuraat ayat 12, yang membahas mengenai prasangka maka penulis ingin membuktikan dengan melihat hubungan antara persepsi pegawai tentang kepemimpinan kepala cabang Bank Syariah XYZ dengan kinerja pembiayaan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Penelitian ini menggunakan teknik korelasional karena penelitian ini berusaha menyelidiki hubungan antara beberapa variabel penelitian yaitu variabel nilai kepemimpinan dengan tingkat NPF dan realisasi pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi negatif pegawai tentang kepemimpinan Kepala Cabang dengan tingkat NPF dan terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi positif pegawai dengan realisasi pembiayaan sehingga dapat hal ini dapat dijadikan data pendukung Al Quran surat Al Hujuraat ayat 12 yang menguraikan mengenai prasangka.

---

From the data on characteristics of leadership of Branch Manager of Bank Syariah XYZ, it appears that it is factual that within the period of leadership of branch manager perceived to be poor by employees, financing quality of the bank is also poor. In the meantime, leadership quality of branch manager perceived to be good also results in good financing performance. Referring to Sura Al Hujuraat verse 12 of the Al Qur?an, discussing the prejudice, writer would like to prove by seeing the relationship between perception of employees on leadership of Branch Manager of Bank Syariah XYZ and financing performance.The method used in this research is survey method. This research uses correlational technique because this research tried to study the relationship between some variables of research, namely leadership value variable at the level of NPF and financing realization. Based on the result of research, it is known that there is a significant relationship between negative perception on leadership of Branch Manager and the level of NPF and there is a significant relationship between positive perception of employee and financing realization that it will be used as supporting data of Sura Al Hujuraat verse 12 of the Al Qur'an which describes the prejudice."

"Pada bulan November 1983 Proyek Industrial Estate Pusat Departemen Perindustrian (PIEP-Depperind) mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan -- Universitas Padjadjaran (PPSL-UNPAD) mengenai Studi Kelayakan Kawasan Industri Cirebon. Tujuan dari studi kelayakan tersebut adalah untuk menentukan lokasi yang paling tepat bagi suatu kawasan industri di Cirebon.Karena pembangunan suatu kawasaii industri di suatu daerah akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan di daerah tersebut maka sesuai dengan ketentuan UU No. 4/ 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup rencana pembangunan kawasan industri tersebut harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Andal). Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Andal dikatakan bahwa Andal merupakan komponen dari studi kelayakan. Dengan demikian suatu studi kelayakan akan meliputi komponen analisis teknis, analisis ekonomis dan analisis dampak lingkungan. Karena peraturan pemerintah tentang Andal ini masih berupa rancangan maka ketentuan tentang Andal tersebut pelaksanaannya belum dapat dipaksakan.Dengan dibentuknya Lembaga Penelitian di lingkungan Universitas Padjadjaran, yaitu berdasarkan Keputusan Mendikbud No. 0133/0/1983, maka segala kegiatan penelitian, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari swasta, dikelola dan dilaksanakan melalui "satu pintu", yaitu LP-UNPAD. Bahwa di dalamnya ada Pusat-pusat Penelitian yang mengerjakan kegiatan penelitian tersebut pihak bouwheer tidak perlu tahu, sebab tanggung jawab ataspelaksanaan kegiatan penelitian tersebut ada pada LP-UNPAD.Oleh karena KUHPerd pada hakekatnya hanya merupakan suatu aanvullendrecht maka syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti tersebut dalam pasal 1320 tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya syarat yang bersifat limitatif. Dalam tata kehidupan pemerintahan, para pihak selain harus memenuhi syarat kecakapan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerd juga harus memenuhi syarat kecakapan yang disebabkan oleh faktor batas-batas kewenangan yang dimilikinya berkenaan dengan jabatan tertentu yang dijabatnya.Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa istilah pemborongan dalam Keppres 14A/1980 sebenarnya.kurang tepat sebab istilah tersebut tidak mencakup pekerjaan-pekerjaan yang tidak menciptakan sesuatu, seperti pekerjaan melakukan penelitian.Meskipun perjanjian kerjasama antara PIEP-Depperind dengan PPSL-UNPAD merupakan perjanjian dalam bidang hukum perdata, namun beberapa ketentuan hukum publik tetap ada di dalamnya, misalnya ketentuan/klausula mengenai pengawasan dan klausula mengenai sangsi."

