Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan telekomunikasi adalah wewenang tunggal pemerintah, sebagai konsekuensi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, undang-undang membuka kemungkinan untuk diadakan kerja sama dengan badan lain (pihak swasta). Demikian juga, penyelenggaraan warung telekomunikasi diadakan dengan me1alui kerja sama, yaitu dengan. Perjanjian Kerja Sama (KS). PKS menimbulkan masalah hukum, karena pihak swasta berada dalam posisi yang sangat lemah. Posisi yang lemah ini di sebabkan karena PKS. dibuat secara baku dan karena pihak yang dihadapi adalah P.T. TELKOM sebagai pemegang tunggal wewenang penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia."

"Sebagai Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi di Indonesia khususnya dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam negeri, PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (TELKOM) dimungkinkan untuk bekerjasama dengan Badan lain dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pembangunan, penyediaan dan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara TELKOM dengan PT. PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PIN) yang akan bertindak sebagai Mitra Usaha TELKOM di Wilayah KSO I Sumatera.Dari Perjanjian KSO yang dilakukan oleh TELKOM dengan PIN kemudian ternyata terdapat berbagai permasalahan yaitu mengenai bentuk perjanjiannya itu sendiri, aspek hukum perjanjian, serta upaya yang dapat dilakukan oleh TELKOM dan PIN untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian KSO. Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara TELKOM dengan PIN dapat digolongkan kedalam suatu bentuk Build, Operate and Transfer (BOT) di bidang telekomunikasi. Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) yang dilakukan oleh TELKOM dan PIN juga telah menerapkan sebagian besar dari aspek-aspek hukum perjanjian yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang terdapat dalam Buku III Tentang Perikatan, dan upaya penyelesaian sengketa/perselisihan yang diambil oleh TELKOM untuk mengatasi permasalahan yang terjadi antara TELKOM dengan PIN ternyata diluar dari klausula penyelesaian sengketa yang diatur didalam Pasal 18 Perjanjian KSO yaitu diselesaikan dengan menerapkan Skema Penyelesaian Jangka Panjang Secara Menyeluruh. Kesalahpahaman dan interpretasi yang berbeda terhadap suatu isi perjanjian merupakan penyebab terjadinya perselisihan/sengketa diantara para pihak. (RS)"

"ABSTRAKPertamina merupakan suatu perusahaan milik pemerintah terdiri dari beberapa Direktorat yang bergerak dibidang pertambangan minyak dan gas, bumi serta pengangkutan minyak melalui laut, dalam melaksanakan kegiatan tersebut Direktorat Perkapalan Dan Telekomunikasi Pertamina ditugaskan untuk menjamin kelancaran supply bahan bakar minyak melalui laut. Direktorat Perkapalan dan Telekomunikasi Pertamina dalam melaksanakan tugasnya meemerlukan pengadaan' kapal dengan salah satu caranya melalui pembangunan kapal baru yang dibuat dengan mengadakan perjanjian pemborongan pembangunan kapal dengan pihak swasta.Penulisan, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui segi-segihukum dari perjanjian pemborongan pembangunan kapal serta penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaannya. Hal ini didasarkan atas adanya ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban para pihak karena berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata hal tersebut tidak tepat dan dapat mengganggu ketenteraman para pihak terutama terlihat dalam masalah wanprestasi.Perjanjian pemborongan pembangunan kapal diartikan suatu persetujuan dimana pihak pemborong mongikatkan diri untuk malakukan pakerjaan pembangunan kapal bagi pihak Direktorat Perkapalan Dan Telekomunikasi Pertamina dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan. Proses pembuatan perijanjian kontrak tersebut harus memenuhi persyaratan Keputusan Presiden R.I No. 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai pengganti Keputusan Presiden R.I No. 14A Tahun 1980 dan ketentuan tehnis yang berlaku.Didalam prakteknya. masih banyak ditemukan lembaga hukum yang belum dijalankan sesuai dengan KUH Perdata khususnya Buku III, hal ini terlihat dalam masalah, ganti rugi yang tidak menerapkan azas keseimbangan, juga masalah pemutusan perjanjian dan penyelesaian perselisihan yang masih bersifat semu.Berdasarkan hal tersebut diatas penulis sarankan agar diadakan penyempurnaan ketentuan, sistim dan bentuk perjanjian yang sudah ada serta diterapkannya azas keseimbangan antara para pihak dalam hal ganti rugi, pemutusan perjanjian dan penyelesaian perselisihan selain adanya kesadaran liukum yang tinggi dari pihak pejabat Diiektorat Perkapalan Dan Telekomunikasi Pertamina maupun pihak pemborong swasta. Dengan demikian hakekat perjanjian timbal balik dapat terlihat dan berfungsi dengan sesempurna mungkin serta terdapatnya keamaan kedudukan para piihak dalam bidang Hukum Perdata khususnya dalam Hukum Perjanjian."

