Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menyoroti masalah ketenagakerjaan pada sektor industri di perkotaan. Pada umumnya di negara-negara sedang berkembang industrialisasi dikatakan belum berpengaruh positif terhadap situasi kesempatan kerja di pedesaan dan belum berhasil mengatasi masalah ke sempatan kerja di perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini telah diper hatikan peranan sektor informal maupun industri kecil sebagai katup pengaman dalam penciptaan kesempatan kerja maupun dan segi perkembang an ekonomi secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini justru untuk mem pelajari masalah ketenagakerjaan pada usaha kecil pada sektor informal di bidang industri kecil. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep "pattern variabels" yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Pada khusus nya pola "universalism" dan "particularism" serta pola "specifity" dan "diffuseness" yang digunakan. Pola "universalism" dan "particulatism" menyangkut jenis tenaga kerja, dengan kata lain pola "universalism" berciri tidak adanya ikatan daerah, atau ikatan daerah sebagai standar penerimaan tenaga kerja, dan pola "particularism" berciri adanya ikatan darah atau ikatan daerah. Sedangkan pola "specifity" dan "diffuseness" menyangkut hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja di perusahaan nya, dengan kata lain pola "specifity" berciri adanya keterbatasan hu bungan pengusaha dan pekerja di luar kewajiban pekerjaan, dan pola "diffuseness" berdiri tidak adanya keterbatasan semacam itu. Di sini perhatian disoroti pada perusahaan di bidang usaha tempe dan usaha tahu, karena kedua usaha tersebut ada di mana-mana di pulau Jawa dan termasuk dalam usaha kecil. Sementara itu metodologi yang digunakan adalah i) pengumpnlan data kuantitatif, dengan disusun daftar populasi, dipilih sampel dengan Simple Random Sampling Techni que, dilakukan wawancara sistematis, dan dianalisis berdasarkan sta tistik non-parametrik, dan ii) pengumpulan data kualitatif melalui pengumpulan data sekunder, pengamatan, dan wawancara non-sistematis. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah skala unit usaha berhubungan dengan jenis tenaga kerja, tetapi tidak berhubungan dengan hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja. Pada usaha tahu, unit usaha berskala besar cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala kecil cenderung berpola "particularism". Sebaliknya pada usaha tempe unit usaha berskala kecil cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala besar cenderung berpola "particularism". Per bedaan ini mungkin disebabkan kecilnya perbedaan skala unit usaha pada usaha tempe dan adanya sistem setoran yang dapat mengerjakan pekerja tanpa membayar upah pada usaba tempe. Sedangkan huhungan sosial antara pengusaha dan pekerja ternyata berhuhungan dengan tingkat pendidikan pengusaha. Pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi cenderung membantu pekerja dan melakukan banyak kegiatan yang tidak menyangkut pekerjaan. Sehiugga mungkin pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi menyadari hak dan kewajiban pekerja dan memperhatikan keadaan pekerja. Selain itu terdapat beberapa penemuan yang menarik, yaitu: i) terdapat pengelompokan menurut daerah asal, dan pengusaha yang ber asal dari luar Jakarta cenderung menganggap kehidupan di Jakarta hanya sementara dan ingin kembali lagi ke desa. ii) pengusaha tempe maupun pengusaha tahu pada umumnya mendapat keterampilan melalui pengalaman kerja di Jakarta. Kebanyakan mereka mempunyai pengalaman kerja sebagai pekerja selama beberapa tahun di Jakarta sambil belajar keterampilan, dan akhirnya mandiri dan memiliki usaha sendiri. iii) pekerja pada usaha tempe dan pada usaha tahu secara keseluruhan 45 % pekerja keluarga, 13 % pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha, dan 42 % pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah dengan pengusaha. Pada umumnya proporsi pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha lebih tinggi pada usaha tempe, dan proporsi pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah lebih tinggi pada usaha tahu. iv) keadaan ekonomi cukup berbeda antara usaha tempe dan usaha tahu karena ciri-ciri hasil produk yang dimilikinya. Diferensiasi skala unit usaba dan segi tenaga kerja, jumlah produksi, jumlah keuntungan, dan modal lebih besar pacto usaha tahu. v) sebagian besar pengusaha tempe maupun pengusaha tahu mempunyai rasa puas yang positif terhadap usahanya, meskipun tidak menginginkan anak-anak mereka melanjutkan usaha bapaknya dan mengharapkan anak-anak mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik dan lebih terhormat, seperti ABRI, pegawai negeri dan guru."

"Pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut PHKadalah realitas yang sering dijumpai dalam dunia kerja. Banyakfaktor yang menyebabkan PHK baik dari pihak karyawan ataupihak pengusaha. Tugas akhir ini membahas keputusan PHK daripihak pengusaha. Pengusaha mempunyai banyak alasan dalammelakukan PHK terhadap karyawannya, namun tidak semuapengusaha memenuhi peraturan perundangan yang telahditetapkan oleh pemerintah. Banyak hal yang dijadikan alasanoleh pengusaha untuk melakukan PHK terhadap karyawannya adayang bersifat manajerial tetapi' ada juga yang bersifat personal.Daiam tugas akhir ini, penulis membahas bahwa faktor gayakepemimpinan menjadi variabel yang mepengaruhi pengusaha[pimpinan perusahaan) untuk memutuskan hubungan kerja.Artinya keputusan tersebut dapat saja bersifat personal jikamengacu pada sifat dan karakteristik dari seorang pimpinan padagaya kepemirnpinan teori Rensis Likert model Exploitative- ~AuihoritativaPada data yang diperoleh di lokasi penelitian, penulismendapatkan bahwa PHK diputuskan oleh pimpinan perusahaandengan tidak memperhatikan masukan dan kondisi karyawanyang bersangkutan. Hal ini mwunjukkan bagaimana bentukhubungan dalam perusahaan tersebut yang tidak melibatkanpartisipasi karyawan dalam menghadapi dan menyelesaikanpermasalahan yang menyebabkan PHK. Sedangkan hal mendasa:dalam teori Likert M adalah' sebagaimana dikatakan' oleh Davis'dan Newstroom [1985] dalam Johannes Basuki (1994) bahwaperbedaan mendasar pada kempat gaya kepemimmpinan dariLikert adalah terlem pada derajat partisipasi yang diberikanatasan kepada bawahannya, sehingga membentuk gayakepempinan yang lebih bersifat kontinuum. Dengan kondisiyang ada panda perusahaan PT. ?X? ini, maka akan lebih mudahuntuk mengetahui penyebab terjadinya pemutusan hubungankeeja dari pihak pengusaha adalah dengan teori Empat GayaKepemimpinan dari Rensis Likert.Selanjutnya untuk lebih menjamin adanya ketertiban,keadiian dan kepastian hukum dalam penyelesaian masalah-masalah yang menyertai dalam pemutusan hubungan kerja, makapemerintah telah membuat peraturan-peraturan khusus dalamperundangan tenaga kerja. Ketika penulisan ini dilakukan,peraturan yang tengah beriaku khusus mengenai pemutusanhubungan kerja adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor:150 Tahun 2000.Dengan demikian penulisan tidak hanya melihat penyebab'terjadinya pemutusan hubungan kerja secara manajerial dari sisigaya. kepemimpinan, tetapi juga melihat akibat hukum yangditimbulkan dalam hubungan Industri dengan mengacu padaKeputusan Menteri tersebut."

"Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) adalah suatu bentuk program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah untuk melindungi tenaga-tenaga kerja dari kecelakaan ataupun gangguan keseha tan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program K3 pada sektor Jasa Konstruksi dewasa ini. Namun ruang lingkup penelitian hanya sebatas wilayah DKI Jakarta. Teori yang dipergunakan adalah teori-teori sosiologi organisasi, sehingga komponen-komponen yang ada di dalam organisasi dipergunakan sebagai alat ukur atau indikator, yaitu struktur, teknologi dan manajemen. Dimana struktur kemudian dilihat melalui kompleksitas dan formalisasinya, manajemen dilihat melalui proses pengambilan keputusannya, dan teknologi dilihat melalui tingkat pendidikan formal. Variabel-variabel tersebut di duga dapat mempengaruhi pelaksanaan K3 di dalam suatu organisasi. Temuan pertama penelitian ini adalah gambaran umum tentang pelaksanaan K3 yang cenderung tinggi. Dikatakan 'tinggi' karena sebesar 51% telah melaksanakannya dengan baik (tinggi), sedangkan sisanya masih tergolong rendah (49%). Kemudian temuan kedua yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa sikap mereka terhadap K3 cenderung positif (51%) meskipun yang bersikap negatif juga hampir berimbang (49%). Selanjutnya penelitian ini juga menghasilkan suatu informasi tentang rata-rata tingkat pendidikan yang dimiliki oleh perusahaanperusahaan tersebut yaitu 51% memiliki pendidikan yang tinggi, dan 49% memiliki pendidikan yang rendah. Tingkat kompleksitas di dalam perusahaan-perusahaan tersebut cenderung tinggi (63%), begitu juga tingkat formalisasinya (66%). Atau dengan kata lain hampir setengahnya (49%) memiliki struktur yang berbentuk kompleks, atau lebih khusus lagi berbentuk divisional birokrasi. Dengan demikian pengambilan keputusannya pun cenderung menyebar (57%). Penelitian ini juga menghasiIkan temuan-temuan berupa hubungan-hubungan antar variabel. Informasi yang pertama adalah tentang hubungan antara variabel independen dengan dependen; yang di dalamnya memperlihatkan adanya hubungan antara teknologi, struktur dan manajemen dengan pelaksanaan K3, meskipun hubungan-hubungan tersebut cenderung lemah. Kemudian informasi kedua yang berhasil di dapat, dan ini merupakan informasi yang penting, adalah bahwa ternyata tidak terdapat hubungan antara sikap (sebagai variabel antara) dengan pelaksanaan K3 (sebagai variabel dependen). Struktur yang kompleks, teknologi yang non-rutin, dan ma najemen yang demokratis, adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh organisasi yang ber-size besar. Dan ternyata size memiliki hubungan yang sedikit kuat dengan pelaksanaan K3. Dengan size yang besar, maka proyek-proyek yang dikerjakan juga lebih besar, lebih mudah terlihat secara fisik karena bentuknya dan lokasi pembangunan. Dengan demikian maka lebih mudah bagi pemerintah untuk mengawasi perusahaan-perusahaan ber-size besar tersebut apakah sudah melaksanaan program K3 atau belum."

