Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penanganan tindak pidana siber khususnya skimming sebagai kejahatan lintas negara yang dilakukan seorang warga negara asing (WNA) di Jakarta beserta kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming sebagai kejahatan siber transnasional melalui unauthorized access to computer system and service di wilayah hukumnya mengimplementasikan penegakan hukum melalui sarana penal (represif) berdasarkan ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE, serta UU Pencucian Uang. Kedua, kendala yang ditemukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menangani kasus skimming oleh WNA adalah perolehan alat bukti berupa keterangan saksi korban skimming yang seluruhnya berada di yurisdiksi asing, keterbatasan jangka waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP dalam tingkat penyidikan, dan kewenangan Pejabat Imigrasi untuk mendeportasi WNA yang diduga melanggar ketentuan undang-undang keimigrasian, sebagai bentuk penegakan hukum aktual aktual (actual enforcement concept). Ketiga, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming yang bersifat transnasional dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum negara lain untuk memperoleh alat bukti dari negara asing, baik secara informal dengan melakukan kerjasama lembaga (police to police cooperation), maupun melalui mekanisme formal yaitu penyampaian permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance/MLA. Pemberantasan kejahatan skimming sebagai salah bentuk kejahatan siber yang memiliki dimensi lintas negara tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh negara melalui suatu mekanisme kerjasama antar negara.

---

The thesis examines the handling of cybercrimes, especially skimming as a transnational crime committed by a foreign citizen in Jakarta. It also examines the obstacles faced by investigators of General Crime Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region. The research employs the descriptive-qualitative method. Primary and secondary data are collected using interviews, observations and document reviews. The results of the study reveal that: (1) the Directorate handles the skimming, committed by unauthorized accesses to computer systems and services in its jurisdiction, by enforcing criminal provisions stated in Indonesian Criminal Code, Law No. 8 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, and Law No. 10 of 2010 concerning Money Laundering; (2) the Directorate faces several obstacles, such as how to get the statements of all victims residing in foreign jurisdictions, the limited period of detention provided by the Criminal Procedure Code at the investigation level, and the authority of the Immigration Office to deport foreigners suspected of violating Immigration Law as an actual enforcement concept; and (3) the Directorate, in handling an international skimming, can request assistance from law enforcement apparatus from other countries in order to obtain evidence from foreign countries, either informally by conducting an institutional cooperation (police to police cooperation), or formally using the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The eradication efforts of skimming as a form of a cybercrime that has a cross-border dimension cannot be carried out by one country alone. They, indeed, require the involvement and collaboration of all countries through a mechanism of international cooperation among the countries."

"Negara Indonesia sampai saat ini masih tergolong sebagai negara berkembang, suatu istilah untuk menyebut negara yang belum maju. Oleh sebab itu, pembangunan di segala bidang masih terus dilakukan sampai sekarang. Masa pembangunan itu sendiri identik dengan masa perubahan ke tingkat yang lebih tinggi, yang meliputi bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Sedangkan dalam mewujudkan pembangunan itu sendiri tidak dapat lepas dari sumber dana untuk pembiayaannya. Pada masa yang lalu, sumber keuangan negara tersebut dapat tercukupi dengan mengandalkan sumber dana dari sektor minyak dan gas bumi. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 1985-1986, sumber devisa negara dari sektor minyak dan gas bumi masih berkisar pada angka kurang lebih 70%. Akan tetapi, keadaan dunia internasional pada waktu itu tidak begitu menguntungkan perekonomian Indonesia yang masih sangat tergantung dari sektor minyak dan gas bumi tersebut. Hal ini disebabkan beberapa penghasil minyak dan gas bumi di Timur Tengah terlibat dalam peperangan, sehingga banyak membutuhkan biaya untuk keperluan angkatan perangnya. Cara termudah adalah dengan memompa minyak sebanyak-banyaknya, sehingga persediaan minyak di pasaran dunia menjadi melimpah. Persediaan minyak yang membawa dampak merosotnya harga minyak secara tajam, bahkan mencapai tingkat yang serendah-rendahnya , yaitu US $8 per barel dari harga patokan US$18 per barel."

"ABSTRAKGlobalisasi yang tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi kehidupanmanusia, namun juga dapat memberikan sisi negatif. Semakin kabuniya batasbatasnegara menjadi salah satu penyebab teqadinya penyelundupan migransebagai bagian dari kejahatan transnasional. Oleh karena isu-isu penyelundupanmigran di Indonesia yang beredar tak kunjung reda, maka muncul suatu dugaanbahvva ada jaringan penyelundup migran yang memainkan suatu bisnis dalam lalulintas migrasi transnasional. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untukmelihat peran jaringan penyelundup migran di Indonesia dalam melakukankegiatan bisnis migrasinya yang juga melibatkan agen lokal dalam operasinya.Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan konsep kejahatan transnasionaldan didukung dengan teori bisnis migrasi, untuk melihat bentuk kegiatan bisnismisrasi yang dilakukan oleh jaringan penyelundup migran di Indonesia.