"ABSTRAKSebagai sarana transaksi, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. menyediakanperjanjian baku. Perjanjian baku digunakan karena efektif dan efisien. Di sisi lainperjanjian baku yang dibuat PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. tersebutmenimbulkan persoalan baru karena tidak mempresentasikan posisi kesetaraanasali karena kekuatan tawar yang tidak seimbang antara PT. TelekomunikasiIndonesia Tbk. yang memiliki kedudukan lebih kuat secara psikologis danekonomis dibandingkan dengan konsumen sebagai pengguna jasa. Menjadipermasalahan kemudian adalah adakah penerapan konsep kesetaraan asali dalamperjanjian baku yang dibuat PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. danbagaimanakah implikasi hukum sebagai akibat tiadanya konsep kesetaraan asalidalam perjanjian baku yang dibuat PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yang diwujudkan denganmelakukan studi dokumentasi berbagai sumber hukum, bahan kepustakaan sertaartikel yang relevan dengan pembahasan. Hasilnya kemudian dianalisa secaradeskriptif komparatif untuk memperoleh gambaran bagaimana posisi kesetaraanasali dalam perjanjian baku yang dibuat PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk

---

ABSTRACTAs a means of its transaction, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. draws astandard contract. A standart contract is used because of its effectiveness andefficiency. On the other side, a standard contract made by PT. TelekomunikasiIndonesia Tbk. raises problems as it doesn’t reflect originally position of equalitybecause doesn’t balanced bargaining position of PT. Telekomunikasi IndonesiaTbk. has a position which is psychologically and economically superior against itsconsumer as client. The issues to be addressed are there originally position ofequality concepts in standard contract drawn by PT. Telekomunikasi IndonesiaTbk. and law implication there are not originally position of equality concepts instandard contract drawn by PT. Telekomunikasi Indonesia TbkThere search is juridical normative, it conduct docu,ent study on sources of law,library materials, and articles relevant with the research topic. Then it analysesdata in descriptive and qualitative manner in order to obtain a description aboutoriginally position of equality in standard contract drawn by PT. TelekomunikasiIndonesia Tbk"

"ABSTRAKMASALAH POKOK Dengan berlakunya KEPPRES nomor 29/1984 yang antara lain mengatur tentang pemborongan pekerjaan/pembelian barang pemerintah, maka barlakulah KEPPRES tersebut bagi pemborongan pekerjaan perbaikan kapal yang diadakan oleh PERTAMINA Direktorat Perkapalan Dan Telekomunikasi. METODE PENELITIAN Dengan metrode case study design penulis membuat penelitian atas proses pemborongan pekerjaan perbaikan kapal pada instansi tersebut di atas. HAL HAL YANG DITEMUKAN Tarnyata ditemui beberapa kesulitan untuk menerapkan sacara murni atas isi KEPPRES tarsebut, yaitu antara lain ; 1 ) mengingat sifat pekerjaan perbaikan kapal adalah saagat spesifik, maka yaag dapat ditarapkan adalah pemborongan pekerjaan dangan cara pengadaan langsung, petunjukan langsung dan atau pelelangan terbatas; 2) bagi kapal yaag membutuhkan parbaikan dengan segera, ma ka diadakan petunjukan langsung dengan tidak mangadakan penetapan jumlah biaya, yang kemudian diadakan pemutihan. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulannya adalah agak sulit untuk menerapkan isi KEPPRES 29/1984 secara murni bagi pemborongan pekerjaan perbaikan kapal, hal ini disebabkan karena keadaan yang mendesak untuk segera mengadakan perbaikan dan juga karena sifatnya yang spesifik. Saran penulis adalah sebaiknya Menteri keuangan berdasarkan wewenangnya dalam pasal 94 KEPPRES 29/1984 mengadakan pengaturan tersendiri bagi perbaikan kapal yang yang membutuhkan perbaikan dengan segera. "

