Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian distributor antara Adidas dan PT BWI berisikan ketentuan bahwa Adidas sebagai perusahaan prinsipal menjual produk-produknya kepada PT BWI sebagai perusahaan distributor tunggalnya di wilayah Indonesia dan selama jangka waktu tertentu Adidas menjamin tidak mengkomersialkan atau memasarkan produk-produknya di wilayah Indonesia dengan alasan apapun. Ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia, perjanjian distributor keberadaannya dimungkinkan oleh asas kebebasan berkontrak, seperti yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPer. Para pihak dalam perjanjian distributor tersebut menyatakan kehendaknya masing-masing dalam klausula-klausula yang terdapat didalamnya, dimana terdapat juga prestasi-prestasi para pihak yang mesti dilakukan oleh mereka masing-masing. Oleh sebab itu perjanjian distributor dapat dikategorikan sebagai perjanjian timbal balik. Hukum yang berlaku atas perjanjian distributor antara Adidas dan PT BWI ini adalah Hukum Republik Federasi Jerman, yang ditentukan berdasarkan hukum yang dilakukan para pihak. Sedangkan penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak penyelesaian secara damai dan penyelesaian melalui peradilan. "

"Agen Tunggal Pemegang Merek adalah suatu perusahaan nasional yang memegang suatu merek dari Prinsipal luar negeri. Dasar perusahaan Agen Tunggal ini adalah PP No.36/77 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan. Perusahaan asing yang hendak melaksanakan usaha dilndonesia wajib untuk menunjuk suatu perusahaan nasional Indonesia sebagai unit usahanya. Perusahaan distributor itu adalah suatu perusahaan yang akan meneruskan barang sampai ke konsumen, baik itu berasal dari prinsipal atau dari agen tunggal dari suatu merek. Peranan Agen Tunggal pemegang merek dan Distributor terus akan berkembang sejalan dengan keinginan para investor untuk menanamkan modal mereka dilndonesia. Para pihak dalam perjanjian ini hendak mencapai suatu tujuan tertentu, untuk itu para pihak mengutarakan keinginan-keinginan mereka dalam suatu klausul perjanjian."

"Sektor perdagangan di Indonesia merupakan sektor kedua terbesar dalam menghasilkan pajak untuk Indonesia. Tentunya, hal ini tidak luput dari peran besar distributor sebagai pihak terdepan dalam menjalankan penjualan dan penyebaran barang di Indonesia. Dalam menjalankan perannya, distributor memerlukan izin edar dan surat penunjukan atau perjanjian distribusi dengan prinsipal. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan studi kasus perjanjian distribusi antara distributor tunggal dengan prinsipal asing, yang mana perikatan tersebut berujung pada permasalahan karena adanya pengakhiran perjanjian distribusi secara sepihak oleh prinsipal. Kekuatan prinsipal sebagai produsen kerap menimbulkan ketidakadilan bagi distributor tunggal yang pada akhirnya kerugian dialami oleh distributor tunggal. Perjanjian distribusi yang dilaksanakan dengan asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan-batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021. Salah satu batasan penting dalam perjanjian distribusi adalah adanya peraturan terkait Clean Break atau penyelesaian tuntas, yang berarti suatu perjanjian distribusi tidak dapat diakhiri secara sepihak tanpa adanya penyelesaian tuntas antara para pihak. Hal ini lah yang terkadang masih dilewatkan oleh para pihak dalam perjanjian distribusi, dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Dalam penelitian ini penulis juga memberikan pandangan dan saran terhadap perundang-undangan di Indonesia terkait dengan ketentuan penyelesaian tuntas dan persyaratan perizinan distribusi.

---

The trade sector in Indonesia is the second largest sector in generating taxes for Indonesia. Of course, this does not escape the distributor's big role as the front party in carrying out the sales and distribution of goods in Indonesia. In carrying out its role, a distributor requires a distribution permit and a letter of appointment or a distribution agreement with the principal. This research was carried out using case studies of distribution agreements between single distributors and foreign principals, where the agreement led to problems due to the termination of the distribution agreement unilaterally by the principal. The power of the principal as a producer often creates injustice for the sole distributor which in the end the sole distributor suffers losses. Distribution agreements that are carried out under the principle of freedom of contract still have limitations as stipulated in the Minister of Trade Regulation Number 24 of 2021. One of the important limitations in distribution agreements is the existence of regulations related to Clean Break or complete settlement, which means that a distribution agreement cannot be terminated automatically. unilaterally without any settlement between the parties. This is something that is sometimes overlooked by the parties in the distribution agreement, and in the end it causes problems. In this study the authors also provide views and suggestions on legislation in Indonesia related to the provisions for final settlement and distribution licensing requirements."

"ABSTRAKSejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tantang Pangakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Pardagangan dan adanya program industrialisasi dari Dapartemen Perindustrian , Keagenan Tunggal yang samula tidak begitu dikenal masyarakat Indonesia mengalami perkambangan yang sangat pesat dewasa ini. Kaagenan Tunggal ini mempunyai Aspek Hukum Parikatan yang menyangkut Parjanjiannya. Untuk mengatahui tentang aspek-aspak hukum tersabut maka materi pambahasan skripsi yang penulis ambil adalah Aspak-Aspek Hukum Dalam Perjanjian Keagenan. Distributor Tunggal. Dalam skripsi ini panulis mancoba untuk membandingkan perjanjian kaagenan berdasarkan teori dan yang ada dalam praktek. Untuk itu penulis, mempargunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Dalam praktek antara istilah agen dan distributor tidak dibedakan, walaupun secara terminologi berbeda. Keagenan dapat tarjadi dangan barbagai cara, antara lain dangan pembarian kuasa. Namun keagenan bukan merupakan pembarian kuasa seperti yang terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata bagian khusus. Hukum Adat maupun KUHPerdata tidak mangenal keaganan tunggal. Di Indonesia Keagenan Tunggal diatur dalam Surat Kaputusan Menteri Perdagangan dari Surat Kaputusan Menteri Perindustrian. Perjanjian Keaganan Tunggal merupakan perjanjian innominaat yang barsifat timbal balik dan konsensual. Masalah pilihan hukum dan forum saring timbul dalam perjanjian keaganan tunggal, karana perjanjian keaganan tunggal sering dilakukan hanya dangan surat panunjukan saja tanpa memuat hal-hal yang pokok dari perjanjian, dan apabila para pihak tidak mencantumkan klausula pi lihan hukum dan pilihan forum serta bila timbul sengkata. Dalam praktak perjanjian keaganan tunggal ini sering merugikan pihak agen tunggal, karena keaganan tunggal seringkali diakukan dengan surat penunjukan saja, keagenan sering dipergunakan sabagai kedok bagi pengusaha asing untuk tetap dapat menanamkan modalnya di Indonesia, dengan demikian maka kebijaksanaan pemarintah di atas belum sepenuhnya tarlaksana."

"Era globalisasi telah mendorong terciptanya aktifitas perdagangan bebas di mana kemudian batas-batas fisik antar negara menjadi kabur. Dengan kesepakatan perdagangan bebas diantara beberapa negara maka pelaku bisnis dapat mengembangkan aktifitas usahanya lintas antar negara-negara tersebut dengan lebih mudah.Bentuk nyata dari kesepakatan perdagangan bebas (free trade) adalah North American Free Trade Agreement (NAFTA), Asean Free Trade Agreement (AFTA), Asia Pacific Economic Corporation (APEC) dan bentuk-bentuk kesepakatan perdagangan lainnya antar negara.Dengan dibentuknya kesepakatan seperti tersebut di atas, berdampak pada rata cara perdagangan internasional dan perubahan tersebut akhinya akan mempengaruhi jalannya bisnis di dunia termasuk sektor industri migas di Indonesia. Dan kondisi tersebut, dapat dibayangkan bagaimana akan membanjirnya beragam produk dari luar yang akan memasuki pasar Indonesia, di mana akan berakibat semakin ketatnya persaingan yang terjadi dan bahkan bisa jadi akan membunuh perusahaan nasional.PT XYZ yang telah berdiri sejak tahun 1973 dan telah bekerja sama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sebagai agen dan distributor gas turbin ABC yang berasal dari Amerika Serikat. PT XYZ dengan produk gas turbin ABC menguasai pangsa pasar gas turbin untuk kapasitas 1 - 20 MW di pasar Indonesia dengan mayoritas populasi di sektor industri migas. Dengan adanya globalisasi dan perdangan bebas secara langsung keberadaan PT XYZ akan terancam. Ancaman paling utama adalah kemungkinan forward integration di mana dengan kebijakan open market sebagai konsekuensi perdagangan bebas akan memungkinkan pihak pabrikan untuk langsung memasarkan dan mendistribusikan produknya di pasar Indonesia.Dengan globalisasi, iklim persaingan menjadi semakin kompetitif sehingga pelaku bisnis berupaya melakukan efisiensi biaya antara lain dengan hanya fokus pada bisnis inti perusahaan. Perubahan ini berdampak pada pegeseran pola pengadaan barang dan jasa ke arah pola outsourcing. Pergeseran tersebut disadari membuka peluang "bisnis solusi" di pasar. Sebelumnya kebutuhan pelanggan adalah peralatan untuk menunjang operasi antara lain gas turbin, sekarang ini kebutuhan pelanggan bergeser tidak lagi peralatan operasi melainkan output dari masing-masing peralatan tersebut, misalnya energi listrik, energi mekanik untuk menggerakkan kompresor dan pompa.Penelitian karya akhir dilakukan dengan dengan studi kepustakaan dan pengamatan langsung pada kegiatan usaha. Dengan penelitian tersebut dapat diperoleh pengetahuan mengenai faktor-faktor lingkungan baik eksternal maupun internal yang kemudian digunakan untuk merumuskan kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam menghadapi peluang dan ancaman yang ada di pasar.Dengan mengacu hasil penelitian yang secara detail dirumuskan dalam TOWS Matrix dan Grand Strategy Matrix. maka harus disadari bahwa kondisi kelemahan internal perusahaan masih lebih dominan dibandingkan dengan posisi kekuatan internal perusahaan tentunya pembenahan kondisi internal perusahaan harus menjadi agenda utama perusahaan. Prioritas pembenahan internal perusahaan antara lain adalah:? Perumusan rencana jangka panjang perusahaan dalam upaya mencapai visi dan rnisi yang telah ditetapkan. Dengan adanya rencana jangka panjang maka perusahaan dapat dengan lebih mudah merumuskan target jangka pendek baik untuk perusahaan secara keseluruhan maupun untuk masing-masing S BU.Pembenahan sistem kepegawaian dan pelatihan SDM yang dikaitkan dengan jenjang kepegawaian. SDM merupakan aset yang akan sangat menentukan keberhasilan perusahaan untuk berkornpetisi di pasar yang terbuka.? Penyiapan SDM yang memiliki kompetensi yang cukup untuk menggarap peluang bisnis solusi termasuk pula penyiapan wadah organisasinya yang terpisah dari PT XYZ. Pemisahan ini adalah agar organisasi di bisnis solusi dapat beroperasi secara kompetitif dengan tidak memiliki keterbatasan hanya menggunakan produk gas turbin ABC saja. Pemisahan ini juga merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi resiko usaha bisnis solusi yang bisa berdampak buruk terhadap bisnis inti perusahaan.

