Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di tengah keterbatasan modal dari dalam negeri, investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) diyakini sangat potensial di dalam mempercepat pertumbuhan dan transformasi perekonomian Indonesia. Di samping itu, kehadiran modal asing khususnya di sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menjadi sumber perkembangan teknologi, pertumbuhan ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan insentif pajak untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal. Namun, kebijakan pemberian insentif pajak tersebut masih menimbulkan keraguan mengenai keefektifannya dalam menarik investor. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil dan untuk mengidentifikasi kebijakan insentif pajak yang paling sesuai untuk sektor industri tekstil di Indonesia. Insentif pajak merupakan suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktifitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu. Sedangkan iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Bagi perusahaan di sektor industri tekstil yang sifat produksinya footloose, pajak dianggap sebagai faktor sensitif dalam menentukan lokasi penempatan modal. Untuk menguji signifikansi hubungan antara insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode survei. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment (PPM). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang berstatus PMA yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat yang bergerak di sektor industri tekstil. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS diketahui bahwa hipotesis penelitian (Ho) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil diterima. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai signifikansi hubungan sebesar 0.067 yang lebih besar daripada nilai = 0.05. Analisis tersebut juga mengungkapkan bahwa kebijakan insentif pajak hanya memberikan pengaruh sebesar 4% terhadap iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa faktor pendorong bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil untuk berinvestasi di Indonesia, 96%-nya lebih berkaitan dengan faktor lain selain insentif pajak. Berkaitan dengan jenis insentif pajak yang sekarang diberlakukan di Indonesia, yang paling diminati oleh perusahaan PMA di sektor industri tekstil adalah pengurangan penghasilan neto atau tunjangan investasi sebesar 30%. Namun insentif tersebut dinilai kalah menarik dengan jenis insentif yang diterapkan di negara China dan Vietnam sebagai pesaing dagang utama di sektor tekstil, karena negara tersebut menerapkan insentif pajak berupa tunjangan investasi dan tax holiday sekaligus. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak yang diterapkan di Indonesia tidak berkorelasi secara signifikan terhadap iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil. Oleh karena itu disarankan agar jenis insentif pajak ditambah dengan pemberlakuan tax holiday yang dipaketkan dengan tax sparing credit dan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas penyerahan Jasa Kena Pajak di Kawasan Berikat. Di samping itu, agar kebijakan insentif pajak tersebut tidak sia-sa dan justru merugikan penerimaan negara, maka dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif harus dilakukan dengan membenahi semua faktor yang mempengaruhinya secara menyeluruh dan terintegrasi antar departemen.

---

In the matter of limitation of domestic capital, Foreign Direct Investment (FDI) is very potential in accelerating the growth of economics transformation in Indonesia. Despitefully, the presence of Foreign Direct Investment specially in textile industry sector will stimulate of technology development, increasing export and absorbtion of labour. Therefore, the government make policy of tax incentive to create conducive investment climate for Foreign Direct Investment. However, policy of giving of the tax incentive still generate doubt concerning the effectiveness of it?s implementation to attract investor. Considering this background, the goals of this research is to know correlation between the policy of tax incentive with investment climate for Foreign Investment Company in textile industry sector, and to identify which policy of tax incentive is the most appropriate for textile industry sector in Indonesia. Tax incentive is taxation facilitation for foreign investment in selected activity or selected region. While investment climate express a number of factors related to certain location which form incentive and opportunity for investor to conduct business or to invest productively in order to expand their business. For company in textile industry sector which nature of the production is footloose, taxation is considered to be a sensitive factor in determining the investment. In order to test the correlation between tax incentive with the investment climate for Foreign Investment Company in textile industry sector, the researcher approach of this research is quantitative, with data collecting technique by survey method. While technique analyse data use correlation analysis of Pearson Product Moment (PPM). Population in this research are companies which their main business are textile industry sector and are registered as tax payers in Tax Service Office of Foreign Investment Four. The hypothesis examination result by using Statistical Package For the Social Sciences (SPSS), shown that there are no significant correlation between tax incentive policy with investment climate for foreign investment company in textile industry sector. The conclusion above is shown from the significance correlation value that is 0.067 larger than value  = 0.05. The analysis also stated that policy of tax incentive only give 4% influence to investment climate for Foreign Investment Company in textile industry sector. This conclusion indicates that the incentive factor for Foreign Investment Company in textile industry sector in Indonesia, 96% is not from tax incentive. The most favorable type of tax incentive that are implemented in Indonesia according to Foreign Investment Company in textile industry sector in this research is 30% investment allowance. However the incentive is not interesting enough since China and Vietnam, as competitive country in textile industry, implement both the tax allowance and tax holiday incentive. According to this research analisys result, the researcher concludes that tax incentive in Indonesia doesn?t have any significant correlation with Foreign Investment Company in textile industry sector. Therefore, the researcher suggests that the tax incentive policy is added by tax holiday including tax sparing credit, and Value Added Tax is not witheld for taxable services in Bonded Zone. In order to create an effective tax incentive policy which will not cause loosing the state income, the policy must be done simultaneously and should be integrated inter departments."

