Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilihan umum di Filipina tahun 1986 merupakan masalah tersendiri dalam perumusan kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat, terutama karena Amerika Serikat memiliki pangkalan militur di Filipina yang mampu menopang politik globalnya. pemi lu yang dilaksanakan dalam situasi ketidakstabilan politik , terutama setelah terbunuhnya bekas Senator dan pomimpim oposisi Benigno Aquino, telah menjerumuskan Amerika Serikat dalam pilihan yang sulit. Apakah akan mengambil kebijaksanaan untuk tetap mempertahankan kawan lamanya, Marcos, atau sebaliknya membantu kelompok oposisi dalam menghadapai Marcos. Untuk itulah skripsi ini bermaksud membahas mengapa atau faktor faktor apa yang melandasi diambilnya kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat yang mendukung kelompok oposisi di bawah pimpinan Corason Aquino, sebaliknya menarik dukungannya kepada Marcos. Dalam menganalisa masalah ini, dipergunakan kerangka pendekatan dari Neuchterlein mengenai Kepentingan Nasional dan pendekatan dari Smith mengenai Kebijaksanaan luar negeri berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi di suatu negara. Pendekatan Neuchterlein menguraikan bahwa tindakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya, yang terdiri dari kepentingan pertahanan, kepentingan menciptakan sistem internasional yang aman, kepentingan ekonomi dan kepentingan ideologi. Sedang pendekatan dari Smith didasarkan pada pendapat bahwa suatu kebijaksanaan luar negeri yang merupakan cerminan dari kepntingan nasional suatu negara, dapat berubah karena adanya perubahan perubahan di dalam negara dimatm kebijaksanaan luar negeri itu ditujukan. Namun demikian Smith juga tidak mengabaikan adanya faktor intervening, yaitu faktor faktor yang berperan dalam menginterpretasikan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat dalam pemilu Filipina berubah setelah terjadinya perubahan perubahan di negara tersebut. Dan setelah mengantisipasikannya dengan kepentingan nasionalnya, menurut para perumus kebijaksanaan, maka kemudian Amerika Serikat menarik dukungannya terhadap. Mareos."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai garis kebijaksanaan luar negeri AS terhadap Panama dan tindakan konkrit dari garis kebijaksanaan tersebut. Pembahasan dibatasi pada periode 1983- 1989. Salah satu pilar tradisional kebijaksanaan AS terhadap negara-negara di kawasan luar negeri Amerika Latin, Panama khususnya, adalah Doktrin Monroe. Doktrin ini mengisyaratkan tidak dikehendakinya campur tangan pihak asing di wilayah halaman belakang AS tersebut. Di tingkat global, kebijaksanaan luar negeri AS terutama pada masa pemerintahan Ronald Reagan tetap tidak dapat melepaskan diri dari pilar tradisional tersebut, Itulah sebabnya setiap persoalan yang muncul di wilayah halaman beladangnya itu tidak dapat dilepaskan dalam konteks persaingan Timur-Barat. Sekalipun perkembangan iklim internasional di penghujung dekade 80an ini menunjukkan perubahan yang mengejutkan dalam pola hubungan negara-negara adi daya, dak menggoyahkan tekad AS untuk mempertahankan garis kebijaksanaannya terhadap wilayah Amerika Latin. tetap ti- Di Panama pengaruh dan kehadiran AS tak pelak lagi kan yang terbesar dibandingkan dengan negara manapun, memburuknya hubungan AS - Panama sejak paruh pertama dekade 80an, ditambah dengan situasi politik domestik Panama yang semakin tidak menentu, telah mengundang reaksi Gedung Putih untuk lancarkan sanksi-sanksi ekonomi serta tekanan tekanan diplomatik. merume- Pada masa pemerintahan Ronald Reagan dan dilanjutkan oleh penggantinya, George Bush, sanksi - sanksi ekonomi dan tekanan-tekanan diplomatik tersebut ternyata tidak mencapai hasil sebagaimana yang mereka harapkan selama ini. Itulah sebabnya bagi George Bush pilihan melakukan intervensi militer merupakan jalan pemecahan yang terbaik."

""

"United States? foreign policy has been extremely influenced by some determinantfactors both personal and institutional. However, by the end of World War II, an institutionknown as interest group, played important role relatively to the determination of United States?foreign policies, particularly those which were related to Middle East conflict. A Jewish lobbyknown as AIPAC (American Israeli Public Affairs Committee) has been the most powerfulinterest group to influence the United States? foreign policy especially after President Truman?sadministration. This article describes the internal development of AIPAC and someAIPAC?s actions in order to get public supports to influence the decision makers."