Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai produk perbankan yang dilengkapi macam-macam fasilitas, sudah mulai lazim dipergunakan oleh banyak kalangan, khususnya masyarakat bergaya hidup metropolis. Produk tersebut merupakan upaya kalangan perbankan untuk mengalang dana masyarakat. Upaya bank tersebut diwujudkan dalam pengenalan penggunaan sistem pembayaran dengan kartu (bank cards). Dengan bank cards para pemegangnya dapat memperoleh layanan unggul yang efisien, aman, biaya transaksi jauh lebih murah dan dapat meningkatkan status sosial. Salah satu jenis bank cards yang ada di Indonesia adalah kartu debet. Kartu debet adalah kartu yang mengharuskan pemegangnya untuk menyimpan sejumlah dana pada lembaga penerbit kartu. Kartu tersebut dapat digunakan sebagai alat penarikan uang tunai dan sebagai kartu belanja. Dalam kartu debet terdapat pihak-pihak yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain. karena belum adanya hukum yang secara khusus mengatur mengenai kartu debet, maka digunakanlah asas kebebasan berkontrak sebagai dasar perjanjian antara para pihak. Karena teknologi modern yang dipakai dalam pengelolaan kartu debet ini, maka ada kemungkinan terjadinya kesalahan baik teknis maupun non teknis, dan diperlukan pembuktian terhadap hal itu. Dalam kartu debet ini, cardholder (Pemegang Kartu) harus mematuhi perjanjian baku yang sudah ditetapkan oleh bank yang terasa ada unsur pemaksaan dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Pendidikan akan penggunaan teknologi canggih ini dan perlindungan hukum bagi cardholder sangat diperlukan dalam pelaksanaan kartu debet di masyarakat."

"Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat sekarang ini, sebuahperusahaan akan memenangkan persaingan bila dapat menciptakan suatustrategi untuk memberi kepuasan kepada pelanggan melalui produk alaujasa yang berkualitas dan harga yan bersaing. Kepuasan pelangganmenimbulkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadihamwnis, yang akhimya terjadi pembelian kembali alau ulang sehinggatercipta loyalitas pelanggan yang akan memberi rekomendasi dari mulut kemulut (word of mouth) yang menguntungkan perusahaan.Guna mengkaji dan mengevaluasi program pelayanan pada Bank'OKE' khususnya kartu debet. dilakukan penelitian dimana pendekatandalam peneltitan bersifat evaluasi formalif untuk keperluan feedback bagimanajemen perusahaan. Dalam mengkaji kualitas pelayanan yang diberikanoieh manajemen perusahaan serta mengukur tingkat kepuasan nasabah, digunakan metode SERVQUAL DIMENSION yang terdiri dan 5 (lima)dimensi:1. Tampilan nsik (tangibles)2. Kemampuan mewujudkan janii (reliability)3, Ketanggapan dalam memberi layanan (respcnsiveness)4. Kemapuan memberi jaminan layanan (assurance)5. Kemampuan memahami kebutuhan nasabah (empalhy)Berdasarkan kelima dimensi tersebut di atas, dan dari hasil penelitianterhadap persepsi responden_ dapat diketahui bahwa nasabah ?Puas'terhadap kualitas Iayanan bank 'OKE° terutama dalam hal tampilan hsik(tangibles), kemampuan mewuiudkan janji (reiiabiIity)`, kemampuan memberijaminan Iayanan (assurance), dan kemampuan memahami kebuluhannasabah (empathy), sedang untuk ketanggapan dalam memberi layanan(responsiveness) responden memberi penilaian yang 'cukup puas' atasIayanan Bank ?OKE'.Secara umum kualitas Iayanan yang dibenkan oleh Bank 'OKE'termasuk dalam kategori 'puas' _ dan dengan demikan dari hasil pengukurantingkat kepuasan nasabah temyata masuk dalam klasifikasi 'puas'. Hai inimenunjukkan bahwa kualitas layanan dan tingkat kepuasan pedudipertahankan dan lebih ditingkatkan_ agar dapat mencapai kategori sangatmemuaskan terutama untuk sumber daya manusia yang sifatnya ekstema!dari Bank 'OKE? tetapi berhubungan langsung dengan kartu debet."

