Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 178301 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Insan Budi Maulana
Depok: Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Purwaniati Nugraheni
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994
S22973
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 1996
S23135
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Uus Danu Kusumah
"Hutan memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia yaitu sebagai sistem penyangga kehidupan. Hutan memiliki beragam manfaat baik manfaat ekologis, manfaat ekonomis dan manfaat sosial. Manfaat ekonomis hutan dalam perekonomian negara I:idak dapat dipandang remeh. Selama iebih dari 3 dekade, sumber daya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi dalam bentuk peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah. Salah satu bentuk pemanfaatan hutan dari sisi ekonomis adalah dengan berdirinya industri pengolahan kayu.
FAO maupun Departemen Kehutanan melaporkan bahwa produksi basil hutan utama Indonesia pada tahun 1980 adalah kayu bulat yang diikuti dengan kayu gergajian dan kayu lapis, demikian pula dengan jumlah hasil hutan yang diekspor. Produksi kayu bulat menurun drastis pada tahun 1985, sementara produksi kayu gergajian dan kayu lapis meningkat sangat tajam pada tahun tersebut demikian pula dengan jumlah ekspornya, bahkan ekspor kayu lapis sudah jauh melampaui jumlah ekspor kayu gergajian. Ini berkaitan dengan dikeiuarkannya SKB Tiga Menteri (Pertanian, Perdagangan/Koperasi, dan Perindustrian) pada bulan Mei 1980 tentang penyediaan kayu dalam negeri dikaitkan dengan ekspor kayu bulat. SKB tersebut ditindaklanjuti dengan SKB Empat Dirjen (Kehutanan, Aneka Industri, Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri) pada bulan April 1981 tentang peningkatan industri pengolahan kayu terpadu yang berintikan industri kayu lapis.
Kebijakan larangan ekspor kayu bulat ini, yang dike!tkan - dengan pengembangan industri pengolahan kayu di dalam negeri yang berintikan kayu lapis, bertujuan: (a) meningkatkan perolehan devisa dan ekspor kayu olahan, (b) memperluas kesempatan kerja di bidang industri hasil hutan, (o} meningkatkan nilai tambah, dan (d) memacu perkembangan ekonomi regional."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T20140
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nofrizal Lasrun
1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ria Sartika Azahari
1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jerry Alphanto
"ABSTRAK
Sehubungan dengan makin berkurangnya proporsi ekspor migas seiring dengan meningkatnya Industrialisasi di Indonesia, terasa sekali bahwa peranan ekspor non-migas sebagai surnber devisa bagi negara Indonesia dimasa yang akan datang makin besar. Bila dibandingkan dengan penghasil devisa lainnya, ekspor non-migas boleh jadi adalah penghasil devisa yang mempunyai prospek yang paling baik bagi stabilitas ekonomi dan budaya nasional karena orientasinya adalah menjual produk buatan Indonesia kepada negara-negara di luar Indonesia. Sebab itulah pemerintah Indonesia dengan berbagai upaya mencoba terus meningkatkan ekspor non-migas.
Dengan berketnbangnya telekomunikasi dan komputerisasi yang menyebabkan ekonomi dunia tidak berbatas negara, hal ini berarti meningkatkan sarana ekspor dan irapor bagi para pelaku ekonomi di dalam perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara kepulauan yang banyak menghasilkan bahan baku industri dan mempunyai jumlah tenaga kerja yang besar, memiliki potensi besar dalam berbagai industri yang dapat menunjang ekspor non-migas. Salah satu dari industri non-migas Indonesia yang mempunyai potensi yang cerah adalah industri furniture kayu dimana Indonesia mempunyai bahan baku yang berlimpah dari hasil hutan yang besar. Namun -demikian pangsa pasar ekspor furniture kayu Indonesia dalam pemasaran internasional terasa masih kecil bila dibandingkan dengan negara lain, walaupun Indonesia memiliki bahan baku yang berlimpah serta jumlah tenaga kerja yang besar. Da lam karya akhir ini karni mencoba menganalisa segmen-segrnen dan potensi-potensi pasar furniture kayu yang masih terbuka dan belum dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia dalam meningkatkan pangsa pasar dalam pemasaran internasional pada umumnya dan di Jepang pada khususnya. Kami juga akan membahas Jepang, sebagai pasar yang besar tetapi merniliki kompleksitas yang tinggi serta rnempelajari bagaimana perusahaan-perusahaan furniture kayu Indonesia memasuki pasar Jepang.
