Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai implikasi klausula Grant Back (Lisensi Kembali) dalam Perjanjian Lisensi Paten. Pengaturan klausula Grant Back dalam perjanjian lisensi sulit diketahui karena umumnya Perjanjian Lisensi Paten bersifat tertutup. Namun hal tersebut penting untuk diketahui mengingat keberadaan klausula tersebut dapat melindungi pemberi lisensi namun juga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Analisa mengenai implikasi Grant Back selanjutnya akan dilakukan dengan melihat perbandingan penerapan hukumnya di Indonesia, Jepang, dan Amerika. Berdasar perbandingan pengaturan tersebut, maka disimpulkan bahwa klausula Grant Back dalam lisensi paten memerlukan batasan tertentu sehingga dapat memberi keuntungan seluruh pihak dalam perjanjian lisensi, yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi, serta pasar.

---

This thesis analyzed the implication of Grant Back clause in the License Patent Agreement. There is a notable difficulty in observing the arrangement of the clause, due to the nature of License Patent Agreement, which is strictly restricted and cannot be disclosed outside the involved parties. However, it is critical to understand the existence of such clausal since while it can protect the licensor, it is also prone to trigger unfair business practices. This thesis uses normative law method to generate descriptive analysis data. Following that, the analysis of Grant Back implication will be examined through comparison study of its law application in Indonesia, Japan, and United States. Based on the arrangement comparison, it is concluded that Grant Back clause in Patent License requires specific restrain and condition to ensure that it can be beneficial to all parties involved in the license agreement, i.e., licensor and licensee, as well as the market. "

"Hak Paten adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang paten, sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dimana sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan memberikan isi yang dikehendakinya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan, yaitu misalnya pembatasan berupa adanya lisensi wajib, pengambil alihan oleh negara, dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban urnurn.Bahwa pelaksanaan lisensi wajib paten berdasarkan Persetujuan TRIPs dalam Deklarasi Doha yang berkaitan dengan paten farmasi untuk kesehatan masyarakat yang memberikan haknya kepada pihak ketiga untuk membuat, menjual, dan mengekspor paten produk yang berkaitan tanpa persetujuan pemegang paten untuk memenuhi keperluan kesehatan masyarakat dalam menanggulangi penyakit H1VIAIDS, tuberkolosis, malaria, dan penyakit epidemik lainnya. Penerapan sistem paten sebagaimana diatur dalam TRIPs ini merupakan salah satu perlindungan dan pelaksanaan terhadap hak asasi manusia dibidang kesehatan masyarakat.Bahwa pelaksanaan lisensi wajib paten di Indonesia, apabila sesuai dengan peraturan yang berlaku terkesan tidak ada pelanggaran HAM. Tetapi apabila kita telah lebih lanjut pelaksanaan lisensi wajib paten dapat digarisbawahi yaitu apabila pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia maka kemungkinan kecil terjadi suatu pelanggaran terhadap HAM terjadi karena dalam pelaksanaannya harus memberitahukan kepada si pemegang paten. Tetapi sesuai dengan Deklarasi Doha, maka pelaksanaan lisensi wajib paten dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu persetujuan si pemegang paten dengan syarat bahwa pelaksanaan tersebut untuk keadaan darurat nasional atau darurat yang sangat mendesak untuk menanggulangi penyakit epidemik dan tentunya pelaksanaan lisensi wajib tersebut untuk kebutuhan non-komersial. Dalam hal walaupun untuk kepentingan masyarakat, tatapi dalam pelaksanaannya telah terjadi pelanggaran HAM dimana hak ekonomi dari si pemegang paten akan terlanggar.Tetapi apabila tidak ada peraturan mengenai pelaksanaan lisensi wajib untuk kepentingan kesehatan masyarakat bisa dibayangkan bagaimana masyarakat dapat menanggulangi berbagai bencana penyakit apabila harga obat-obatan paten untuk menanggulangi penyakitnya sangat mahal harganya dan tentunya akan sangat terbatas masyarakat untuk mendapatkannya. Dan apabila hal ini terjadi banyak masyarakat yang terkena penyakit epidemik satu per satu akan meninggal dunia, dimana hal ini tentunya akan terjadi suatu pelanggaran HAM mengenai hak hidup, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik."

"ABSTRAKDalam setiap proses industrialisasi di Indonesiateknologi selalu memegang peran utama. Persoalan utama bagiIndonesia adalah bagaimana memperoleh teknologi tersebut.Teknologi salah satunya dapat diraih dengan cara lisensipaten. Dengan demikian lisensi merupakan salah satu saluranyang potensial untuk program alih teknologi di Indonesia.Persoalannya adalah bagaimana agar melalui lisensi patentersebut alih teknologi dapat dilakukan.Dalam kenyataannya, lisensi paten memang tidak secaraotomatis mampu melakukan program alih teknologi padapartner Indonesianya. Banyak faktor dan kendala yangmenghambat program alih teknologi tersebut.Tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh datatentang pelaksanaan perjanjian lisensi paten dalamkaitannya dengan alih teknologi, kemudian dianalisisfaktor-faktor yang menghambat untuk kemudian dapatdijadikan bahan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakanyang menyangkut alih teknologi. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal. Setelah diadakan penelitian dan melakukan analisis,terdapat kecenderungan yang menonjol sebagai berikut:pelaksanaan alih teknologi melalui perjanjian lisensi patentidak berlangsung secara otomatis, senantiasa tidakterdapat keseimbangan kedudukan antara pelisensi danterlisensi dikarenakan beberapa faktor, terdapat beberapafaktor yang menghambat jalannya alih teknologi melaluiperjanjian lisensi paten, terutama praktek pembatasanperdagangan.

---

ABSTRACTTechnology is very important at each industrializationm Indonesia. The first problem of Indonesia is how toreach technology. Technology can be brought through patentlicense. So that, license is a potential channel fortransfer of technology in Indonesia. But the problem is howcan transfer of technology carried out through license. Infact license is not automatically give transfer oftechnology to Indonesian partner. There are many problem inthe transfer of technology.The goal of this research for getting data about theperformance of license contract regarding with transfer oftechnology and then to analyze the obstruct factors in thecontext of make outline transfer of technology rule. Themethod of this research usually call doctrinal researchAfter doing research and analyze data the resume ofthis research are: transfer of technology by licensecontract is not automatically, there is no balance positionbetween licensor and licensee in the contract, and thereare many factors obstruct transfer of technology, mainlycalled RBP (Restrictive Business Practices)."