Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana substansi hukum pengaturan penanaman modal di Indonesia khususnya berkaitan dengan pemberian insentif dan pembatasan penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? Bagaimana peranan aparatur pelaksana Undang-Undang Penanaman Modal dalam penanaman modal di Indonesia? Budaya hukum masyarakat Indonesia yang bagaimana yang mempengaruhi penanaman modal di Indonesia? Pelaksanakan pembangunan di Indonesia yang dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan modal yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penanaman modal. Untuk bisa mendorong penanaman modal dibutuhkan adanya syarat legal certainty atau kepastian hukum. Berkaitan dengan kepastian hukum setidak-tidaknya ada tiga kualitas yang perlu diciptakan oleh Undang-undang Penanaman Modal, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum yaitu pertama, stability; kedua, predictability; ketiga, fairness. Pembahasan kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan daerah dan putusan-putusan pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan adanya dukungan aparatur hukum yang profesional dan bermoral serta didukung dengan budaya hukum masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai dasar pelaksanaan penanaman modal di Indonesia diberlakukan di antaranya dalam rangka menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek kepastian hukum, substansi hukum Undang-undang Penanaman Modal yang memuat tentang insentif dan pembatasan dalam kegiatan penanaman modal sudah dapat menciptakan stability, predictibility dan fairness. Sedangkan aparatur pelaksana Undang-undang Penanaman Modal dan budaya hukum masyarakat Indonesia dalam Penanaman Modal belum dapat memenuhi kualitas yang dipersyaratkan untuk dapat memberikan kepastian hukum yaitu stability, predictibility, dan fairness.

---

This research use the legal research method the normatif by using secondary data consisted of by the substance source legal the primary, source of substance of secondary and tertiary substance source. Becoming the problem of this thesis is how legal substance the arrangement of investment in Indonesia specially go together the gift of incentive and demarcation of investment in Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? How role of legal structure of Undangundang Penanaman Modal in investment activity in Indonesia? Legal culture the Indonesia society which is how influencing investment activity in Indonesia? Development in Indonesia performed within frame push the economic growth need the big enough capital and made available when correct. This capital is obtainable passing activity of investment. To be able to push the investment required by the existence of condition of legal certainty. Go together the legal certainty in any case there is three quality which require to be created by Undang-undang Penanaman Modal, so that can create the rule of law that is first, stability; second, predictability; third, fairness. This legal certainty solution have to cover the aspect legal substance, start from law of up to by legislation decision and justice decision. To guarantee the existence of consistency in regulation execution needed by the existence of professional support legal structure and have moral to is and also supported legal culture society. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal as base of investment activity in Indonesia gone into effect among other things in order to facing global economics change and taking part in of Indonesia in so many job of is of equal international so that require to be created by climate of investment which kondusif, promotif, giving legal certainty, justice, and efficient fixed pay attention to the economic importance of national. As inferential research result that evaluated from of legal certainty aspect, legal substance the Undang-undang Penanaman Modal loading about incentive and demarcation in activity of investment activity have earned to create the stability, predictibility and fairness. While legal structure of UU Penanaman Modal and legal culture the Indonesia society in investment activity not yet earned to fulfill the quality which qualify to can to give the rule of law that is stability, predictability, and fairness."

"Banyak faktor yang mempengaruhi iklim investasi. Diantaranya adalah sistem perpajakan, jaminan stabilitas keamanan, kondisi perburuhan, kinerja birokrasi dan adanya kepastian hukum. Dalam sistem perpajakan, dikenal dua fungsi utama yang berpengaruh bagi bergeraknya roda perekonomian Indonesia. Fungsi utama adalah fungsi budgeter; yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara untuk membiayai pembangunan. Fungsi kedua adalah fungsi regulerend (mengatur) dimana pajak ikut mempengaruhi berbagai kebijakan-kebijakan nasional seperti ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya. Salah satu wujud dari fungsi mengatur dari pajak ini adalah pemberian insentif bagi penanaman modal. Dalam Pasal 15 Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Pasal 9 sampai dengan pasal 16 Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan perubahan-perubahannya jelas diatur bahwa pemberian insentif pajak merupakan salah satu rangsangan bagi investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya. Dalam Undang-Undang Perpajakan sebelum dan sesudah Tax Reform (Reformasi Perpajakan) 1984, insentif pajak merupakan fasilitas yang diberikan bagi investasi, walaupun pada awal reformasi pajak 1984 pemberian insentif pajak ditiadakan. Kebijakan pajak pada saat itu merupakan kebijakan yang anti fasilitas atau anti insentif. Pertumbuhan investasi di Indonesia yang cenderung naik-turun belakangan ini, membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2006 tentang Paket kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Dalam paket perbaikan iklim investasi tersebut salah satu kebijakan penting adalah memberikan insentif pajak bagi penanaman modal asing maupun lokal. Selain itu perbaikan terhadap Undang-undang Penanaman Modal dan Undang-undang Pajak juga merupakan salah satu isi paket kebijakan tersebut. Dalam bidang perpajakan, selain pemberian insentif, pelaksanaan modernisasi dalam pelayanan pajak juga ditekankan sebagai upaya perbaikan iklim investasi. Kebijakan tentang pemberian insentif pajak bagi penanaman modal di Indonesia diharapkan akan memberi pengaruh positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. "

"Apabila investor asing ingin menanamkan modal di Indonesia tentu membutuhkan suatu badan hukum untuk digunakan sebagai tempat memberikan perlindungan hukum dan membatasi ruang geraknya agar tetap berada dalam pengawasan dan tidak keluar dari jalur yang telah diatur oleh UU No.1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Badan hukum tersebut dapat ditempuh melalui pendirian PT.PMA dengan rangkaian prosedur yang harus dilaksanakan. Diantara rangkaian prosedur tersebut, prosedur pertama yang harus dilaksanakan adalah pengajuan permohonan PMA ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan memperhatikan persyaratan yang diberlakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berkaitan dengan hal ini, tugas notaris membantu pemerintah memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak yang melakukan pendirian tersebut, membuatkan Joint Venture Agreement yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bentuk kesepakatan para pihak dan membuatkan akta pendirian PT. PMA. Metode penulisan tesis ini bersifat deskriptif, normatif dan empiris, terhadap prosedur yang diberlakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam pendirian PT. PMA, tugas notaris dalam hal ini adalah pemberian penyuluhan hukum, pembuatan Joint Venture Agreement dan pembuatan akta pendirian PT. PMA. Namun perlu diketahui juga bahwa pembuatan Suatu Joint Venture Agreement tidak mérupakan suatu keharusan karena pendirian PT. PMA dapat diajukan permohonannya secara langsung oleh para pihak dengan disertai dokumen yang diwajibkan saja, oleh karena itu pembuatan suatu Joint Venture Agreement hanya merupakan suatu pilihan bagi para pihak. Sedangkan tugas notaris dalam hal ini adalah memberikan saran kepada para pihak untuk membuat Joint Venture Agreement agar memudahkan pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam memberikan persetujuan terhadap pendirian tersebut."