Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAnjuran untuk pembayaran secara giral telah dilakukan dan dimulai oleh menteri urusan penertiban dan modal swasta, Maksud surat edaranyang dikeluarkan oleh menteri tersebut adalah merupakan usaha untuk mempengaruhi penggunaan uang kartal pada masyarakat dengan mangalihkan kepada sistim pembayaran giral, Sekitar tahun 1970-an hasil dari usaha tersebut mulai tampak, pembandingan persentasi diantara uang giral dan uang kartal adalah 405 (uang giral) : 60%( uang kartal) hal ini cukup menggembirakan, namun usaha tersebut. terus dilakukan dengan harapan pada suatu saat penbandingan persentasi uang giral lebih besar dari pada uang kartal. perkembangan pemakaian uang giral oleh masyarakat menunjukan peningkatan yang pesat sekali. Hal ini kita lihat dalam grafik (jumlah uang yang beredar sejak tahun 1982 sampai tahun 1985) dari grafik tersebut dapat kita lihat peningkatan pemakaian uang giral dalam masyarakat. Pada tahun 1985 terlihat jumlah uang yang beredar kira-kira sebesar 975 milyar rupiah dan uang kartal sebanyak 526 milyar rupiah, dan uang kartal sebanyak 449 milyar rupiah. dari data tersebut dapat diperkirakan presentasinya sekitar 53,95% (uang giral) : 46,05% (uang kartal) perbandingan persentasi ini merupakan kebalikan dari perbandingan persentasi sekitar tahun 70 - an, dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah terbiasa untuk menggunakan uang giral dalam kegiatan ekonominya. Ini berarti pula perbangkan telah dapat menghipun dana yang ada dalam masyarakat untuk dapat dipergunakan sebagai biaya/dana pembangunan."

"Dalam sistem pembayaran di dunia bisnis, perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mempengaruhi alat pembayaran yang bersifat elektronik demi memfasilitasi kegiatan ekonomi masa kini. Skema pembayaran secara instan berfokus pada kecepatan, keamanan, dan inovasi. Sehingga dengan semua perubahannya, sistem pembayaran berbasis elektronik dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih efisien dan efektif. Penulisan mengkaji konstruksi hukum dan arah pengembangan instrumen pembayaran cek dan bilyet giro berbasis elektronik, demi keberhasilan program pembangunan yang memiliki akibat baik yang dibuat untuk memiliki konsekuensi hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Keberhasilan pengembangan cek dan bilyet giro berbasis elektronik perlu didukung lembaga negara yakni Bank Indonesia yang memiliki kewenangan regulasi untuk dapat memberikan kepastian hukum pada pelaksanaanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang, bahan pustaka serta didukung dengan wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cek dan bilyet giro dapat dibuat dalam bentuk elektronik dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, serta memiliki perlindungan hukum dari undang-undang yang terkait. Disamping itu Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan cek dan bilyet giro elektronik berupa Peraturan Bank Indonesia.

---

In the business world, technological and digital advancements have influenced electronic payment tools to facilitate today's economic activities. The instant payment scheme focuses on speed, security, and innovation. So with all the changes, electronic payment systems can help people meet their needs more efficiently and effectively. This paper examine the legal construction and direction of the development of cheque payment instruments and electronic bilyet giro, with the aim of ensuring the success of development programs that yield positive outcomes and provide legal protection for the public. The Bank of Indonesia, a state institution with regulatory authority, must support the successful development of electronic checks and giro bills to ensure legal certainty in their implementation. This study employed the doctrinal research method, incorporating a legal approach, library materials, and interviews. The research concluded that electronic checks and bills can serve as valid proof and enjoy legal protection under relevant laws. In addition, the Bank of Indonesia has the authority to issue cheque regulations and electronic bilyet giro in the form of Peraturan Bank Indonesia."