Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sejahtera baik lahir maupun batin. Selama jangka panjang tahap I secara Nasional Pembangunan yang telah dilaksa.nakan memba.wa keberhasilan di berhagai bidang. Salah satu bidang yang menjadi perhatian peaierintah dan segenap masyarakat adalah pengentasan kemiskinan yang selama kurun waktu tersebut telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 40 % pada tahun 1976 menjadi 26 % pada 1980 dan hanya tinggal 15% dari jumlah penduduk pada tahun 1990 atau sekitar 27 juta orang (BPS, 1991). Definisi yang dipergunakan BPS untuk penduduk miskin adalah pemenuhan kebutuhan fisik minimum per orang per hari yaitu 2100 kalori atau sama dengan pendapatan perkapita perbulan yaitu Rp. 20.614,- untuk daerah perkotaan dan Rp. 13.295,- perkapita perbulan untuk daerah pedesaan. Dengan definisi ini jumlah penduduk miskin yang ada di daerah perkotaan pada tahun 1990 adalah 16,76 % atau sekitar 9,4 juta orang yang telah turun dari angka sebelumnya yaitu sebesar 29,04 % atau sekitar 9,5 juta pada tahun 1980, pada periode sebe1umnya (1976) angka tersebut adalah 36,79 % atau sekitar 10 juta?."

"Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi telah menyebabkan volume timbulan sampah rumah tangga di DKI Jakarta meningkat. Permasalahan persampahan kemudian semakin serius ketika peningkatan tersebut tidak disertai dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan sarana pengelolaan sampah yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menciptakan suatu sistem pengelolaan sampah yang lebih komprehensif, dilandaskan pada prinsip ? reduce, reuse, recycle?. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keberlanjutan suatu kegiatan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, dengan mengambil tempat di wilayah RW 13 Cipinang Melayu Jakarta Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendorong perubahan perilaku warga dan pengorganisasian masyarakat menuju pengelolaan sampah mandiri, salah satunya dapat dicapai melalui penyelenggaraan program Jakarta Green and Clean, yang diselenggarakan oleh swasta, bekerja sama dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan. Pengorganisasian masyarakat dapat berjalan secara efektif apabila dilakukan dalam wilayah sosial yang kecil, yaitu di tingkat komunitas, untuk kemudian dikembangkan dan diperluas ke wilayah lain. Peran aktif perempuan sangat penting untuk keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat karena peran sosial perempuan telah membuat dirinya lebih dekat dengan lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya sehingga mereka berusaha mempertahankan kelestariannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat terus berlanjut apabila terjadi perubahan perilaku warga yang mengelola sampahnya secara mandiri dengan disertai pengorganisasian masyarakat yang berpusat pada perempuan di tingkat komunitas, yang salah satu unitnya adalah Rukun Warga.

---

Population growth and changes in consumption pattern have increased the municipal waste volume in DKI Jakarta. Waste management issue has been more formidable after the government has failed to overcome the situation with sufficient waste management facilities. Hence, society's active participation is needed to create a more comprehensive system of municipal waste management, based on "reduce, reuse, recycle" principle. This research is purposed to comprehend about the sustainability of a community-based municipal waste management practice, placed in RW 13 Cipinang Melayu. Results indicated that one means to stimulate behavioural change and community organizing in practicing a self-supporting municipal waste management is through engaging a program called Jakarta Green and Clean, held by a privatecompany, in association with DKI Jakarta Environmental Board, andenvironmental organization. Community organizing will be working effectively when it takes place in a small community unit, then to be expanded to another area. Women?s active role is very important to the sustainability of community-based municipal waste program since their social roles have made themselves feel attached to their living environment so they make an attempt to preserve it. Based on these findings, it can be concluded that community-based municipal waste management will be sustaining when there is a behavioural change of its people in practicing a self-supporting municipal waste management along with women-centred community organizing in community level, which one of the unit is Rukun Warga."