"Skripsi ini membahas tentang keamanan penggunaan kartu ATM /debet yang pada saat ini menjadi alat pembayaran penting selain uang tunai. Sisi positif kecanggihan teknologi perbankan adalah memberikan kemudahan nasabahnya dalam bertransaksi, namun juga ternyata menimbulkan dampak negatif yaitu semakin bervariasinya kejahatan perbankan.Salah satu titik kelemahan ATM yang menjadi target kejahatan adalah ketidakhadiran salah satupihak, yaitu si penerbit ATM (bank) dalam setiap transaksi yang dilakukan nasabah, sehingga peluang terjadinya pembobolan kartu ATM sebagai ?debet card? lebih mudah terjadi, yaitu dengan memalsukan tanda tangan pemilik kartu ATM yang dicuri.Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengaitkan hukum sebagai upaya untuk menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat mengatur ketertiban dan keadilan, khususnya dalam hal ini adalah hukum yang berkenaan dengan hukum ekonomi, salah satunya di bidang hukum perbankan.Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam bab-bab isi, maka dapat disimpulkan adanya kelemahan penggunaan kartu ATM yang digunakan sebagai kartu debet dengan menggunakan metode tanda tangan sebagai bentuk otorisasi seperti yang digunakan oleh bank-bank tertentu. Peraturan yang ada saat ini belum cukup melindungi para nasabah yang mengalami kejahatan perbankan.Hasil penelitian ini menyarankan agar peraturan perbankan yang ada saat ini dapat lebih mengakomodir kepentingan nasabah atas keamanan penggunaan kartu atm/debet.

---

This thesis discusses judicial review regarding the safe use of ATM cards / debit at this time become an important means of payment other than cash. Positive side of the technological sophistication of banking is to provide its customers convenience in transaction, but also turned out negative impact of increasing the variety of banking crimes.One of the weak points of the target ATM crime is the absence of one party, namely the ATM issuer (bank) in every customer transaction made, so the chances of burglary ATM card as "debit card" is more easily happen, that is by forging the signature owner ATM cards were stolen.The research method used for this thesis is the study of normative juridical literature that is research that linked the law in an effort to become foundation and guide by the implementation of the various areas of public life that can regulate the order and justice, particularly in this case is the law relating to legal economy, one in the field of banking law.Based on the overall discussion in the content chapters, it can be inferred the existence of flaws using an ATM card that is used as a debit card by using the signature method as an authorization form as used by certain banks. The current regulations do not adequately protect its customers who experienced banking crimes.The results of this study suggest that banking regulations that exist today can better accommodate the interests of its customers on the safe use atm card / debit."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa keabsahan grosse akta hipotek atas kapal yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan mendiskripsikan karakteristik grosse akta hipotek atas kapal sebagai sarana proteksi perjanjian kredit dan juga menganalisa peluang-peluang yang dihadapi oleh pemegang hak jaminan hipotek atas kapal dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berpotensi menjadi masalah dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipologi penelitian bersifat eksplanatoris, sedangkan data yang digunakan adalah data hukum primer, sekunder dan tersier dan menggunakan analisis kualitatif, serta logika berfikir induktif dengan mendasar bahwa keabsahan grosse akta hipotek atas kapal haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan suatu ketetapan yang sah. Dari penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat terjawab. Pertama, Akibat hukum yang timbul apabila suatu grosse akta hipotek atas kapal tidak memenuhi ketentuan-ketentuan keabsahan grosse akta hipotek atas kapal adalah penerbitan grosse akta hipotek atas kapal menjadi cacat hukum sehingga menyebabkan akta hipotek atas kapal tersebut menjadi batal demi hukum dan grosse akta hipotek atas kapal menjadi tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Kedua, Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Kreditor selaku pemegang hak jaminan hipotek atas kapal diantaranya adalah penyelesaian perkara melalui proses pengadilan dalam praktiknya dinilai tidak efektif; Lembaga eksekusi atas kekuasaan sendiri menjadi tidak lebih efisien daripada eksekusi berdasarkan grosse akta hipotek atas kapal. Peluang dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut, adalah: pelaksanaan eksekusi objek jaminan hipotek atas kapal yang baik, dan terupayanya efisiensi serta efektifitas dalam prosedur eksekusi jaminan hipotek atas kapal.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the validity of the deed of mortgage on vessels made ​​by Registrant and Registrar Officials for Vessels Transfer of Title by describing the characteristics of the deed of mortgage on vessels as means of protection for loan agreement and by analyzing the opportunities faced by holders of mortgage on vessels insurance to deal with challenges that could potentially be problematic in the future. This study uses normative method and the typology is explanatory; while the data included are data of primary, secondary and tertiary law by using qualitative analysis, and the logic of inductive thinking considering that the validity of the deed of mortgage on vessels must observe the terms of legal provisions. From this study, there are several things that may be answered. First, the legal consequences that arise when a deed of mortgage on vessel does not meet the terms of the validity is that the publishing of deed of mortgage on vessels may be legally defective, causing the mortgage on vessels deeds become null, and deed of mortgage on vessels becomes powerless in terms of executorial. Second, the challenges faced by the creditor as collateral mortgage holders on vessels including the settlement through the court process considered practically ineffective; Institute for the execution of the power itself becomes less efficient than the execution of the deed of mortgage on vessels. Opportunities in responding to these challenges are: the execution of the good mortgage collateral objects on the vessels, and efficiency and effectiveness in the execution procedure collateral mortgage on the vessels."

