Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Judul tersebut penulis pilih untuk menguraikan tentang sejauh mana pertanggung Jawaban dokter di dalam melaksanakan tugasnya, pada suatu organisasi swasta yang berupa temmpat pelayanan kesehatan, berbentuk Dokter Praktek Berkelompok 24 Jam. Pada BAB I mencoba menggambar kan bahwa setiap manusia dalam hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan, diantaranya kebutuhan akan kesehatan. Untuk mencapai kebutuhan tersebut manusia memerlukan bantuan pihak lain. Oleh karena itu manusia wajib dan berhak untuk hidup dalam pergaulan, hubungan antar sesama dan saling bekerja sama. Dalam memenuhi kebutuhan itu tidak terlepas dari norma-norma, nilai-nilai dan kaedah hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Begitupun dengan kebutuhan akan kesehatan yang mencakup pemeliharaan perawatan medis merupakan hak individu uang tidak lepas dari norma hukum yang berlaku. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan telah terjadi hubungan antara pihak petugas kesehatan/dokter dengan pasien. Pada umumnya di kehidupan masyarakat, hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa kedudukan dokter lebih tinggi dan pasien hanya bersikap menunggu. Keadaan seperti ini disebabkan karena adanya pengetahuan dan ketrampilan khusus dari dokter sedangkan masyarakat/pasien belum memiliki kesadaran hukum. Dengan kondidis seperti tersebut, penulis berharap adanya upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat sehingga antara kepentingan pasien dengan tenaga kesehatan/dokter dapat dipahami eoleh kedua belah pihak secara serasi dan seimbang. Pembahasan dalam tulisan ini ditinjau dari aspek-aspek perdata dengan penekanan tanggung jawab preofesi kedokteran berdasarkan standar profesi dan menghormati pasien dari dokter yang melaksanakan tugasnya pada dokter praktek berkelompok 24 jam. Dengan tujuan menceoba memberi pandangan tentang perlindungan hukum terhadap pasien yang berobat kepada dokter praktek berkelompok 24 jam. Pada BAB II mencoba menguraikan aspek hukum profesi kedokteran, melalui beberapa pengertian hukum kedokteran, profesi dokter, etika profesi kedokteran dan hubungan dokter dengan pasien. Pada BAB III, Kedudukan Hukum dan Perkembangan Pelayanan Medik/kesehatan. Menyoroti mengenai perkembangan pelayanan medik maupun perkembangan hukum seiring dengan perkembangan zaman. Sarana pelayanan medik/kesehatan berkembang karena tuntutan kebutuhan akan kesehatan dari warga masyarakat, yang kemudian berdampak terhadap perkembangan hukum sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat/pasien yang harus dilindungi, sehingga peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan terwadahi melalui PERMENKES No. 920/Men.Kes/Per/XII/1986, tentang upaya Pelayanan Kesehatan Swata di bidang Medik. Pada BAB IV, menguraikan tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam suatu praktek dokter berkelompok 24 jam. Tanggung jawab ini dibagi atas tanggung jawab pimpinan dan tanggung jawab dokter yang berpraktek pada praktek berkelompok 24 jam. Pimpinan bertanggung jawab baik terhadap hal-hal umum atau urusan dalam yang bertalian dengan tempat praktek maupun tanggung jawab masalah medis. Sedangkan dokter praktek bertanggung jawab terhadap ketentuan - ketentuan profesional, hal ini terdapat pada KODEKI, dan tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang meliputi bidang hukum perdata, pidana dan administrasi. Tanggung jawab hukum perdata yang menjadi fokus pembahasan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi kedokteran."

"Pertumbuhan industri iklan yang terjadi dewasa ini dirasakan cukup pesat. Periklanan merupakan salah satu metode promosi yang mempunyai hubungan dengan pemasaran barang. Keberadaannya tersebut berdasarkan atas daya kreatif seseorang yang mampu mempersuasi konsumen untuk membelinya. Daya kreativitas seseorang dalam mengkomunikasikan pesan, opini atau apapun lainnya untuk kepentingan produsen ataupun pihak lain haruslah selalu dilandasi prinsip jujur dan bertanggung jawab sehingga tidak berbenturan dengan tatanan sosial budaya yang ada. Iklan obat bebas merupakan sarana informasi yang penting bagi konsumen dalam berswamedikasi, namun seringkali terjadi iklan obat bebas itu malah menjerumuskan konsumen kedalam penyakit yang lebih serius akibat salah menggunakan obat, ini terjadi akibat iklan obat bebas itu menyesatkan, baik di tinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun kode etik periklanan itu sendiri bagaimanakah pelaku usaha periklanan mempertanggungjawabkan produksi dan segala akibat dari iklan obat bebas yang menyesatkan itu jika di lihat dari prinsip syarat-syarat material untuk mengajukan gugatan ganti kerugian sehingga konsumen dapat mengajukan permintaan ganti rugi sesuai dengan aturan bentuk-bentuk ganti kerugian yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen."