Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka menunjang pembangunan maka salah satu faktor terpenting adalah mengenai masalah pembiayaan dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Agar pelaksanaan pesbangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan biaya yang memadai. Biaya pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain melalui kredit bank. Kredit modal Kerja dalam rangka Keppres 29/1984 ini merupakan salahsatu pemberian kredit yang ditujukan untuk membantu pengusaha golongan ekonomi lemah, yang mengkhususkan pada pemborong atau rekanan yang memperoleh kontrak borongan pekerjaan dari pemerintah yang sumber dana pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negaradan bank-bank pemerintah. Dari pengertian tersebut, maka adanya surat perintah kerja atau kontrak kerja merupakan dasar penilaian dari pemberian kredit."

"Banyak faktor yang mempengaruhi iklim investasi. Diantaranya adalah sistem perpajakan, jaminan stabilitas keamanan, kondisi perburuhan, kinerja birokrasi dan adanya kepastian hukum. Dalam sistem perpajakan, dikenal dua fungsi utama yang berpengaruh bagi bergeraknya roda perekonomian Indonesia. Fungsi utama adalah fungsi budgeter; yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara untuk membiayai pembangunan. Fungsi kedua adalah fungsi regulerend (mengatur) dimana pajak ikut mempengaruhi berbagai kebijakan-kebijakan nasional seperti ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya. Salah satu wujud dari fungsi mengatur dari pajak ini adalah pemberian insentif bagi penanaman modal. Dalam Pasal 15 Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Pasal 9 sampai dengan pasal 16 Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan perubahan-perubahannya jelas diatur bahwa pemberian insentif pajak merupakan salah satu rangsangan bagi investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya. Dalam Undang-Undang Perpajakan sebelum dan sesudah Tax Reform (Reformasi Perpajakan) 1984, insentif pajak merupakan fasilitas yang diberikan bagi investasi, walaupun pada awal reformasi pajak 1984 pemberian insentif pajak ditiadakan. Kebijakan pajak pada saat itu merupakan kebijakan yang anti fasilitas atau anti insentif. Pertumbuhan investasi di Indonesia yang cenderung naik-turun belakangan ini, membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2006 tentang Paket kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Dalam paket perbaikan iklim investasi tersebut salah satu kebijakan penting adalah memberikan insentif pajak bagi penanaman modal asing maupun lokal. Selain itu perbaikan terhadap Undang-undang Penanaman Modal dan Undang-undang Pajak juga merupakan salah satu isi paket kebijakan tersebut. Dalam bidang perpajakan, selain pemberian insentif, pelaksanaan modernisasi dalam pelayanan pajak juga ditekankan sebagai upaya perbaikan iklim investasi. Kebijakan tentang pemberian insentif pajak bagi penanaman modal di Indonesia diharapkan akan memberi pengaruh positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. "

"Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila danUUD'45. Dalam rangka menunjang pembangunan nasional, dilaksanakan pembangunan di berbagai bidang, antara lain di bidang sarana dan prasarana phisik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan dan gedung-gedung. Pembangunan sarana dan prasarana phisik dilakukan dalam bentuk proyek-proyek, yang realisasinya didahului dengan suatu kontrak yaitu dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan perjanjian yang diadakan antara pemilik proyek/bouwheer dengan pemborong/kontraktor. Untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut, diperlukan dana yang cukup besar. Dalam rangka Keppres Nomor 29 1984, dana untuk pembangunan proyek berasal dari APBN danperjanjian pemborongan dilakukan antara instansi pemerintah sebagai bouwheer dengan pihak swasta sebagai kontraktor. Agar proyek yang dilaksanakan dapat berjalan lancar, maka buwheer mensyaratkan kontraktor untuk menyediakan jaminan bank (bank garansi). Bank garansi merupakan salah satu produk bank yang termasuk dalam kredit non dana, karena dana pada bank garansi tidak diberikan langsung setelah nasabah (kontraktor) melaksanakan perjanjian, tetapi diberikan kepada kreditur (bouwheer) sebagai penerima jaminan setelah nasabah (kontraktor) wanprestasi."

"Keppres No. 4 Tahun 1984 dan Ka. BPN NO. 169/HPL/BPN/89 merupakan kedua peraturan yang mendasari diberikannya Hak Pengelolaan kepada Badan Pengelola Gelora Senayan yang sekarang dikenal dengan Gelora Bung Karno. Kedua peraturan ini memberikan wewenang yang cukup besar dan menyangkut tanah yang cukup luas di wilayah DKI Jakarta. Namun, pemberian ini dapat dan telah menimbulkan konflik sengketa pertanahan antara pemerintah dengan swasta dalam hal ini PT. Indobuildco (kasus Hilton). Karenanya perlu dibahas kedua peraturan tersebut baik dari segi riwayatnya, perolehan, maupun keberlakuan dari peraturan tersebut. Dengan demikian hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah Hak Pengelolaan dapat diberikan di atas tanah dengan Hak Perorangan dan apakah secara hukum dapat dibenarkan bahwa dengan suatu Keputusan Presiden tentang Badan Pengelola langsung secara otomatis membatalkan hak atas tanah yang telah ada sebelumnya serta memberlakukan hak baru di atas tanah tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat ekplanatoris, dimana data berasal dari data hukum primer, sekunder, dan tertier.Penelitian ini juga bertujuan agar para pemegang hak atas tanah mengetahui jaminan kepastian hukum atas haknya tersebut apabila berhadapan dengan suatu peraturan perundangan yang terkait dengan hak atas tanahnya tersebut, diharapkan pula dalam penelitian ini diperoleh suatu gambaran umum tentang salah satu sengketa pertanahan yang cukup menjadi fenomena di negeni ini dengan jumlah kerugian Negara yang cukup besar. Setelah dilakukan penelitan dalam tulisan ini, penulis berkesimpulan bahwa Hak Pengelolaan tidak dapat diberlakukan terhadap tanah yang masih dilekati dengan hak atas tanah lain. Bahwa tidak dibenarkan suatu Keputusan Presiden membatalkan Hak Atas Tanah yang telah ada sebelumnya.

---

Presidential Decree No. 4th , 1984 and The Head of National Land Body No. 1691HPLIBPN189 are the regulations which given an authority to Badan Pengelola Gelora Senayan (has known as Gelora Bung Karno). Those regulations have given a lot of authority to the lands in Jakarta. This authority or the governing right (Hak Pengelolaan) can make conflicts between government cq. Badan Pengelola Gelora Senayan and people who have the rights of the lands. Due to that reasons, it needs a research to those regulation in many aspects from the history, procedures and validity. This research are focus on "is the governing right can be valid on the others rights of land and Is it legal one presidential decree (No. 4th, 1984) can be automatically valid and denied the existing rights." This research has used based on explanatory law methods research which gain data from prime, second, third data.The goals of this research are people have known their rights to the lands which proved by certificate of land and the guarantee of law in the certificate. From this research, we can have a big picture about land problems in Indonesia, especially in Jakarta (according to the governing right Badan Pengelola Gelora Senayan. The conclusion of this research are governing right (Hak Pengelolaan)can not be apply in the land which still exist the other rights of land and The President Decree No. 4th , 1984 can not cancel the existing rights of lands."