---

Globalism economy had driving the Free Trade which has almost no 'barrier to entry' between countries in doing trading activities. The Free Trade Agreement among several countries has enabled the company easily to develop their business across countries.

Some of Free Trade agreements are North American Free Trade Agreement (NAFTA) Asean Free Trade Agreement (AFTA), Asia Pacific Economic Corporation (APEC) and other trade agreement in countries.

The Free Trade agreements were made impact on the mode of international trading, changes the business process as well as oil and gas industry in Indonesia When the free trade happens, it could be imagined that lots of products and services from outside will enter the Indonesia's market which further might kill the local company due to light competition.

PT XYZ had establish since 1973 and more than 30 (thirty) years as sole agent and sole distributor of ABC gas turbine from USA. PT XYZ and ABC gas turbine has largest market share in the small-medium size (1-20 MW) which majority in the oil and gas industry.

As consequences of globalism, Free Trade and World Trade Organization (WTO), government should establish the open market policy, which further triggers a threat, Forward Integration where principal (ABC gas turbine) performs direct marketing and has own distribution channel of products and services in Indonesia.

Globalism and Free Trade was made competition in the market become more competitive, thus organization should operate in cost efficient. in order to efficient, many organizations are focusing the activity in core business only and outsourcing the non-core activity. This philosophy was made significant change on the mode of procurement products and services and creates an opportunity Solution Business. Solution Business was concentrate on customer's need, instead of proposing equipment such as gas turbine Solution Business is delivering the output such as electricity or energy for boosting the gas thru compressor and pumping the oil thru pump.

This thesis was carrying out thru literature study and direct observation on the activity of PT XYZ. The analysis had resulted external and internal key environment factors and further mapping the company's strength and weakness to respond on threat and opportunity in the market.

Referring to analysis results and proposes strategic actions which detail on TOWS Matrix and Grand Strategy Matrix, company has more internal weakness rather than internal strength thus improvement on internal organization as a must. Priority on internal organization improvement was following:

? Prepare a Corporate's Long Term Strategic Plan which has direction to achieve company's vision and mission, The Corporate's Long Term Strategic Plan will be a reference to generate short term strategic plan for corporate as well as each SBU.

? Since people are a key asset for organization to compete in market, therefore organization should develop an integrate HR system which incorporate with training program related to employee hierarchies program.

? Organization should prepare an infrastructure such as competent employee and separated organization for further to follow up on Solution Business opportunity. Separated organization was required in order to be competitive in market thus not has limitation on the selection of main equipment such as ABC gas turbine. Also to disconnect the risk on Business Solution which might be impacted the core business."