Dalam menganalisis ekspor furniture kayu Indonesia ke Jepang, kami menggunakan beberapa analisis yang meliputi antara lain analisa kekuatan dan kelemahan furniture kayu Indonesia di pasar Jepang serta peluang dan ancamannya. Disamping itu juga hasil analisa lingkungan industri yang terdiri dari persaingan dalam industri, kekuatan pemasok, ancaman pendatang baru, kekuatan pembeli dan ancaman dari produk pengganti. Selain itu juga dilakukan analisa bauran pemasaran untuk menganalisa perangkat variabel pemasaran yang terdiri dari produk, distribusi, promosi dan harga.
Dari analisa-analisa tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai kondisi ekspor furniture kayu Indonesia di Jepang yang merupakan salah satu andalan pemerintah Indonesia didalam menjaring devisa, adanya pengembangan peraturan berupa deregulasi ekspor yang diharapkan dapat memperbesar pangsa pasar furniture kayu Indonesia di Jepang yang baru mencapai 4,57% dari keseluruhan irapor Jepang untuk porduk furniture kayu. Disamping itu usaha pemanfaatan secara optimal keunggulan-keunggulan yang dimiliki Indonesia dibandingkan dengan sejumlah pesaing dari negara lain yaitu melimpahnya tenaga kerja dan tersedianya bahan baku yang cukup raemadai di Indonesia, usaha-usaha ini diharapkan dapat memacu perkembangan ekspor furniture kayu. Sedangkan saran-saran yang dapat diberikan antara lain adanya kebijakan Pemerintah guna menciptakan deregulasi yang menunjang industri furniture kayu agar menjadi kompetitif, peningkatan mutu produk, harga produk yang cukup bersaing dan usaha peningkatan distribusi serta promosi produk yang intensif merupakan strategi ekspor perabot kayu Indonesia mencapai peningkatan pangsa pasar di Jepang."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagalung, Johanes Ronald Elyeser Roparulian
"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai substansi manakah dari Peraturan Perundang-undangan mengenai investasi yang belum mencerminkan kepastian hukum? Aparatur hukum bagaimanakah yang bisa menghambat penanaman modal? Budaya hukum yang bagaimana yang bisa mendatangkan ketidakpastian hukum? Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang dilakukan dalain rangka mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan modal yang besar dan waktu yang tepat. Modal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penanaman modal. Agar dapat mendorong penanaman modal dibutuhkan syarat
kepastian hukum. Berkaitan dengan kepastian hukum setidaknya ada tiga kualitas yang perlu diciptakan oleh Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu stability, predictability dan fairness. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan dukungan aparatur hukum yang professional dan bermoral dengan didukung oleh budaya masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek kepastian hukum, substansi hukum Undang-undang Penanaman Modal yang memuat insentif dan pembatasan dalam kegiatan penanaman modal sudah dapat menciptakan stability, predictability dan fairness. Sedangkan aparatur hukum pelaksana Undang-undang Penanaman Modal dan budaya hokum msayarakat Indonesia dalam kegiatan Penanaman Modal belum dapat memenuhi kualitas yang dipersyaratkan untuk memberikan kepastian hukum sebagai syarat datangnya penanaman modal asing ke Indonesia
This study uses a normative juridical research method using secondary data consisting of primary legal sources, secondary sources and tertiary sources. The problem in this thesis is about which substance of the legislation regarding investment does not reflect legal certainty? What kind of legal apparatus can hinder investment? What legal culture can create legal uncertainty? The implementation of development in Indonesia which is carried out in order to encourage economic growth requires large capital and the right time. This capital can be obtained through investment activities. In order to encourage investment, legal certainty is required. In relation to legal certainty, there are at least three qualities that need to be created by the Investment Law, namely stability, predictability and fairness. To ensure consistency in the implementation of regulations, it is necessary to support professional and moral legal apparatus supported by community culture. It can be concluded that from the aspect of legal certainty, the legal substance of the Investment Law which contains incentives and restrictions in investment activities has been able to create stability, predictability and fairness. Meanwhile, the legal apparatus implementing the Investment Law and the legal culture of the Indonesian people in investment activities have not been able to meet the quality required to provide legal certainty as a condition for the arrival of foreign investment to Indonesia."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Teddy Cipta Lesmana