"Peranan pers yang utama adalah sebagai sarana penyalur aspirasi dan informasi kepada masyarakat. Adapun fungsi utama pers tersebut dapat membantu kontrol sosial terhadap perlindungan konsumen. Pers dapat membantu penegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Konsumen dapat menggunakan hak untuk menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melalui Surat pembaca. Fungsi Surat pembaca ini dapat membantu konsumen melakukan kontrol sosial terhadap kegiatan usaha pelaku usaha. Konsumen dapat menyampaikan saran dan kritik terhadap pelaku usaha atas barang atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu, hal ini juga membantu masyarakat luas untuk waspada dalam memanfaatkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Pemerintah menjamin kemerdekaan untuk menyatakan pendapat, akan tetapi ada pembatasannya terhadap hak konsumen tersebut. Salah satu pembatasan utama yang terpenting dalam penulisan surat pembaca adalah penulis Surat pembaca harus menghormati asas praduga tak bersalah. Penegakkan hukum terhadap asas praduga tak bersalah tersebut di Indonesia tidak tegas, karena para aparat penegak hukum menerapkan berbeda-beda dalam perkara pencemaran nama baik. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum terhadap konsumen dan hambatan untuk kemerdekaan pers. Adapun kasus Khoe Seng-Seng yang melakukan keluhan melalui Surat pembaca sebagai cerminan hambatan hak konsumen untuk menyatakan pendapat kepada masyarakat untuk mengkritik tindakan dari PT Duta Pertiwi Tbk sebagai pelaku usaha. Penggunaan hak konsumen yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan ternyata tidak sepenuhnya dijamin secara pasti oleh hukum, sehingga merugikan konsumen untuk mendapatkan keadilan.

---

The essential role of press is the means for distribution the aspiration and information to society. The role of press can help as control social to consumer protection. Press can give distribution to law enforcement for infringment of the law in consumer protection. Consumer has the right to give aspiration and information as in section 4 d Consumer Protection act no. 8 /1999 through "Surat pembaca". The function of "Surat pembaca" is as means of control social to bussiness activity. Surat pembaca can help to give advising and critism to producer. Besides that, the role of Surat pembaca can help the society to warry in using the goods or the service from producer. The government guarantee the freedom of speech, but there were limitation for the consumer right. One of the important limitation in Surat pembaca is the writer should show mutual respect to presumption of innocence. The law of enforcement to presumption of innocence in Indonesia doesn?t clear, because the government has used the different way to make law enforcement in each defamation case. So, it`s made legal uncertainty for press freedom. One of defamation case is Khoe Seng-Seng v. PT Duta Pertiwi Case. Khoe Seng-Seng used his right to give opinion through Surat pembaca. The reason Khoe Seng-Seng write the opinion in Surat pembaca for made some critism to PT Duta Pertiwi Tbk?s bussines activity. The consumer right doesn?t properly guarantee by government, so it?s very harmfull for the consumer to get justice."

"Tesis ini membahas apakah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling PT. Waskita Karya Cabang Sarana Papan sesuai dengan asas-asas perjanjian dan bagaimana kekuatan mengikat perjanjian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling PT. Waskita Cabang Sarana Papan tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum. Akibat hukum dari kebatalan tersebut maka klausul-klausul baku yang memberatkan pihak Pembeli dalam PPJB tidak memiliki daya ikat dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya kepada Pembeli melalui mekanisme hukum yang berlaku.

---

The focus of this study is the Contract of Lot Sale-Purchase Binding of PT. Waskita Karya Cabang Sarana Papan. The research problem are ?does the standart Contract of Lot Sale-Purchase Binding of PT. Waskita Karya Cabang Sarana Papan appropriate with the principles of contract and why does the binding power of the contract?. This reaserch is doctrinaire with statuta approach and conceptual approach. The Reasercher concluded that the Contract of Lot Sale-Purchase Binding of PT. Waskita Karya Cabang Sarana Papan isn?t appropriate with the principles of contract, so that the contract can be canceled. The consequence is the contract have no binding power and can?t be compulsioned to the buyer by rule of law mechanism."