Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan semakin meningkatnya kebutuhan dana pembangunan sementara penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi sudah tidak dapat banyak diandalkan lagi, maka usaha-usaha pengerahan dana dalam negeri perlu ditingkatkan. Dalam keadaan seperti ini tabungan masyarakat akan menjadi sumber utama bagi pembiayaan pembangunan dan karenanya peranan bidang moneter perlu ditingkatkan. Sebagai salah satu kebijaksanaan mendasar dalam bidang moneter, Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983 ini telah mempengaruhi perbankan dalam setiap aspek kegiatannya. "

"ABSTRAKPemerintah Indonesia pada tanggal 30 Maret 1983 telah mengeluarkan kebijaksanaan dalam bidang moneter yaitu mengevaluasikan mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dengan kurs 1 USDollar Rp.970, sedangkan kurs sebelumnya - 1 USDollar Rp. 625. Kebijaksanaan tersebut dikenal dengan nama KEMAR 30, dan merupakan tindakan Pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia, sebagai akibat dari resesi dunia. Kebijaksanaan Pemerintah tersebut sangat mempengaruhi dunia usaha di Indonesia, baik mereka yang mengadakan hubungan keja dengan Proyek Pemerintah, maupun hubungan kerja dengan pihak swasta lainnya. Para usahawan yang mengadakan bubungan kerja dengan Proyek Pemerintah, pada umumnya mereka mengadakan perjanjian pemborongan dengan harga yang tetap fixed price. Dengan nilai harga borongan yang tetap tersebut, kebijaksanaan Pemerintah tanggal 30 Maret 1983 sangat merugikan para usahawan, terutama para pemborong yang dalam melaksanakan pekerjaan tersebut harus mendatangkan barang barang dari luarnegeri mengimport barang. Untuk memperkecil Risiko pemborong . Pemerintah telah mengadakan peraturan penyesuaian harga, yaitu memberikan kenaikan harga borongan terhadap perjanjian pemborongan yang sedang dalam pelaksanaan. Penyesuaian harga tersebut dengan cara cara dan rumus rumus tertentu. Pemerintah bersedia memikul sebagian beban sebagai akibat dari Kebij aksanaan mengevaluasikan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, yaitu dengan memberikan eskalasi harga borongan. Dengan demikian Pemerintah telah mengakui bahwa Kebijaksanaan Pemerintah tanggal 30 Maret 1983 bagi pemborong merupakan keadaan memaksa overmacht force majeur, sehingga pemerintah bersedia memikul Risiko. Namun demikian para pemborong tetap diberi kelonggaran untuk menentukan sikapnya, yaitu menerima penyesuaian harga yang diberikan oleh Pemerintah atau menolak dan memutuskan hubungan perjanjian pemborongan dengan Proyek Pemerintah. Dalan hal pemborong memutuskan perjanjian pemborongan, tidak dikenakan sanksi. Dari ketentuan ketentuan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah dengan itikad baik telah berusaha untuk memikul kerugian sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diambil sesuai dengan batas batas kemampuan keuangan negara."

"ABSTRAKDana masyarakat merupakan salah satu sumber dana yang vital bagi bank. Berbagalupaya dilakukan oleh manajemen bank untuk mencapai suatu posisi dana yang terbaikbagi pendanaan usahanya. Kesalahan dalam pengelolaan dana masyarakat akanmengakibatkan permasalahan yang senus dalam operasi bank. Sejak deregulasi perbankan pada bulan Juni 1983 yang dikenal dengan PAKJUN 1983dan berbaga kebijakan serta undang undang yang dikeluarkan oleh pemerintah setelahitu, telah mendorong perbankan nasional Indonesia berada dalam suatu era kehidupanyang sangat dinamis. Banyaknya jumlah bank yang tumbuh secara tidak langsungmengakibatkan persaingan antar bank dalam merebut pasar dana masyarakat menjadisemakin tinggi. Untuk menghadapi persaingan tersebut setiap bank menggunakanberbagai teknik pemasaran yang berbeda balk dengan memanfaatkan jaringan distribusiyang dimiliki, kualitas jasa dan pelayanan dan berbagai pendekatan Iainnya. Sedangkanuntuk mengukur tingkat keberhasilan usaha tersebut, manajemen bank jugamenggunakan berbagai key indicator yang berbeda pada masing bank. Sebagai salah satu baglan dan industri perbankan nasional. Bank BNI juga tidak terlepasdari lingkungan persaingan tersebut. Dengan memanfaatkan berbagai konseppemasaran, bank BNI menjadi saiah satu bank yang mempunyai share terbesar diIndonesia. Dengan basis bisnis yang masih didominasi oleh bisnis perkreditan, sumberdana khususnya dana masyarakat menjadi bagian yang penting dalam kebijakan bianisBank BNI. Seiring dengan berkembarignya bisnis perkreditan terutama pada sektorkorporasi telah menjadikan usaha penghimpunan dana menjadi semakin penting. Untukmenjamin posisi likuiditas usaha dalam pembiayaan bisnis perkreditan, Bank BNI jugatidak luput dari persaingan dalam penghimpunan dana khususnya dana masyarakat. Oleh karena itu segala upaya dilakukan untuk mengarnankan posisi likuiditas yang antaralain dengan memanfaatkan jaringan distribusi melalui cabang-cabang untuk menghimpundana masyarakat. Upaya penghimpunan dana masyarakat pada Cabang ABCmerupakan suatu bukti kongkrit dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan untukmemacu prestasi cabang dalam mencapai tujuan penghimpunan dana tersebut, targetposisi dana nienjadi indikator utama bagi Bank BNI. Pencapaian atas target yang telahditetapkan melalui Corporate Plan menjadi ukuran kinerja cabang dalam melakukanpenghimpunan dana masyarakat. Permasalahan yang timbul kemudian adalah ketika krisis ekonomi mulal merebak danmenggoncang perekonomian nasional. Knsis yang diawali dengan jatuhnya nilai tukarmata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amenka tersebut, telah menjadi awal yangburuk bagi perbankan nasional. Kondisi yang kemudian membawa perbankan ke dalamkondisi krisis telah mengakibatkan bank menghadapì berbagai perrnasalahan kongkrit,antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat, Negative Spread, Non PeformingLoan yang tinggl, dan berbagai masalah lainnya. Keadaan ¡ni menjadi semakin seriuskarena pertumbuhan dana masyarakat pada Cabang ABC temyata mengalami lonjakanyang luar blasa. Namun disisi lain bermuara pada permasalahan profitabilitas danlikuiditas. Dari gambaran tersebut dl atas timbul pertanyaan apakan penilaian kinerjapennghimpunan dana masyarakat dengan semata-mata mempertimbangkan targetpencapalan masih relevan sebagal indikator pengukuran kInerja."

"Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peranan yang sangat penting baik sebagai penerima simpanan maupun sebagai penyalur dana masyarakat. Sehingga faktor kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi sangat penting pula dipelihara. Penyimpan dana mau menyimpan dananya di bank umum apabila dia yakin bahwa dananya akan aman tersimpan. Kepercayaan masyarakat akan lenyap apabila kondisi keuangan bank dalam keadaan buruk antara lain tidak likuid yaitu bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada nasabah. Apabila ini terjadi, maka nasabah akan mengambil dananya di bank beramai-ramai (rush) sebagai cerminan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank umum. Hal ini terjadi di Indonesia pada saat krisis ekonomi melanda yang mempengaruhi kondisi keuangan perbankan secara keseluruhan yang memburuk. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Penjaminan Pemerintah (blankeet guarantee) terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Namun mengingat kebijakan program penjaminan tersebut bersifat sementara dalam rangka langkah darurat untuk mengatasi krisis perbankan sehingga apabila tidak disertai dengan kebijakan yang lebih jelas akan menimbulkan moral hazard dikalangan perbankan maupun masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program penjaminan pemerintah terhadap penghimpunan dana masyarakat dan perkembangan kinerja perbankan serta untuk melihat hubungan antara suku bunga penjaminan dengan suku bunga simpanan dan suku bunga SBI.Data yang digunakan adalah data skunder dari Bank Indonesia tahun 1993 - 2003 untuk deposito dari tahun 1995 - 2003 untuk data perbankan dan suku bunga, sedangkan data pendapatan perkapita bersumber dari data Biro Pusat Statitik periode 1993-2003. Analisis untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan melalui analisis tabulasi dan grafik, analisis korelasi, analisis regresi serta analisis sensitivitas terhadap simpanan dana pihak ketiga, kinerja bank, suku bunga deposito, suku bunga penjaminan, suku bunga SBI serta pendapatan perkapita.Dari hasil penelitian terhadap dampak Program Penjaminan Pemerintah terhadap simpanan masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara program penjaminan pemerintah dengan penghimpunan dana masyarakat artinya program penjaminan telah memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan penghimpunan dana masyarakat di Bank Umum. Hal ini ditunjukkan dengan hasil estimasi fungsi deposito dengan memasukkan variabel program penjaminan sebagai variabel dummy. Sementara itu selama pelaksanaan program penjaminan secara tidak langsung telah mendorong perbaikan kinerja bank umum sebagai akibat krisis keuangan yang melanda Indonesia.Berdasarkan hasil estimasi pengaruh suku bunga penjaminan terhadap hubungan suku bunga deposito dan suku bunga SBI, ditemukan bahwa suku bunga penjaminan memiliki pengaruh dalam penentuan suku bunga simpanan. Dalam hal ini telah terjadi pergeseran acuan penentuan suku bunga simpanan yang sebelumnya selalu mengacu kepada suku bunga SBI maka setelah adanya program penjaminan, suku bunga penjaminan menjadi acuan bank dalam menentukan suku bunga simpanannya."