Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebiasaan berwakaf sebenamya sudah melembaga sedemikian rupa di kalangan masyarakat Islam meskipun belum seperti apa yang menjadi harapan artinya jumlah harta wakaf khususnya wakaf tanah belum mencukupi dan belum bsrpengaruh secara luas dimasyarakat.Perwakafan di Indonesia sudah lama berjalan, baik berada di bawah pengawasan perseorangan maupun di bawah pengawasan organisasi-organisasi Islam. Namun peraturan perundangan yang mengatur dan menjamin perwakafan di Indonesia belum ada. Akibatnya sering terjadj sengketa atas tanah-tanah wakaf dan sering pu1a berakibat hilangnya tanah-tanah wakaf untuk kemudian menjadi milik perseorangan karena kebanyakan hafta wakuf yang berupa tanah masih harus diatasnamakan perseorangan dan tidak berkedudukan sebagai harta wakaf."

"PPAT sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum tertentu berkenaan dengan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT menjadi akta otentik sepanjang seluruh unsur-unsur dari akta otentik itu terpenuhi, tetapi sangat disayangkan pada prakteknya masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh PPAT; disini penulis fokuskan pada PPAT Sementara yaitu Camat yang seringkali tidak menghiraukan dan melanggar ketentuan yang diberlakukan, sehingga timbul permasalahan yaitu antara lain bagaimana akta-akta yang dibuat oleh PPAT yang tidak memenuhi unsur-unsur dari suatu akta otentik , bagaimana perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan, serta bagaimana Cara untuk mengatasi kurangnya pemahaman dari PPAT Sementara itu dibidang hukum pertanahan, hukum perjanjian, serta teknik pembuatan aktanya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu dengan metode penelitian kepustakaan yaitu guna memperoleh data dari buku-buku hukum, perundang-undangan maupun peraturan pemerintah dan metode penelitian lapangan yaitu untuk memperoleh data dari kuisioner-kuisioner yang diberikan kepada PPAT di Kabupaten Tulang Bawang. Kesirnpulan yang dapat ditarik disini bahwa pada prakteknya masih banyak ditemui penyimpangan maupun kesalahan yang dilakukan oleh PPAT Sementara dalam membuat akta-akta PPAT dimana penyimpangan maupun kesalahan itu dikarenakan masih sangat kurangnya pemahaman dari PPAT Sementara dibidang hukum pertanahan, hukum perjanjian, maupun teknik pembuatan aktanya; oleh karena itu sudah seharusnyalah para PPAT Sementara tersebut selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kerjanya dengan terus menggali ilmu guna mengatasi kekurangannya tersebut untuk menghasilkan akta-akta yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang mengaturnya."

"ABSTRAKDengan semakin majunya perekonomian Indonesia, maka semakin meningkatpula taraf hidup masyarakat Indonesia. Hal tersebut mempunyai dampak yang positifyaitu dengan semakin peka pula masyarakat Indonesia akan keinginan untukmeningkatkan kwalitas hidup mereka. Perubahan hidup tersebut dapat dilihat darisemakin meningkatnya kwalitas akan sandang, pangan, papan dan keamanan. Parapengembang melihat kebutuhan akan papan atau tempat tinggal yang Iayak sebagaipeluang dalam industri properti. Sebagai akibatnya dimana-mana bermunculan proyekproyek properti sehingga sampai suatu titik dimana persediaan melebihi akanpermintaan (over supply) dan pasar properti pada akhimya menjadi jenuh. Oleh karenaselama ini target market properti adalah warga negara Indonesia, pemerintah mencobauntuk membuka peluang pasar baru dengan memberikan kepastian hukum kepadawarga negara asing untuk membeli properti di Indonesia. Maka pada tahun 1996dikeluarkanlah Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1996tentang Pemilikan Rumah Tempaf Tinggal Atau Hunian OIeh Orang Asing YangBerkedudukan Di Indonesia. Penelitian kami lakukan untuk melihat apakah peraturantersebut dapat mempengaruhi peningkatan kepemilikan properti oleh warga negaraasing di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan secara signifikan. Setelah melakukan penelitian Iapangan, ternyata peraturan pemeritah tersebuttidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kepemilikanProperti oleh warga negara asing di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu:. kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, terutama warganegara asing dan departemen-departemen yang terkait; . warga negara asirig menganggap peraturan-peraturan di Indonesiamempunyai prosedur yang berbelit-belit dan dapat memakan biayaadministrasi yang besar, sehingga di kalangan warga negara asing banyakterjadi penyelundupan hukum; . semenjak tahun 1997 keadaan politik, ekonomi, sosial dan budaya Indonesiamengalami kekacauan sehingga berpengaruh pada keamanan nasional danmengakibatkan kriminalitas meningkat sangat tajam. Rasa tidak aman ¡niyang mengakibatkan banyak warga negara asing yang pada akhimya pulangatau diminta untuk pulang oleh pemerintah di negaranya; . pergolakan politik di Indonesia dianggap oleh warga negara asing dapatmenciptakan ketidakpastian hukum; Saran untuk permasalahan tersebut di atas adalah pemerintah harus berperanaktif dalam mensosialisasikan peraturan dan mencoba untuk menjaga agar keadaanpolitik, ekonomi, sosial dan budaya Indonesia tetap stabil sehingga tercipta keamanan diIndonesia. Warga negara asing yang berkeinginan untuk membeli properti di Indonesiahendaknya mencari nformasi sejelas-jelanya mengenai kepemilikan properti bagiWarga negara asing. Agen pemasaran properti juga diharapkan dapat membantumelakukan usaha-usaha pemasaran dan memfokuskan target marketnya kepada warganegara asing baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

---

"