Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perlindungan hukum hak cipta atas karya sinematografi dengan tinjauan khusus hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD. Dengan pendekatan sosiolegal, dilihat bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat serta berinteraksi dengan lingkungan di mana hukum itu diberlakukan. Memakai analisa deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dan menggambarkan realita atas permasalahan yang ada di lapangan untuk menunjang hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum hak cipta atas hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD belum dapat berjalan, disebabkan: perbedaan konsep kepemilikan pelaku usaha penyewaan dengan konsep rezim hak cipta, kurangnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum terhadap hak penyewaan, penegak hukum belum serius, dan belum ada peraturan pelaksana dari ketentuan hak penyewaan. Juga bahwa pemegang hak cipta lebih fokus kepada pemberantasan pembajakan VCD.

---

This thesis to study about legal protection of copy right on cinematografi work with special review on rental right of cinematography in the form of VCD. Using the socio-legal approach, to see how the law works among society and how it interacts on the environment where it prevail. Qualitative descriptive analysis is used to describe and explain the reality of legal problems that has existed to support the result of field research.

The research result show that the copyright law enforcement on rental right of cinematography in the form of VCD hasn?t been being realized yet, caused by: difference of the ownership concept between rental entrepreneurs and the copyright concept, the people's and the law enforcement apparatus?s knowledge about rental right are still weak, the apparatus have not worked seriously to enforce the copyright provision, and the rental right regulation has not been complemented by implementation regulations. Also found that the copyright holders are more focus to eliminate the copyright pirating of VCD. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan antara ketentuan tentang penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial ciptaan berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Lisensi Creative Commons. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan mengenai penggunaan yang wajar dan penggunaan komersial dalam Lisensi Creative Commons tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta, sebaliknya mengatur lebih jelas dan tegas batas antara penggunaan yang wajar dan pelanggaran. Selain itu, penelitian menyatakan bahwa ketentuan mengenai Hak Adaptasi dalam Lisensi Creative Commons mempermudah pelaksanaan hak tersebut.

---

ABSTRACTThis paper discussed about the comparison between the provision regarding the fair use and commercial use of creation based on Law No. 19 of 2002 compared to Creative Commons License. Research carried out by juridical-normative method which tracing data and legal materials relating to the title. The study states that the provisions regarding the fair use and commercial use of the Creative Commons License does not conflict with the provisions of the Copyrights Act, by contrast it sets the boundaries between fair use and infringement more clearly and firmly. Furthermore, the study states that the provisions regarding the rights of Adaptation in the Creative Comons License facilitate the implementations of these rights. "

"Pemahaman tentang konstruksi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: teknologi konstruksi (constuction technology) dan manajemen konstruksi (construction management). Kedua hal itu saling terkait dan saling mendukung sehingga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proyek.Proyek konstruksi khususnya proyek gedung bertingkat bersifat unik, dalam proses tersebut terdapat tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan sumber daya manusia, material, peralatan, organisasi proyek dan teknologi konstruksi. Berbagai resiko yang menyebabkan rendahnya produktivitas dapat timbul dalam pekerjaan gedung akibat banyaknya sumber daya yang terlibat.Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang menyebabkan rendahnya produktivitas pada tahap pelaksanaan proyek gedung bertingkat di DKI Jakarta agar di masa mendatang dapat menjadi acuan bagi para pelaksana pekerjaan gedung bertingkat atas kemungkinan terjadi risiko yang menyebabkan rendahnya produktivitas yang potensial di proyek. Di dalam suatu proyek gedung sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh faktorfaktor risiko rendahnya produktivitas tenaga kerja terampil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor risiko produktivitas tenaga kerja terampil yang paling berpengaruh pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan Kuisioner ke Pakar dan setelah di reduksi Pakar di sebar lagi ke Stakeholder. Metode Analisa yang digunakan adalah analisa statistik dengan bantuan Statistical Product for Service Solusion ( SPSS) versi 13.Berdasarkan hasil dari penelitian ini Kinerja keterlambatan waktu proyek gedung dipengaruhi oleh kurangnya inovasi dan kreativitas, tidak tersedianya material dan terlalu sering terjadi lembur, dan ini mempunyai kontribusi sebesar 76,6% terhadap keterlambatan waktu pelaksanaan proyek gedung bertingkat di DKI Jakarta."

