Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSarat surat-surat berharga seperti yang tersebut dalam KUHD yitu wesel, cek, Surat sanggup, kwitansi dan proses atas tunjuk, selama 20 tahun terakhir ini dalam dunia perbankan telah tercipta suatu sistim pembayaran dengan menggunakan kartu plastik yang disebut credit card, yang merupkan pembayaran kredit, Hal ini sesuai dengan pengertian bahwa bank memberikan kredit dan jasa jasa dalam lali lintas pembayaran dan peredaran uang. Jadi dalam pemakaian credit card bank memberikan kredit kepada pemegang credit card dengan dikenalnya credit card berarti bertambah lagi suatu jenis produk pelayanan perbankan untuk masyarakat. Disamping berfungsi sebagai fasilitas untuk mendapatkan kredit, credit card juga merupkan alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Credit card dapat dipergunakan untuk belanja di toko, restoran hotel maupun di tempat-tempat hiburan. Kenyataan ini sangat bermanfaat bagi para usahawan yang sedang melakukan perjalanan karena dewasa ini telah banyak pedagang pemberi jasa yang dapat menerima credit sebagai alat pembayaran jadi dengan memiliki credit card seseorang akan merasa lebih aman dan nyaman karena tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumiah yang cukup basar."

"Perbankan sebagai salah satu bidang ekonomi telah memberikan jasanya kepada masyarakat dengan mengeluarkan suatu alat pembayaran yang praktis yaitu Credit Card, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan. Pemberian credit card juga merupakan salah satu cara penyediaan fasilitas kredit yang mana merupakan pemupukan modal dari masyarakat, sehingga perlu sarana ditingkatkanagar dapat turut serta menunjang pembangunan yang sekarang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh Pemerintah.Penyediaan fasilitas kredit untuk nasabah didasari oleh suatu perjanjian kredit, di mana aspek hukum sangat berperanan dalam perjanjian kredit yang dimaksud. PerjanJian kredit merupakan inti dan dasar hukum diterimanya dana fasilitas kredit oleh nasabah dari bank, karenanya perjanjian kredit juga sebagai wadah titik tolak terciptanya hubungan hukum antara kedua belah .pihak. "

"Tingkat kredit macet yang tinggi dapat menurunkan profitabilitas dan likuiditas keuangan bank yang berakibat pada penurunan anggapan kesehatan bank di mata masyarakat maupun dunia perbankan. Terhadap kredit macet bank akan melakukan berbagai upaya penyelesaian seperti penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka akan dilakukan penghapusbukuan tanpa menghilangkan hak tagih bank terhadap kredit tersebut, yang dapat diikuti dengan dilakukannya penghapustagihan. Pada kenyataannya masih terdapat ketidakjelasan dalam proses pelaksanaan serta dampak kepastian hukum atas dilakukannya tindakan ini. Skripsi ini meneliti lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan pada Bank BUMN terutama setelah diberlakukannya PP No. 33 Tahun 2006 yang memberikan banyak perubahan serta dampak yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatis-yuridis yaitu dengan mengaitkan permasalahan terhadap norma hukum terkait perbankan yang berlaku di Indonesia ditambah dengan peninjauan pada Bank X untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Pada kesimpulannya, proses penghapusbukuan dan penghapustagihan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan internal masing-masing Bank BUMN dan membawa dampak baik positif maupun negatif bagi bank dan debitur.

---

High level of non-performing loans may decrease the profitability and liquidity of the bank's financial result that may affected the bank's health perception in the eyes of society and the world of banking. Against bad loans the bank will make various efforts to settle such as rescheduling, reconditioning, and restructuring. If these efforts are not successful, it will be done with write-off without removing the bank's right to claim the credit, which can be followed by doing the hair cut. In case there is still a lack of clarity in the implementation process and the impact of legal certainty for commission of these acts. This research further investigates the implementation process of write-off and hair cut on state-owned banks, especially after the enactment of Government Regulation No. 33 on Year 2006 which gives a lot of changes and impacts. The method used in this research is by linking the normative juridical issues related to the legal norms applicable in the Indonesian banking coupled with observation to X Bank to complete the required data. In conclusion, write-off and hair cut process is conducted in accordance with the internal policies of each state-owned bank and bring both positive and negative effects for bank and debtor."

"Adalah menjadi kebanggaan kita dengan sebuah ungkp_an bahwa perpustakaan sebagai jantungnya sebuah univer_sitas/perguruan tinggi. Kita akan lebih bangga lagi bi_la benar-benar perpustakaan dapat berfungsi sebagai jan_tungnya sebuah perguruan tinggi dan bukan sebuah ungkap_an semata-mata. Pada umumnya keadaan dan perkembangan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia dewasa ini masih jauh da_ri pada yang diharapkan. Hal ini jelas terungkap dalam pembahasan Satgas Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia yang mengemukakan latar belakang perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Akan tetapi kita tidak boleh tinggal diam dan berpangku tangan saja menerirna kenyataan ini. Karena pada dasarnya masalah perpustakaan, bukan hanya masalah pustakawan sendiri dengan lembaga-_lembaga induknya akan tetapi menjadi masalah pemerintah juga. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah lama menaruh perhatian terhadap perpus_takaan, khususnya perpustakaan perguruan tinggi. Hal ini jelas nampak dengan diikut sertakannya perpustakaan dalam menunjang program pendidikan tinggi di Indonesia. Kebijak_sanaan selanjutnya yang ditempuh ialah tahun 1962 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan instruksi no. 9 _"