Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian yang mengangkat permasalahan penegakan hukum keimigrasian dalam hal menemukan falctor-faktor yang patut dipertimbangkan bagi usaha pemberdayaan fungsi penegakan hukum keimigrasian tersebut serta menentukan strategi yang tepat untuk melakukan prioritas pembenahan dan pcrbaikan dari tiga unsur sistem hukum yaitu unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang mempunyai kepentingan terbesar berdasarkan bobot prioritas kepentingan yang diperoleh. Obyek penelitian dalam tesis ini diuraikan dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantilatif dengan disain deskriptif yang didasarkan dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian dianalisis secara kuantitalif dengan menggunakan model operasiona! penelitian Analyzical Hierarchy Process (AHP), dengan mengambil populasi para unsur pimpinan jajaran Dircktorat Jcnderal Imigrasi, dan kemudian mengambi! sampel dari populasi tersebut berdasarkan kriteria bahwa sampel yang dipilih adalah ekspcrt di bidang penegakan hukum keimigrasian. Penelitian dalam tesis ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan fungsi penegakan hukum keimigrasian ditentukan oleh faktor penegak hukum, undang-undang, sarana atau fasilitas, dan masyarakat. Dari hasil analisis terhadap penclitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa unsur substansi hukum merupakan altcmatif pilihan pembenahan yang pertama kali harus dilakukan dengan besarnya bobot kepentingan sebesar 47%, selanjutnya adalah unsur budaya hukum sebesar 28%, sedangkan unsur struklur hukum merupakan Iangkah pembenahan terakhir dengan bobot kepentingan sebesar 25%. Pembaharuan substansi hukum keimigrasian merupakan langkah awal tercapainya penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum keadilan hukum, dan manfaat hukum. Untuk itu disamakan agar kegiatan perencanaan kebijakan keimigrasian harus memperhatikan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap substansi dan regulasi lainnya yang tclah ada. Langkah tersebut diwujudkan dalam kegiatan kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang mempunyai sifat multidimcnsi serta pengetahuan tentang percncanaan kebijakan yang sesuai dengan aturan penetapan paraturan perundang undangan yang telah ada.

---

This thesis is as the results of the study and research that carried out by the Writer towards the Implementation of the Function of the Immigration law Enforcement in the matter of finding the factor that ought to be considered for empowerment efforts as well as determined the strategy that is important to be carried out in the repairmen and the improvement of the three elements of the Law System which consist of the Substance of Law, the Structure of Law, and the Culture of Law. Such elements have their own interest based on the interest weight received.

The object of the research in this thesis is described using the Quantitative Method of Research with the Descriptive Design which based on the Library and Field Research. The research is being analyzed quantitatively with the used of Operational Research Model which known as Analytical Hierarchy Process (Al-IP), while the Population is from the Board of Immigration Heads of the Directorate General of Immigration and then the sample of such population is based on the criteria that the sample chosen is the expert of the Immigration Law Enforcement. The research in this thesis showed that the implementation of the Empowerment of the Function of Immigration Law Enforcement is determined by the law upholder, the law, the means or facilities and the society.

From the research analysis that has been done, it can be seen obviously that the Substance of Law becoming the subject needed to be improved at the first time with the biggest interest of 47%, the second position is the Culture of Law with the interest of 28% while the Structure of Law is on the last position to be improved with the interest of 25%. The reformation of Immigration Law Substance is at the first step of Law Enforcement which can give the Assurance of Law, Legal Justice, and other benefits of Law. The activity of Immigration Planning Strategy should consider the harmonisation and Sincronisation of the Substance of law and other existing regulation. Such activity or step is being implemented ini the activity of criminalism, decriminalism, and depenalism. Therefore, it needs the knowledge that has the multidimensional characteristic as well as the knowledge about policy planning in accordance with the legislation of the existing rules of law."

"Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi telah. menghadirkan suatu perubahan besar dalam kehidupan manusia dan masyarakat dunia. Akses informasi yang semakin mudah dan cepat , dapat mencapai tempat lain tanpa memandang jarak dan batas negara. Batas suatu negara menjadi seakan-akan kabur dan seolah-olah menghadirkan dunia tanpa batas. Pengaruh gejala tersebut akan semakin jelas terlihat ketika arus barang, jasa, modal, teknologi, komunikasi, dan bahkan perpindahan penduduk yang melintasi batas-batas antar negara menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.Berkaitan dengan pergerakan orang yang melintasi batas-batas antar negara, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang merupakan landasan hukum untuk mengembangkan dan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Keimigrasian Indonesia. oleh karenanya, tuntutan Iebih lanjut dari adanya era globalisasi ini adalah bagaimana Institusi keimigrasian Indonesia khususnya, mampu memprediksi arah perubahan-perubahan tersebut serta memposisikan diri pada perubahan itu melalui kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkannya. Tegasnya positioning / reposisi sebagai konsekuensi perubahan itu melalui suatu Kebijakan yang mampu mengakomodasikan dan mencakup semua aspek yang dapat dikategorikan dalam aspek institusi / kelembagaan, peraturan, dan sumber daya manusia (SDM)."

"Studi ini mempelajari bagaimana strategi intelijen Polri dalam penanganan imigran gelap. Banyaknya imigran gelap yang masuk ke Indonesia memberikan dampak yang serius bagi keamanan dalam negeri. Intelijen Polri melihat ini sebagai suatu fenomena yang berkembang saat ini, oleh karenanya harus memiliki strategi dalam meminimalisir imigran gelap yang berada di Indonesia. Sebuah tantangan bagi Institusi Polri untuk dapat menyelesaikan permasalahan imigran gelap. Studi penelitian ini memetakan permasalahan imigran gelap dan pembatasan ruang gerak UNHCR dan IOM. Strategi intelijen Polri yang digunakan adalah operasi intelijen cipta kondisi, penggalangan dan propaganda dengan pendekatan konsep swot, fishbone serta paradigma Intelligence Led-Policing untuk menganalisa. Strategi non intelijen melihat fenomena imigran gelap bersinergi dalam mendukung strategi intelijen demi kepentingan nasional. Dalam hal ini Polri sebagai alat pemerintahan di bidang keamanan dalam negeri dapat mengupayakan langkah-langkah yang tepat (operasi intelijen) untuk menyelesaikan masalah di bidang keamanan. Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa pentingnya strategi intelijen Polri berupa operasi intelijen (cipta kondisi, penggalangan, propaganda) dalam penanganan imigran gelap dengan membatasi ruang gerak UNHCR dan IOM, melaksanakan rencana operasi intelijen, meratifikasi dan membuat perjanjian baru untuk masalah pemberian waktu status pengungsi dan akomodasi bagi imigran gelap di Indonesia.

---

This study examines how Police intelligence strategy in handling illegal immigrants. Number of illegal immigrants coming into Indonesia of serious repercussions for security in the country. Intelligence Police viewed this as a phenomenon that is growing, therefore must have strategies in minimize illegal immigrants who were in Indonesia. A challenge for the institution of the national police to be able to resolve the problem of illegal immigrants.

This research study mapping the problem of illegal immigrants and a limitation of the space motion of UNHCR and IOM. Police used intelligence strategy are, licensing conditions, raising and propaganda with the concept of the swot, fishbone and Intelligence Led Policing paradigm to analyze.

The non-intelligence strategy viewed the phenomenon of illegal immigrants work together in supporting the interests of the national intelligence strategy. In this case the Police as an instrument of Government in the field of internal security can seek appropriate measures (intelligence operations) to resolve the problem in the field of security.

Based on the results of the study, it can be concluded that the importance of the national police intelligence strategy of intelligence operations (reserved condition, raising, propaganda) in the handling of illegal immigrants by limiting the space motion of UNHCR and IOM, to carry out intelligence operations plan, ratify and make a new testament to the granting of refugee status and time of accommodation for illegal immigrants in Indonesia."