"Dengan semakin berkembangnya pembangunan di berbagai daerah terlebih didukung oleh otonomi daerah memberi kesempatan pada Pemerintah Daerah untuk meremajakan pasarpasar tradisional khususnya peremajaan Pasar Pusat Sukaramai. Pasar tersebut berdiri di atas lahan hak pengelolaan Pemerintah Kota. Pembangunan Pasar Pusat Sukaramai dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah selaku pemegang Hak Pengelolaan dengan Perusahaan swasta sebagai Investor yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah secara prosedur perjanjian kerjasama tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang diperjanjikan serta bagaimana pengaruh perjanjian kerjasama tersebut terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah sebelumnya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian bersifat normative yaitu penelitian kepustakaan (library reseach), dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara prosedur Perjanjian Kerjasama tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang disepakati terutama hak dan kewajiban para pihak yang ditentukan dalam perjanjian, sehingga timbal permasalahan mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi yang ditetapkan sepihak oleh Pemerintah Daerah tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku dan proses penguasaan areal tanpa menunggu tercapainya kesepakatan, hal ini tentu berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi pedagang lama karena dengan terjadinya kerjasama tersebut tidak ada jaminan untuk mendapatkan tempat usaha pada bangunan baru, akhirnya pemilik lama yang merasa dirugikan menempuh jalur hukum untuk mempertahankan haknya. Dari hasil putusan pengadilan sampai pada tingkat Kasasi menetapkan bahwa nenerima gugatan dari pedagang lama dan membatalkan perjanjian kerjasama sertaG surat keputusan lainnya sepanjang menyangkut Hak Guna Bangunan para penggugat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan Investor hanya berdasarkan persiapan fisik tanpa memperhatikan sendi-sendi hukum perjanjian terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak.

---

The progressing development in various regions, particularly under the regional authonomy gives more change to the Local Government to rejuvenate the traditional markets situated within the region, particularly the Central Market of Sukaramai. The market stands on the area belongs to the Local Government. The construction project conducted under the cooperation between the government as the holder of Consession Right with the private company acting as the investor which then manifested in the Cooperation Agreement between both of them. This research is intended to identify whether procedurally the cooperation agreement has been in accordance with the prevailing law, and whether the execution also is in accordance with the one agreed before, and to identify how far is the influence of the agreement on the legal protection over the owner of the land consession. This research applies the normative research method (library research), while using document study as the data collecting method.The result shows that procedurally, the agreement has been in accordance with the prevailing law. However, the implementation shows no accordance with the one agreed, particularly concerning the right and obligation of respective party as determined in the agreement, so that the problem occur, regarding the form and the amount of the Payback that determined in the way of fait accompli by the Local Government, without even conforming to the applicable law and the process of the land acquisition without waiting until the agreement is reached. This conduct definitely impacts the old vendors who already runned their business before the project, since there is no quarantee that they can get the new post in the new building, the cause of which makes the old owner's interest harmed and decided to defent their rights through a court appeal. The decision of the court stated that the appeal of the vendors is accepted and thus concelling the agreement as well as other verdicts concerning the Building Consession Right belong to the vendors. Thus it can be concluded that the preparations conducted by the Local Government with the Investors only considens about the physical ones, without being aware of legal aspects of the agreement, particularly concerning the right and obligation of the respective party."

"Perkembangan olahraga di Indonesia mengalami keterpurukan selama duadekade ini, malahan cabang olahraga yang telah mengharumkan nama bangsaIndonesia, khususnya bulutangkis, juga mengalami kemunduran yang sangatmemprihatinkan dan mengecewakan banyak pihak. Banyak kritik yang telahdilontarkan terhadap pembinaan atlet, salah satunya adalah yang berkaitan denganpembinaan faktor non-teknis atau faktor psikologis. Masalah yang banyakdipersoalkan adalah pembinaan oleh coach yang berada front terdepan dalamhubungannya dengan atlet secara langsung.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan atletdan coach, khususnya di cabang olahraga baseball dan softball, dimana persepsi atlettehadap perilaku coach sebagai objek utama dibandingkan dengan persepsi coachterhadap perilaku dirinya sendiri. Pendekatan penelitian ini menggunakan metodekuantitatif dengan menggunakan skala persepsi (metode Likert) dengan pilihan limaskor, dan untuk melengkapi analisis dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif.Sasaran dari pembahasan dikhususkan pada persepsi terhadap aspek kepribadian(personality) coach dengan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Percival(1971) dengan dimensi general attitude, coachingphilospohy, mannerism, mood leveldan leadership, dan mengacu design penelitian yang dibuat oleh ProgramPascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia: Superior Coaching / AlhletePractices..Hasil penelitian, dengan responden atlet dan coach dari team baseball dan softball daerah (delapan team, dengan C\atlet=\ 11, dan Ncoac/?=21) yangdipersiapkan untuk pertandingan Pra-PON 2004, menunjukkan bahwa antara persepsiatlet dan persepsi coach mempunyai ketidaksamaan atau perbedaan yang besar.Meskipun coach secara wajar bisa dimengerti akan mempersepsikan dirinya sendirilebih tinggi dari persepsi atlet terhadap dirinya, tetapi adanya perbedaan (gap,discrepancy) tersebut bisa mengarahkan adanya ketidakcocokan (incompatibility)dalam hubungan atlet dan coach. Incomptabiliy akan menganggu jalannya pembinaandan bisa berakibat kegagalan atlet dalam meriah prestasi. Dengan menganalisis itempernyataan di setiap dimensi akan dapat diketahui intervensi macam apa yang bisadiprogramkan untuk melakukan perubahan terhadap perilaku coach."