"Foreign Direct Investment (FDI) is urgent to national economy of Indonesia as a generating factor of economic growth. In practice,however , there are many obstacles that become entry barrier for FDI tominvest in Indonesia..... "

"Semenjak diperkenankannya modal asing masuk kembali ke Indonesia, yakni antara lain dengan berlakunya UU No. 1 Th. 1967, maka terbentuklah embrio ekonomi Indonesia yang tumbuh berkembang ke arah sistem perekonomian yang terbuka dengan membentuk ekonomi pasar, serta kegiatan bisnis yang cenderung liberal. Perkembangan ini, lebih dimungkinkan dengan diterbitkannya berbagai tindakan deregulasi di bidang perekonomian yang sudah dilakukan sejak dasa warsa tahun 1960-an, walaupun istilah deregulasi sendiri baru mulai dikenal secara populer sejak tahun 1983. Dan ternyata bahwa kebijaksanaan deregulasi mempunyai dampak terhadap perkembangan hukum bisnis, yaitu misalnya dengan berubahnya ketentuan-ketentuan tentang joint venture ke arah yang lebih menguntungkan bagi PMA, seperti hapusnya diskriminasi kepemilikan modal antara PMA dan PMDN. Namun demikian, kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, khususnya perubahan ketentuan joint venture tadi, banyak mendapat kritikan dari para pakar hukum dan ekonomi berkenaan dengan segi-segi hukumnya, antara lain karena dianggap inkonsisten, dan karena kebijaksanaan tingkat bawahan dapat pula merevisi suatu UU yang lebih tinggi hirarkinya, sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum."

"Tujuan dari pcncari keadilan atau penggugat dalam menempuh jalur hukum atau upaya hukum adalah salah satu dan lain agar kembalinya hak atau barang yang dipersengketakan. Dimana dengan tersedianya lembaga (peraturan perundang-undangan) yang ada, secara langsung akan memberikan jaminan kepada masyarakat dan pengusaha, bahwa hak-hak dan kepentingan mereka akan terjaga dan terlindungi oleh hukum yang ada.Setelah rezim silih berganti, penegakan hukum Indonesia semakin terpuruk, suka atau tidak suka, keterpurukan hukum membawa dampak negatif terhadap sektor kehidupan lain, utamanya sektor perekonomian bangsa. Semaksimal apapun yang diupayakan dalam sektor ekonomi kita, sepanjang bangsa ini belum mampu menemukan solusi dan keluar dari keterpurukan hukumnya, maka upaya ini akan sia-sia belaka adanya.Kondisi seperti ini sebenarnya bukan saja dikarenakan hakim (sebagai salah satu penegak hukum) yang menangani perkara tidak mempertimbangkan secara benar (ketidak cakapan para hakim) dalam membuat keputusan yang dibuatnya, atau sebab adanya permainan dalam putusannya, namun juga disebabkan tidak adanya suatu prosedur atau sistem yang jelas, yang dapat dijadikan pedoman untuk selanjutnya dipatuhi oleh setiap hakim disetiap tingkat peradilan termasuk juga Mahkamah Agung dalam melaksanakan suatu putusan pengadilan atau lebih dikenal dengan Eksekusi. Secara obyektif, eksekusi sering menjadi masalah yang rumit didalam pelaksanaannya, dimana seringnya suatu eksekusi (pelaksanaan putusan) dapat melibatkan tindakan pihak penguasa / pemerintah, baik itu untuk mendukung supaya terlaksananya ataupun menghambat terlaksananya suatu eksekusi.Pelaksanaan putusan pengadilan adalah suatu penegakan hukum dan penegakan hukum yang baik akan melahirkan kepastian hukum yang akan menimbulkan rasa aman. Dimana dengan adanya kepastian hukum maka para investor lokal maupun asing tidak akan ragu dalam menanamkan investasinya di negara kita ini, karena selain jaminan rasa aman yang ada juga ada jaminan penegakan hukum.Thesis ini, membahas beberapa putusan yang telah berkekuatan tetap. Dalam penulisan thesis ini, penulis menguraikan betapa pentingnya pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam mendukung kegiatan investasi di Indonesia."