"Peranan telekomunikasi sangat diperlukan dalam era globalisasi. Telekomunikasi dapat dilakukan oleh suatu badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta sebagai penyelenggara. Kerja sama dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama dalam bidang telekomunikasi sangat diperlukan bagi para pihak yang akan rnelakukan kegiatan usaha di bidang telekomunikasi. Perjanjian kerja sama dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi banyak dituangkan dalam bentuk perjanjian baku oleh salah satu pihak. Perjanjian baku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dipastikan mempunyai kekurangan dan dapat menimbulkan masalah hukum, sampai dengan penafsiran yang dapat mengurangi keabsahannya.Dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan analistis maka Perjanjian kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi setelah ditelaah terdapat kekurangan definisi dan pengertianpengertian. Masalah hukum yang dapat timbul dart perjanjian kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi yaitu tercetak dalam bentuk formulir tertulis dengan hanya mengisi data informatif tanpa ada kesempatan negosiasi dan dipastikan klausulanya berat sebelah sehingga sikap para pihak adalah take it or leave it. Adapun penafsiran yang dapat mengakibatkan wanprestasi dikarenakan penggunaan istilah yang tidak jelas, tidak lengkap, rancu, dan ambiguitas. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah yang ditetapkan undang-undang. Kecakapan para pihak, adanya kata sepakat mengenai objek yang halal, dan karena sebab tertentu merupakan syarat sah dari suatu perjanjian. Perjanjian haruslah jelas, tegas, tidak menyesatkan serta mengatur hal sampai dengan sekecil-kecilnya agar menguntungkan kedua belah pihak dan tidak menimbulkan wanprestasi di kemudian hari."

"Hukum Persaingan Usaha bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar adalah didasarkan pada prinsip-prinsip persaingan usaha. Di Indonesia, pengaturan mengenai persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini mengatur mengenai berbagai perjanjian dan kegiatan yang dilarang yang dapat menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat. Di industri telekomunikasi, larangan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dengan mengac'i pada UU No.5 Tahun 1999.Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat salah satu kasus persaingan usaha tidak sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi yaitu perkara pemblokiran terhadap Sambungan Langsung Intemasional 001 dan 008 di beberapa Wartel oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Perkara ini telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan PT Telkom dinyatakan melakukan perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. Perjanjian tertutup merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999, sebagairnana diatur dalam Pasal 15 UU No.5 Tahun 1999; sedangkan penguasaan pasar mernipakan salah satu kegiatan yang dilarang, diatur dalam Pasal 19 UU No.5 Tahun 1999. Putusan KPPU ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.Dalam tulisan ini, Penulis akan memberikan kajian yuridis alas Putusan KPPU dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung atas perkara ini. Penulis juga akan menganalisa metode pendekatan yang digunakan KPPU dalam proses pembuktian perkara ini, sebagaimana dikenal dalam Hukum Persaingan Usaha terdapat dua metode pendekatan yaitu pendekatan per se illegal dan pendekatan rule of reason. Pada akhirnya, tulisan ini akan memberikan pemahaman dan penerapan UU No.5 Tahun 1999 dalam prakteknya, khususnya dalam penyelenggaraan telekomunikasi."