"Pemahaman tentang konstruksi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: teknologi konstruksi constuction technology) dan manajemen konstruksi (construction management). Kedua hal itu saling terkait dan saling mendukung sehingga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proyek. Proyek konstruksi khususnya proyek gedung bertingkat bersifat unik, dalam proses tersebut terdapat tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan sumber daya manusia, material, peralatan, organisasi proyek dan teknologi konstruksi. Berbagai resiko yang menyebabkan rendahnya produktivitas dapat timbul dalam pekerjaan gedung akibat banyaknya sumber daya yang terlibat. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang menyebabkan rendahnya produktivitus pula tuhup peluksunaun proyek gedung bertingkat di DKI Jakarta agar di masa mendatang dapat menjadi acuan bagi para pelaksana pekerjaan gedung bertingkat atas kemungkinan terjadi risiko yang menyebabkan rendahnya produktivitas yang potensial di proyek. Di dalam suatu proyek gedung sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor risiko rendahnya produktivitas tenaga kerja terampil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor risiko produktivitas tenaga kerja terampil yang paling berpengaruh pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan Kuisioner ke Pakar dan setelah di reduksi Pakar di sebar lagi ke Stakeholder. Metode Analisa yang digunakan adalah analisa statistik dengan bantuan Statistical Product for Service Solusion (SPSS) versi 13. Berdasarkan hasil dari penelitian ini Kinerja keterlambatan waktu proyek gedung dipengaruhi oleh kurangnya inovasi dan kreativitas, tidak tersedianya material dan terlalu sering terjadi lembur, dan ini mempunyai kontribusi sebesar 76,6% terhadap keterlambatan waktu pelaksanaan proyek gedung bertingkat di DKI Jakarta"

"Skripsi ini membahas perlindungan hak cipta skenario film dan berfokus pada skenario film yang belum selesai dan belum dipublikasikan. Skenario film merupakan dokumen yang dibaca oleh semua departemen produksi film sehingga ia mengalami banyak perpindahan tangan di antara departemen-departemen produksi. Sehingga, skenario film yang belum selesai dan belum dipublikaskan harus mendapatkan perlindungan hak cipta secara tegas. Tulisan ini membahas konsep pengaturan hak cipta dari ciptaan yang belum selesai dan ciptaan yang belum dipublikasikan dan pengejawantahannya di dalam hukum hak cipta Indonesia. Selanjutnya juga dibahas pertanyaan mengenai kapan skenario film mendapatkan hak cipta dan perlindungan terhadap Pencipta ketika skenario filmnya dibocorkan sebelum dipublikasikan. Pada analisis skripsi ini dapat dilihat bahwa belum selesainya atau belum dipublikasikannya skenario film bukan merupakan pembatasan perlindungan hak cipta atasnya. Selain itu, perjanjian penulisan skenario film dan non-disclosure agreement dalam sesi pitching antara penulis skenario dan produser serta rumah produksi merupakan aspek penting dalam perlindungan skenario film yang belum selesai dan belum dipublikasikan.

---

This paper studies the copyright protection of screenplays and focuses on the cases of the unfinished and unpublished screenplay. A screenplay is a document that is read by the whole departments of a film production, therefore, it gets many dispositions among the departments. Thus, the unfinished and unpublished screenplay need to acquire its copyright protection. This paper discusses questions around when the screenplay obtains its copyright and also the protection of the writer if his screenplay is leaked prior to its publication. This paper affirms whether a screenplay has not been finished nor published is not a limitation to its copyright protection. In addition, this paper highlights the importance of screenwriting agreements and non-disclosure agreements in a pitching session between screenwriters and film producers as well as production companies on the protection of the both unfinished and unpublished screenplays."