---

ABSTRACTGlobalization does not only bring a positive impact on human life, but also cancause a negative side. The blurring of the state boundaries become (s) one of thecauses of migrant smuggling as part of transnational crime. Therefore, because ofmigrant smuggling issues in Indonesia never stop, it appears a suspicion that thereis a network of migrant smugglers who plays a traffic business in tenus oftransnational migration. Under these conditions, this thesis focuses to see the roleof the network of migrant smugglers in Indonesia in conducting business activitieswhich also involve the migration of local agents in the operation. Therefore thisstudy uses the concept of transnational crime and supported by the business theoryof migration, to see the form of the business activities conducted by the networkmigration of migrant smugglers in Indonesia."

"ABSTRAKSalah satu barang yang dilarang untuk diekspor dari Indonesia dalam perdagangan internasional adalah benih lobster. Hal ini dilakukan untuk menjaga jumlah lobster yang ada di laut Indonesia serta menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri lobster dewasa. Adanya larangan ini membuat terjadinya penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Di balik kasus-kasus penyelundupan benih lobster yang terjadi ditemukan adanya jaringan perdagangan ilegal benih lobster. Dalam tulisan ini kasus perdagangan ilegal benih lobster dianalisis menggunakan 10 kategori modus operandi oleh L. W. Artcherly, yaitu classword, entry, means, object, time, style, tale, pal, transport, dan trademark, untuk menggambarkan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, kategori pals juga dapat menjelaskan pelaku-pelaku yang terlibat serta karakteristik dan perannya dalam perdagangan ilegal benih lobster. Sehingga dapat digambarkan keterlibatan jaringan transnational organized crime dalam perdagangan ilegal ini.ABSTRACTOne item that is prohibited from being exported from Indonesia in international trade is baby lobster. It is done to maintain the number of lobsters that exist in the Indonesian sea and ensure the raw material needs for the adult lobster industry. This prohibition makes the smuggling of baby lobster exists. Behind the cases of baby lobster smuggling is found the networks of baby lobster trafficking. In this paper the cases of baby lobster trafficking are analyzed using 10 categories of modus operandi by L. W. Artcherly, which are classword, entry, means, object, time, style, tale, pal, transport, and trademark, to describe the modus operandi of the perpetrator. In addition, the category pals can also explain the actors involvement, their characteristics and roles in the baby lobster trafficking. So that it can be described the involvement of the transnational organized crime network in this illegal trade."

"ABSTRAKPencurian dan penjarahan properti budaya merupakan sebuah bentuk kejahatan transnasional yang mengancam seluruh negara di dunia. Kejahatan ini berkaitan erat dengan organized crime dan merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional karena jaringan kejahatan yang melintasi batas negara. Selama ini pencurian dan penjarahan properti budaya dianggap sebagai sebuah kejahatan yang bersifat material. Padahal, sesungguhnya dampak yang ditimbulkan lebih dari apa yang dapat dihitung secara materi. Tulisan ini melihat bahwa properti budaya merupakan salah satu bentuk identitas bangsa yang perlu dilindungi. Hate crime dan iconoclasm menjelaskan lebih dalam kejahatan ini sebagai kejahatan terhadap identitas bangsa dimana terdapat unsur kebencian yang ditujukan kepada target. Unsur kejahatan transnasional dan organized crime dalam isu ini dijelaskan melalui konsep art crime dan criminogenic asymmetries. Tulisan ini menekankan bahwa pencurian dan penjarahan properti budaya merupakan isu tidak hanya terbatas pada material, tetapi juga berkaitan dengan identitas bangsa.

---

ABSTRACTTheft and looting of cultural property is a transnational crime which threatens all countries in the world, with no exception. This type of crime is strongly related with organized crime and count as transnational crime due to its wide network which transcends the border of nations. Cultural property theft and looting usually seen as a crime against property. However, the impact of this crime is beyond of what we can measure in property crime. This study sees cultural property is a part of national identity and need to be protected from any harm. Hate crime and iconoclasm provide a deep insight of this issue as a crime against national identity which emphasize the aspect of hate. Aspects of transnational crime and organized crime is explained with art crime and criminogenic asymmetries with dysnomie. This study emphasizes that cultural property theft and looting is not only about material loss, but also a crime against national identity"