"Berakhirnya hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan sewaktu-waktu dapat terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan oleh suatu hal tertentu dan berdampak pada berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Namun, PHK sendiri banyak menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi pekerja outsourcing (alih daya) yang memiliki ketidakjelasan hubungan kerja. Terlebih lagi dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undangundang Jo. PP No. 35 Tahun 2021 yang mengandung banyak perubahan dan kontroversi terkait alih daya dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Skripsi ini menganalisis tentang pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan outsourcing pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. yang berfokus pada permasalahan bagaimana hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing serta penerapan pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, kemudian alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Bahwa hasil dari penelitian ini adalah karena terjadi penyimpangandalam PKWT, sehingga menyebabkan hubungan kerja berubah menjadi PKWTT serta penerapan PHK yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing terhadap pekerja dalam analisis putusan ini terjadi sejak tanggal 31 Juli 2020. Dengan demikian Untuk menghindari kesalahan dan ketidakpastian hukum maka diperlukan diperlukan kegiatan sosialisasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan terkait PKWT, PHK, dan hubungan kerja kepada berbagai perusahaan outsourcing dan pekerja atau buruh outsourcing.

---

Termination of the legal relationship between workers and companies can occur at any time due to termination of employment (PHK). Termination of employment is the termination of an employment relationship caused by a particular matter. It impacts the end of the rights and obligations between workers and companies. However, layoffs

cause many injustices, especially for outsourced workers with unclear work relations. Moreover, the enactment of UU No. 6 of 2023 concerning Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law and PP No. 35 of 2021 contains many changes and controversies related to outsourcing and specific time work agreements (PKWT). This thesis analyzes the termination of employment by an outsourcing company in the Decision of the Industrial Relations Court of the Central Jakarta District Court No.

264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. Which focuses on the problem of working relations between workers and outsourcing companies and the application of termination of employment. The research method used is juridical-normative research with a law and

case approach, then the data collection tool uses a document study. Whereas the results of this study are due to irregularities in the PKWT, causing the employment relationship to change to PKWTT, and the application of layoffs carried out by outsourcing

companies against workers in the analysis of this decision has occurred since July 31, 2020. Thus, to avoid mistakes and legal uncertainty, socialization activities are necessary regarding implementing laws and regulations related to PKWT, layoffs, and employment relations to various outsourcing companies and outsourced workers or workers."

"ABSTRAKTugas akhir ini membahas Konflik Hubungan Industrial Dalam KeijasamaPerusahaan BUMD dengan Perusahaan Mitra Swasta di Wilayah Provinsi DKIJakarta. Tugas akhir ini adalah penelitian dengan mengkomparasikan antara faktadan data-data dalam Perusahaan BUMD, kemudian dianalisa dengan landasanteoritis yang telah dikemukakan. Diharapkan dapat mempeijelas serta menjawabtujuan dan manfaat penelitian. Hasil penelitian menyarankan konflik hubunganindustrial pada Perusahaan BUMD dipecahkan dengan melakukan kompromimelalui negosiasi antara manajemen dengan karyawan (serikat pekeija).;"