"Pada masa kini, terdapat permainan video bergenre sandbox yang tidak memiliki narasi, pemainnya bebas mengeksplorasi dunia dan membuat ciptaan di dalam permainan video. Penelitian ini akan meneliti status hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pemain di dalam salah satu permainan video bergenre sandbox yang berjudul Minecraft, serta siapa yang berhak untuk memiliki hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pemain di dalam Minecraft. Penelitian ini bersifat doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Pada dasarnya, hak cipta melindungi suatu ciptaan jika memenuhi syarat fiksasi, orisinalitas, dan kreativitas. Ciptaan yang dibuat oleh pemain di dalam Minecraft memenuhi ketiga syarat tersebut dan dapat dilindungi oleh hak cipta sebagai model 3 dimensi, kode komputer, dan/atau karya arsitektur. Secara teori labour dan teori personality, pihak yang paling berhak untuk memanfaatkan ciptaan yang dibuat oleh pemain di dalam Minecraft adalah pemain yang membuat ciptaan tersebut, sehingga menurut teori welfare, pemain yang membuat ciptaan perlu diberikan insentif agar ia terus berkarya. Perjanjian-perjanjian yang mengikat pemain dengan penyelenggara layanan permainan video Minecraft juga mengakui hak pemain atas ciptaan yang pemain buat di dalam Minecraft.

---

In the present day, there are sandbox video games that lack a narrative, allowing players to freely explore the world and create within the game. This study will examine the copyright status of creations made by players in one such sandbox video game, Minecraft, and determine who holds the copyright over creations made by players within the game. This research is doctrinal in nature and utilizes secondary data. Creations will be protected by copyright if it meets the requirements of fixation, originality, and creativity. Creations made by players within Minecraft fulfill all three of these requirements and can be protected by copyright as three-dimensional models, computer code, and/or architectural works. According to the labor theory and personality theory, the one who is entitled the most to gain benefit from creations made by players in Minecraft is the player who created the work. Therefore, according to welfare theory, players who create works should be provided with incentives to continue creating. Agreements binding players to the organizers of the Minecraft video game service also recognize the players' rights over creations made within the game."

"Perlindungan hak cipla di Indonesia sudah ada sejak lahun 1911 dengan diberlakukannya Oclrooi Wel no. 136. Setelah Indonesia merdeka, kriminalisasi pelanggaran hak cipta dirumuskan dengan UU no. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah dengan UU no. 7 lahun 1987 dan UU no. 12 lahun 1997. Tetapi, dalam implementasi, lidak dapat berjalan sesuai yang dirumuskan. Di antaranya adalah, kekurangmampuan polisi dan PPNS menghadapi maraknya peredaran vcd bajakan film-musik di seluruh Indonesia dan khususnya di Glodok sebagai pasar besar dan sumber peredaran vcd bajakan.Alas dasar alasan tersebul dilakukan penelitian mengenai inkonsislensi implementasi kebijakan hak cipta khususnya vcd bajakan. Tesis ini selanjutnya menjawab pertanyaan lenlang bagaimana benluk dan pola inkonsislensi implemenlasi kebijakan kriminal hak cipla khususnya vcd bajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implemenlasi kebijakan kriminal hak cipta lerhadap lerjadinya inkonsistensi, dengan pengumpulan dala dan informasi perpustakaan, wawancara dan observasi/pengamatan.Kriminalisasi pelanggaran hak cipla sebagaimana dirumuskan dalam UU HC teiah memenuhi tujuh kriteria kriminalisasi perbuatan yang syaratkan George F Cole yaitu memenuhi unsur legality, aclus reus, causation, harm, concurrance, mens rea dan punishment. Dalam implementasi UU HC masih terdapat hal yang tidak dibuat oleh pemerinlah, diantaranya Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pendaftar lisensi, sehingga menyulitkan untuk mengelahui siapa pemegang hak atas suatu ciptaan lebih-lebih untuk film dari luar negeri.Kekurangmampuan polisi dan PPNS dalam menindak peredaran vcd bajakan khususnya di Glodok, sesuai dengan teori Turk. (1) Karena resister terorganisir dan canggih, (2) Kekuatan massa pedagang vcd bajakan, (3) Kejahatan vcd bajakan pada kenyataannya tidak dirasakan sebagai kejahalan disebabkan korbannya orang kaya atau perusahaan besar. Bahwa kasus vcd bajakan ternyata,(a) Sebagian besar berdampingan dengan fcasus vcd porno yang dikelahui mudah pembuktiannya dan lebih mendapat dukungan masyarakal dalam penindakannya,(b) Kasus vcd bajakan kurang dirasakan efek neggtfftiya sebagai kejahalan,(c) Terdapal prosedur pembuklian yang sulil dan birokrasi yang rumit menurul kalangan polisi dan jaksa."