"The aim of this paper is to describe the spread of Foreign Direct Investment (FDI) and domestic investment according to its location, sector; and labour absorption. Analysis is based on secondary data published by Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). There are three main findings in this study: First, this study found that in the period 2002-2008, the largest past of FDI and domestic investment concentrated Java and Sumatra Island. Meanwhile, the provinces in the east of Indonesia received a small part of either FDI or domestic investment. This uneven investment concentration occurred because in the eye of investors, Java and Sumatra is more attractive than other Island in Indonesia in term of better infrastructure, wider potential market and higher quality of human resources. Second, the majority of foreign and domestic investor selected secondary sector (manufacturing) for their investment. Interestingly, there was a trend that those investments shifted from secondary sector to tertiary sector. Third, labour absorption both FDI and domestic investment, particularly invested in the secondary sector tend to increase. However, there is a tendency that investment in secondary and tertiary sectors moved to less labour intensive industries."

"Ivestasi merupakan salah satu faktor penting berkaitan dengan penciptaan kesempatan kerja. Studi ini bertujuan mengkaji perkembangan penananman modal asing dan perannya dalam menyerap tenaga kerja. Metode eksplorasi digunakan untuk menjelaskan karakteristik industri dan regresi panel untuk menghitung elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap Penanaman Modal Asing (PMA). Data diperoleh dari Badang Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2002 hingga 2007. Dari tersebut didapatkan beberapa temuan. Pertama, industri kimia dan farmasi adalah industri yang memiliki nilai paling besar terhadap total PMA, yakni 26,88 persen dari total PMA, namun memberikan sedikit kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Kedua, industri tekstil adalah industri yang paling besar menyerap tenaga kerja walaupun memiliki nilai investasi kecil terhadap PMA, sehingga industri tersebut termasuk dalam kategori industri yang paling evisien. Terakhir, analisa pool least square regression memperlihatkan bahwa dibutuhkan investasi sebesar US$ 370 PMA untuk menyerap setiap satu tenaga kerja."

"Dalam rangka memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia, kita masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu usaha mengatasinya adalah dengan penanaman modal asing yang pada dasarnya harus berbentuk joint venture. Untuk mendirikan PT joint venture, para pihak terlebih dahulu mengadakan perjanjian joint venture. Perjanjian ini lahir dari adanya sistem terbuka serta asas kebebasan berkontrak dan berdasarkan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian joint venture mengikat sebagai undang-undang bagi kedua pihak. Perjanjian ini menentukan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu pemilik modal asing dan pemilik modal nasional. Asas kebebasan berkontrak yang berpangkal tolak pada kedudukan kedua pihak yang sama kuat, pada kenyataannya sulit dilaksanakan karena ada pihak yang lebih kuat, yaitu pemilik modal asing. Permasalahan ini menjadi sumber lahirnya berbagai persoalan. Perjanjian joint venture masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional. Adanya persoalan yang muncul sehubungan dengan sifat internasional perjanjian ini pun lahir dari adanya sistem terbuka dan kebebasan berkontrak yang dianut hukum perjanjian."