Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji mengenai hubungan hukum dalam suatu perusahaan grup, terutama antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta pertanggungjawaban perusahaan induk perusahaan yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor menurut hukum perdata khususnya hukum perseroan terbatas.Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri, sehingga setiap perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup, dalam melakukan suatu perbuatan hukum akan menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Namun dengan adanya keterkaitan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, mengakibatkan terjadinya dualisme peran perusahaan induk. Dualisme terlihat dari tindakan perusahaan induk yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor dan hal tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga, yang mengakibatkan perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui prinsip piercing the corporate veil.Peraturan mengenai perusahaan induk dan perusahaan anak dalam suatu perusahaan grup yang berlaku saat ini kurang efektif karena menggunakan pendekatan perseroan secara tunggal, sedangkan perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan perseroan dalam bentuk jamak yang pada faktanya merupakan satu kesatuan.

---

This thesis examines the legal relationship in a group company, especially between the holding company and the subsidiary company, as well as the accountability of the holding company for appointing the subsidiary company as corporate guarantor according to civil law, specifically the law of limited liability company.Limited liability company is an independent legal entity, and any company incorporated in a group company, in conducting a legal act will be the responsibility of the company itself. However, with the connection between the holding company and the subsidiary company, resulting in dualism role of the holding company. Dualism is seen from the actions of the holding company that appoints the subsidiary company as corporate guarantor, such matter has the potential to harm third parties. The holding company may be held accountable through the principle of piercing the corporate veil.Regulation concerning the holding company and subsidiary company in a group company are currently ineffective as it uses a single corporate approach, while the holding company and subsidiary are companies in the plural form which in fact is a unity."

"Di awal tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian BUMN akhirnya merealisasikan pembentukan holding company di sektor farmasi. Pembentukan holding company tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2019 yang mengamanatkan penambahan penyertaan modal negara pada PT Bio Farma sehingga menjadikannya sebagai perusahaan induk. Penyertaan modal negara tersebut diperoleh dari pengalihan saham milik negara pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Lebih lanjut, pembentukan holding company di sektor farmasi sebagai kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan tentunya bersinggungan pada aspek hukum persaingan usaha yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan disusun secara deskriptif-analitis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pembentukan holding company BUMN di sektor farmasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum persaingan usaha. Perusahaan tetap melakukan pemberitahuan secara tertulis atau notifikasi meskipun terdapat ketentuan pengecualian terhadap perbuatan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembentukan holding company BUMN farmasi tidak dapat dikatakan melanggar hukum persaingan usaha sepanjang tidak ada indikasi dan pembuktian dilakukannya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, holding BUMN farmasi tidak dikecualikan dan tetap tunduk terhadap seluruh ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya.

---

In the early 2020, the government through the Ministry of State-Owned Enterprises finally executed the establishment of state-owned pharmaceutical holding company. The establishment of the holding company was legitimated by the issuance of Government Regulation (PP) Number 76 of 2019, which mandates addition of state capital participation into PT Bio Farma (Persero), making it the parent of the state-owned pharmaceutical holding. The state capital participation was obtained from the transferred shares of PT Kimia Farma Tbk and PT Indofarma Tbk. The establishment of state-owned pharmaceutical holding was aimed to increase the effectiveness and efficiency of the company. In the other hand, the establishment certainly relates with legal aspects of business competition as stated in Law No. 5 of 1999 and its derivate laws and regulations. In this research, the author uses juridical-normative law method with descriptive-analytic through a qualitative approach. This research finds that the establishment of the state-owned pharmaceutical holding has been done in accordance with the provisions in the competition law. The company has sent notification to KPPU even though it is not obligated to regarding to the exemption of regulated practices. Furthermore, the establishment of state-owned pharmaceutical company did not violate Law No. 5 of 1999 insofar as there is no indication or evidence of monopolistic practices and unfair business competition. In carrying out its business activities, state-owned pharmaceutical holding is not exempted and remain subject to all provisions in Law no. 5 of 1999 and its derivative laws and regulations."

"Bentuk perusahaan holding yang terdiri dari perusahaan induk dan perusahaan anak secara hukum merupakan badan hukum yang berdiri sendiri secara mandiri. Dalam praktek bisnis, seringkali terjadi ketidakcocokan antara prinsip tersebut dengan keadaan perusahaan di lapangan. Percampuradukan kekayaan antara perusahaan induk dan perusahaan anak kerap terjadi, sehingga tidak jelas siapa pemilik suatu aset perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini sangat berisiko merugikan pihak ketiga, terutama kreditur, yang menginginkan jaminan terutama jaminan kebendaan untuk keamanan piutangnya. Skripsi ini menggunakan penelitian empiris dan metode kualitatif. Hasil dari skripsi ini adalah menganalisis kasus terjadinya jaminan ganda pada perusahaan holding PT. Tripanca Group dengan anak perusahaannya, PT. Cideng Makmur Pratama, atas stok kopi yang sama dengan menggunakan jaminan fidusia.

---

The holding company structure which consists of a parent company and subsidiaries, from the legal perspective, is a separate legal entity to each their own. In business practice, there is a common mismatch between such principle with the reality of the company. The confusion of assets between the parent company and the subsidiary often happens. It is a very risky matter to third parties, particularly creditors, who will demand collaterals for the assurance of their credits. This thesis use empirical research and qualitative method. The result of this thesis is analyzing the case of double collateral between PT. Tripanca Group as a holding company and the subsidiary, PT. Cideng Makmur Pratama, on their raw coffee beans stock, which was given with fiduciary mortgage."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku cash holding melalui pengujian empiris variabel financial-characteristics dan kebijakan manajemen risiko pada perusahaan-perusahaan non-keuangan di Indonesia. Analisis hubungan dan pengaruh hedging sebagai instrumen manajemen risiko terhadap cash holding dilakukan menggunakan empat variasi model estimasi yang melibatkan variabel interaksi. Sebagai sampel digunakan data 127 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 - 2015. Dari hasil pengujian model regresi linear berganda penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga variabel financial-characteristicsyang secara signifikan berpengaruh terhadap perilaku cash holding, yaitu net-working capital, cash flow, growth opportunity. Sementara variabel-variabel leverage, profitability, dan capital expenditure tidak berpengaruh signifikan. Variabel makroekonomi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap cash holding adalah suku bunga dan pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian ini juga memperlihatkan indikaasi bahwa praktik-praktik bisnis yang umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia yang tergabung dalam suatu kelompok usaha mempengaruhi perilaku cash holding. Variabel hedging secara individual berpengaruh negatif terhadap cash-holding. Namun, signifikansi pengaruh variabel hedging terhadap cash holding ter-reduksi oleh efek interaksi variabel leverage-hedging.

---

The objective of this study is to determine the effects of financial-characteristic and risk management policy of the firm on its demand on cash. Analysis of the relation and effect of hedging as risk management instrument on cash holding is conducted using four modified estimated models, involving interaction variables. The hypothesis of corporate cash holding behavior tested using multiple regressions by publicly traded of 127 Indonesian manufacturing companies in the 2011 – 2015 periods. Results of this study suggest that net-working capital, cash flow, growth opportunity variables have significant effects on corporate cash holding, while size of the firm, leverage, profitability, and capital expenditure are not significant. Macroeconomics variables that have significant effects on corporate cash holding are interest rate and growth of gross domestic product. Finding of this study also indicates that common practices of Indonesian companies group of ownerships have impact to the degree of effects of some internal financial variables on corporate cash holding. This study also found that hedging as a risk management instrument has significant effects on corporate demand on cash, but reduces by its interaction-effect with leverage.

"