"Skripsi ini membahas tentang status kepemilikan barang bukti setelah putusan pengadilan, studi putusan kasus illegal logging Putusan No. 427/Pid.b/2012 /PN.Tsm dan Putusan No. 710/Pid.B/2011/PN.Mkt. Selain itu penulis juga menganalisis tentang putusan pengadilan terhadap barang bukti milik pihak ketiga dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Dari penelitian yang dilakukan, Pasal 78 ayat (15) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak mengatur dengan jelas terhadap barang bukti milik pihak ketiga yang dipergunakan terdakwa sebagai alat angkut kayu ilegal. Hal tersebut menjadi dilematis bagi hakim dalam memutus status kepemilikan barang bukti tersebut apakah dinyatakan dirampas untuk negara ataukah dikembalikan. Sehingga tentang ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan perlu diatur dan dijelaskan lebih lanjut lagi demi terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

This thesis discusses the ownership status of evidence after the court decision ruling illegal logging case study of decision number 427/Pid.b/2012 /PN.Tsm and decision number 710/Pid.B/2011/PN.Mkt. in addition, the author/writer also analyzed the evidence of the court decision against a third party in the case. The research method used is the method of literature research juridical-normatif. The research conducted, chapter 78 verse 15 law No.41 of 1997 on forestry is not set clearly against the evidence of a third party as a conveyance of illegal logging. This is a dilemma for the judges in deciding the ownership status of the evidence is otherwise deprived of or returned to the country. So on the provisions of article 78 paragraph 15 law No. 41 of 1999 on forestry needs to be regulated and explained further in order to create certainty, fairness, and legal expediency."
Universitas Indonesia, 2014
S53674
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alldo Fellix J.
"Kemenangan neoliberalisme sebagai ideologi yang diterima secara universal telah mengubah paradigma negara-negara dalam pengelolaan hak publik dan juga mengubah perilaku ekonomi manusia. Melalui aktor-aktornya, neoliberalisme juga mendorong pemerintah Indonesia untuk memprivatisasi universitas publiknya dan memperlakukan peserta didik sebatas konsumen dalam ruang pasar. Saat ini, universitas publik turut terjerat dalam relasi sosial neoliberal. Universitas yang terpengaruh neoliberalisme disebabkan dorongan untuk memprivatisasi institusinya dan minimnya alokasi anggaran dari pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan. Pengaruhnya turut mengubah model pengelolaan universitas publik yang berbasis kompetisi pasar, menginisiasi korporatisasi dan komersialisasi. Skripsi ini membahas fenomena tersebut terhadap empat universitas publik dan Universitas Indonesia secara spesifik dalam hal implementasi korporatisasi, otonomi dan dampaknya terhadap aksesibilitas.
Korporatisasi Universitas Indonesia berdampak signifikan terhadap komersialisasi peserta didik, meningkatkan biaya pendidikannya secara gradual dan mereduksi aksesibiltas bagi masyarakat miskin untuk memasuki universitas publik. Penulis juga mengangkat argumennya berdasarkan tren yang mengemuka: privatisasi sektor pendidikan, peningkatan korporatisasi dan otonomi pengelolaan universitas dan peningkatan biaya pendidikan sebagai indikasi dari komersialisasi.

Neoliberalism has changed the world’s paradigm on how governments should manage public rights and also affecting people’s economic behavior. Neoliberalism through its actors also push Indonesian government to privatize its public university and treat its student only as finite market consumers. In the current context, public universities are both enmeshed in, and reproduce neoliberal social relations. The neoliberal university is affected by privatization and underfunding from the government. Public universities have also internalized the competitive model of the market; initiating corporatization and commercialization. The study covered four Indonesia’s public university and specifically examines Universitas Indonesia in terms of its implementation of corporatization, autonomy and its effect on accessibility.
Corporatization of Universitas Indonesia had significant effect on the commercialization of students, increasing their tuition fee gradually and reduces the accessibility of the poor in Indonesia to enter public university. The author weaves the arguments together to point to several prominent trends: higher education sectors privatization, increased corporatization and autonomy of university governance and mounting student’s tuition fee as indication of commercialization."
2014
S54125
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>