Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan peradilan pajak di Indonesia dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya (yurisprudensi) sehingga sengketa pajak yang serupa berpotensi untuk disidangkan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Pajak dan menjelaskan kekeliruan pendapat Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan Kedudukan Kantor Cabang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU PPN adalah tempat kegiatan usaha yang harus memenuhi kewajiban PPN berdiri sendiri terpisah dari Kantor Pusatnya, termasuk kewajiban menerbitkan faktur pajak. Adapun penelitian ini mengadopsi paradigma post-positivism dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan memusatkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu Putusan Pengadilan Pajak dan terdapat Dissenting Opinion Majelis. Hasil penelitian menunjukkan ada 2 (dua) hal yang mendasar mengapa terjadinya perbedaan hasil putusan pengadilan pajak. Pertama dilihat dari perspektif teori place of supply dan kedua dilihat dari kedudukan kantor cabang. Ditinjau dari teori place of supply, tempat penyerahan Casing dan Tubing High Grade (BKP) telah terjadi saat penyerahan di Batam yang dilakukan oleh Kantor Cabang Batam kepada PT Pertamina EP di Batam sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya dalam Perjanjian. Perjanjian berisi antara lain Penyerahan BKP akan dilakukan di Batam dengan Pengantaran BKP di lokasi project PT Pertamina EP (dalam daerah pabean). Penyerahan BKP di Batam mengakibatkan berpindahnya penguasaan fisik atas BKP dari Kantor Cabang Batam sebagai pihak yang menyerahkan kepada PT Pertamina EP sebagai pihak yang menerima Penyerahan. Penyerahan BKP di Batam dibuktikan dengan Dokumen Pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) di Batam.

---

The Indonesian Tax Court in examining and deciding tax disputes is not bounded by the previous judicial decisions, so that the similar tax dispute cases are potentially recourted. This research aims to analyze Tax Court Decision is not in accordance with evidences and provisions of tax law and regulation. This research aims also explains standing of Branch Offices and Head Office. In legal provisions, Branch Office is part of Head Office. For simplicity of administration, Head Office and Branch Office are separate entities in fulfilling Tax Obligations referred to Article 12 paragraph (1) of VAT Law. This research uses Qualitative Research Methods by focusing data on phenomena Tax Court Decision and there is exist Dissenting Opinion. The results of this research show that there are 2 (two) fundamental reasons stating the results differences from the tax court verdict. The first reason can be seen from the perspective of the place of supply theory and the second reason is related to the position of the branch office itself. In terms of place of supply theory, the delivery site of Casing and Tubing High Grade (BKP) had occurred when the handover in Batam was carried out by the Batam Branch Office to PT Pertamina EP in Batam which was previously agreed in the Agreement. The Agreement states that the delivery of BKP will be carried out in Batam and delivery services of BKP at the PT Pertamina EP project site (in the customs area). The BKP Submission in Batam Branch Office resulted in the transfer of physical control over the BKP from Batam Branch Office to PT Pertamina EP. Submission of BKP in Batam is evidenced by Customs Documents consisting of notification of imported goods (PIB) and Minutes of Handover of Goods (BASTB) in Batam."

"Perjanjian Baku pengalihan tanggung jawab dalam permasalahan perparkiran sudah menjadi hal umum dan juga mendapatkan legalitas dari Peraturan Daerah tentang Perparkiran. Mengingat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hal tersebut termasuk yang dilarang dan telah dinyatakan batal demi hukum maka penelitian ini bertujuan memberikan kepastian hukum tentang tanggung jawab pengelola parkir.Metode penelitian dilakukan dengan meninjau dasar hukum penjanjian baku dari segi teori - teori hukum perjanjian dan putusan-putusan pengadilan dan hasilnya adalah perjanjian baku pengalihan tanggung jawab tidak dibenarkan oleh hukum positif kecuali didasarkan perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani bersama oleh para pihak dan apabila tidak demikian resiko hilangnya mobil ditanggung oleh pengelola parkir. Asuransi parkir-parkiran oleh pengelola parkir menjadi jalan keluar terbaik bagi terciptanya keseimbangan hak dan tanggung jawab antara pengelola parkir dan pemakai jasa parkir."